Pipa distribusi air milik PDAM Tirta Musi di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang terpaksa dibongkar, kemarin.
PALEMBANG (SINDO) – Khawatir jaringan pipanya terganggu akibat pembongkaran trotoar pelebaran jalan, PDAM Tirta Musi akhirnya membongkar sendiri pipa distribusi yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan RS Muhammadiyah Palembang.
Pembongkaran pipa itu dilakukan beberapa pekerja kemarin pagi. Menjelang tengah hari, pipa yang terpasang dari mulut Jalan Silaberanti hingga depan Kampus UMP dengan panjang sekitar 200 meter, selesai dibongkar. Selanjutnya pipa-pipa tersebut dibawa ke Kantor Booster Plaju untuk disimpan sementara.
Direktur Teknik PDAM Tirta Musi Stefanus mengatakan, pipa yang dibongkar itu merupakan pipa baru yang dipersiapkan untuk mengganti pipa distribusi yang lama. Namun belum sempat dioperasikan, pipa itu harus dibongkar dan dipindahkan karena terkena pengerjaan pelebaran jalan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kota Palembang. Hal itu dilakukan agar pipa milik PDAM tidak terganggu pengerjaan pelebaran jalan tersebut. “Sebelum jalan itu dicor atau diaspal, kami pindahkan dulu pipa itu. Kami akan atur lagi di mana letaknya yang baik sehingga pekerjaan PU tidak terganggu dan pipa kami juga aman dari risiko buruk,” ujarnya kepada SINDO kemarin.
Menurut Stefanus, biaya pembongkaran pipa yang dilakukan harus ditanggung pihaknya sendiri. Padahal sebelumnya PDAM Tirta Musi telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pemasangan pipa distribusi tersebut. Oleh karena itu, Stefanus sangat mengharapkan koordinasi antarinstansi jika ada suatu pekerjaan yang berkaitan dengan fasilitas umum. “Pelebaran jalan itu juga penting untuk masyarakat. Tapi kalau pengerjaannya membahayakan fasilitas lainnya, seperti pipa air atau kabel telepon dan listrik, kan merugikan masyarakat juga. Selain itu, kalau kami tahu bahwa di lokasi itu akan ada proyek pembangunan, kami juga tidak akan memaksa menempatkan pipa di situ,” tuturnya.
Anggota DPRD Kota Palembang Taufik Hidayat sangat menyayangkan minimnya koordinasi antarinstansi pemerintah di lapangan. Menurut dia, pelaksanaan pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait. Sebab, jika tetap mengedepankan ego instansi, pekerjaan pembangunan justru akan merugikan beberapa pihak. “Yang tahu posisi pipa atau kabel yang tertanam itu tentunya instansi yang memasang. Jadi PU seharusnya tanya dulu sehingga utilitas milik beberapa pihak bisa diamankan terlebih dulu,” tuturnya. (iwan setiawan)
foto : iwan setiawan
