07 Februari 2009

Puluhan Bus Kota Terjaring Razia

Sopir dan kernet bus kota melepaskan sendiri stiker yang menempel di kaca busnya saat dilakukan penertiban oleh petugas gabungan Dishub dan Satlantas Poltabes Palembang di Jalan Tjik Agus Kiemas, depan Masjid Agung Palembang, kemarin.

PALEMBANG
(SINDO) – Puluhan bus kota kemarin terjaring razia gabungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Poltabes Palembang yang mengadakan pemeriksaan persyaratan teknis dan administrasi kendaraan.

Razia yang dimulai pukul 15.00 WIB itu memilih lokasi di Jalan Tjik Agus Kiemas, depan Masjid Agung Palembang. Bus kota yang melintas di jalan itu satu per satu dihentikan petugas untuk ditanyakan kelengkapan administrasi kendaraan, seperti surat tanda nomor kendaraan (STNK), surat izin mengemudi (SIM), izin trayek. Selain itu, petugas melakukan penertiban terhadap bus kota yang masih menutupi kaca kendaraannya dengan stiker berbagai bentuk. Bahkan, petugas pun tidak segan-segan melepaskan stiker yang ditempel di kaca bus.

Kepala Unit (Kanit) Patroli Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang Ajun Komisaris Polisi (AKP) Tri Sumarsih mengatakan, penertiban stiker dilakukan untuk meminimalisasi aksi kriminalitas yang sering terjadi di bus kota. “Penertiban seperti ini sudah sangat sering, tapi mereka (para sopir bus kota) gak pernah kapok. Makanya, penertiban yang kali ini dilakukan bersama Dishub langsung kami tilang saja yang membandel,” ungkap Tri di lokasi razia kemarin.

Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dishub Kota Palembang Syaiful B menyebutkan, selain menertibkan stiker yang menghalangi pandangan, pihaknya juga melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan administrasi kendaraan. (iwan setiawan)

foto : mushaful imam

Median Jalan Jadi Tempat Sampah

PALEMBANG (SINDO) – Belum terealisasinya pemasangan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Jalan Ki Merogan membuat warga setempat masih membuang sampah di median jalan.

Camat Kertapati A Zaini Rivai mengakui, masih ada warganya yang melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Namun, dalam persoalan ini, warga tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Sebab, memang di sepanjang Jalan Ki Merogan belum terdapat TPS sehingga warga bingung harus membuang sampah ke mana. “Saya akui masih ada warga yang membuang sampah di median jalan. Bahkan, beberapa kali saya sudah menegur langsung warga yang kedapatan membuang sampah di median jalan itu,” tutur Zaini kemarin.

Sebenarnya pihaknya sudah mengambil langkah untuk meminimalisasi aktivitas warga yang mengganggu kebersihan lingkungan. Untuk sementara waktu, sambil menunggu pemasangan TPS oleh Dinas Kebersihan Kota (DKK) Palembang, aparat Kecamatan Kertapati sudah menambah jam operasional mobil angkutan sampah kecamatan. Meski mengaku sudah maksimal, tumpukan sampah di median jalan masih saja ditemukan dan mengganggu pemandangan. Setiap pagi sampah di median jalan sudah diangkut, tetapi pada siang hari sudah banyak lagi. “Sepertinya jadwal petugas tidak sesuai dengan jadwal warga membuang sampah. Karena itu, kemungkinan polanya akan kami ganti, pengangkutan sampah tidak hanya pada pagi hari, tetapi juga sore hari,” bebernya.

Sementara itu, Kepala DKK Palembang Zulfikri Simin mengaku sudah menerima laporan mengenai aktivitas warga yang kerap membuang sampah di median Jalan Ki Merogan. Bahkan, informasi tersebut didapatnya langsung dari petugas lapangan dan Camat Kertapati. Penyebabnya, karena tidak adanya TPS di wilayah tersebut. Kini pengajuan pengadaan TPS oleh Camat Kertapati sedang dibahas intensif. “Sekarang sedang kami diskusikan bagaimana baiknya. Kalau memang mendesak, akan kami penuhi pengajuan itu. Petugas saya juga sudah survei ke lapangan untuk lokasi penempatannya,” beber Zulfikri.

Pembahasan yang dilakukan lebih pada faktor keamanan dan kegunaan fasilitas yang akan dipasang nantinya. Selain itu, faktor kebiasaan warga membuang sampah tidak pada tempatnya membuat fasilitas umum yang telah di pasang menjadi sia-sia. “Saat ini yang penting pihak kecamatan, kelurahan, dan RT memberikan pengertian kepada warga agar tidak lagi membuang sampah di tempat umum, seperti median jalan. Kemudian, jika pemasangan kontainer TPS dilakukan, warga juga harus bisa memanfaatkan dan menjaga fasilitas tersebut agar tidak cepat rusak atau hilang,” ujarnya. (iwan setiawan)

Banyak yang Berubah Fungsi

Selain banyaknya lubang di badan jalan yang belum diperbaiki, ternyata median jalan di beberapa titik di wilayah Seberang Ulu banyak pula yang berubah fungsi menjadi tempat berputarnya kendaraan. Seperti terlihat di Jalan KH Wahid Hasyim, Kelurahan 5 Ulu, tidak jauh dari Tugu KB. Selain perputaran resmi di samping Tugu KB, pada jarak sekitar 20 meter ke arah Kertapati, kembali ditemui sebuah perputaran kendaraan tidak resmi. Awalnya tempat itu merupakan median jalan, tetapi karena pembatasnya sudah rata dengan jalan, kendaraan pun tidak kesulitan naik ke atasnya. Bahkan, tanaman di atas median tersebut mati sehingga kondisi median jalan tinggal tanah yang dijadikan perlintasan berbagai kendaraan.

Selain di Jalan KH Wahid Hasyim, median jalan yang dijadikan perputaran tidak resmi juga terdapat di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di pangkal Jembatan Ganefo dan di depan showroom mobil Honda. Kondisi ini tentu sangat berbahaya. Pasalnya, median jalan yang dijadikan perputaran kendaraan oleh warga itu berada di jalur yang ramai dilalui kendaraan sehingga rawan kecelakaan dan menyebabkan kemacetan. Ironisnya, kondisi ini sudah berlangsung cukup lama tanpa adanya upaya pemerintah untuk memperbaikinya.

Dak tau jugo persisnyo kapan ini dijadike perputaran kendaraan. Tapi, caknyo setahun lebih ado kondisinyo cak ini,” ujar Udin, warga di sekitar lokasi.

Seharusnya aparat pemerintah setingkat kelurahan dan kecamatan lebih tanggap akan kondisi seperti ini. Sebab, kondisi ini terjadi masih di jalan umum yang ramai dilalui kendaraan. “Ini kan masih bagian jalan besak. Madai pejabat yang lewat sini dak sadar kondisi ini,” tuturnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang Ilyas Hasbullah sangat menyayangkan kondisi ini. Sebab, Palembang sebagai ibu kota provinsi merupakan barometer bagi Sumatera Selatan. Karena itu, apa yang terlihat di Palembang akan menjadi cermin bagi daerah lain di Sumsel. "Kita ini kan ibu kota provinsi, masak ngurusin median jalan saja gak mampu,” tukasnya.

Ilyas menyayangkan tidak berjalannya koordinasi antarpemerintah kota dan provinsi. Hal itu tercermin dari saling lempar tanggung jawab untuk perbaikan median jalan tersebut. Bahkan, dia sudah berulang kali memberitahukan masalah ini kepada dinas terkait, tetapi jawaban yang didapatkan sangat tidak memuaskan. (iwan setiawan)