31 Oktober 2008

Kredit Konsumtif Disoal

PALEMBANG (SINDO) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyoalkan kredit perbankan yang lebih banyak dikucurkan pada sektor konsumtif.

Wakil Ketua Komite Keuangan dan Perbankan Kadin Pusat Rachmad Ali mengatakan, krisis finansial global bermula dari salah urus kredit bank di Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan kredit macet. Masalah subprime mortgage (kredit atau pembiayaan perumahan) di AS sudah tampak pada Agustus 2007. Sebenarnya ini sudah diduga akanmenjadi bubble (gelembung), tapi
pemerintah AS terus menggelontorkan dana diikuti dengan penurunan suku bunga. Uang makin banyak, sampai-sampai orang yang tidak mempunyai pekerjaan, penghasilan, atau aset, bisa mendapat pinjaman. Uang yang banyak ini juga memunculkan berbagai kreasi produk keuangan seperti prime atau subprime mortgage (surat berharga untuk membiayai perumahan).

”Cepat atau lambat, orang yang tidak punya penghasilan pasti tidak dapat membayar kembali pinjaman yang diterimanya sehingga terjadilah kredit macet besar-besaran di AS,” ujarnya.

Tidak cukup sampai disitu. Rachmad mengatakan, persoalan lantas menjadi sistemik dan meluas. Hampir semua lembaga keuangan di AS terlibat dalam transaksi yang berujung pada kredit macet tersebut. Aset dan neraca menjadi bolong, ekuitas negatif, dan lembaga pembiayaan perumahan gagal bayar. ”Kalau lembaga pembiayaan perumahan yang besar, seperti Fannie Mac & Freddie Mac serta Lehman Brother saja mengalami gagal bayar, apalagi yang lain. Meski pemerintah AS mengucurkan dana talangan untuk menyelamatkan perusahaan tersebut, tapi Lehman telanjur ambruk diikuti lembaga pembiayaan perumahan lainnya,” katanya.

Hal di atas hanyalah sedikit gambaran betapa pemberian kredit konsumtif sangat berisiko. Apalagi, saat ini perbankan terlihat sangat giat melakukan ekspansi kredit, terutama kredit konsumtif. Rachmad yang juga menjabat Dewan Penasihat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) ini menjelaskan, apabila kredit dilakukan secara berlebihan, uang giral akan menumpuk sehingga bisa menyebabkan peningkatan inflasi. ”Permasalahan saat ini kebanyakan bank menyalurkan kredit yang digunakan untuk kepentingan konsumtif. Kalau disalurkan untuk usaha produktif sih tidak terlalu masalah,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Sumsel Asfan Fikri Sanaf mengatakan, pihaknya tidak akan mengubah orientasi kredit tahun ini karena pengucuran kredit tersebut telah direncanakan
sebelumnya dan telah disusun target berjangka. Jadi, untuk mengubahnya sangat sulit dilakukan, apalagi dalam waktu yang singkat. “Bank Indonesia memang meminta perbankan merevisi target kredit untuk mengeliminasi dampak krisis keuangan global, tapi kami tidak akan melakukannya. Kami akan tetap komit menjalankan rencana pengucuran kredit yang telah disusun,” ucapnya.

Asfan menuturkan, tahun ini kredit yang disiapkan Bank Sumsel sebesar Rp3,5 triliun terbagi dalam dua kategori, yaitu kredit konsumtif yang mencapai 60% dan kredit produktif 40%. Dari 40% kredit produktif tersebut, beberapa persen di antaranya dikucurkan pada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Menurut Asfan, kredit konsumtif tidak bisa ditinggalkan karena sektor itu merupakan pangsa pasar terbesar Bank Sumsel. “Kami ini bank daerah, jadi kembalinya ke daerah juga. Salah satunya, kami membantu PNS untuk meningkatkan kesejahteraan,” tutur dia. (iwan setiawan)

halaman 22

Perbankan Diminta Fokus

KUCURAN KREDIT UMKM

PALEMBANG (SINDO) – Bank Indonesia (BI) meminta kredit untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) tetap disalurkan perbankan karena sektor usaha tersebut terbukti resistan terhadap krisis ekonomi.

Deputi Gubernur BI Bidang Kebijakan Stabilitas dan Pengaturan Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, UMKM tetap jadi tumpuan perekonomian di saat krisis melanda. Hal itu disebabkan sektor usaha tersebut memiliki daya tahan dibanding industri yang menggunakan bahan impor dalam produksinya. Untuk itu, ujar dia, perbankan mesti fokus pada pembiayaan UMKM. “Terbukti, saat krisis moneter pada 1997, banyak industri bangkrut, tapi justru pelaku UMKM berkibar. Oleh sebab itu, bagi perbankan yang selama ini memandang sebelah mata pelaku UMKM dan mengagungkan nasabah kredit konsumtif, harus mulai reorientasi kebijakan kredit mereka,” ujarnya seusai menghadiri seminar nasional dalam rangka Lustrum FE XI Universitas Sriwijaya di Palembang kemarin.

Meski kondisi krisis keuangan global kian parah dan mulai dirasakan beberapa sektor usaha di Indonesia, Muliaman menegaskan, pembiayaan kredit tetap berjalan. Namun, perbankan harus lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian sebelum mengucurkan kredit. Sebab, bank juga harus tetap menjaga dan terus mencari sumber likuiditas mereka. “Meski kita minta kepada bank untuk hati-hati, kredit UMKM tetap harus dijalankan. Selain itu, bank harus mengendalikan likuiditas,” katanya.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Sriwijaya Syaipan Djambak menerangkan, upaya antisipasi krisis yang dilakukan adalah dengan melindungi sektor riil. “Bagaimana UMKM mau berkembang kalau bank tampaknya alergi dengan mereka. Pengajuan kredit UMKM di beberapa bank sepertinya sulit sekali, belum lagi diberatkan dengan berbagai syarat serta suku bunga pinjaman yang tinggi. Mulai sekarang, perbankan harus mulai mengubah arah kebijakannya sesuai kondisi krisis yang dihadapi saat ini,” tuturnya. (iwan setiawan)

halaman 22

Pekerja Perkebunan Terancam PHK

PALEMBANG (SINDO) – Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Sumatera Selatan (GPPSS) Syamsir Syahbana mengatakan, menyikapi perkembangan kondisi harga jual crude palm oil (CPO) yang terus memburuk, perusahaan perkebunan kelapa sawit akan melakukan efisiensi. Setelah mengurangi biaya di luar produksi, alternatif selanjutnya adalah melakukan perampingan struktur organisasi. ”Jika krisis ini terus berlanjut dan harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tak kunjung membaik, maka dampaknya akan sangat buruk. Setidaknya ada sekitar 300.000 pekerja yang berpotensi terancam pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Syamsir dihubungi SINDO kemarin.

Menurut dia, 300.000 pekerja tersebut bekerja pada 131 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di Sumsel. Jumlah perusahaan tersebut tergabung dalam 45 grup besar dan berhimpun dalam GPPSS. Syamsir mengungkapkan, keputusan mengenai PHK tersebut merupakan alternatif terakhir yang akan diambil pengusaha.

General Manager PT Pinago Utama itu juga menyebutkan, pihaknya akan menunggu perkembangan hingga semester II/2009 mendatang. Apabila kondisi tetap seperti saat ini, yang mana harga produksi CPO tidak lagi tertutupi harga penjualan, maka opsi untuk merumahkan pekerja perkebunan bisa saja diambil. “Kita optimistis krisis akan pulih dan harga serta pemesanan CPO akan kembali naik. Tapi, bila tidak sesuai dengan harapan, kita harus realistis menghadapi kondisi yang ada,” tuturnya.

Sementara itu, GM Mitra Ogan Pangolio Sitompul mengatakan, saat ini pihaknya belum melakukan hitung-hitungan mengenai efisiensi sumber daya manusia (SDM). Menurut dia, saat ini manajemen lebih fokus pada persoalan produksi yang terus mengalami kerugian. “Kita sekarang fokus bagaimana produksi kita ini bisa berlangsung terus tanpa hambatan,” ujarnya. (iwan setiawan)

halaman 22

30 Oktober 2008

PE CPO Disambut Dingin

PALEMBANG (SINDO) – Kebijakan pemerintah menurunkan pajak ekspor (PE) crude palm oil (CPO) menjadi 0% disambut dingin pengusaha dan petani kelapa sawit.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Selatan (Sumsel) Sumarjono Saragih mengatakan, meski dinilai terlambat, langkah yang diambil pemerintah udah tepat. Kebijakan mengoreksi PE CPO seharusnya dilakukan pemerintah sejak pertengahan 2008 lalu, tepat di saat harga CPO mulai menunjukkan tren penurunan. Meski begitu, pengusaha dan petani kelapa sawit sangat menghargai respons pemerintah atas kondisi yang dialami sektor perkebunan yang terimbasi krisis keuangan global. “Kami tetap menghargai langkah yang diambil pemerintah untuk melindungi sektor usaha perkebunan. Namun, saat ini masalahnya bukan lagi terfokus pada pajak ekspor,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Menurut Sumarjono, dengan diturunkannya PE CPO, peluang pengusaha untuk menjual produknya bisa terdongkrak lebih besar lagi. Namun, kondisi pasar internasional saat ini sedang labil sehingga permintaan dari negara-negara importir CPO asal Indonesia juga ikut melemah. Logikanya, kita mau dan mampu jual CPO dalam jumlah besar, tapi yang beli nggak ada, ya percuma juga kan. Walaupun ada yang beli, pasti mengurangi permintaan di bawah normal,” tuturnya.

Dia menambahkan, pengusaha dan petani kelapa sawit hanya bisa menunggu reaksi pasar internasional agar CPO mereka bisa kembali laku dibeli negara-negara konsumen CPO Indonesia. Bahkan, pengusaha dan petani kelapa sawit di Sumsel berharap agar kondisi ini cepat berlalu dan kembali normal. “Tidak banyak yang bisa kita lakukan karena krisis ini terjadi di negara tujuan ekspor produk kita. Semoga krisis ini cepat selesai dan sektor perkebunan kembali tumbuh,” paparnya.

Sementara itu, pengamat pertanian Universitas Sriwijaya Amruzi Minha menerangkan, dengan adanya PE 0% pasti disambut positif oleh petani. Sebab, hal itu merupakan bukti adanya pembelaan pemerintah terhadap pengusaha dan petani. Akan tetapi, karena harga kelapa sawit sudah demikian parahnya, kebijakan tersebut dinilai sebagian petani maupun pengusaha tidak terlalu besar dampaknya. “Secara psikologis, kebijakan itu baik karena menanggapi keluhan pengusaha dan petani. Walau terkesan terlambat, pemerintah pasti punya alasan sendiri mengapa baru sekarang menerapkan kebijakan itu,” katanya.

Menurut Amruzi, penetapan PE 0% sendiri akan berdampak positif terhadap penetrasi ekspor CPO Indonesia ke berbagai negara alternatif, seperti India dan China. Dia memprediksi, volume ekspor CPO bakal melonjak setelah pemerintah mengumumkan paket kebijakan stabilitas ekonomi tersebut. (iwan setiawan)

halaman 22

Minim Dukung Ekonomi Daerah

PALEMBANG (SINDO) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menilai kebijakan Bank Sumsel selama ini lebih menitikberatkan pada perolehan laba jangka pendek melalui peningkatan fee based income dan kurang menyinergikan program tersebut dengan rencana penyaluran dana yang telah dihimpun ke masyarakat melalui kredit-kredit dan pembiayaan.

PT Bank Sumsel adalah bank daerah yang sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), pemerintah kabupaten (pemkab) dan kota se-Sumsel, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel), serta pemkab dan kota se-Kepulauan Babel. Sebagai bank yang dimiliki pemerintah daerah, dana terbesar PT Bank Sumsel dihimpun dari pemerintahan daerah (pemda) se-Sumsel dan Kepulauan Babel. Dana tersebut disimpan dalam bentuk giro dan atau sertifikat deposito. Portofolio penempatan dana pada PT Bank Sumsel yakni kredit, surat berharga, penempatan antarbank, penyertaan, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang sejenis.

PT Bank Sumsel tidak memiliki hubungan kemitraan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) setempat. Meski demikian, di antara kredit yang diberikan juga terdapat beberapa kontrak kerja sama dengan pemda setempat berupa pemberian modal kerja untuk penanaman karet atau kelapa sawit oleh rakyat di Kabupaten Muaraenim, OKU, dan Banyuasin. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas portofolio PT BPD SS tahun buku 2006 dan 2007 oleh perwakilan BPK RI di Palembang, kebijakan pemberian kredit PT Bank Sumsel secara umum sangat konservatif dengan selera risiko (risk appetite) yang rendah. Rendahnya selera risiko PT Bank Sumsel memang berpengaruh pada membaiknya kinerja yang dicapai sepanjang 2006 hingga Juni 2007.

Pengamat perbankan Universitas Muhammadiyah Palembang Amidi mengatakan, salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan dana ke masyarakat melalui fasilitas kredit sehingga memberikan efek penggandaan (multiplier effect) bagi daerah dan masyarakat. ”Penempatan dana di BI juga akan membebani keuangan negara karena uang yang seharusnya digulirkan untuk masyarakat harus ditanggung BI dalam bentuk pembayaran bunga. Sementara, bagi Bank Sumsel sendiri, penempatan di BI akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh imbalan bunga yang lebih tinggi dari pemberian kredit,” tuturnya. (iwan setiawan)

halaman 22

Jakon Sumsel Penuhi Standar Profesional

HADAPI PERSAINGAN GLOBAL

PALEMBANG (SINDO) – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sumatera Selatan (Sumsel) menjamin perusahaan konstruksi yang ada saat ini telah memenuhi standar profesional.

Ketua BPD Gapensi Sumsel Syaropi RM mengatakan, saat ini perusahaan konstruksi yang mengerjakan proyek sudah tepat waktu penyelesaian. Bahkan, pembenahan yang dilakukan pengurus bersama anggota telah menunjukkan perkembangan menggembirakan yang mana pengadaan dan pengerjaan proyek sesuai dengan bestek yang ada. “Perusahaan konstruksi di Sumsel ini sudah mengarah ke perusahaan profesional semua. Sebab, bagaimanapun hal itu merupakan kebutuhan di era persaingan global saat ini,” ujarnya saat dihubungi SINDO kemarin.

Menurut Syaropi, dalam satu perusahaan konstruksi diwajibkan memiliki tenaga ahli masing-masing bidang. Selain sebagai wujud profesionalisme perusahaan, hal itu untuk menghindari saling serobot antar perusahaan ketika musim tender dibuka. Sementara, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Gapensi bersama lembaga pengembang jasa konstruksi (LPJK) secara rutin melakukan pelatihan kepada para operator perusahaan konstruksi. “Tiap perusahaan memiliki sertifikasi standar operasi yang dievaluasi secara berkala oleh auditor independen. Dengan begitu, mau tidak mau perusahaan harus meningkatkan standar pekerjaannya agar tidak kena sanksi pencabutan sertifikasi,” katanya.

Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) A Sirajudin Nonci mengatakan, perusahaan Jakon lokal memang sering tergusur dalam persaingan tender. Hal itu disebabkan sebagian besar kontraktor lokal belum mampu bersaing dengan pemain dari luar. Tidak hanya kalah di pengalaman, tapi juga dari sisi permodalan. “Keterbatasan yang dimiliki perusahaan Jakon di daerah seharusnya bisa disiasati melalui kerja sama dengan perusahaan lain, baik dalam bentuk joint operation ataupun konsorsium,” tuturnya. (iwan setiawan)

halaman 22

29 Oktober 2008

Analis Bank Sumsel Lemah

PALEMBANG (SINDO) – Bank Sumsel dinilai tidak mengindahkan dasar pemberian kredit sesuai aturan. Padahal, kredit merupakan kegiatan utama perbankan.

Salah satu bentuk fasilitas kredit yang diberikan PT Bank Sumsel adalah kredit investasi kepada perseorangan/individu atau perusahaan yang membutuhkan pendanaan atas penambahan dana untuk meningkatkan produktivitas atas usahanya. Untuk pemberian kredit tersebut, selain harus menyerahkan agunan, calon debitur disyaratkan untuk menyerahkan jaminan tambahan sehingga jaminan secara keseluruhan minimal 150% dari plafon kredit. Namun, pada beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dari hasil pemeriksaan atas portofolio PT BPD SS tahun buku 2006 dan 2007, manajemen Bank Sumsel tidak memperhatikan, bahkan mengacuhkan aturan yang ada. Sebagai contoh, salah satu debitur yang menikmati fasilitas kredit investasi dari PT Bank Sumsel cabang Pangkalpinang adalah Rusdi Awaluddin (RA) sebagai Ketua Koperasi Oto Niaga (ON), No Rekening 144.5600945, dengan perikatan Perjanjian Kredit No 94/PKP/II/.PK.MK-/2005 yang ditandatangani pada 20 Desember 2005.

Plafon kredit yang diberikan sebesar Rp900.000.000 dengan jangka waktu kredit 60 bulan, atau akan jatuh tempo pada 20 Desember 2010. Adapun jaminan yang diserahkan yakni Surat Deposito Berjangka No AK 003135 atas nama Pemda Kota Pangkalpinang sebesar Rp1.000.000.000 yang jatuh tempo pada 11 November 2006. Berdasarkan pemeriksaan atas data yang disajikan analisis kredit pada akhir 2007 lalu, ditemukan bahwa kolektibilitas debitur masih dalam perhatian khusus, padahal berdasarkan data pada Rekening Koran No 1445600945 atas nama Koperasi Oto Niaga, diketahui bahwa debitur tersebut belum melakukan pembayaran angsuran sejak 28 Februari 2007, yang hingga 25 September 2007, tunggakan telah mencapai 209 hari. Kondisi tersebut tidak sesuai Peraturan Pemerintah No 54/2005 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 4 ayat (2), yaitu pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.

Menurut Kepala Perwakilan BPK RI di Palembang Muzakkir, keadaan tersebut terjadi karena analis kredit kurang berhati-hati dalam melakukan analisis permohonan kredit. Selain itu, pemimpin PT Bank Sumsel cabang Pangkalpinang kurang cermat dalam memberi persetujuan permohonan kredit. Kontrol Internal Cabang PT Bank Sumsel cabang Pangkalpinang pun belum optimal.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Sumsel Asfan Fikri Sanaf mengatakan, target kredit 2008 Bank Sumsel mencapai Rp3,4 triliun, dan hingga Oktober ini telah tersalur Rp3,25 triliun. Mengenai banyaknya dana kredit yang terserap kredit investasi, hal itu dibantah Asfan. “Mengapa kita biayai kredit konstruksi, karena banyak perusahaan jasa konstruksi yang mengerjakan proyek APBD,” ucapnya. (iwan setiawan)

halaman 22

Jamsostek Sukarela Minim Sosialisasi

PALEMBANG (SINDO) – PT Jamsostek mengakui lemahnya sosialisasi program Jamsostek Sukarela. Hal itu membuat pencapaian peserta program tersebut di Palembang masih sangat minim.

Kepala Kantor PT Jamsostek (Persero) Cabang Palembang Syamsuddin mengatakan, semua tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja juga bisa mendapat perlindungan Jamsostek. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menakertrans RI No: PER-24/MEN/VI/2006. Adapun program yang bisa diikuti peserta sukarela sama dengan peserta Jamsostek lainnya, yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK). “Program ini sebenarnya sudah bergulir pada 2006 lalu. Namun, karena kita lebih fokus ke peserta reguler, maka program ini sendiri kurang kita tonjolkan,” ujarnya kemarin.

Sementara itu, Kabid Progsus PT Jamsostek (Persero) Cabang Palembang Didin Sahidin menjelaskan, saat ini baru tercatat sekitar 150 peserta yang mengikuti program Jamsostek Sukarela. Padahal, tahun ini Kantor Cabang Palembang menargetkan kepesertaan Sukarela di atas 3.000 peserta. “Kita akan upayakan terus memberikan perlindungan kepada para pekerja dengan menyosialisasikan program Jamsostek kepada para pengusaha,” tuturnya.

Selanjutnya, Didin mencontohkan, kantor cabang yang telah menjalankan program sukarela dengan baik adalah Semarang dan Bandung. Pada dua kota tersebut, kesadaran para pengusaha kecil untuk mengalihkan risiko perusahaan ke Jamsostek lebih baik dibanding daerah lain. (iwan setiawan)

halaman 22

Developer Keluhkan Pungli Listrik

PALEMBANG (SINDO) – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Alamsyah mengatakan, di saat pemerintah mempermudah masyarakat untuk memperoleh perumahan melalui subsidi dan kebijakan lainnya, justru Perusahaan Listrik Negara (PLN) mempersulit ketika rumah yang telah jadi dan siap ditempati dengan menghambat tersambungnya aliran listrik. “Padahal, dari rapat koordinasi beberapa waktu lalu, kuota sambungan listrik baru untuk perumahan pada 2008 sebenarnya tercukupi. Akan tetapi, karena terlalu banyak persyaratan dan prosesi macam-macam, pekerjaan itu menjadi terhambat,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Hambatan itu, ungkap Agus, muncul dari proses sambungan listrik baru PLN yang harus mengantongi terlebih dulu sertifikasi layak operasi (SLO) dari Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (Konsuil). Sementara itu, Manajer Komunikasi Hukum dan Administrasi PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Haris Effendi menjelaskan, sesuai regulasi yang berlaku saat ini, tidak ada lagi petugas PLN yang diperbolehkan menarik pembayaran di luar tarif resmi. “Tolong bedakan yang menarik (pembayaran) itu benar petugas PLN atau instalatur. Sebab, kalau petugas PLN sudah kita wanti-wanti untuk tidak lagi melakukan pungutan di luar tarif resmi di loket,” ujarnya. (iwan setiawan)

halaman 22

28 Oktober 2008

Pengusaha Sambut Positif

PEMBERIAN INSENTIF

PALEMBANG (SINDO) – Kebijakan pemerintah untuk memberi insentif kepada sektor usaha yang terkena dampak krisis keuangan global disambut optimisme pengusaha.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ahmad Rizal mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah sangat tepat dengan kondisi yang sedang dialami beberapa sektor usaha belakangan ini. Menurut dia, akibat krisis keuangan global yang menyebabkan ekspor menurun drastis serta ongkos produksi yang melambung tinggi, perusahaan tidak bisa lagi terlalu lama menanggung beban tersebut. Akhirnya, keputusan untuk merumahkan karyawan (PHK) menjadi pilihan yang banyak diambil pengusaha untuk mengatasi permasalahan ini. “Di saat biaya produksi lebih besar dari pendapatan, mau tidak mau pengusaha harus mengambil keputusan untuk bisa bernafas lebih lama. Solusinya, mengurangi beban yang salah satunya adalah efisiensi karyawan,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Rizal mengungkapkan, sektor usaha di Sumsel didominasi sektor pertambangan, perkebunan, dan industri pengolahan. Menurut dia, yang paling parah terkena dampak krisis keuangan global itu adalah sektor pertanian dan perkebunan. Sebab, hasil olahan perkebunan Sumsel mayoritas merupakan komoditas ekspor ke beberapa negara, baik Amerika Serikat maupun Eropa. Hal ini terbukti dengan anjloknya harga komoditas unggulan Sumsel, seperti karet dan kelapa sawit.

Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan Sumatera Selatan (GPPSS) Syamsir Syahbana mengatakan, selain mengalami penurunan pesanan dari beberapa negara akibat krisis keuangan global yang terjadi, perusahaan perkebunan juga mengalami kendala lainnya dalam beroperasi, salah satunya kesulitan mendapatkan pasokan pupuk. (iwan setiawan)

halaman 22

Layanan Truff IM2 Menuai Keluhan

PALEMBANG (SINDO) – Layanan internet berlangganan Truff dari Indosat Mega Media (IM2) mulai menuai masalah. Selain mengeluhkan jaringan internet yang tidak stabil, konsumen menyoalkan masa aktif kartu yang tidak diperpanjang otomatis.

Iwan, pengguna kartu Truff, menyatakan, awalnya tidak terdapat persoalan berarti ketika dia memilih menggunakan produk IM2. Namun, belakangan ini dirinya mulai merasa tidak nyaman ketika menggunakan produk yang baru di-launching operasionalnya di Palembang pada Agustus 2008 lalu. “Awalnya bagus, masih lumayan cepat aksesnya. Tapi, belakangan mulai lemah jaringannya. Alasannya karena jaringan StarOne padat, jadi Truff ikut-ikutan lambat,” ujarnya.

Sementara itu, Branch Manager Region Sumbagsel IM2 Adhi Sugiantono mengatakan, jaringan yang digunakan kartu Truff memang menginduk pada Indosat melalui jaringan StarOne. Untuk wilayah Sumbagsel, kapasitas jaringan terpasang StarOne baru terpakai sekitar 20%, sehingga pengguna kartu Truff tidak akan bermasalah mengenai jaringan. Namun, tidak dipungkiri, ketika jaringan StarOne digunakan untuk layanan voice (telepon), layanan data (internet) mengalami hambatan. “Untuk mengatasinya, kami sudah koordinasikan dengan pihak Indosat, apakah dengan menambah kapasitas atau dengan cara lain,” ucapnya. (iwan setiawan)

halaman 22

Harga Emas Kembali Naik

PALEMBANG (SINDO) – Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat harga beberapa barang mengalami peningkatan, termasuk emas yang kini mulai kembali merangkak naik setelah sempat turun beberapa waktu lalu.

Pimpinan Toko Emas Laris di Jalan TP Rustam Effendi Jacky mengatakan, setelah sempat turun pada awal September lalu, kini harga emas kembali naik. Penyebabnya, menurut Jacky, yakni pelemahan rupiah atas dolar AS dan belum stabilnya harga minyak dunia yang berpengaruh pada penetapan harga emas. Menurut dia, harga 1 suku (6,7 gram) emas saat ini kembali pada harga sebelum terjadi penurunan, yaitu berkisar Rp1,8–Rp1,9 juta. “Harga tersebut belum termasuk upah modifikasi yang membutuhkan tambahan biaya hingga Rp100.000 satu barangnya,” ujar dia kepada SINDO kemarin.

Jacky mengungkapkan, kenaikan harga ini sempat membuat tingkat penjualan menurun drastis. Dalam sehari, transaksi yang biasanya mencapai di atas Rp30 juta, kini hanya  berkisar Rp5 juta. Namun, Jacky yakin kondisi ini hanya sementara dan akan segera membaik. “Emas ini kan alternatif investasi yang paling tahan krisis. Jadi, sebentar lagi juga harganya pulih dan normal kembali,” ucapnya.

Sementara itu, Hasan Wijaya, pemilik toko emas Naga Asia, mengatakan, pascakrisis keuangan yang melanda dunia, harga emas sedikit mengalami guncangan. Jika pada kondisi normal harga emas per gram berkisarRp250.000– Rp270.000, saat ini telah mencapai Rp290.000 per gram. ”Prediksi mengenai harga emas beberapa waktu lalu banyak yang meleset, sehingga saat ini kita harus mempercepat perputaran barang agar bisa menghindari kerugian. Intinya, buat apa juga jual mahal kalau tidak ada yang beli,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Amidi mengatakan, fluktuasi harga emas di pasar internasional sangat berpengaruh terhadap penetapan harga emas di dalam negeri. Menurut dia, krisis keuangan yang terjadi di AS telah merontokkan banyak perbankan. (iwan setiawan)

halaman 22

27 Oktober 2008

Evaluasi Konversi Menguat

PALEMBANG (SINDO) – Migas Watch Sumatera Selatan (Sumsel) mengimbau Pertamina melakukan evaluasi program konversi karena dinilai kurang berhasil.

Ketua Umum Migas Watch Sumsel Firdaus Bustomi mengatakan, beberapa ledakan gas paket konversi yang terjadi merupakan tanda ketidakseriusan Pertamina menyelenggarakan program tersebut. Menurut dia, suatu program yang baik adalah yang membuat masyarakat terlepas dari kesulitan, bukan justru menyengsarakan kehidupan masyarakat. Karena itu, dia mengimbau Pertamina segera mengevaluasi program konversi dan menghentikan sementara waktu. “Apa yang dilakukan Pertamina dengan konversi itu merupakan pemaksaan. Lihat saja, masyarakat terpaksa menggunakan gas karena minyak tanah sudah tidak ada lagi di pasaran. Seharusnya kalau mau adil, Pertamina harus menyediakan pilihan kepada masyarakat, ada minyak tanah dan gas,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Selain itu, ungkap Firdaus, kultur masyarakat yang telah terbiasa dan tergantung dengan bahan bakar minyak tanah tidak bisa diubah seketika menggunakan gas elpiji. Sebab, masyarakat yang telah puluhan tahun menggunakan minyak tanah telah merasa nyaman. Hal itu terbukti ketika harga minyak tanah dinaikkan Pertamina, masyarakat tetap memburunya. “Selama menggunakan minyak tanah tidak ada kekhawatiran mendalam di masyarakat. Tapi, ketika mereka terpaksa menggunakan gas elpiji, kecemasan jelas menghantui,” tuturnya.

Firdaus menerangkan, selain keterpaksaan masyarakat menerima program konversi, dia melihat infrastruktur serta sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Pertamina untuk menjalankan program tersebut tidak 100% siap. Hal itu tampak pada pengadaan paket konversi yang terburu-buru. Akhirnya, keluar kebijakan impor tabung dengan alasan industri tabung di Indonesia tidak sanggup memenuhi permintaan Pertamina.

Di sisi lain, sosialisasi program kepada masyarakat tidak mampu menjadi sasaran program konversi. Pada beberapa kesempatan, konsultan yang dikontrak Pertamina tampak tidak menguasai sama sekali penjelasan mengenai tata cara penggunaan kompor dan tabung gas elpiji. “Kalau ini diteruskan, risikonya sangat besar bagi masyarakat. Memang jumlah kerugian yang diderita para korban ledakan tabung konversi relatif kecil dibanding kesuksesan program ini, tapi apa masyarakat harus terus dihantui kekhawatiran setiap kali menyalakan kompor gas konversi,” bebernya.

Ketua DPD II Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswanamigas) Sumbagsel Djunaidi Ramli mengatakan, kebijakan pemerintah melaksanakan program konversi sangat terburu-buru dan terkesan dipaksakan. Hal itu terlihat dari singkatnya waktu sosialisasi yang dilakukan sebelum program digulirkan. Menurut Djunaidi, setidaknya dibutuhkan waktu sosialisasi empat hingga lima tahun sebelum suatu program yang berlaku nasional dijalankan. “Waktu sosialisasi dibutuhkan agar masyarakat yang menjadi sasaran program itu benar-benar paham dan mengerti maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu,waktu sosialisasi diperlukan agar leading sector program itu berbenah serta menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sehingga ketika program dijalankan tidak ada kendala yang menghadang,” tuturnya. (iwan setiawan)

halaman 22

PLN Diimbau Atasi Krisis Listrik

PALEMBANG (SINDO) – Krisis listrik yang terjadi memaksa pemerintah melakukan upaya penghematan, salah satunya dengan mengefisienkan penggunaan lampu jalan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang Zuhri Lubis mengatakan, terbatasnya daya dari pembangkit listrik yang menyebabkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak maksimal memasok kebutuhan masyarakat harus segera diatasi. Namun, sebelum hal itu teratasi, masyarakat diimbau aktif melakukan penghematan sehingga upaya pembenahan yang dilakukan PLN cepat selesai. Menurut Zuhri, seharusnya penghematan listrik juga diikuti Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dengan mengurangi penggunaan peralatan listrik, terutama penerangan jalan. “Tagihan listrik penerangan jalan kita ini setiap bulan mencapai Rp2 miliar. Yang sekarang dipersoalkan bukan masalah jumlahnya, tetapi bagaimana penerangan jalan itu bisa efektif dan efisien,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Meski besarnya tagihan listrik penerangan jalan ditanggung masyarakat melalui pungutan pajak penerangan jalan, Zuhri mengimbau agar lampu-lampu yang menerangi jalan dipergunakan sesuai kebutuhan sehingga pendapatan pajak penerangan jalan ke depan bisa diseimbangkan antara penggunaan dan pembayaran. “Lampu-lampu jalan itu kan dipasang meteran dan dilengkapi stop kontak. Jadi, kalau memang sudah tidak terlalu dibutuhkan, matikan saja,” ucapnya.

Sementara itu, Manajer Komunikasi Hukum dan Administrasi PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Haris Effendi menjelaskan, hingga kini pihaknya belum mengeluarkan aturan untuk mengurangi penggunaan lampu jalan. Namun, PLN mengimbau agar pemasangan lampu jalan atau lampu hias tidak berlebihan. Sebab, saat ini PLN belum terlepas dari masa kritis. “Sebenarnya kami juga ingin membuat kota-kota di Sumsel lebih indah ketika malam hari dengan pancaran lampu jalan maupun lampu hias. Tapi, untuk sementara ini hal itu tidak memungkinkan karena kondisi PLN untuk menyediakan daya listrik masih belum optimal,”tuturnya. (iwan setiawan)

halaman 22

25 Oktober 2008

Maxxis Bidik 30% Market Share Sumatera

PALEMBANG (SINDO) – PT Atria Prima, Maxxis Indonesia sebagai distributor tunggal ban Maxxis di Indonesia, menargetkan lebih dari 30% market share khususnya di regional Sumatera.

Managing Director PT Atria Prima, Maxxis Indonesia Edwin Witarsa mengatakan, untuk wilayah Sumatera, Maxxis telah menguasai 25% market share produk ban kendaraan berat.

Sementara itu, Branch Manager Maxxis Center Palembang Alianto Susilo mengatakan, dengan konsep bengkel modern minimalis yang dimiliki Maxxis Center, konsumen akan dimanjakan ketika melakukan pergantian ban. “Kita sengaja tawarkan konsep baru agar kehadiran kita lebih cepat diterima. Karena bagaimanapun keunggulan produk juga harus diimbangi dengan service yang baik,” tukasnya. (iwan setiawan)

halaman 18

Ekspektasi Dinilai Positif

PALEMBANG (SINDO) – Peneliti ekonomi Bank Indonesia (BI) Palembang menyatakan kondisi perekonomian dan perbankan di Sumatera Selatan (Sumsel) aman. Dampak krisis global di Sumsel hanya dirasakan beberapa sektor, terutama yang sangat tergantung pada ekspor dengan tujuan Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Namun sejumlah kebijakan yang diambil oleh otoritas fiskal (pemerintah) maupun moneter (BI) sementara waktu ini mampu mengantisipasi dampak krisis di Indonesia. Dibandingkan bulan sebelumnya, pada Oktober 2008 konsumen di Kota Palembang mulai memandang optimistis terhadap kondisi perekonomian secara umum. Optimisme tersebut tercermin dalam ekspektasi konsumen terhadap perekonomian yang diperoleh melalui survei konsumen (SK) yang dilakukan setiap bulannya oleh BI Palembang.

Survei konsumen menghasilkan tiga indeks sebagai refleksi dari keyakinan konsumen, yakni indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks kondisi ekonomi (IKE) saat ini, dan indeks ekspektasi konsumen (IEK). IKK pada Oktober tercatat sebesar 114,94 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 97,83. IKE saat ini mencapai 106,67 setelah pada bulan sebelumnya masih berada pada level pesimis yakni 91,22. “Konsumen dikatakan optimistis jika ketiga indeks tersebut mencapai angka 100. Tumbuhnya perekonomian Sumsel pada triwulan III sebesar 5,23% dan tingginya ekspektasi konsumen terhadap penghasilan mereka saat ini diyakini telah membentuk persepsi terhadap perbaikan kondisi ekonomi Sumsel,” ujar Peneliti Ekonomi Madya BI Palembang Zulfan Nukman.

Sementara itu pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Amidi mengatakan, walau beberapa sektor usaha mulai terkena dampak krisis global, namun untuk kondisi ke depan ia yakin akan semakin membaik. “Meski beberapa produk terutama komoditas mengalami perubahan harga yang drastis namun secara umum harga barang kebutuhan pokok masih stabil di pasaran,” tuturnya. (iwan setiawan)

halaman 18

24 Oktober 2008

PT Pupuk Sriwidjaja Minta SK Gubernur Direvisi

PALEMBANG (SINDO) – PT Pusri meminta gubernur segera merevisi surat keputusan (SK) yang mengatur alokasi pupuk bersubsidi di Sumatera Selatan (Sumsel). Pasalnya, Pusri tidak akan mendistribusikan pupuk bersubsidi ke daerah yang telah melampaui kuota walau sedang dilanda krisis pupuk.

Hal itu ditegaskan Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri kepada wartawan belum lama ini. Menurut Dadang, persoalan pupuk bersubsidi sangat bergantung pada SK Gubernur tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi. Sebab, apabila pasokan pupuk sudah terpenuhi sesuai SK tersebut, Pusri tidak berani untuk menambah suplai. “Meskipun beberapa kabupaten dan kota terancam krisis pupuk, kita tidak bisa membantu banyak. Sebab, kalau kita mendistribusikan pupuk di luar SK Gubernur, hal itu menyalahi aturan dan kita bisa ditangkap,” ujarnya.

Pengamat pertanian dari Universitas Sriwijaya Amruzi Minha mengatakan, direksi Pusri dan Pemerintah Provinsi Sumsel harus segera membahas persoalan tersebut. Sebab, dampak dari krisis pupuk yang dialami beberapa daerah semakin membuat kehidupan para petani terpuruk. “Hal itu diperparah pula dengan rendahnya harga jual hasil panen petani. Jadi perlu segera dibahas, bahkan revisi SK Gubernur yang diajukan Pusri sangat wajar,” katanya.

Selain itu, menurut Amruzi, para petani seharusnya menetapkan target yang benar berdasarkan kebutuhan ketika menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Kemudian, pengawasan dan penindakan dari aparat pemerintahan dalam mengawasi distribusi pupuk bersubsidi lebih ditingkatkan. (iwan setiawan)

halaman 22

Pertamina Evaluasi Konversi

PALEMBANG (SINDO) – Pertamina berjanji mengevaluasi program konversi jika hasil temuan penyebab kebakaran rumah warga akibat produk tabung gas konversi. Tim investigasi yang diturunkan Pertamina belum bisa menyimpulkan, apakah penyebab kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah panggung di Kelurahan Karangraja, Kecamatan Prabumulih Timur, Minggu (19/10), berasal dari ledakan tabung gas elpiji paket konversi.

Sales Representative Gas Domestik Region I Rayon V Pertamina Hendra Arief mengatakan, dari keterangan para saksi dan kondisi di lapangan, pihaknya belum mendapat titik terang mengenai penyebab kebakaran tersebut. Sebab, ketika kebakaran terjadi, rumah tersebut dalam keadaan kosong. Berdasarkan keterangan tuan rumah, posisi tabung dan kompor gas saat itu belum terpasang sehingga kemungkinan ledakan yang disebabkan adanya gas yang bocor sangat kecil. “Kompor dan tabung belum sempat digunakan, jadi kecil kemungkinan adanya gas yang keluar. Kami juga masih menunggu hasil penyelidikan polisi mengenai sumber api untuk menarik kesimpulan penyebab kebakaran,” ujarnya kemarin.

Hendra menyatakan, jika hasil penyelidikan nanti mengarah pada tabung gas dari paket konversi, hal itu akan dijadikan bahan evaluasi bagi Pertamina. Meski persentase kejadian tersebut sangat kecil dibanding jumlah paket konversi yang dibagikan, tetap saja hal itu tidak bisa dibiarkan. Pasalnya, hal ini terkait upaya Pertamina yang menerapkan zero accident dalam semua lini usaha.

Staf Humas PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II Roberth MV mengaku, Pertamina tidak memungkiri adanya produk yang kurang sempurna dalam pembagian paket konversi. Hal itu disebabkan kompor, tabung, dan regulator, yang dibagikan diproduksi secara massal. Menurut Roberth, bisa saja saat pengiriman maupun penyimpanan barang itu tertumpuk atau terempas sehingga tidak lagi berfungsi secara normal. Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat agar lebih kritis ketika menerima paket konversi. “Jangan takut untuk minta tukar kalau secara fisik kompor atau tabung meragukan. Bahkan, kalau memang takut, minta konsultan untuk memasangnya,” tuturnya. (iwan setiawan)

halaman 22

23 Oktober 2008

Hantu Masa Lalu

Dalam hidup pasti ada masa lalu
Dalam hidup pasti ada kenangan
Namun masa lalu hanyalah kenangan
Dan kenangan tinggallah masa lalu

Adilkah jika menyalahkan masa lalu jika ternyata karenanya masa depan tiada ?????
Adilkah jika karena masa lalu lebur masa sekarang ?????
Lalu buat apa Allah SWT berikan masa lalu ?????

Begitu sempurnanya Allah SWT yang telah menciptakan masa lalu….sekarang….dan masa depan
Karena adanya masa lalu masa sekarang ada
Karena adanya sekarang masa depan terlihat

Pernahkah terpikir satu detik terlewati itu adalah masa lalu
Pernahkah terpikir bisa merubah apapun yang t’lah terlewati
Tidak akan pernah ada SEORANG pun yang bisa

Lantas mengapa masa lalu begitu berat ‘tuk dilupakan ?????
Mengapa masa lalu terus mengikuti ?????

Karena masa lalu adalah satu paket wajib bagi suatu kehidupan
Karena tanpa masa lalu adakah masa depan ?????

Tiada yang mampu rubah masa lalu
Berikan yang terbaik masa sekarang
Tuk merancang masa depan mulailah dari sekarang

Karena tiada yang tahu APAKAH BESOK MASIH ADA ?????

tulisan ini aku posting dah lama banget (selasa 22 agustus 2007).....waktu itu pedih banget ngerasain apa yang diharapin ternyata gak jalan sesuai keinginan. setelah sekian lama aku nyari seseorang yg bisa buat hati ini kembali tegak berdiri dari keterpurukan masa lalu, justru aku harus ngerasain jatuh ke lubang yg lbh dalam lagi. bener kata orang kalau sakit yg kedua kali lebih sakit dari sakit yg pertama. cause kita udah tau rasa sakit itu gimana tapi tetep "dipaksa" harus ngerasainnya.

satu pertanyaan yg buat aku gak habis pikir.....

kenapa masa lalu bisa membunuh masa depan? haruskah Tuhan menghapuskan masa lalu agar umatnya di dunia ini bisa hidup dengan bahagia.....karena banyak momen dalam kehidupan manusia yg disebabkan suatu hal di masa lalu maka ia tidak bisa melanjutkan hidupnya untuk masa depan.

namun sebagian orang lagi yg berpikiran normal (dan waras) maka ia tidak akan mempermasalahkan masa lalu.....sebab ia lebih memperdulikan masa depan........MASUK AKAL!!!!!

wajar aja kan.....siapa di dunia ini yang bisa merubah masa lalu......(awas ya kalo jawab di film hollywood bisa tuh).........nothing kan?????

tapi kalo untuk merancang masa depan bisa dilakuin kok dari sekarang....yg tadinya mo jadi penjahat bisa dirubah jadi pengusaha dari sekarang.....yg mo jadi pelaut bisa kok dirubah jadi pilot.....yg mo jadi perawan tua bisa kok dicariin suami dari sekarang.....intinya masih banyaklah yang bisa dirubah kalau masa depan mah......

so buat adek yg ragu buat jalanin masa depan ama kk, ya bener keputusan yg adek ambil.....cause masa lalu kk emang gak baik, apalagi buat masa depan adek.....semoga adek nemuin seseorang yg (gak ada) masa lalunya dan nyayangin adek lebih besar dari yg kk pernah kasih

Juve Tepis Krisis


Juve krisis?

Hal itu sama sekali gak tampak saat mereka meladeni jagoannya Liga Champions Eropa Real Madrid. Bermain menyerang sejak kick off babak pertama ditiupkan, anak-anak Turin langsung mengurung pertahanan Real. Alhasil defender Los Galacticos kelabakan mengantisipasi serangan bervariasi dari La Vecchia Signora.

Setelah beberapa kali mengancam gawang Iker Casillas, gol pertama Juve lahir dari sang maskot Alessandro Del Piero ketika pertandingan memasuki menit ke-5. Melalui sebuah serangan balik cepat, bola yang digiring Alex disodorkan kepada Amauri lalu diumpan ke ruang kosong antara bek lawan. Alex yang mengejar bola itu dan melihat posisi Casillas telah maju langsung menghujamkan tendangan keras dan terukur dengan kaki kanannya. Kiper nomor satu Real itu pun hanya diam terpaku melihat bola meluncur deras ke sisi kiri atas gawangnya. GOOOOAAAALLLL!!!

Sejak gol itu, permainan semakin menarik. Serangan silih berganti dilancarkan dua tim tradisional di kejuaraan paling prestisius tingkat klub tersebut. Real yang turun dengan pemain bintangnya berganti mengurung daerah Si Nyonya Tua. Namun ketangguhan pemain bertahan dan para gelandang Juve tidak tergoyahkan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua dengan unggul satu gol tidak melemahkan serangan pemain Juventus. Terbukti dari sebuah skema serangan dari sayap kiri yang dilancarkan pemain veteran Pavel Nedved, pada menit 49 Amauri berhasil memaksimalkan umpan silang The Czech Cannon menjadi gol kedua The Old Lady. Gol itu disambut histeria ribuan pendukung setia Juve yang memadati Stadion Olimpico Grande Torino Selasa (21/10) malam.

Unggul dua gol membuat para pemain semakin lepas bermain. Kondisi sebaliknya terjadi di kubu anak asuh Bernd Schuster itu. Kepanikan sempat melanda Raul cs dan mulai memeragakan permainan keras. Benturan demi benturan antar pemain semakin sering terjadi. Namun variasi pemain muda dan berpengalaman yang diturunkan Claudio Ranieri berhasil menahan gempuran barisan penyerang Real Madrid yang tidak ingin dipermalukan tim yang diberitakan tengah dilanda krisis.

Kerja keras juara Spanyol itu membuahkan hasil pada menit ke-66, saat sundulan Ruud van Nistelrooy menyambut umpan silang Heinze dari sayap kiri, bersarang di pojok kanan gawang Juventus yang dikawal Alex Manninger. Pada sisa waktu pertandingan setelah gol Nistelrooy itu, Madrid sangat dominan. Tetapi, Los Blancos sangat kesulitan menembus rapatnya pertahanan Juventus, yang akhirnya memetik kemenangan pertama di bulan Oktober ini.

Dengan tiga poin yang diamankan pada laga sarat gengsi itu membuat Bianconeri memimpin klasemen sementara Grup H Liga Champions 2008-2009 dengan total tujuh angka dari tiga pertandingan. Mereka unggul satu poin dari Madrid yang harus turun satu strip setelah menuai kemenangan di dua partai sebelumnya.

Bravo Juve!!!

Susunan pemain

Juventus: Alexander Manninger; Giorgio Chiellini, Nicola Legrottaglie (Olof Mellberg 45'), Christian Molinaro, Zdenek Grygera; Claudio Marchisio (Hasan Salihamidzic 38'), Mohamed Sissoko, Pavel Nedved, Marco Marchionni; Alessandro Del Piero, Carvalho De Oliveira Amauri (Vincenzo Iaquinta 78')

Real Madrid: Iker Casillas; Fabio Cannavaro, Pepe, Gabriel Heinze, Sergio Ramos; Fernando Gago, Wesley Sneijder, Rafael Van der Vaart (Royston Drenthe 76); Raul, Ruud van Nistelrooy, Gonzalo Higuain (Arjen Robben 54')


Direksi Bank Sumsel Ditarget

PALEMBANG (SINDO) – Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Bank Sumsel) memberi batas waktu direksi untuk membenahi kinerja hingga akhir 2008. Dewan komisaris akan melayangkan peringatan keras, jika dalam jangka waktu tersebut direksi Bank Sumsel tidak mampu menyelesaikan penyimpangan yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) pada pemeriksaan portofolio PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan tahun buku 2006 dan 2007.

Komisaris Utama PT BPD SS Iskandar Zulkarnain mengatakan, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), dewan komisaris tidak bisa ikut campur dalam setiap penetapan kebijakan yang diambil direksi. Namun, jika dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terjadi sesuatu yang menyimpang dan menyalahi aturan, komisaris segera menjalankan tugasnya untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. “Untuk operasional bank kan wewenang dan tanggung jawab direksi. Atas penyimpangan yang terjadi, kita sudah tegur direksi untuk segera melakukan perbaikan,” katanya dihubungi SINDO kemarin.

Mengenai temuan perwakilan BPK-RI di Palembang pada 2007 lalu yang menyatakan bahwa terdapat beberapa penyimpangan atas aktivitas Bank Sumsel, Iskandar mengaku telah mengetahuinya. Permasalahan yang muncul itu saat ini sedang diselesaikan direksi. Mengenai sejauh mana perkembangan penyelesaiannya, dia belum bisa berkomentar karena masih menunggu laporan dari direksi. Namun, Dewan Komisaris Bank Sumsel memberi batasan waktu kepada direksi hingga akhir 2008 agar mereka sungguh-sungguh menyelesaikan penyimpangan yang terjadi. “Kami masih menunggu bagaimana perkembangannya. Sebab, jika tidak selesai, ini merupakan nilai minus bagi direksi saat RUPS digelar,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Komisaris Bank Sumsel Badia Perizade mengatakan, selama ini persoalan yang dihadapi Bank Sumsel masih wajar dan relatif sama dengan permasalahan yang dihadapi bank lainnya. Mengenai temuan BPK-RI yang menyatakan adanya beberapa penyimpangan dalam aktivitas bank pelat merah itu, Badia enggan berkomentar dan mengungkapkan akan berkoordinasi terlebih dulu dengan komisaris lainnya. “Selama ini saya belum dengar kalau Bank Sumsel ada masalah penyimpangan yang serius. Kalau mau konfirmasi lebih lanjut, silakan ke komisaris utama saja. Saya tidak berani mengeluarkan pernyataan apa-apa,” ujar Komisaris Bank Sumsel sekaligus Rektor Universitas Sriwijaya ini kemarin.

Persoalan Bank Sumsel bermula ketika salah satu bank yang terkena imbas krisis finansial global, yakni De Indonesische Overzeese Bank NV (Bank Indover) dibekukan aset dan kewajibannya oleh De Nederlandsche Bank atau Bank Sentral Belanda karena mengalami kesulitan likuiditas. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI perwakilan II di Palembang, ternyata Bank Sumsel diketahui memiliki penempatan deposito dalam valuta asing pada Bank Indover. Meski membantah mengalami kerugian karena seluruh deposito telah ditarik paling lambat Januari 2008 lalu, tetap saja penempatan deposito di Bank Indover menyisakan permasalahan. Pasalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan II di Palembang atas portofolio PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan tahun buku 2006 dan 2007, keputusan menempatkan deposito di Bank Indover tidak sesuai Undang-Undang (UU) No 7/1992 jo UU No 10/1998 tentang Perbankan, Pasal 29 mengenai prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha. Sebab, hasil pemeriksaan perwakilan BPK RI di Palembang menunjukkan tren perolehan laba Bank Indover sedang menurun ketika Bank Sumsel menempatkan dananya. Selain penempatan deposito di Bank Indover, dalam resume hasil pemeriksaan terungkap pula beberapa penyimpangan yang perlu mendapat penanganan serius. (iwan setiawan)

halaman 22

22 Oktober 2008

Pupuk Nonsubsidi Aman

PALEMBANG (SINDO) – Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) membantah terjadi kelangkaan pupuk urea nonsubsidi bagi perusahaan perkebunan.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan, untuk pupuk urea nonsubsidi, pihak perkebunan bisa memesan dan membeli langsung ke Pusri. Mengenai stok, Dadang menyatakan selalu tersedia, sehingga dia merasa heran jika ada perusahaan perkebunan yang mengeluhkan pupuk urea nonsubsidi sulit didapatkan. “Segera laporkan perkebunan mana yang kesulitan itu, akan kami datangi untuk mengecek kebenarannya. Jika benar, segera kami atasi kesulitan mereka,” ujarnya.

Dadang mengungkapkan, yang mengalami kesulitan saat ini justru para petani yang memiliki luas kebun lebih dari dua hektare. Pasalnya, mereka enggan membeli pupuk dengan harga nonsubsidi padahal untuk membeli pupuk bersubsidi, petani terhalang dengan aturan. Dalam peraturan Menteri Pertanian, pembelian pupuk bersubsidi harus melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dan dibatasi bagi petani yang luas kebunnya maksimal dua hektare. “Dengan adanya RDKK ini bisa meminimalisasi penggunaan pupuk subsidi oleh pihak yang tidak semestinya menggunakan. Jadi, kita ikuti saja aturan itu. Mohon maaf sebesar-besarnya bagi petani yang punya kebun di atas dua hektare harus membeli pupuk dengan harga nonsubsidi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan Sriwijaya (GPPS) Syamsir Syahbana mengungkapkan kenyataan yang bertentangan. Dia mengaku, dirinya dan beberapa pengurus GPPS telah mendatangi Pusri untuk mencari solusi atas kesulitan perusahaan perkebunan mendapatkan pupuk. Namun, jawaban yang didapat dari Pusri adalah stok pupuk nonsubsidi telah habis. “Satu bulan lalu kami baru dari Pusri dan mendapat jawaban bahwa stok kosong. Waktu itu kami hanya diminta untuk membuat permohonan pengadaan pupuk urea. Namun, hingga kini belum ada kelanjutan,” ucapnya.

Untuk mengatasinya, kata dia, saat ini perkebunan menggunakan pupuk NPK yang harganya lebih mahal. (iwan setiawan)

halaman 22

Pelanggan Indovision Meningkat Drastis

PALEMBANG (SINDO) – Pasca berhentinya siaran tv berbayar Astro, para pelanggan beralih ke operator tv berbayar lain. Salah satunya Indovision, yang menargetkan bisa menarik 300 pelanggan Astro di Palembang.

Kepala Cabang PT MNC Skyvision (Indovision) Palembang Yudi Hadi Suwito mengatakan, sejak berhentinya siaran tv asal Malaysia pada Senin (20/10) pukul 00.00 WIB, telah banyak pelanggan yang menanyakan kemungkinan pindah ke Indovision. Bahkan, sejak Senin pagi hingga kemarin siang, tercatat 30 pelanggan Astro TV telah berpindah dan menjadi pelanggan Indovision. “Pasca terhentinya Astro, jumlah pelanggan kita meningkat. Memang banyak yang bertanya tentang mekanisme berlangganan dan sebagian besar sudah menjadi pelanggan baru kita,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Sulistiawarman, pelanggan TV Astro, mengaku bingung pasca terhentinya siaran tv berlangganan itu. Pasalnya, manajemen PT Direct Vision selaku operator Astro di Indonesia tidak memberi penjelasan, apakah terhentinya siaran untuk sementara atau selamanya. (iwan setiawan)

halaman 22

21 Oktober 2008

Pertamina Lakukan Investigasi

MENYUSUL LEDAKAN TABUNG GAS ELPIJI KONVERSI

PALEMBANG (SINDO) – PT Pertamina (Persero) menurunkan tim investigasi terkait ledakan tabung elpiji program konversi yang menghanguskan satu rumah pada Minggu (19/10) kemarin.

Staf Humas PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II Roberth MV mengatakan, tim yang terdiri dari gabungan unsur internal Pertamina itu nantinya akan mengumpulkan keterangan seputar penyebab ledakan yang terjadi. Menurut Roberth, apabila penyebabnya memang karena produk yang terdapat dalam paket konversi, Pertamina akan bertanggung jawab kepada para korban. “Jika dalam investigasi nanti didapati fakta penyebab ledakan adalah produk paket konversi, Pertamina menanggung biaya pengobatan korban di rumah sakit. Bahkan, kami akan bantu secara materiil atas kerugian yang dialami korban,” ujar dia saat ditemui SINDO di ruang kerjanya kemarin.

Roberth mengaku, Pertamina tidak memungkiri adanya produk yang tidak sempurna dalam pembagian paket konversi. Hal itu disebabkan kompor, tabung, dan regulator, yang dibagikan diproduksi secara massal. Bisa saja saat pengiriman maupun penyimpanan barang itu tertumpuk atau terempas sehingga tidak lagi berfungsi secara normal. Untuk itu, dia mengimbau masyarakat lebih kritis ketika menerima paket konversi. “Di tiap daerah, kami sudah tunjuk konsultan untuk melaksanakan pencacahan, distribusi, dan sosialisasi. Jadi masyarakat jangan takut atau ragu meminta penjelasan atau contoh pemasangan kompor gas. Sebab, konsultan itu kan sudah dibayar pemerintah untuk melaksanakan tugasnya,” paparnya.

Sementara itu, Sales Representative Gas Domestik Region I Rayon V Pertamina Hendra Arief mengatakan, masyarakat hendaknya meningkatkan kewaspadaan terkait penawaran tabung elpiji konversi. Pasalnya, saat ini banyak orang yang mengaku petugas dari Pertamina dan menawarkan perangkat kompor gas untuk mengganti bawaan paket konversi. “Masyarakat jangan mudah percaya. Pastikan petugas yang datang membawa identitas resmi dan surat tugas. Selain itu, produk dalam paket konversi telah memenuhi standar nasional Indonesia (SNI),” katanya.

Dia menambahkan, produk yang terdapat dalam paket konversi telah diasuransikan pemerintah. Namun, hal itu berlaku jika terjadi kecelakaan, pengguna kompor gas konversi masih menggunakan produk yang dibagikan secara utuh. “Kan banyak masyarakat yang tergoda mengganti regulator atau kompornya. Nah, jika saat menggunakan kompor itu terjadi ledakan, asuransi gugur dengan sendirinya,” tandas Hendra. (iwan setiawan)

halaman 14

Astro Berhenti Tayang Pelanggan Bingung

PALEMBANG (SINDO) – Pelanggan tv berbayar Astro di Palembang kebingungan pasca berhentinya siaran tv asal Malaysia, Senin (20/10) pukul 00.00 WIB. PT Direct Vision selaku operator Astro di Indonesia tidak dapat melanjutkan siaran karena perjanjian penggunaan merek dagang Astro telah berakhir.

Pelanggan Astro TV bukan hanya konsumen rumahan, tapi juga melayani beberapa instansi. Pimpinan PT Sriwijaya Palembang TV I Ketut Suryana Yasa mengatakan, sejak Astro TV berdiri dua tahun lalu, pihaknya telah berlangganan. Hal itu disebabkan selain penawaran dari pihak marketing Astro yang sangat gencar, juga karena program-program di Astro masih fresh. Menurut Surya, selama berlangganan, tidak ada komplain yang berat. Namun, dia menyayangkan keputusan yang diambil manajemen PT Direct Vision, selaku perusahaan yang menaungi Astro, menghentikan siaran.

“Memang pemberitahuan mengenai berhentinya siaran tv berlangganan itu telah saya ketahui melalui telepon dan siaran di Astro sendiri. Tapi, tetap saja kita menyayangkan pemutusan siaran yang dilakukan,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Surya mengungkapkan, dalam pemutusan siaran tersebut, pihaknya tidak merasa dirugikan, baik secara finansial maupun teknis. Hal itu karena pihak Direct Vision telah mengumumkan akan melakukan refund (pengembalian uang) bagi pelanggan yang telah membayar iuran ketika siaran diputus. “Meski sudah diberi tahu akan ada refund, tapi belum tahu kapan proses pengembalian uang itu akan dilakukan. Selain itu, secara bisnis kami tidak mempermasalahkan berhentinya siaran Astro karena kami tidak punya kerja sama content siaran di tv tersebut,” paparnya. (iwan setiawan/komalasari)

halaman 22

Perusahaan dan Petani Diimbau Komitmen

PALEMBANG (SINDO) – Anjloknya harga karet di beberapa sentra karet Sumatera Selatan (Sumsel) membuat petani menahan pasokannya ke pabrik.

Ketua Kadin Sumsel Ahmad Rizal yang dihubungi SINDO mengatakan, krisis keuangan global yang menghantam Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Eropa mulai berdampak pada sektor riil di Sumsel. Pasalnya, sektor ini paling terkena dampak krisis keuangan global akibat menurunnya permintaan pasar ekspor ke negara-negara yang terkena krisis tersebut. “Komoditas ekspor Sumsel, seperti CPO dan karet, paling merasakan dampak krisis ini. Harganya terus turun tajam, bahkan pantauan Kadin di beberapa wilayah harganya hancur-hancuran,” ujar dia.

Untuk mengatasi hal itu, Kadin mengimbau pengusaha dan petani karet saling membantu dan memenuhi komitmen. Pabrik karet harus tetap membeli karet petani dengan harga kesepakatan awal. Hal itu diungkapkan Rizal karena saat ini banyak pabrik karet yang ikut membeli karet yang telah dipesan beberapa waktu lalu dengan harga sekarang.

Pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Amidi mengatakan, umumnya pedagang yang mengalami kerugian adalah mereka yang sebelum Lebaran lalu menyetok barang dalam jumlah besar dengan harga beli di atas Rp10.000 per kg untuk karet kelas I, dan Rp8.000–9.000 per kg untuk karet kelas II. “Sebab, kalau dijual saat ini, kerugian yang muncul sangat besar. Jadi, petani akan menunggu sampai harga normal. Tentu dampaknya buruk bagi pabrik karet karena pasokan terancam,” tandasnya. (iwan setiawan)

halaman 22

20 Oktober 2008

RUPS-LB Bisa Dilakukan

PALEMBANG (SINDO) – Beberapa kepala daerah di Sumatera Selatan mengusulkan digelarnya rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) Bank Sumsel. RUPS-LB bertujuan untuk membahas temuan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Palembang atas kinerja Bank Sumsel.

Pemimpin Bank Indonesia (BI) Palembang Zainal Abidin Hasni menilai, RUPS-LB bisa dilakukan dengan syarat, alasan yang dikemukakan benar-benar kuat dan mendesak. “Pengajuan RUPS atau RUPS-LB tidak bisa sembarangan. Sekarang harus diketahui, apa content-nya dan sejauh mana tingkat kepentingannya bagi para pemegang saham,” ujar dia saat dihubungi SINDO kemarin.

Namun, menurut Zainal, perlu diteliti kembali, apakah desakan melakukan RUPSLB itu datang dari mayoritas pemegang saham atau hanya minoritas. Sebab, jika yang meminta hanya satu atau dua kepala daerah selaku representasi pemegang saham, tuntutan itu dinilai terlalu tinggi. Tetapi, kata dia, jika yang meminta itu lebih dari separuh pemegang saham, RUPSLB bisa dilakukan. “Semua itu kembali pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang dimiliki masing-masing bank. Kalau memang telah memenuhi syarat dilakukannya RUPS atau RUPS-LB, ya harus segera dilakukan,” katanya.

Menyikapi bahwa alasan dibalik usulan RUPS-LB adalah temuan perwakilan BPK RI atas beberapa aktivitas Bank Sumsel yang melanggar ketentuan, Zainal menyatakan, hal itu tidak serta-merta harus diselesaikan melalui RUPS. Namun, bukan pula lantas direksi Bank Sumsel terlepas dari kewajiban memberikan penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK tersebut. “Bagaimanapun kondisinya, direksi harus menjelaskan kepada pemegang saham atas hasil pemeriksaan BPK, apakah melalui pertemuan biasa atau RUPS-LB itu merupakan teknis pada masing-masing bank. Penjelasan itu wajib adanya,” ucap Zainal.

Sebelumnya, beberapa kepala daerah di Sumsel sebagai representasi pemegang saham Bank Sumsel menyatakan kekecewaannya atas hasil pemeriksaan BPK RI atas kinerja Bank Sumsel. Selama ini, dalam RUPS rutin setiap tahun, mereka selalu disajikan data dan informasi yang menunjukkan perkembangan bank pelat merah itu. Namun, mengenai bisnis yang dijalankan Bank Sumsel, mereka tidak pernah mendapat informasi yang transparan.

Wali Kota Lubuklinggau Riduan Effendi mengaku tidak pernah diberi tahu direksi Bank Sumsel mengenai bisnis yang dilakukan, termasuk penempatan deposito di Bank Indover yang beroperasi di Amsterdam. “Saya baru tahu sekarang kalau ternyata Bank Sumsel pernah memutarkan uang milik pemegang saham ke Bank Indover,” paparnya.

Menurut Riduan, seharusnya direksi lebih transparan terhadap informasi kegiatan bisnisnya. Jika terjadi masalah, yang akan menanggungnya nanti termasuk pemegang saham. Jika memang para pemegang saham lain sepakat, pihaknya mendukung digelarnya RUPS. “Kami usul agar Pemprov Sumsel selaku pemegang saham terbesar mengajak rapat seluruh pemegang saham. Sebab, selaku pemegang saham, kami berhak mendapatkan penjelasan,” kata Riduan.

Hal senada disampaikan Wali Kota Pagaralam H Djazuli Kuris melalui Asisten I A Musni. Menurut dia, Bank Sumsel seharusnya menginformasikan aktivitas bisnisnya kepada pemegang saham. Apalagi, kalau kebijakan tersebut sangat prinsip dan mengalokasikan dana yang cukup besar. “Bagaimana mau tahu kondisi bank luar negeri itu, namanya juga jarang didengar publik. Oleh karenanya, minimal ada pemberitahuan sebelum mengambil keputusan yang berisiko,” tutur dia. (iwan setiawan)

halaman 12

Pusri Butuh Dana Jaminan

PALEMBANG (SINDO) – Pusri mendapat persetujuan lembaga keuangan untuk mendanai pembangunan pabrik di Iran. Namun, realisasi pinjaman terganjal belum terbitnya jaminan dari pemerintah.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan, proyek pembangunan pabrik di Iran senilai USD700 juta dipastikan terus berjalan. Namun, Pusri mengalami kendala kekurangan dana. Setelah bernegosiasi dengan beberapa perbankan dan lembaga keuangan, akhirnya ada sebuah lembaga keuangan yang bersedia mengucurkan pinjaman senilai USD150 juta. Sebagai syarat pencairan pinjaman itu, Pusri membutuhkan jaminan dari pemerintah. “Pabrik di Iran tidak akan terganggu asal pemerintah mau menjamin pinjaman kami. Sudah kami sampaikan ke pemerintah dan itu yang masih kami tunggu,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Selain masih menunggu terbitnya jaminan pinjaman dari pemerintah, Dadang menyatakan, kondisi dunia saat ini sedikit banyak berpengaruh pada realisasi proyek tersebut. Pihaknya sangat hati-hati dengan kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) yang sedang mengalami guncangan. Hal itu dikaitkan pada Iran yang masuk dalam kategori negara yang sektor riilnya kuat. Sebab, AS biasanya akan mengambil keputusan irasional untuk menguasai negara-negara yang memiliki sektor riil kuat.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang Amidi mengatakan, pembangunan pabrik pupuk di Iran merupakan langkah baik. Sebab, biaya produksi pabrik bisa ditekan seiring jauh lebih murahnya harga gas untuk produksi pupuk. Selain itu, pasokan gas di Iran lebih mudah didapatkan. “Pada 2010, kebutuhan pupuk dalam negeri diperkirakan di atas 11 juta ton. Sementara, kapasitas produksi normal dari lima perusahaan pupuk dalam negeri saat ini hanya sekitar 7,872 juta ton. Selain itu, di tengah kebutuhan yang meningkat ini, sejumlah pabrik pupuk justru mengalami masalah pasokan gas sehingga tidak bisa berproduksi maksimal,” tandasnya. (iwan setiawan)

halaman 22

Maxxis Bidik Kendaraan Operasional Lapangan


Managing Director PT Atria Prima Maxxis Indonesia Edwin Witarsa (pakai jas) memberikan penjelasan.

PALEMBANG (SINDO) – PT Atria Prima Maxxis Indonesia sebagai distributor tunggal ban Maxxis di Indonesia membidik beberapa perusahaan lapangan untuk menggunakan ban asal Amerika Serikat (AS) itu.

Managing Director PT Atria Prima Maxxis Indonesia Edwin Witarsa mengatakan, produk asal AS ini cenderung melayani kebutuhan ban kendaraan offroad. Dia mencontohkan, dalam ajang reli Paris Dakkar yang digelar setiap tahun, kendaraan yang menggunakan ban Maxxis selalu berada di posisi tiga besar klasemen juara. “Keunggulan ban Maxxis terletak pada daya tahannya dalam menghadapi dua kondisi jalan, baik lintasan offroad maupun aspal. Kalau produk lain, daya tahan di off road bagus, tapi cepat aus ketika dibawa ke aspal,” ujarnya saat launching Maxxis Center Palembang kemarin.

Edwin menjelaskan, potensi pemasaran produk ban offroad di Indonesia sangat besar. Hal itu disebabkan sektor usaha di Indonesia dan Sumatera khususnya masih didominasi sektor perkebunan dan pertambangan. Bahkan, khusus untuk Sumsel, produk Maxxis akan lebih banyak ditawarkan kepada kendaraan proyek minyak dan gas (migas), perkebunan, dan truk-truk ekspedisi. “Maxxis yang hadir dengan beragam ukuran dan jenis ban offroad dan kendaraan berat lainnya sangat yakin bisa menjadi kompetitor,” tuturnya.

Sementara itu, Branch Manager Maxxis Center Palembang Alianto Susilo mengatakan, lantaran baru diresmikan, Maxxis Center Palembang akan melakukan inventarisasi pelanggan yang memakai ban Maxxis selama ini. Hal itu untuk mengetahui sejauh mana kepuasan pelanggan selama menggunakan ban yang diproduksi di Taiwan dan Thailand itu. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

halaman 22

18 Oktober 2008

Harga Karet Turun Drastis

PALEMBANG (SINDO) – Penurunan harga ekspor karet Indonesia mulai menyulitkan perusahaan karet dan petani karet di Sumatera Selatan (Sumsel).

Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel Alex Kurniawan Eddy mengatakan, krisis keuangan global terus menggerus harga ekspor karet Indonesia. Hal itu disebabkan Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Eropa yang terkena dampak krisis tersebut merupakan negara tujuan utama ekspor karet. Saat ini harga ekspor karet Indonesia jenis SIR 20 pada kisaran USD2,25 per kg dari sebelumnya yang selalu berada di atas USD2,50 per kg. “Penurunan itu sendiri telah berlangsung sejak akhir September lalu. Namun, memasuki pertengahan Oktober ini, kondisinya semakin buruk,” ujarnya kemarin.

Dampak yang paling dirasakan akibat turunnya harga ekspor itu, ungkap Alex, adalah anjloknya harga karet di pasaran Sumsel. Jika sebelumnya harga bahan olah karet (bokar) sempat mencapai Rp21.000 per kg, saat ini terus menunjukkan tren menurun, bahkan sudah menyentuh angka Rp12.000 per kg. Meski belum berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan, hal itu bukan berarti perusahaan bisa bernafas lega. “Hal ini merugikan petani karet karena harga jual ke pabrik turun. Nantinya pasti berdampak pada perusahaan karena pasokan kita akan terganggu,” tuturdia.

Alex menyatakan, anggota Gapkindo justru mengkhawatirkan kondisi ke depan. Jika krisis di negara-negara tujuan ekspor tersebut tidak juga kunjung membaik, bisa saja kuantitas ekspor karet dari Indonesia bisa menurun. “Penjualan triwulan akhir 2008 ini saya kira masih aman pemesanannya. Tapi, untuk awal 2009 nanti, masih wait and see,” paparnya.

Sementara itu, Sukani, petani karet dari Kabupaten Musi Rawas sekaligus mewakili para petani, mengatakan, mereka kesulitan mendapat getah karena sejak akhir pekan lalu di sentra produksi terjadi curah hujan yang tinggi. Selain itu, turunnya harga jual ke pabrik membuat para petani karet kecewa sehingga menghentikan sementara aktivitas menyadap karet. “Harga yang terus menurun membuat petani enggan menyadap karet dari kebunnya. Sepertinya, yang masih menyadap karet itu yang sudah menerima panjar dari pengumpul karet,” katanya.

Dia berharap, harga karet yang melemah tersebut tidak berlangsung lama dan kembali mengalami kenaikan. Sebab, kalau harga naik, kesejahteraan petani semakin baik. “Semoga kondisi ini cepat normal, karena kalau harga terus turun, kami mau makan apa. Sebab, mayoritas petani karet tidak memiliki sumber penghasilan lainnya,” tutur dia. (iwan setiawan)

halaman 18

17 Oktober 2008

Pajak Spin Off Pusri Disoal

PALEMBANG (SINDO) – Pemegang saham PT Pusri keberatan membayar pajak senilai Rp2,2 triliun akibat proses pemisahan (spin off) antara holding dan PT Pusri.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan, pemeriksaan terakhir terhadap aset PT Pusri dilakukan pada 2004 lalu. Dari pemeriksaan itu didapati aset Pusri bernilai antara Rp6 triliun hingga Rp8 triliun. Jumlah itu belum ditambahkan dengan nilai aset jika dilakukan  revaluasi aset tahun ini. “Kalau diperiksa lagi mungkin nilai aset kita bisa lebih. Dari hasil pemeriksaan terakhir itu saja sudah muncul nilai pajak Rp2,2 triliun, apalagi kalau dilakukan revaluasi aset 2008 ini dan dihitung pajaknya,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Menurut Dadang, revaluasi aset dibutuhkan jika proses spin off jadi dilakukan. Sebab, berdasarkan penetapan pajak 2004, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali oleh appraisal (penilaian aset). Pajak tersebut nantinya menjadi tanggungan dan kewajiban holding untuk membayarnya. “Holding juga kan punya pemerintah yang dananya berasal dari anak-anak perusahaan, termasuk Pusri sendiri. Jadi, sama saja masih Pusri juga yang kena,” katanya.

Dadang menerangkan, pajak tersebut berasal dari berbagai sektor, seperti pajak pertambahan nilai (PPN), BBHTB, dan pajak revaluasi aset dari PT Rekayasa Industri (Rekin), karena sejak awal berdirinya, 90% saham Rekin dimiliki Pusri. Jumlah itu, kata dia, masih ditambah dengan pajak penarikan saham-saham dari anak perusahaan yang dulunya berstatus badan usaha milik negara (BUMN). Ternyata, besaran pajak yang harus dibayar itu mengundang reaksi para pemegang saham. Mereka menyatakan ketidaksetujuannya jika Pusri harus membayar pajak yang dinilai terlalu besar tersebut. Bahkan, Menteri BUMN yang pernah ditemui juga tidak bersedia jika holding harus membayar sebesar itu. “Pemegang saham telah menyampaikan kepada direksi agar mencari jalan lainnya. Kecuali ada satu solusi bahwa jumlah pajak yang harus dibayar itu menjadi tanggungan pemerintah,” ucap dia.

Selanjutnya, Dadang menjelaskan, proses pembentukan holding membutuhkan waktu karena harus memenuhi syarat administrasi, seperti akta notaris, appraisal baru, dan untuk Pusri diperkirakan butuh waktu hingga Desember 2008. Untuk memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan itu, paling cepat pada Desember 2008 mendatang Pusri baru bisa menggelar RUPS. Jika pemegang saham menyetujui pembentukan holding yang mengharuskan proses spin off terjadi, waktu yang dibutuhkan minimal tiga bulan sejak keputusan RUPS diambil. “Kita sudah laporkan dokumennya lengkap dan menunggu perintah dari pemegang saham,” tandasnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang Amidi mengatakan, dengan dibentuknya holding baru dan Pusri menjadi anak perusahaan, kemungkinan besar pendapatan Pusri bisa lebih meningkat. Menurut dia, dengan menjadi anak usaha, gerakan Pusri semakin luwes. Selama ini, ketika Pusri hendak ekspansi usaha ke sektor lain, selalu terhalang birokrasi holding yang ada saat ini. “Kalau sudah dipisahkan nanti, manajemen Pusri akan lebih konsentrasi di Palembang dan keputusan bisa lebih cepat diambil. Selama ini kan sering rancu, mana orang Pusri mana yang orang holding. Sebab, meski beda struktur, tapi orangnya sama,” tuturnya. (iwan setiawan)

halaman 22

Retail Hardware Bebas dari Krisis

PALEMBANG (SINDO) – Pengelola retail hardware tidak terpengaruh dengan krisis keuangan global.

     Person on Duty Ace Hardware Suherman mengatakan, toko yang menjual beragam peralatan rumah tangga dan perkantoran itu belum terkena dampak krisis global yang menghantam Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Eropa. Meski produk yang ditawarkan merupakan barang impor, pasokan maupun harga masih normal. “Toko kita tidak terlalu terpengaruh dengan krisis di luar negeri. Kunjungan juga normal saja dan transaksi sudah seperti biasa,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

     Suherman menyatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang membuat kenaikan biaya transportasi beberapa waktu lalu memicu terjadinya kenaikan berbagai barang di tokonya yang mencapai 20%. Namun, kenaikan itu tidak terlalu dirasakan konsumen karena yang dicari adalah kualitas barang yang dibeli. Menurut dia, jumlah transaksi di tokonya mencapai 50% dari traffic pengunjung, yang mana untuk hari biasa mencapai 300 orang dan akhir pekan hingga 1.500 orang. “Kita optimistis tingkat penjualan akan meningkat, minimal bertahan pada level yang sekarang. Salah satunya yang membuat kita yakin adalah pertumbuhan member kita yang signifikan,” ucapnya.

     Sementara itu, Department Manager Supporting Hypermart Yimmy HM mengaku, untuk produk tools di tempatnya mendapat respons baik dari konsumen. Meski tingkat penjualan sedikit menurun, Yimmy yakin kondisi ini lebih disebabkan daya beli masyarakat yang menurun pasca-Lebaran. “Namun, saya yakin dalam satu bulan penjualan akan meningkat kembali,” tuturnya. (iwan setiawan)

halaman 22

Kredit Macet Bank Sumsel Diprediksi Miliaran Rupiah

PALEMBANG (SINDO) – Laporan perwakilan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia(BPK RI) di Palembang atas portofolio PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (BPD SS) tahun buku 2006 dan 2007 menyatakan, potensi kredit macet mencapai miliaran rupiah.

     Dalam resume hasil pemeriksaan dengan Nomor 14/S/XVIII.PLG/-01/2008 itu, perwakilan BPK RI di Palembang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan masih menunjukkan beberapa penyimpangan yang perlu mendapat perhatian, yaitu penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan, di antaranya pemberian fasilitas kredit investasi sebesar Rp900 juta tidak sesuai ketentuan. Selanjutnya, pemberian kredit investasi kepada debitur H Fatahilah tidak sesuai peruntukannya dan berpotensi menjadi kredit macet sebesar Rp2,5 miliar. Pemberian kredit kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tidak sesuai ketentuan. Temuan BPK RI itu hanya beberapa contoh kasus yang memperlihatkan bahwa kemampuan analisis yang dilakukan para analis kredit PT Bank Sumsel masih lemah.

    Anggota DPRD Provinsi Sumsel Syarkowi Wijaya mengatakan, manajemen BPD SS harus tegas kepada para debitur yang “nakal” tersebut. Menurut dia, manajemen harus mengambil tindakan sesuai prosedur. Sesuai perjanjian yang biasa dilakukan sebelum akad kredit, maka apabila debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya, didahului dengan peringatan lalu dilanjutkan dengan penyitaan aset yang dijaminkan. (iwan setiawan)

halaman 22

16 Oktober 2008

Pasokan Gas PT Pusri Dijamin Aman

PALEMBANG (SINDO) – Direktur Utama (Dirut) PT Pusri menyatakan, pasokan gas PT Pusri dalam posisi terpenuhi hingga 10 tahun mendatang.

       Dirut PT Pusri Dadang Heru Kodri menegaskan, pasokan gas dari Medco Energy Tbk yang mengalir ke pabrik Pusri untuk kebutuhan produksi, dalam kondisi aman. Hal itu seiring telah diperbaharuinya kontrak pasokan gas antara PT Pusri dan Medco sebelumnya, yang sudah habis pada 2007 lalu. Kontrak berdurasi 10 tahun itu dimulai sejak 2008 hingga 2018. “Tidak ada pemutusan kontrak dengan Medco. Justru kita sudah bayar (kontrak) mereka, dan Medco bersedia memasok gas ke pabrik kita,” ujarnya seusai acara halalbihalal keluarga besar PT Pusri kemarin.

       Dadang menerangkan, dari kontrak pasokan gas dengan Medco Energy Tbk tersebut, Pusri bisa mendapat pasokan gas sebesar 45 juta standar kaki kubik per hari atau MMSCFD. Mengenai harga yang disepakati, termasuk losses, yakni sebesar USD3,45 per juta British thermal unit (MMBTU) dengan eskalasi harga 2,5% per tahun untuk masa kontrak 10 tahun. Dadang mengungkapkan, kontrak dengan Medco dilakukan karena pasokan gas dari Pertamina ke PT Pusri tidak mencukupi kebutuhan yang mencapai 225 MMSCFD. Sebab, jumlah pasokan gas yang didapat dari Pertamina hanya sebesar 180 MMSCFD dengan harga sekitar USD3,3 dengan eskalasi harga 2,5% per tahun. “Perpanjangan kontrak pasokan gas dengan PT Pertamina juga kita perbaharui untuk masa lima tahun, yaitu periode 2008–2013. Dengan adanya kontrak baru ini, kebutuhan gas untuk produksi bisa terpenuhi sehingga proses produksi bisa berjalan,” tuturnya.

      Pada dasarnya, pembaharuan kontrak yang dilakukan hanyalah menyambung kontrak yang telah terjalin sebelumnya. Dadang mengaku, Pusri sebenarnya ingin membeli gas dari satu pihak saja. Namun, karena kapasitas produksi gas, baik dari Pertamina maupun Medco, tidak bisa secara total menyuplai ke PT Pusri semata, akibatnya PT Pusri harus mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan, salah satu solusinya dengan membeli gas dari kedua perusahaan tersebut. “Meski Pertamina memasok gas kita cukup besar, itu belum mencukupi. Sementara, Medco menyatakan bahwa kemampuan mereka hanya segitu karena mereka harus memasok ke perusahaan atau klien yang lain,” paparnya.

      Sementara itu, Direktur SDM dan Umum PT Pusri Djafarudin Lexy mengatakan, pemerintah hendaknya meninjau ulang alokasi gas Pertamina khususnya yang memproduksi gas di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel). Sebab, selama ini Pertamina telah menyalurkan gasnya keluar Sumatera, seperti ke Pulau Jawa bahkan hingga ke luar negeri. Namun, hal itu tidak diiringi dengan pemenuhan alokasi gas perusahaan di Sumsel terlebih dulu. Bahkan, kontrak pasokan gas dengan beberapa perusahaan, termasuk PT Pusri, tidak lebih lama dibanding kontrak dengan perusahaan di luar Sumsel. (iwan setiawan)

halaman 22

Tertolong Tradisi “Panggung” Warga Palembang

USAHA KAYU BAKAR DI TENGAH KONVERSI ELPIJI

Seorang pegawai depot kayu bakar kemarin sedang merapikan tumpukan kayu bakar yang siap jual.

Bergulirnya program konversi minyak tanah ke elpiji berdampak pada sejumlah sektor usaha, tetapi tidak bagi penjual kayu bakar. Bagaimana ceritanya?

Semenjak konversi elpiji bergulir, penjualan kompor minyak menurun drastis. Namun, ada usaha yang tetap eksis, meski terkena dampak konversi. Ya, usaha penjualan kayu bakar yang kini masih berdiri kokoh tanpa terkena imbas konversi. Usaha penjualan kayu bakar tersebar di beberapa lokasi di pelosok Kota Palembang. Ketika SINDO bertandang ke salah satu depot kayu bakar di Jalan dr M Isa,yang menyambut hanyalah seorang pegawai,Yanto, 35. Dia pun bercerita, usaha yang dimiliki Jon itu telah berdiri sejak 17 tahun silam. Adapun yang menjaga depot itu sehari-hari dipercayakan kepada dirinya dan seorang rekannya. Menurut Yanto, kunci dari eksisnya usaha ini adalah fanatisme masyarakat Palembang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak. “Meskipun sehari-hari masyarakat menggunakan gas untuk memasak, untuk acara tertentu, seperti pernikahan, khitanan, dan hajatan lainnya, mereka tetap menggunakan kayu bakar untuk memasak,” ujarnya kemarin.

Dalam sehari, kayu bakar yang terjual mencapai 300 batang. Namun, jumlah itu bisa melonjak hingga dua kali lipat, bahkan lebih menjelang akhir pekan.Pasca lebaran kemarin, pembelian meningkat tajam karena banyak warga yang menggelar hajatan, terutama pernikahan. Sebab, sebagian masyarakat Palembang masih mempertahankan tradisi panggung (sistem masak yang dikoordinasi seorang ahli), yang tidak pernah menggunakan bahan bakar minyak atau elpiji. “Jika sudah memasuki Jumat dan Sabtu, biasanya banyak konsumen datang untuk membeli kayu bakar, bisa 800–1.000 batang habis setiap akhir pekan,” ungkapnya.

Kayu jenis belawan itu didatangkan dari wilayah Prabumulih dan daerah di sekitar Kabupaten OKI. Sementara, pasokan dari pengumpul ke depot diatur setiap seminggu sekali. Dalam sekali pengiriman, bisa mencapai 3.000 batang dengan berbagai ukuran. Adapun kayu bakar yang dijual terbagi dalam 10 jenis dan dibedakan berdasarkan ukuran. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

publikasi : sindo sumsel; kamis 16 oktober 2008; halaman 23

XL Gelar Lomba Hias Tingkat Nasional

PALEMBANG (SINDO) – Masih dalam rangkaian HUT ke-12, XL kembali meluncurkan program baru, yaitu Lomba Hias Kampung untuk lebih mempererat kedekatan XL dengan masyarakat. Lomba yang digelar hingga 12 November 2008 ini menyediakan hadiah senilai ratusan juta rupiah untuk dua pemenang terbaik di seluruh Indonesia.

    Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi mengatakan, ulang tahun ke-12 XL menjadi momentum untuk mendekatkan diri dengan masyarakat seiring upaya peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan. “Melalui lomba menghias kampung ini, selain memperkuat posisi XL di mata masyarakat luas, juga sebagai salah satu langkah untuk mendorong kreativitas masyarakat dalam mengelola lingkungan kampungnya,” papar dia.

    Hasnul menerangkan, lomba ini efektif berlaku mulai 13 Oktober 2008 dan ditutup pada 12 November 2008. Lomba terbuka bagi lingkungan warga setingkat rukun tetangga, rukun warga, dan kelurahan, di seluruh wilayah Indonesia. Peserta cukup mengirim foto kondisi lingkungan/kampungnya yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat lomba dari XL sebagai penyelenggara, kemudian diserahkan ke XL Center terdekat. “Pengumuman pemenangnya sendiri akan dilakukan pada Desember 2008 mendatang,” ujarnya.

    Direktur Marketing XL Nicanor V Santiago mengatakan, hadiah senilai total ratusan juta rupiah akan diserahkan kepada 12 pemenang yang dibagi dalam 4 wilayah regional XL, yaitu Sumatera, Jabodetabek & Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah &DIY, serta Jawa Timur & Indonesia timur. Untuk setiap region akan dipilih tiga pemenang favorit dengan hadiah masing-masing Rp12 juta. (iwan setiawan)

halaman 22

15 Oktober 2008

Deposito Bank Sumsel Disoal

PALEMBANG (SINDO) – Anggota Dewan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) membahas penempatan deposito Bank Sumsel di bank luar negeri yang dinilai merugikan.

Menurut hasil laporan pemeriksaan portofolio PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan tahun buku 2006 dan 2007 yang dilakukan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Palembang, penempatan deposito di Bank Indover, Belanda, tidak menguntungkan dan berpotensi merugikan. Sebab, perolehan laba Bank Indover mengalami tren menurun dalam lima tahun terakhir. Atas kegiatan usahanya itu, Bank Sumsel dinilai tidak menghiraukan Undang undang (UU) No 7/1992 jo UU No 10/1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Permasalahan ini menarik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel karena pemilik saham terbesar di bank tersebut adalah Pemprov Sumsel dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel. Bahkan, persoalan ini sedang dibahas untuk mendapatkan jawaban atas persoalan yang terjadi. “Saya dengar sudah ditarik dananya. Tapi, mengenai penempatan yang dinilai menyalahi prosedur, saya belum bisa kasih komentar. Sekarang sedang kami bahas, nanti kalau sudah lengkap baru kita jelaskan,” ujar Ketua DPRD Provinsi Sumsel Zamzami Achmad.

Sementara itu, pengamat perbankan Universitas Sriwijaya (Unsri) Didiek Susetyo menerangkan, penempatan deposito merupakan hak manajemen suatu bank. Namun, tentunya memerhatikan kewajiban kepada nasabah dan menjaga kondisi bank tetap sehat. Untuk melakukan penilaian kondisi suatu bank merupakan wewenang bank sentral. “Selama Bank Indonesia melihat tidak ada efek negatif dari kegiatan usaha suatu bank, maka nggak ada masalah,” tuturnya.

Didiek mengungkapkan, penempatan deposito Bank Sumsel di Bank Indover tentu telah melalui berbagai pertimbangan. Mengenai Bank Indover yang diketahui mengalami tren penurunan perolehan laba sebelum akhirnya kolaps, Didiek menyatakan, itu merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi sektor usaha, khususnya perbankan. Untuk itu, Didiek menyarankan agar jajaran direksi Bank Sumsel mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum menempatkan dana kepada bank lain, apalagi di luar negeri. “Selain itu, kemampuan para analis investasi yang dimiliki Bank Sumsel harus lebih ditingkatkan agar ke depannya investasi yang dilakukan Bank Sumsel bisa berhasil meraih keuntungan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Treasury dan Internasional Bank Sumsel Rasman Sihombing menyatakan, sebelum memutuskan menempatkan deposito di Bank Indover, pihaknya tidak mengetahui secara detail kondisi bank tersebut. Di lain sisi, Bank Sumsel mendapat masukan dari banyak pihak yang mengatakan bahwa bank tersebut dalam keadaan sehat. Selain itu, Bank Indover merupakan anak perusahaan Bank Indonesia yang merupakan bank sentral di Indonesia sehingga pada akhirnya, pihaknya menganggap bahwa penempatan deposito di bank yang berpusat di Belanda itu tidak akan bermasalah. “Pada 2007 lalu, kami baru dapat informasi bahwa bank tersebut tidak sehat atau sebelum kita diperiksa BPK. Akhirnya kami memutuskan untuk menarik semua uang yang ada di sana,” tuturnya. (iwan s/jemi a)


halaman 22

14 Oktober 2008

Komisaris Bank SS Dipanggil


Direktur Utama Bank Sumsel Asfan Fikri Sanaf memberi penjelasan mengenai penempatan deposito Bank Sumsel dalam valuta asing di Bank Indover yang dibekukan aset dan kewajibannya di Kantor Pusat Bank Sumsel, Jalan Kapten A Rivai, Palembang, kemarin.

PALEMBANG (SINDO) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan memanggil komisaris utama PT Bank Sumsel untuk menjelaskan persoalan deposito di Bank Indover.

Asisten Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekda Provinsi Sumsel Budi Rahardjo mengatakan, kebijakan dan segala sesuatu yang menyangkut operasional Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan merupakan kewenangan manajemen. Sebab, meski Pemprov Sumsel memiliki saham mayoritas, untuk urusan internal perusahaan sudah didelegasikan dengan pengangkatan direksi. Menurut Budi, seluruh perusahaan atau badan usaha milik daerah di Sumsel sudah menerapkan prinsip good corporate governance. Jadi, tanggung jawab masing-masing pihak sudah jelas dan tidak bisa saling mencampuri. “Untuk urusan internal, direksi yang lebih tahu. Kita tahunya hanya ketika RUPS yang memberitahukan keuntungan yang diperoleh tiap tahun dari investasi yang dilakukan,” ujar dia di ruangannya kemarin.

Budi menerangkan, meski sebagai pemegang saham mayoritas, Pemprov Sumsel berhak menempatkan seorang komisaris utama di perusahaan, tapi tetap tidak boleh mencampuri urusan internal perusahaan. Kondisi berbeda terjadi apabila terdapat hasil audit atau pemeriksaan dari lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa. Dia mengatakan, jika ada laporan pemeriksaan, komisaris utama wajib menindaklanjutinya dengan meminta kepada direksi mengonfirmasi hasil laporan itu. “Seingat saya, selama ini belum ada laporan negatif mengenai kinerja Bank Sumsel,” ucapnya.

Mengenai adanya laporan pemeriksaan perwakilan BPK RI di Palembang yang menyatakan bahwa penempatan deposito Bank Sumsel di Bank Indover tidak menguntungkan dan berpotensi merugikan PT Bank Sumsel, Budi mengaku belum mengetahui. Namun, untuk menjawab kesimpangsiuran informasi yang ada, pemprov akan memanggil jajaran direksi Bank Sumsel untuk menjelaskan duduk persoalan sebenarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Sumsel Asfan Fikri Sanaf membenarkan, Bank Sumsel pernah menempatkan dana mereka sebesar USD1.165 atau sekitar Rp10 miliar lebih di Bank Indover pada 2006–2007 lalu. Namun, secara keseluruhan, dana tersebut telah dicairkan pada akhir Januari 2008. “Akhir Januari lalu sudah kami cairkan, kami ambil, dan kami bawa ke Bank Sumsel,” ujar Asfan di kantornya kemarin.

Selain itu, pihaknya membenarkan jika bank yang berada di negeri Kincir Angin tersebut saat ini telah dibekukan. Namun, Asfan menolak jika dikatakan telah bersikap tidak transparan perihal deposito tersebut. Sebab, menurut dia, deposito telah dicairkan dan tidak bermasalah. “Saya tidak menyalahkan pemberitaan yang sempat turun di beberapa media. Mungkin ini karena penyampaian informasi dan data dari kami yang tidak selalu di-update media. Seandainya wartawan tahu deposito itu sudah lama cair, mungkin tidak seperti ini ceritanya,” ucap Asfan di hadapan para wartawan media cetak dan elektronik.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Treasury & Internasional Bank Sumsel Rasman Sihombing mengatakan, setelah uang di Bank Indover tersebut ditarik dan dipakai untuk berinvestasi kembali, pihaknya sempat ditegur BPK. Namun, teguran itu masih dalam batas kewajaran. “Kami ini kan bisnis, jadi sah-sah saja kalau kami menyimpan uang di bank besar,” tuturnya singkat. (iwan s/jemi a)

foto : mushaful imam

halaman 22