Izin Tak Produktif Dipangkas

Pengusaha Properti Keluhkan Maraknya Pungli

PALEMBANG (SINDO) – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin berjanji membantu pengembang perumahan untuk melanjutkan pembangunan.

Bantuan tersebut berupa pemangkasan perizinan yang sebenarnya tidak diperlukan atau telah tercantum dalam aturan yang lain. Gubernur juga meminta kepada para pengembang perumahan yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) untuk memberi masukan kepada pemerintah mengenai aturan yang perlu direvisi atau dihapuskan. “Pemerintah berkomitmen membantu sektor usaha. Segera usulkan kebijakan apa yang perlu diubah karena yang mengerti persoalan di dunia usaha adalah pelaku usaha itu sendiri,” ujarnya saat menerima pengurus DPD REI Sumsel belum lama ini.

Pada pertemuan tersebut, Alex sempat menanyakan kondisi perusahaan pengembang perumahan di Sumsel saat krisis finansial global melanda penjuru dunia. Sebab, untuk menghindari dampak krisis yang lebih besar, kalangan perbankan menghentikan sementara kredit konsumtif, termasuk untuk pengembang perumahan. “Tapi, saya yakin pengusaha properti di Sumsel bisa mengatasi dampak krisis yang terasa. Untuk itulah perlu koordinasi dengan pemerintah agar kami bisa membantu meringankan beban sektor usaha akibat krisis,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPD REI Sumsel Wirawan Djatmiko menerangkan, pengusaha properti memang mengalami kendala pembiayaan di masa krisis finansial global yang sedang berlangsung. Saat ini untuk wilayah Sumsel, mayoritas anggota REI membangun tipe rumah sederhana (RSH) yang merupakan program pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi rakyat. Target tahun ini di seluruh wilayah Sumsel direncanakan pembangunan 10.000 unit RSH. Hingga akhir Oktober 2008, pembangunan telah terealisasi hingga 9.000 unit lebih. “Krisis dan pungli menjadi penghambat tercapainya target tersebut. Selain itu perbankan menghentikan kreditnya sementara waktu. Karena itu, kalau bisa kami meminta bantuan kepada pemerintah dalam bentuk sharing pembiayaan khusus untuk RSH,” katanya.

Akibat penghentian kucuran kredit perbankan ke sektor perumahan membuat pembangunan juga terhenti. Hal itu disebabkan para pengembang tidak mau menanggung kerugian lebih besar akibat tidak jelasnya kemampuan membayar para konsumen. Dampak lebih jauh adalah adanya beberapa perusahaan yang terpaksa kehilangan kontrak pembangunan karena tidak memiliki sumber pembiayaan pembangunan. “Dari 90 anggota terdaftar, 10 di antaranya pasif atau tidak memiliki proyek. Sementara, untuk yang lain menyetop pembangunan baru. Kalaupun ada, sekarang hanya menyelesaikan proyek pembangunan yang lama,” tandasnya. (iwan setiawan)

Saham Bumi Dinilai Prospektif

PALEMBANG (SINDO) – Menurut beberapa praktisi bursa efek, saham PT Bumi Resources Tbk masih memiliki prospek yang baik. Hal itu menyikapi terus turunnya harga saham Bumi akibat praktik repurchase agreement (Repo) yang dilakukan induk perusahaan PT Bakrie & Brothers Tbk.

Repo saham merupakan teknik untuk mencari pembiayaan di pasar dengan menggadaikan saham tertentu kepada pihak lain. Pihak yang memperoleh pinjaman berkomitmen membeli kembali saham yang digadaikan itu pada waktu dan harga tertentu. Pada awalnya, Repo yang dilakukan Bakrie Group itu tidak masalah. Sebab, ketika nilai pasar jaminan turun (karena harga sahamnya merosot), Bakrie Group melakukan top up (menyetor kekurangan nilai jaminan). "Namun, masalahnya timbul karena saham yang digunakan pada satu transaksi Repo dipakai Repo lagi kepada pihak ketiga di pasar secara berantai,” ujar Direktur Utama BEI Erry Firmansyah di Palembang belum lama ini.

Director Capital Market and Research PT Batavia Prosperindo Sekuritas Josep Ginting mengatakan, saham perusahaan mining (pertambangan) yang digunakan untuk energi masih memiliki prospek yang baik. Hal itu disebabkan dunia masih membutuhkan sumber energi terutama alternatif setelah minyak yang cadangannya terus menipis. “Apalagi, hasil pertambangan yang diekspor untuk energi pasti akan membaik seiring membaiknya perekonomian dunia,” tuturnya. (iwan setiawan)

Perbankan Nasional Stabil

PALEMBANG (SINDO) – Bank Indonesia (BI) membantah telah terjadi permasalahan serius yang dihadapi perbankan Indonesia akibat krisis finansial global.

Dalam siaran pers Bank Indonesia No 10/58/PSMH/Humas tertanggal 14 November 2008, BI merasa prihatin dengan berkembangnya rumor yang terjadi beberapa hari terakhir ini yang berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. “Dengan ini kami tegaskan bahwa desas-desus tersebut tidak benar dan tidak memiliki landasan,” ungkap Gubernur Bank Indonesia Boediono.

Menyikapi kondisi yang berkembang saat ini, BI mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, nasabah, dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perbankan di tanah air, tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas. Apalagi, saat ini semua negara di dunia memperkuat dirinya untuk menghadapi dampak dari gejolak krisis keuangan global.

Terkait peristiwa yang menyangkut PT Bank Century Tbk, Boediono menjelaskan bahwa bank tersebut tidak dapat ikut serta dalam kliring pada Kamis, 13 November 2008,karena faktor teknis berupa keterlambatan penyetoran prefund. “Pada Jumat 14 November 2008, bank yang bersangkutan sudah dapat kembali mengikuti kliring secara normal dan suspensi perdagangan saham bank tersebut juga sudah dicabut. Sejak Jumat, seluruh kantor dan cabang Bank Century di semua daerah buka dan beroperasi seperti biasa untuk melayani masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Pemimpin BI Palembang Zainal Abidin Hasni menerangkan, secara umum kondisi Bank Century cabang Palembang sudah normal. Kepanikan yang terjadi pada nasabah merupakan hal yang wajar. Selain itu, faktor penyampaian informasi yang benar dan transparan dari manajemen juga menjadi satu hal yang bisa mengurangi kepanikan nasabah. “Nasabah ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana dengan dana simpanannya. BI Palembang telah membantu memberikan sosialisasi apa yang terjadi kepada nasabah dan akhirnya bisa menerima serta membatalkan penarikan dana,” tuturnya. (iwan setiawan)