PALEMBANG (SINDO) – Perkembangan linkage program di Sumatera Selatan (Sumsel) masih rendah karena keengganan bank umum menyalurkan dana kredit melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Direktur BPR Syariah Al Falah Barori Basri menyatakan, secara umum pembiayaan kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), seperti industri batu bata, perdagangan, dan jasa, yang dilayani BPR belum terkena dampak krisis finansial global. Namun harus diakui, dampak krisis finansial sangat terasa pada aktivitas pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) berupa tabungan maupun deposito. “Bagaimanapun, pendapatan masyarakat lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga tidak ada lagi uang lebih yang bisa ditabung. Sementara ini, penurunannya masih relatif kecil di bawah 1%,” ujarnya kepada SINDO kemarin.
Barori mengungkapkan, DPK yang berhasil dihimpun pihaknya mencapai Rp4 miliar, sedangkan untuk pembiayaan kredit menyentuh angka Rp5 miliar. Menurut dia, perlambatan pengumpulan DPK terjadi baru sepekan terakhir. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pihaknya mengupayakan pengembalian kredit tepat waktu. Bagi nasabah yang tidak bisa mengembalikan angsuran 100% akan diberi kelonggaran. “Kami terus melakukan pembinaan, negosiasi, dan langkah lainnya, agar uang bisa masuk kembali ke bank. Selain itu, kami menerapkan layanan penyimpanan uang-uang yang tidak tersentuh bank umum, seperti celengan masjid,” tuturnya.
Adapun untuk penyaluran kredit perbankan ke segmen UMKM melalui BPR dengan skema linkage program, BPR Syariah Al Falah baru menjajaki kemungkinan kerja sama dengan bank umum. Sebab, menurut Barori, persyaratan untuk menjalankan program itu tidak semudah yang dibayangkan. Dalam pelaksanaan linkage program tersebut, bank umum menetapkan suku bunga. “Kalau mereka sudah tetapkan suku bunga tinggi, harus berapa lagi BPR menjual pinjaman ke pelaku usaha. Sementara, pelaku usaha tidak mau ambil karena mahal atau berpotensi jadi kredit macet,” paparnya.
Dewan Penasihat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Pusat Rachmad Ali mengatakan, penyaluran kredit perbankan ke segmen UMKM melalui BPR dengan skema linkage program belum diselenggarakan secara merata. “Masih ada keraguan perbankan dalam melaksanakan linkage program, mereka beranggapan bahwa bank umum hanya dapat fee based dan margin rendah,” katanya.
Menurut Rachmad, linkage program merupakan upaya terobosan untuk meningkatkan akses perbankan menembus segmen UMKM. Sebab, berdasarkan informasi, perbankan di Indonesia hanya mampu menjangkau sekitar 10.000 dari 60.000 desa yang merupakan sentra UMKM. Padahal, segmen UMKM telah memberi kontribusi dengan penyerapan jumlah tenaga kerja yang terbesar dan sumbangan bagi perekonomian nasional mencapai lebih dari 50%,” ucapnya. (iwan setiawan)
halaman 22
Direktur BPR Syariah Al Falah Barori Basri menyatakan, secara umum pembiayaan kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), seperti industri batu bata, perdagangan, dan jasa, yang dilayani BPR belum terkena dampak krisis finansial global. Namun harus diakui, dampak krisis finansial sangat terasa pada aktivitas pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) berupa tabungan maupun deposito. “Bagaimanapun, pendapatan masyarakat lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga tidak ada lagi uang lebih yang bisa ditabung. Sementara ini, penurunannya masih relatif kecil di bawah 1%,” ujarnya kepada SINDO kemarin.
Barori mengungkapkan, DPK yang berhasil dihimpun pihaknya mencapai Rp4 miliar, sedangkan untuk pembiayaan kredit menyentuh angka Rp5 miliar. Menurut dia, perlambatan pengumpulan DPK terjadi baru sepekan terakhir. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pihaknya mengupayakan pengembalian kredit tepat waktu. Bagi nasabah yang tidak bisa mengembalikan angsuran 100% akan diberi kelonggaran. “Kami terus melakukan pembinaan, negosiasi, dan langkah lainnya, agar uang bisa masuk kembali ke bank. Selain itu, kami menerapkan layanan penyimpanan uang-uang yang tidak tersentuh bank umum, seperti celengan masjid,” tuturnya.
Adapun untuk penyaluran kredit perbankan ke segmen UMKM melalui BPR dengan skema linkage program, BPR Syariah Al Falah baru menjajaki kemungkinan kerja sama dengan bank umum. Sebab, menurut Barori, persyaratan untuk menjalankan program itu tidak semudah yang dibayangkan. Dalam pelaksanaan linkage program tersebut, bank umum menetapkan suku bunga. “Kalau mereka sudah tetapkan suku bunga tinggi, harus berapa lagi BPR menjual pinjaman ke pelaku usaha. Sementara, pelaku usaha tidak mau ambil karena mahal atau berpotensi jadi kredit macet,” paparnya.
Dewan Penasihat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Pusat Rachmad Ali mengatakan, penyaluran kredit perbankan ke segmen UMKM melalui BPR dengan skema linkage program belum diselenggarakan secara merata. “Masih ada keraguan perbankan dalam melaksanakan linkage program, mereka beranggapan bahwa bank umum hanya dapat fee based dan margin rendah,” katanya.
Menurut Rachmad, linkage program merupakan upaya terobosan untuk meningkatkan akses perbankan menembus segmen UMKM. Sebab, berdasarkan informasi, perbankan di Indonesia hanya mampu menjangkau sekitar 10.000 dari 60.000 desa yang merupakan sentra UMKM. Padahal, segmen UMKM telah memberi kontribusi dengan penyerapan jumlah tenaga kerja yang terbesar dan sumbangan bagi perekonomian nasional mencapai lebih dari 50%,” ucapnya. (iwan setiawan)
halaman 22
Tidak ada komentar:
Posting Komentar