03 April 2009

Pemkot Jajaki Jamsostek Mandiri

PALEMBANG (SI) – Kepesertaan program Jamsostek Mandiri masih minim. Padahal, pekerja sektor informal yang dibidik program tersebut jumlahnya sangat besar. Karena itu, PT Jamsostek mengarahkan sasaran ke honorer daerah (honda) untuk masuk ke program ini.

Kabid Program Khusus PT Jamsostek (Persero) cabang Palembang Didin Sahidin mengungkapkan, hingga kini tenaga kerja mandiri yang tergabung di Jamsostek baru mencapai 207 orang. Mereka terdiri atas pedagang, sopir, tukang ojek, kuli angkut, dan pekerjaan sektor informal lainnya. Belum banyaknya organisasi yang menaungi para pekerja di sektor itu membuat perluasan kepesertaan program ini menjadi terkendala. “Pekerja sektor informal ini kan tersebar di mana-mana. Jadi, sulit bagi kami untuk mendata satu per satu yang ingin bergabung menjadi peserta Jamsostek. Makanya dibutuhkan wadah agar para pekerja tersebut berhimpun sehingga memudahkan Jamsostek memberikan pelayanan maupun menarik iuran dalam rangka tertib administrasi,” ujarnya seusai audiensi dengan Wakil Wali Kota (Wawako) Romi Herton.

Didin menerangkan, pada 2009, Jamsostek cabang Palembang ditargetkan melayani 1.850 orang dan peserta program mandiri sebanyak 747 orang. Untuk peserta tenaga kerja mandiri, minimal harus mengikuti dua program, yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Kalau memang tenaga kerja itu merasa mampu, bisa mengikuti program lainnya, yaitu jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK). “Di lingkungan pemerintahan ini banyak sekali tenaga kerja honorer maupun buruh harian lepas. Makanya kami coba untuk membicarakannya dengan pihak Pemkot Palembang agar ke depannya pekerja honorer dan BHL bisa dilindungi asuransi seperti Jamsostek,” katanya.

Sementara itu, Wawako Palembang Romi Herton mengatakan, program Jamsostek Mandiri yang diperuntukkan bagi tenaga kerja lepas, buruh dan lain itu sangat baik. Secara internal, Pemkot Palembang mendukung program ini. Romi mengungkapkan, Pemkot Palembang segera mengcover asuransi bagi pegawai honorer di berbagai dinas dan satuan kerja, seperti di Dinas Kebersihan Kota Palembang, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, buruh harian lepas di Dinas PU, dan dinas lainnya. Sedangkan untuk eksternal lembaga pemerintah, Romi menyerahkan mekanismenya kepada Jamsostek maupun lembaga-lembaga resmi yang menjadi mediator, baik dalam sosialisasi maupun penarikan iurannya. “Bagi buruh-buruh lepas, bisa saja dihubungi lewat mandornya terlebih dahulu. Sosialisasikan manfaat dan keuntungan program Jamsostek sebelum mereka memutuskan menjadi peserta Jamsostek. Jadi, nantinya program ini tidak dianggap sebagai pungutan liar,” tuturnya.

Meski belum memberikan angka resmi jumlah tenaga kerja honorer dan buruh harian lepas di jajaran Pemkot Palembang, Romi memperkirakan jumlahnya mencapai ribuan orang. Sebagai keseriusan Pemkot Palembang, pertemuan membahas persoalan ini intensif dilakukan. “Walaupun kami mendukung program Jamsostek ini, bukan serta merta langsung membuat nota kesepahaman dan kontrak kerja sama. Tapi, hal ini memerlukan pembahasan mendalam dan membutuhkan persetujuan DPRD. Masih lama (pemberlakuannya),” ungkapnya.

Ketua Harian Yayasan Kesejahteraan dan Bantuan Hukum Pekerja Indonesia (YKBHPI) Sudirman Hamidi mengatakan, pekerja di sektor formal wajib menjadi peserta Jamsostek sesuai Undang-undang (UU) No 3/1992. Seiring keluarnya Kepmenakertrans No 24/2006 tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja, pekerja sektor informal juga bisa ikut menjadi peserta Jamsostek. Karena pekerja sektor informal ini bekerja mandiri, Jamsostek pasti akan kesulitan ketika berhadapan dengan persoalan menyangkut administrasi, baik mengenai pendataan peserta, penarikan iuran, maupun mendampingi proses klaim. “YKBHPI hadir sebagai wadah tenaga kerja informal dan menghubungkan dengan Jamsostek. Nantinya tenaga kerja informal di Palembang dan Sumsel akan dihimpun dalam yayasan dan pengurus yayasan yang akan mengelola administrasinya,” katanya. (iwan setiawan)

Wilayah Pinggiran Terus Dibangun

Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra menyerahkan bantuan bibit pohon penghijauan dalam acara pembukaan kegiatan Karya Bakti dan Bakti Sosial Kodim 0418 Palembang dan Pemkot Palembang kemarin.

PALEMBANG
(SI) – Akses jalan bagi warga di lima RT dalam wilayah Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, akan dibangun Pemkot Palembang bekerja sama dengan Kodim 0418 Palembang. Pembangunan jalan ini bertujuan membuka keterisolasian warga di wilayah tersebut.

Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra mengatakan, selama ini pembangunan di wilayah perbatasan dan pinggiran masih sangat minim. Kondisi itu menyebabkan masyarakat yang berdiam di daerah perbatasan dan pinggiran mengalami kesulitan untuk menuju ke tengah kota. Karena itulah, Eddy berjanji, akan lebih memperhatikan dan membangun daerah pinggiran di perbatasan wilayah dengan daerah lain. “Tidak boleh lagi ada daerah yang terisolasi di Palembang ini. Untuk itu, yang pertama kali harus dibangun adalah akses jalan,” ujar Wali Kota pada sambutan acara pembukaan kegiatan karya bakti dan bakti sosial yang digelar di RT 33, RW 07, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, kemarin.

Eddy menyatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang selama ini dipusatkan di tengah kota, ke depannya akan mulai bergeser ke wilayah pinggiran kota. Seperti yang telah dilakukan sebelumnya di daerah Kelurahan Pulokerto dan Kelurahan Karya Jaya. Berbagai sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, dan air bersih, telah dibangun di daerah itu. "Nanti di sini (Keramasan) segera dibangun mini water treatment agar kebutuhan air bersih warga bisa terpenuhi. Selain itu, Dishub akan diminta membuatkan dermaga untuk memperlancar akses transportasi air,” tuturnya.

Eddy melanjutkan, akses jalan darat yang lama dirindukan warga di lima RT tersebut dalam waktu dekat juga akan terealisasi. Pasalnya, Pemkot Palembang dan Kodim 0418 Palembang bahu-membahu membangun jalan darat dari daerah tersebut tembus ke Jalan Jepang, Kelurahan Karya Jaya. Jalan yang akan dibangun itu sepanjang 5 km. “Kami pakai dana APBD sebesar Rp 400 juta untuk pembangunan jalan ini. Meski dananya kecil, tapi karena dibantu Kodim, jadi saya yakin hasilnya akan bagus,” katanya.

Sementara itu, Dandim 0418 Palembang Letkol Inf Yuswandi mengungkapkan, karya bakti yang dilakukan TNI ini merupakan kegiatan rutin dan merupakan salah satu bakti TNI kepada masyarakat. Sebelumnya, Kodim 0418 juga telah melakukan kegiatan serupa di sejumlah kecamatan di Palembang.

Camat Kertapati A Zaini Rivai atas nama warga RT 29–33 menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian TNI dan Pemkot. Dengan adanya pembangunan jalan, daerah yang terisolasi menjadi terbuka sehingga aktivitas perekonomian warga pun lebih meningkat. Selain itu, dengan adanya akses jalan darat yang memadai, peran kontrol pihak kecamatan terhadap wilayah dan warganya akan lebih maksimal. “Warga di lima RT ini kan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Muaraenim dan Ogan Ilir sehingga membutuhkan pengawasan lebih. Hal itu untuk menghindari kemungkinan timbulnya sengketa seperti yang terjadi di beberapa wilayah lainnya,” tandasnya.

Selain karya bakti TNI dan Pemkot Palembang membangun jalan, kegiatan kemarin juga ditandai penyerahan 1.000 batang pohon penghijauan kepada warga. Dinas Kesehatan Kota Palembang dan PMI didukung Lion Club juga mengadakan pengobatan gratis kepada warga dan khitanan massal yang diikuti 60 anak. Kegiatan bakti sosial ini juga tidak lepas dari peranan pihak swasta, seperti yang dilakukan Artha Graha Peduli dengan membagikan 390 paket sembako. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan