Proyek Besar yang Masih Perlu Pembenahan

KERETA API, TRANSPORTASI ALTERNATIF MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA (2-HABIS)

Sejumlah mahasiswa baru saja turun dari kereta api. Moda transportasi baru ini ternyata kurang diminati.

Dibangun dengan dana tak kurang dari Rp7,5 miliar, jalur kereta api (KA) dari Kertapati–Indralaya berikut stasiunnya, kini bak istana megah tanpa penghuni. Pasalnya, mahasiswa yang menjadi sasaran angkut KA masih menganggap sarana transportasi tersebut tidak efektif dan efisien.

Terbatasnya kapasitas KA mahasiswa menjadi salah satu alasan tidak populernya angkutan massal tersebut dikalangan mahasiswa Unsri. Selain itu, minimnya jadwal keberangkatan juga banyak dikeluhkan calon penumpang yang ingin menggunakan moda transportasi KA.

Saat ini, KA bermesin diesel (KRD) dengan dua rangkaian gerbong ini hanya memiliki dua jadwal pemberangkatan dari masing-masing stasiun, yakni pukul 07.00 WIB dan pukul 09.00 WIB dari Stasiun Kertapati, Palembang. Sedangkan dari Indralaya, KA berangkat pukul 08.00 WIB dan 14.00 WIB. “Waktu keberangkatan kereta kan ada jam-jam tertentu dan tidak bisa bebas seperti bus mahasiswa. Sedangkan waktu kuliah dan kepulangan mahasiswa sendiri berbeda-beda dan tidak seragam, ya bisa ketinggalan kereta kami,” ujar Laras, mahasiswi FKIP Unsri yang sedang menyusun skripsi.

Seperti halnya rekan-rekan Laras yang lain, keluhan seputar masih dibutuhkannya ongkos sekitar Rp2.000 (pergi-pulang/PP) untuk naik angkot dari stasiun ke dalam kampus menjadi faktor lain yang membuat keengganan memanfaatkan KA menjadi memuncak. “Dari kampus ke stasiun memang disediakan bus gratis bagi mahasiswa. Namun, gak tau kenapa, menjelang keberangkatan kereta, bus tersebut sangat sulit ditemui. Jadinya, terpaksa naik angkot untuk sampai di stasiun,” tuturnya.

Senada yang disampaikan Laras, Tammy Adistia, mahasiswi Fakultas Ekonomi Unsri angkatan 2007, mengaku belum tertarik untuk menjadikan KA sebagai transportasi menuju kampus. Sebab, selain waktu tempuh yang lebih cepat dan tingkat keamanan lebih tinggi, KA belum bisa menggeser keberadaan bus mahasiswa. Sebab, meski risiko kecelakaan lalu lintas lebih tinggi, dengan memilih bus, mahasiswa bisa menyesuaikan waktu kuliah dengan waktu keberangkatan. Selain itu, bus mahasiswa bisa lebih mudah dijangkau para mahasiswa yang tersebar di wilayah Kota Palembang. “Kalau naik bus kan bisa memilih jam keberangkatan. Selain lebih mudah menjangkaunya. Kalau yang dekat di Kampus (Unsri) Bukit Besar, ya ke sana atau bisa juga di Pasar Cinde. Sedangkan kalau mau naik KA harus ke Kertapati terlebih dahulu, yang ongkosnya beda tipis dengan ongkos ke Indralaya sendiri,” tuturnya.

Meski memiliki kapasitas angkut 300 penumpang setiap kali berangkat, KA mahasiswa hanya bisa mengantarkan tak lebih dari 50 mahasiswa setiap hari. Jumlah itu tentu sangat memprihatinkan, mengingat yang meminta untuk disediakan sarana transportasi KA ini adalah para senior yang kini sudah menjadi alumni.

Herlianto, petugas PT KA yang masuk dalam tim operasional KA mahasiswa, menambahkan, saat ini yang terpenting dilakukan adalah sosialisasi mengenai safety transportation, seperti yang diinginkan para mahasiswa sebelumnya. Namun, untuk membentuk perilaku agar menggunakan KA, tentu membutuhkan waktu yang agak lama. Apalagi, dia tidak menampik lokasi Stasiun Kertapati yang mungkin terlalu jauh dari jangkauan sebagian besar mahasiswa yang tinggal di Palembang. “Kami tidak pungkiri bahwa masih banyak kekurangan dalam operasional KA mahasiswa ini. Tapi, perlahan akan kami benahi,” tandasnya. (iwan setiawan)

foto : muhlis

publikasi : sindo sumsel; jumat 07 november 2008; halaman 13

Perlambatan Kredit Ancam Sektor Riil

PALEMBANG (SINDO) – Perlambatan laju pinjaman perbankan berimbas pada usaha sektor riil. Dengan penyusutan kredit perbankan, sektor riil terancam kehilangan sumber pendanaan dalam jumlah besar.

Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Danuri mengatakan, krisis keuangan global juga menyeret harga komoditas, seperti minyak, yang telah mencapai harga di bawah USD70 per barel dan bahkan dalam beberapa hari terakhir ini memperlihatkan tanda-tanda menyentuh harga di bawah USD60 per barel.

Sementara itu, pengamat ekonomi Unsri Syaipan Djambak menerangkan, pengendalian inflasi yang tinggi dan depresiasi nilai tukar rupiah merupakan tugas otoritas moneter (pemerintah dan BI) melalui kebijakan moneternya. Adapun kebijakan moneter yang diambil BI adalah meningkatkan suku bunga BI rate. Dengan meningkatnya BI rate, diharapkan akan mengurangi pelarian modal keluar negeri. Selain itu, kebijakan tersebut mengeliminasi tekanan terhadap agregate demand sehingga inflasi dapat ditekan. “Namun, peningkatan BI rate yang secara otomatis meningkatkan bunga tabungan dan bunga kredit juga menimbulkan efek negatif,” tuturnya. (iwan setiawan)

halaman 21

Pemprov-Kadin Maksimalkan CSR

PALEMBANG (SINDO) – Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumsel sepakat memaksimalkan penyaluran corporate social responsibility (CSR).

Kesepakatan itu ditandai dengan menandatangani kerja sama pembentukan Forum Komunikasi Jaringan Kerja Sama Lintas Sektor Dunia Usaha (FK-JKLSDU). Ketua Kadin Sumsel Ahmad Rizal mengatakan, FK-JKLSDU merupakan langkah untuk memaksimalkan penyaluran corporate social responsibility (CSR) di Sumsel. Menurut dia, dengan penandatanganan MoU antara Pemprov Sumsel dan Kadin Sumsel tersebut, akan lebih memudahkan memantau kinerja program CSR suatu perusahaan. Diharapkan, dengan adanya FK-JKLSDU ini, ke depannya tercipta suatu fairness (keadilan) bagi perusahaan yang menjalankan CSR. “Dengan adanya forum ini, perusahaan yang hanya main-main atau setengah hati menjalankan CSR-nya akan ketahuan. Kami ingin ke depan, perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik dan benar akan diberi penghargaan,” ujarnya seusai penandatanganan kerja sama pembentukan FK-JKLSDU di Palembang kemarin.

Menurut Rizal, bagi perusahaan yang belum menjalankan CSR dengan baik, forum akan mengingatkan manajemen perusahaan tersebut. Sebab, untuk memberi tindakan tegas belum bisa dilakukan karena belum ada satu pun regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan CSR. "Untuk sanksi sendiri belum ada satu pun peraturannya karena selama ini CSR masih bersifat sukarela. Namun, dengan adanya forum ini, dapat diketahui perusahaan yang program CSR-nya jelek sehingga sanksi moral berupa pandangan negatif dari masyarakat dan stakeholders saya rasa cukup sebagai peringatan bagi perusahaan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumsel Mahyudin NS yang diwakili Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemprov Sumsel Aidit Aziz menyambut positif kerja sama ini. Menurut dia, pada dasarnya perusahaan yang merupakan bagian dari masyarakat harus tumbuh bersama. Perusahaan harus menjadi warga masyarakat dan warga usaha yang baik melalui adanya mutualisme. Dengan begitu, manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah bisa lepas dari lingkungan sosial sekitar. “Korporasi kan kuat di sisi kapital dan negara lemah di sisi ekonomi. Untuk itu, perusahaan mutlak harus menjalankan program CSRnya,” ujar mantan Kepala Badan Pemuda dan Olahraga Pemprov Sumsel ini.

Selanjutnya, Aidit menerangkan, dengan keterbatasan yang dimiliki pemerintah dalam membangun suatu daerah, peran pihak lain melalui dana yang disisihkan dari laba usaha sangat penting. Hal itu juga menjadi tolok ukur kondusifnya iklim ekonomi di suatu daerah sehingga pemerintah bersama pihak terkait selalu menyosialisasikan penyaluran CSR dengan baik. “CSR ini wujud kepedulian kepada masyarakat di sekitar lahan usaha sebuah perusahaan. Oleh karena itu, berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mendorong pelaku usaha dalam menjalankan program ini,” tandasnya. (iwan setiawan)

halaman 21