Pertamina Beri Sanksi SPBU Tutup

PALEMBANG (SINDO) – Hari pertama penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium menjadi Rp5.500/ liter kemarin diwarnai dengan antrean panjang kendaraan di hampir seluruh SPBU di Kota Palembang. Bahkan tepat tengah hari, beberapa SPBU menghentikan aktivitasnya dan memasang pengumuman bahwa premium habis.

Hal itu tentu saja mengundang rasa kesal dari sejumlah warga yang telah antre untuk mengisi BBM kendaraannya. Apalagi, alasan yang disampaikan operator SPBU bahwa stok premium kosong, sementara pasokan Pertamina belum juga datang. “Masyarakat sudah tahu bahwa kekosongan ini kan disengaja SPBU. Mereka sengaja tidak pesan ke Pertamina karena mau ngosongin tangki mereka dulu. Tapi, bukan begini dong caranya, pengusaha mau ngindarin rugi tapi kepentingan masyarakat yang dikorbankan,” ujar Totok yang hendak mengisi BBM di SPBU seberang Makorem 044 Gapo Km 4,5 sekitar pukul 13.30 WIB kemarin.

Pengendara kendaraan yang lain, Ahmad Rahnawi menilai, sebenarnya hal seperti ini tak perlu terjadi apabila pengelola SPBU tetap melakukan pemesanan seperti biasa. “Coba mereka melakukan pemesanan sesuai hari-hari biasa, maka kekosongan tidak akan terjadi. Pertamina juga harus tegas dong, beri sanksi bagi SPBU yang lebih mengutamakan kepentingan bisnis daripada masyarakat banyak,” pintanya.

Dihubungi terpisah, Assistant Manager Humas PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II Roberth MV mengakui terjadinya rush pada hari pertama pemberlakuan penurunan harga BBM bersubsidi jenis premium. Menyikapi banyaknya SPBU yang tutup karena kehabisan
stok premium, Roberth menegaskan, Pertamina sudah memberikan peluang sejak sepekan terakhir kepada pengusaha melakukan delivery order(DO) untuk mengantisipasi peningkatan permintaan. “Kalau mereka melakukan DO pada Jumat (28/11), maka Pertamina akan mengirim (pasokan) seperti biasa pada hari Senin. Tapi, kondisi di lapangan, ada beberapa SPBU yang tidak melakukan pemesanan untuk hari Senin (1/12) sehingga stok mereka, ya sisa yang hari Minggu,” terangnya.

Sesuai pemberitahuan kepada masing-masing pengelola SPBU, Pertamina akan menjatuhkan sanksi berat kepada SPBU yang melakukan penutupan operasional atau penjualannya saat pemberlakuan penurunan harga berlangsung, apalagi pada waktu normal operasional.

Sementara itu, Ketua DPD II Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Djunaidi Ramli mengakui, tutupnya operasional beberapa SPBU kemarin karena habisnya stok premium di tangki SPBU. Hal itu disebabkan beberapa pengusaha SPBU tidak mau rugi karena membeli BBM dengan harga sebelum penurunan, dan dijual saat terjadi penurunan harga. “Jika di dalam tangki SPBU terdapat 10 kiloliter premium yang dipesan sebelum harga penurunan maka kerugian yang pasti ditanggung SPBU sebesar Rp 5 juta,” tukasnya. (iwan setiawan)

Apindo Keberatan UMP Sumsel 11%

PALEMBANG (SINDO) – Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Selatan (Sumsel) keberatan atas penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2009 sebesar 11%. Pasalnya, angka tersebut belum menjadi angka final hasil musyawarah tripartit antara pengusaha, pemerintah, dan buruh.

Ketua DPP Apindo Sumsel Yuan Sjamsi mengatakan, pihaknya menyangkal informasi yang beredar di masyarakat bahwa telah ada kesepakatan mengenai kenaikan UMP Sumsel pada 2009 sebesar 11%. Sebab, pada saat menghadiri rapat tripartit pada 4 November 2008, Apindo yang merupakan wadah aspirasi para pengusaha tetap bertahan dengan besaran kenaikan hanya 8%. Alasan pengusaha tidak bersedia menganggarkan kenaikan upah di atas 10%, kata Yuan, disebabkan kondisi usaha yang terimbas krisis keuangan global. Selain itu, terjadi penurunan pemesanan akibat krisis keuangan global yang juga membuat para pengusaha harus berpikir lebih keras untuk mencari jalan menyelamatkan usahanya.

“Sebagai dampak krisis yang terjadi, banyak pengusaha yang sama sekali tidak mau menaikkan upah minimum. Namun dengan pendekatan yang dilakukan, angka 8% itu merupakan solusi yang memungkinkan,” ujarnya saat ditemui di Sekretariat DPP Apindo Sumsel kemarin.

Yuan menegaskan, hingga kini Gubernur Sumsel Alex Noerdin belum menandatangani surat keputusan UMP Sumsel 2009 sehingga masih ada kesempatan bagi kalangan dunia usaha untuk mengajukan usulan perubahan persentase kenaikan upah tersebut. Namun, bila pemerintah tetap menerapkan kenaikan UMP Sumsel pada 2009 sebesar 11%, maka mewakili para pengusaha, Apindo meminta penundaan pelaksanaan aturan tersebut. Pengusaha, menurut Yuan, sangat ingin mengakomodasi keinginan para pekerja untuk menaikkan upah di atas 10% setiap tahunnya. Akan tetapi, hal yang penting menjadi pertimbangan adalah kondisi perusahaan yang mempekerjakan banyak karyawan.

“Kalau karyawannya puluhan sih mungkin masih bisa tertangani anggarannya. Tetapi, kalau karyawannya mencapai ribuan orang dan tetap harus mengikuti kenaikan UMP 11%, malah bisa bangkrut dan terjadi PHK besar-besaran,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Sumsel memastikan kenaikan UMP Sumsel 2009 tetap sebesar 11%. Kepastian ini diungkap Gubernur Sumsel Alex Noerdin di DPRD Sumsel belum lama ini. Menurut Alex, revisi SKB 4 menteri tak akan mempengaruhi angka kenaikan UMP Sumsel tahun 2009. Karena itu, besaran kenaikan UMP Sumsel sebesar 11% sudah sesuai tingkat inflasi di Sumsel.

110 Karyawan PT SMR Dirumahkan
Krisis global mulai menelan korban. Sebanyak 110 karyawan PT Sri Melamin Rezeki (SMR), joint venture PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), PT Lumbung Sumber Rezeki, dan PT Kairos S Tuniaga, dirumahkan sejak 14 November lalu sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Menurut Direktur Teknik Produksi PT SMR Partedjo Mawarto, ke-110 karyawan ini sudah tidak bekerja lagi sejak perusahaan yang memproduksi bubuk melamin ini tidak lagi mendapat pasokan bahan baku larutan urea dari PT Pusri. “Letak permasalahannya karena akumulasi utang-piutang PT SMR terhadap PT Pusri,” ungkapnya kemarin.

Ketua Serikat Pekerja Melamin J Gultom membenarkan karyawan perusahaan PT SMR tidak bekerja lagi sejak November lalu. Namun, perusahaan telah memberi kebijakan masih memberikan gaji seperti biasa. “Saat ini kami sedang berjuang bersama manajemen perusahaan agar perusahaan dapat berjalan kembali,” katanya singkat.

Sementara itu, Manajer Hukum dan Humas PT Pusri Maria Hazairin menolak memberi komentar terkait permasalahan PT SMR karena itu di luar kewenangannya, di samping permasalahannya memang belum jelas. “Saya masih baru di sini sehingga belum tahu perkembangan perusahaan sampai terakhir. Coba tanya direksi atau direktur perusahaan PT SMR saja,” tuturnya singkat. (iwan setiawan/dedy s/muhlis)

BTPN Operasikan Dua KCP

Pemimpin BTPN Palembang Basta Edison (kanan) menyaksikan pengguntingan pita peresmian kantor cabang baru, kemarin.

PALEMBANG (SINDO) – Sebagai bukti keseriusan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) menggarap segmen usaha mikro kecil menengah (UMKM), kemarin dua kantor cabang pembantu (KCP) di wilayah Kota Palembang diresmikan.

Pemimpin BTPN Cabang Palembang Basta Edison mengatakan, dengan peresmian KCP Km 5 dan Cinde kemarin berarti BTPN telah memiliki tiga kantor di Palembang. Dalam waktu dekat, BTPN juga akan kembali membuka lima KCP yang dua di antaranya akan beroperasi di Palembang dan sisanya di beberapa daerah. Sementara secara nasional, BTPN akan membuka 560 kantor. “Kami berupaya masuk ke segmen UMKM. Manajemen melihat ruang pengembangan UMKM masih sangat besar, karena itu daerah didorong untuk menggarap segmen ini,” ujarnya seusai meresmikan KCP BTPN Km 5 kemarin.

Basta mengungkapkan, keputusan manajemen untuk ikut terjun ke pembiayaan UMKM didasari pengalaman beberapa tahun lalu yang mana saat krisis global melanda, banyak perusahaan besar yang kolaps justru UMKM masuk dalam usaha yang tahan dampak krisis. “Berbagai produk untuk UMKM dari BTPN ini merupakan produk baru. Harapan kami, produk ini bisa diterima masyarakat, khususnya pelaku UMKM,” ucapnya.

Saat ditemui seusai acara peresmian KCP BTPN Km 5, peneliti ekonomi madya Bank Indonesia (BI) sekaligus Ketua Tim Humas BI Palembang Zulfan Nukman menyatakan, perkembangan dunia perbankan di Palembang, terutama dan Sumatera Selatan (Sumsel), umumnya sangat baik. Menurut Zulfan, pembukaan KCP seperti halnya yang dilakukan PT BTPN kemarin sangat baik bagi perkembangan UMKM.

Selain itu, upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat merupakan nilai tambah bagi bank dalam merangkul calon nasabah dan memberi layanan yang lebih cepat bagi nasabah. “Apa yang dilakukan BTPN dengan memilih tempat di sekitar pasar sangat cocok dengan kondisi para pelaku usaha UMKM yang berada di Pasar Km 5. Model pendekatan seperti ini saya lihat mulai gencar dikembangkan oleh bank yang beroperasi di Sumsel,” tandasnya. (iwan setiawan)

foto : ahmad junaidi