09 Desember 2008

Pusri Buka Peluang

Tawarkan Investor Bangun Pabrik Pupuk Organik

PALEMBANG (SINDO) – PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) giatkan pembangunan pabrik pupuk organik karena kualitas lahan pertanian di Indonesia terus menurun akibat penggunaan pupuk kimia.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan, akhir 2008 ini akan ada tambahan satu pabrik pupuk organik yang beroperasi. Pabrik pupuk organik yang dibangun di daerah Cianjur akan diresmikan pada 22 Desember 2008. Pabrik pupuk di Cianjur segera beroperasi dan memiliki kapasitas produksi 450.000 ton per tahun. Sementara, kebutuhan pupuk organik di tingkat nasional mencapai 17.450.000 ton per tahun. Untuk itu, PT Pusri akan menggenjot produksi agar kebutuhan pupuk organik dapat terpenuhi. “Untuk mengejar target itu, kami akan kembangkan dua model, yaitu bangun sendiri atau franchising. Namun, kami ingin pembangunan ini harus menyebar secara merata di seluruh daerah sentra pertanian di Indonesia,” ujarnya kepada SINDO seusai salat Id dan menyerahkan hewan kurban di halaman Masjid Al Aqobah 1 kompleks PT Pusri kemarin.

Dadang menjelaskan, syarat utama dari pembangunan pabrik pupuk organik adalah dekat dengan bahan baku. Seperti halnya pabrik yang dibangun di Cianjur yang menggunakan kotoran sapi sebagai bahan bakunya. Sementara, untuk bahan baku pabrik pupuk organik di masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik tersendiri, seperti kotoran kambing, limbah sayuran, atau blotong (ampas tebu). Saat ini, penggunaan pupuk kimia untuk pertanaman padi dinilai sudah sangat berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan tanah dan menurunkan tingkat kesuburan lahan. “Kami ini harus bertanggung jawab terhadap penggunaan pupuk kimia yang sudah terlalu lama,” ucapnya.

Ke depan, ungkap Dadang, PT Pusri akan mengembangkan pembangunan pabrik pupuk organik khususnya di regional Sumatera. Dari survei yang telah dilakukan stafnya, Provinsi Lampung memiliki potensi bahan baku yang cukup besar, menyusul Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Menurut Dadang, untuk pembiayaan pembangunan pabrik pupuk organik tersebut, 100% berasal dari kas PT Pusri. Namun, jika ada pihak lain yang tertarik untuk bekerja sama dengan sistem franchising, pembangunannya akan lebih cepat. “Kalau ada yang mau bangun dengan dananya kan lebih cepat. Sementara, kalau menunggu Pusri yang bangun, ya harus menunggu penyusunan anggaran perusahaan terlebih dulu. Toh, nanti produknya kami juga yang ambil untuk dijualkan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Pusri Bowo Kuntohadi menambahkan, pembangunan pabrik pupuk organik ini untuk mendukung program Departemen Pertanian, yaitu pemakaian pupuk berimbang. Pembangunan setiap pabrik pupuk organik tersebut memerlukan biaya investasi antara Rp 2,8 miliar hingga Rp 3 miliar. (iwan setiawan)


Pemprov Tagih Saham di Pusri

PALEMBANG (SINDO) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) belum rela kehilangan saham di PT Pusri. Bahkan, Gubernur Provinsi Sumsel Alex Noerdin berniat mengurus persoalan tersebut ke pemerintah pusat.

Alex mengatakan, pada dasarnya Pemprov Sumsel tidak mempersoalkan penyertaan modal yang hilang pada PT Pusri karena modal yang disetorkan saat awal pendirian pabrik pupuk urea pertama di Indonesia itu bukan hilang begitu saja, melainkan dikuasai negara saat perubahan status. “Ya sama saja kan kalau saham itu dikuasai negara. Toh, kita (Sumsel) ini juga bagian dari negara,” ujarnya saat menggelar open house di Griya Agung kemarin.

Meski menyiratkan tidak mempersoalkan hilangnya saham Pemprov Sumsel di Pusri, gubernur tetap akan menanyakan perihal saham tersebut kepada pemerintah pusat. Hal itu untuk memperjelas status saham tersebut, apakah masih bisa ditarik manfaatnya atau tidak. “Nanti akan kami urus ke pusat. Insya Allah ada kompensasi untuk Sumsel. Besar harapan pemerintah pusat menerima usulan Pemprov Sumsel ,”ucapnya. (iwan setiawan)