20 Oktober 2008

RUPS-LB Bisa Dilakukan

PALEMBANG (SINDO) – Beberapa kepala daerah di Sumatera Selatan mengusulkan digelarnya rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) Bank Sumsel. RUPS-LB bertujuan untuk membahas temuan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Palembang atas kinerja Bank Sumsel.

Pemimpin Bank Indonesia (BI) Palembang Zainal Abidin Hasni menilai, RUPS-LB bisa dilakukan dengan syarat, alasan yang dikemukakan benar-benar kuat dan mendesak. “Pengajuan RUPS atau RUPS-LB tidak bisa sembarangan. Sekarang harus diketahui, apa content-nya dan sejauh mana tingkat kepentingannya bagi para pemegang saham,” ujar dia saat dihubungi SINDO kemarin.

Namun, menurut Zainal, perlu diteliti kembali, apakah desakan melakukan RUPSLB itu datang dari mayoritas pemegang saham atau hanya minoritas. Sebab, jika yang meminta hanya satu atau dua kepala daerah selaku representasi pemegang saham, tuntutan itu dinilai terlalu tinggi. Tetapi, kata dia, jika yang meminta itu lebih dari separuh pemegang saham, RUPSLB bisa dilakukan. “Semua itu kembali pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang dimiliki masing-masing bank. Kalau memang telah memenuhi syarat dilakukannya RUPS atau RUPS-LB, ya harus segera dilakukan,” katanya.

Menyikapi bahwa alasan dibalik usulan RUPS-LB adalah temuan perwakilan BPK RI atas beberapa aktivitas Bank Sumsel yang melanggar ketentuan, Zainal menyatakan, hal itu tidak serta-merta harus diselesaikan melalui RUPS. Namun, bukan pula lantas direksi Bank Sumsel terlepas dari kewajiban memberikan penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK tersebut. “Bagaimanapun kondisinya, direksi harus menjelaskan kepada pemegang saham atas hasil pemeriksaan BPK, apakah melalui pertemuan biasa atau RUPS-LB itu merupakan teknis pada masing-masing bank. Penjelasan itu wajib adanya,” ucap Zainal.

Sebelumnya, beberapa kepala daerah di Sumsel sebagai representasi pemegang saham Bank Sumsel menyatakan kekecewaannya atas hasil pemeriksaan BPK RI atas kinerja Bank Sumsel. Selama ini, dalam RUPS rutin setiap tahun, mereka selalu disajikan data dan informasi yang menunjukkan perkembangan bank pelat merah itu. Namun, mengenai bisnis yang dijalankan Bank Sumsel, mereka tidak pernah mendapat informasi yang transparan.

Wali Kota Lubuklinggau Riduan Effendi mengaku tidak pernah diberi tahu direksi Bank Sumsel mengenai bisnis yang dilakukan, termasuk penempatan deposito di Bank Indover yang beroperasi di Amsterdam. “Saya baru tahu sekarang kalau ternyata Bank Sumsel pernah memutarkan uang milik pemegang saham ke Bank Indover,” paparnya.

Menurut Riduan, seharusnya direksi lebih transparan terhadap informasi kegiatan bisnisnya. Jika terjadi masalah, yang akan menanggungnya nanti termasuk pemegang saham. Jika memang para pemegang saham lain sepakat, pihaknya mendukung digelarnya RUPS. “Kami usul agar Pemprov Sumsel selaku pemegang saham terbesar mengajak rapat seluruh pemegang saham. Sebab, selaku pemegang saham, kami berhak mendapatkan penjelasan,” kata Riduan.

Hal senada disampaikan Wali Kota Pagaralam H Djazuli Kuris melalui Asisten I A Musni. Menurut dia, Bank Sumsel seharusnya menginformasikan aktivitas bisnisnya kepada pemegang saham. Apalagi, kalau kebijakan tersebut sangat prinsip dan mengalokasikan dana yang cukup besar. “Bagaimana mau tahu kondisi bank luar negeri itu, namanya juga jarang didengar publik. Oleh karenanya, minimal ada pemberitahuan sebelum mengambil keputusan yang berisiko,” tutur dia. (iwan setiawan)

halaman 12

Pusri Butuh Dana Jaminan

PALEMBANG (SINDO) – Pusri mendapat persetujuan lembaga keuangan untuk mendanai pembangunan pabrik di Iran. Namun, realisasi pinjaman terganjal belum terbitnya jaminan dari pemerintah.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan, proyek pembangunan pabrik di Iran senilai USD700 juta dipastikan terus berjalan. Namun, Pusri mengalami kendala kekurangan dana. Setelah bernegosiasi dengan beberapa perbankan dan lembaga keuangan, akhirnya ada sebuah lembaga keuangan yang bersedia mengucurkan pinjaman senilai USD150 juta. Sebagai syarat pencairan pinjaman itu, Pusri membutuhkan jaminan dari pemerintah. “Pabrik di Iran tidak akan terganggu asal pemerintah mau menjamin pinjaman kami. Sudah kami sampaikan ke pemerintah dan itu yang masih kami tunggu,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Selain masih menunggu terbitnya jaminan pinjaman dari pemerintah, Dadang menyatakan, kondisi dunia saat ini sedikit banyak berpengaruh pada realisasi proyek tersebut. Pihaknya sangat hati-hati dengan kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) yang sedang mengalami guncangan. Hal itu dikaitkan pada Iran yang masuk dalam kategori negara yang sektor riilnya kuat. Sebab, AS biasanya akan mengambil keputusan irasional untuk menguasai negara-negara yang memiliki sektor riil kuat.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang Amidi mengatakan, pembangunan pabrik pupuk di Iran merupakan langkah baik. Sebab, biaya produksi pabrik bisa ditekan seiring jauh lebih murahnya harga gas untuk produksi pupuk. Selain itu, pasokan gas di Iran lebih mudah didapatkan. “Pada 2010, kebutuhan pupuk dalam negeri diperkirakan di atas 11 juta ton. Sementara, kapasitas produksi normal dari lima perusahaan pupuk dalam negeri saat ini hanya sekitar 7,872 juta ton. Selain itu, di tengah kebutuhan yang meningkat ini, sejumlah pabrik pupuk justru mengalami masalah pasokan gas sehingga tidak bisa berproduksi maksimal,” tandasnya. (iwan setiawan)

halaman 22

Maxxis Bidik Kendaraan Operasional Lapangan


Managing Director PT Atria Prima Maxxis Indonesia Edwin Witarsa (pakai jas) memberikan penjelasan.

PALEMBANG (SINDO) – PT Atria Prima Maxxis Indonesia sebagai distributor tunggal ban Maxxis di Indonesia membidik beberapa perusahaan lapangan untuk menggunakan ban asal Amerika Serikat (AS) itu.

Managing Director PT Atria Prima Maxxis Indonesia Edwin Witarsa mengatakan, produk asal AS ini cenderung melayani kebutuhan ban kendaraan offroad. Dia mencontohkan, dalam ajang reli Paris Dakkar yang digelar setiap tahun, kendaraan yang menggunakan ban Maxxis selalu berada di posisi tiga besar klasemen juara. “Keunggulan ban Maxxis terletak pada daya tahannya dalam menghadapi dua kondisi jalan, baik lintasan offroad maupun aspal. Kalau produk lain, daya tahan di off road bagus, tapi cepat aus ketika dibawa ke aspal,” ujarnya saat launching Maxxis Center Palembang kemarin.

Edwin menjelaskan, potensi pemasaran produk ban offroad di Indonesia sangat besar. Hal itu disebabkan sektor usaha di Indonesia dan Sumatera khususnya masih didominasi sektor perkebunan dan pertambangan. Bahkan, khusus untuk Sumsel, produk Maxxis akan lebih banyak ditawarkan kepada kendaraan proyek minyak dan gas (migas), perkebunan, dan truk-truk ekspedisi. “Maxxis yang hadir dengan beragam ukuran dan jenis ban offroad dan kendaraan berat lainnya sangat yakin bisa menjadi kompetitor,” tuturnya.

Sementara itu, Branch Manager Maxxis Center Palembang Alianto Susilo mengatakan, lantaran baru diresmikan, Maxxis Center Palembang akan melakukan inventarisasi pelanggan yang memakai ban Maxxis selama ini. Hal itu untuk mengetahui sejauh mana kepuasan pelanggan selama menggunakan ban yang diproduksi di Taiwan dan Thailand itu. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

halaman 22