Pengusaha Properti Keluhkan Maraknya Pungli
PALEMBANG (SINDO) – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin berjanji membantu pengembang perumahan untuk melanjutkan pembangunan.
Bantuan tersebut berupa pemangkasan perizinan yang sebenarnya tidak diperlukan atau telah tercantum dalam aturan yang lain. Gubernur juga meminta kepada para pengembang perumahan yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) untuk memberi masukan kepada pemerintah mengenai aturan yang perlu direvisi atau dihapuskan. “Pemerintah berkomitmen membantu sektor usaha. Segera usulkan kebijakan apa yang perlu diubah karena yang mengerti persoalan di dunia usaha adalah pelaku usaha itu sendiri,” ujarnya saat menerima pengurus DPD REI Sumsel belum lama ini.
Pada pertemuan tersebut, Alex sempat menanyakan kondisi perusahaan pengembang perumahan di Sumsel saat krisis finansial global melanda penjuru dunia. Sebab, untuk menghindari dampak krisis yang lebih besar, kalangan perbankan menghentikan sementara kredit konsumtif, termasuk untuk pengembang perumahan. “Tapi, saya yakin pengusaha properti di Sumsel bisa mengatasi dampak krisis yang terasa. Untuk itulah perlu koordinasi dengan pemerintah agar kami bisa membantu meringankan beban sektor usaha akibat krisis,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPD REI Sumsel Wirawan Djatmiko menerangkan, pengusaha properti memang mengalami kendala pembiayaan di masa krisis finansial global yang sedang berlangsung. Saat ini untuk wilayah Sumsel, mayoritas anggota REI membangun tipe rumah sederhana (RSH) yang merupakan program pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi rakyat. Target tahun ini di seluruh wilayah Sumsel direncanakan pembangunan 10.000 unit RSH. Hingga akhir Oktober 2008, pembangunan telah terealisasi hingga 9.000 unit lebih. “Krisis dan pungli menjadi penghambat tercapainya target tersebut. Selain itu perbankan menghentikan kreditnya sementara waktu. Karena itu, kalau bisa kami meminta bantuan kepada pemerintah dalam bentuk sharing pembiayaan khusus untuk RSH,” katanya.
Akibat penghentian kucuran kredit perbankan ke sektor perumahan membuat pembangunan juga terhenti. Hal itu disebabkan para pengembang tidak mau menanggung kerugian lebih besar akibat tidak jelasnya kemampuan membayar para konsumen. Dampak lebih jauh adalah adanya beberapa perusahaan yang terpaksa kehilangan kontrak pembangunan karena tidak memiliki sumber pembiayaan pembangunan. “Dari 90 anggota terdaftar, 10 di antaranya pasif atau tidak memiliki proyek. Sementara, untuk yang lain menyetop pembangunan baru. Kalaupun ada, sekarang hanya menyelesaikan proyek pembangunan yang lama,” tandasnya. (iwan setiawan)
PALEMBANG (SINDO) – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin berjanji membantu pengembang perumahan untuk melanjutkan pembangunan.
Bantuan tersebut berupa pemangkasan perizinan yang sebenarnya tidak diperlukan atau telah tercantum dalam aturan yang lain. Gubernur juga meminta kepada para pengembang perumahan yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) untuk memberi masukan kepada pemerintah mengenai aturan yang perlu direvisi atau dihapuskan. “Pemerintah berkomitmen membantu sektor usaha. Segera usulkan kebijakan apa yang perlu diubah karena yang mengerti persoalan di dunia usaha adalah pelaku usaha itu sendiri,” ujarnya saat menerima pengurus DPD REI Sumsel belum lama ini.
Pada pertemuan tersebut, Alex sempat menanyakan kondisi perusahaan pengembang perumahan di Sumsel saat krisis finansial global melanda penjuru dunia. Sebab, untuk menghindari dampak krisis yang lebih besar, kalangan perbankan menghentikan sementara kredit konsumtif, termasuk untuk pengembang perumahan. “Tapi, saya yakin pengusaha properti di Sumsel bisa mengatasi dampak krisis yang terasa. Untuk itulah perlu koordinasi dengan pemerintah agar kami bisa membantu meringankan beban sektor usaha akibat krisis,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPD REI Sumsel Wirawan Djatmiko menerangkan, pengusaha properti memang mengalami kendala pembiayaan di masa krisis finansial global yang sedang berlangsung. Saat ini untuk wilayah Sumsel, mayoritas anggota REI membangun tipe rumah sederhana (RSH) yang merupakan program pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi rakyat. Target tahun ini di seluruh wilayah Sumsel direncanakan pembangunan 10.000 unit RSH. Hingga akhir Oktober 2008, pembangunan telah terealisasi hingga 9.000 unit lebih. “Krisis dan pungli menjadi penghambat tercapainya target tersebut. Selain itu perbankan menghentikan kreditnya sementara waktu. Karena itu, kalau bisa kami meminta bantuan kepada pemerintah dalam bentuk sharing pembiayaan khusus untuk RSH,” katanya.
Akibat penghentian kucuran kredit perbankan ke sektor perumahan membuat pembangunan juga terhenti. Hal itu disebabkan para pengembang tidak mau menanggung kerugian lebih besar akibat tidak jelasnya kemampuan membayar para konsumen. Dampak lebih jauh adalah adanya beberapa perusahaan yang terpaksa kehilangan kontrak pembangunan karena tidak memiliki sumber pembiayaan pembangunan. “Dari 90 anggota terdaftar, 10 di antaranya pasif atau tidak memiliki proyek. Sementara, untuk yang lain menyetop pembangunan baru. Kalaupun ada, sekarang hanya menyelesaikan proyek pembangunan yang lama,” tandasnya. (iwan setiawan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar