Saksi dan Pemantau Kecele

Rekapitulasi Surat Suara dari TPS Baru Dimulai Hari Ini

PALEMBANG (SI) – Proses rekapitulasi surat suara dari tempat pemungutan suara (TPS) baru akan digelar panitia pemilihan kecamatan (PPK) hari ini. Banyak saksi dan pemantau dari partai politik yang kecele. Sebab, sejak kemarin, sudah banyak saksi maupun pemantau dari partai politik (parpol) yang berdatangan ke sekretariat PPK untuk menanyakan hasil rekapitulasi.

Mereka yang datang adalah saksi dari parpol maupun utusan caleg tertentu. Dari sekian banyak yang datang ke PPK, ada yang terang-terangan mengenakan kemeja parpol dan caleg yang mereka usung, tetapi tidak sedikit yang menutupi identitasnya. Mereka bahkan mengaku sebagai warga biasa yang hendak mengetahui hasil penghitungan pemilu legislatif, Kamis (9/4). Tetapi, karena proses rekapitulasi belum dimulai, mereka pun harus pulang dengan tangan hampa.

Seperti yang dialami Yanti, 35, kader Partai Amanat Nasional (PAN), yang ditemui SI di Sekretariat PPK Kalidoni. Dia mendatangi PPK Kalidoni untuk mengetahui perolehan suara parpol dan caleg dari partainya. Sebab, saat mendatangi PPS, dia diminta untuk menanyakan hasil rekapitulasi kepada PPK. “Kami sudah mendatangi PPS, tetapi kata petugas di sana sudah dibawa ke PPK, makanya kami kejar ke sini,” ujarnya kemarin.

Namun, ketika anggota PPK Kalidoni menjelaskan bahwa proses rekapitulasi baru akan dilaksanakan hari ini, Yanti seolah tidak percaya. Setelah dipersilakan memeriksa aktivitas di PPK, di mana belum ada proses rekapitulasi, akhirnya dia percaya. “Saya agak ngotot tadi karena sedang menjalankan tugas partai untuk memantau penghitungan dan rekapitulasi suara. Tetapi, setelah dijelaskan bahwa baru besok (hari ini) rekapitulasinya, ya, besok saja datang lagi,” ucapnya.

Kejadian serupa terpantau di beberapa PPK, seperti PPK Sako, Sematang Borang, dan Ilir Timur II. Namun, setelah dijelaskan anggota PPK bahwa proses rekapitulasi baru digelar Sabtu pagi, belasan saksi dan pemantau yang berdatangan ke sekretariat langsung pulang.

Ketua PPK Kalidoni Heriyon mengatakan, setelah seluruh kotak suara masuk ke PPK, dilanjutkan dengan melakukan rekapitulasi surat suara dari tiap TPS. Namun, karena masih ada beberapa KPPS yang belum menyelesaikan tugasnya, proses rekapitulasi menjadi terhambat. Mengenai banyaknya saksi yang berdatangan ke sekretariat PPK untuk menanti rekapitulasi, dia nilai sebagai hal yang wajar. Sebab, bagaimana pun peran pengawasan dari para saksi parpol sangat dibutuhkan dalam menjaga hasil penghitungan suara agar tetap jujur dan adil. “Hari ini (kemarin) memang belum ada rekapitulasi. Sebab, beberapa TPS belum selesai melakukan penghitungan. Sesuai rencana, malam ini (tadi malam) seluruh surat suara masuk ke PPK dan besok (hari ini) baru akan dilakukan rekapitulasi,” tuturnya.

Di sisi lain, Heriyon menyatakan, semua pihak sudah berbuat maksimal untuk menyukseskan pemilu legislatif sehingga tidak adil rasanya jika saling menyalahkan antara satu sama lain. “Hambatan yang terjadi di lapangan juga terjadi di banyak daerah, bukan hanya di sini,” tandasnya.

Karena itu, pihaknya minta diberi ruang untuk menjalankan tugas dengan baik agar hasil rekapitulasi nanti juga bisa baik dan tidak terjadi praktik kecurangan yang akan merugikan pihak-pihak tertentu. (iwan setiawan)

Pengembalian Kotak Suara Terhambat

PALEMBANG (SI) – Pengembalian kotak suara dari tiap tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah kecamatan dalam Kota Palembang kemarin sedikit mengalami hambatan karena hujan.

Kendati demikian, sebagian besar kotak suara yang berisikan surat suara tersebut sudah terkumpul di PanitiaPemilihanKecamatan(PPK). Sejumlah kotak suara yang sudah terkumpul yaitu di Kecamatan Sako, Sematang Borang, Ilir Timur (IT) II, IT I, Kalidoni, Sukarame, Alang-Alang Lebar (AAL), dan Kemuning. Meski demikian, proses rekapitulasi suara yang dilakukan PPK baru akan dilaksanakan hari ini lantaran sejumlah kotak suara belum semuanya terkumpul.

Ketua PPK Sematang Borang Taslim Adji mengungkapkan, kotak yang berisikan surat suara pemilu legislatif di kecamatannya sudah terkumpul sebelum tengah hari kemarin. Untuk sementara, seluruh kotak suara dari 71 TPS di empat kelurahan di kecamatan tersebut diamankan di Sekretariat PPK dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. “Seluruh kotak sudah masuk dan sekarang sedang membuat laporan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai jumlah surat suara yang masuk dan formulir C1 IT DPR dan DPD,” ujarnya kemarin.

Taslim menerangkan, daftar pemilih tetap (DPT) di Kecamatan Sematang Borang sebanyak 21.696 orang. Jumlah itu tersebar di empat kelurahan, yaitu Lebung Gajah (14.766), Sri Mulya (4.406), Suka Mulya (1.341), dan Karya Mulya (1.183). Sedangkan, proses rekapitulasi surat suara dari tiap TPS baru akan dilaksanakan hari ini. “Kami telah mengundang perwakilan atau saksi tiap partai politik untuk menyaksikan rekapitulasi besok (hari ini),” katanya.

Ketua PPK Kalidoni Heriyon menjelaskan, hingga kemarin sore, baru 4 dari 5 Panitia Pemilihan Suara (PPS) kelurahan yang menyerahkan kotak berisi surat suara ke PPK. Menurut Heriyon, PPS yang terhambat itu adalah PPS Kelurahan Kalidoni. Dari hasil koordinasi dengan pihak PPS, diketahui masih ada dua TPS yang belum menyelesaikan perhitungan dan menyerahkannya ke PPS. “Faktor cuaca yang tiba-tiba mendadak hujan membuat KPPS cukup kesulitan ketika melakukan penghitungan. Hal ini juga menjadi salah satu hambatan dalam proses rekapitulasi. Tapi kami yakin malam nanti (tadi malam) semua surat suara sudah berada di PPK,” tuturnya.

Meski telah melapor kepada KPU, Heriyon tidak bersedia menerangkan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah di Kecamatan Kalidoni. Sebab, hasil rekapitulasi dari tiap TPS yang dilaporkan kepada KPU dalam keadaan tersegel. “Karena kondisinya tersegel, jadi KPU yang berhak membukanya. Kalau mau tahu perhitungan manual di PPK, datang saja besok (hari ini),” katanya.

Dihubungi terpisah, Ketua PPK Ilir Timur II Ramelan Isman mengatakan, hingga kemarin sore masih terdapat 5 PPS dari 12 PPS kelurahan di Kecamatan IT II yang belum menyerahkan surat suara ke PPK. Hal itu disebabkan beberapa TPS belum melengkapi administrasi yang disyaratkan sebelum surat suara diserahkan ke PPS dan PPK. Kebanyakan petugas TPS tidak mengisi secara lengkap berita acara pelaksanaan pemungutan suara di tempat mereka. “Kami sudah meminta KPPS melengkapi berita acara pemungutan suara. Jika persyaratan yang di luar saja gak beres, bagaimana yang di dalam (kotak suara),” tukasnya.

Meski dihadapkan pada berbagai kendala, Ramelan yakin semuanya akan dapat diselesaikan sebelum deadline. Sebab, setelah semua surat suara terkumpul di PPK, segera dilanjutkan dengan rekapitulasi surat suara di tingkat PPK. “Sebenarnya malam ini (tadi malam) bisa dimulai rekapitulasinya. Tapi, karena faktor keamanan dan kesiapan pihak terkait, diputuskan proses penghitungan akan dilakukan besok (hari ini),” tandasnya.

Sementara, kotak suara dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan AAL berangsur-angsur sampai di kantor. Kotak suara di empat kelurahan itu adalah Kelurahan Srijaya, AAL, Karya Baru, dan Talang Kelapa. Ketua monitoring pemilu yang sekaligus Camat AAL Kgs Sulaiman Amin mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan datangnya kotak suara dari kelurahan menuju Kantor PPK. “Kami berupaya mendukung kelancaran proses kembalinya kotak suara di masing-masing kelurahan ke Kantor PPK. Diharapkan seluruhnya dapat selesaikan dengan baik,” ujarnya seusai melakukan pemantauan kembalinya kotak suara di Kantor PPK Kecamatan AAL kemarin.

Dia menambahkan, jumlah TPS yang tersebar di empat kelurahan sebanyak 154 unit, dengan total mata pilih sesuai DPT sebanyak 54.081, yakni Kelurahan Srijaya 15.506 mata pilih, Karya Baru 14.256, AAL 5.256, dan Talang Kelapa 19.063 mata pilih. Semua kotak suara kembali dengan lancar dan tertib, meskipun ada satu kelurahan di Talang Kelapa yang sedang bermasalah. “Saya harap semua kotak suara kembali ke Kantor PPK tepat waktu sehingga perhitungan rekapitulasi oleh petugas PPK sesuai jadwal,” ujarnya.

Terpisah, kotak suara di sejumlah kelurahan dalam Kecamatan Sukarami juga sudah mulai terkumpul. Meski hingga menjelang salat Jumat belum ada satu kelurahan pun yang mengirimkan kotak suaranya di Kantor PPK, dipastikan kotak suara telah di tiba di Kantor PPK malam tadi.

Hal serupa terjadi di Kantor PPK Kecamatan Kemuning dan Ilir Timur (IT) I Palembang. Kotak suara mulai berangsur-angsur tiba di Kantor PPK. Petugas pun tetap menanti datangnya kotak suara itu, meskipun ada sebagian petugas PPK yang turun ke masing-masing kelurahan untuk mengecek langsung proses kembalinya kotak suara ke Kantor PPK.

Ketua PPK IT I Hudun Harun menjelaskan, berangsur-angsur kotak suara telah diterima petugas PPK. Jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan IT I ada 11 kelurahan dan hanya satu kelurahan yang belum menyerahkan kotak suaranya yakni, Kelurahan Sei Pangeran. (iwan setiawan/hengky ca/sidratul m)

Panwaslu Kumpulkan Bukti dan Saksi

PALEMBANG (SI) – Temuan adanya pelanggaran Pemilu pada hari pemungutan suara Kamis (9/4) lalu, terus didalami oleh panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumatera Selatan. Bahkan, jika terbukti, Panwaslu akan segera memanggil caleg dan pengurus parpol bersangkutan untuk memberikan klarifikasi.

Ketua Panwaslu Sumsel Ruslan Ismail mengatakan, pihaknya masih mendalami berbagai temuan pelanggaran Pemilu tersebut. Sebab laporan yang didapatkan pihaknya itu baru data awal yang masih perlu pengembangan. “Kami masih mengidentifikasi masalah. Hingga kini kami masih mencari data yang lebih konkret terhadap dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Tunggu saja hasilnya dan kami masih mencoba melengkapi bukti-bukti,” ujarnya kepada Harian Seputar Indonesia tadi malam.

Menurut Ruslan, setelah pihaknya mendapatkan bukti dan saksi yang cukup menguatkan adanya pelanggaran tersebut. Meski tetap bungkam mengenai asal usul caleg dan parpolnya, namun Ruslan menegaskan akan segera memanggil caleg dan pengurus parpol tersebut begitu bukti dan saksi dinyatakan cukup.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Panwaslu Kota Palembang Ridwan Sakni menagkui pelanggaran Pemilu cukup banyak terjadi di Palembang. Namun, pelanggaran tersebut didominasi pelanggaran administratif. Bahkan, di TPS 27 Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, harus dilakukan pemilihan ulang untuk DPRD Kota Palembang. Pasalnya nama caleg dari PPRN tidak tercantum dalam surat suara. (iwan setiawan)

Butuh 10 Menit untuk Memilih

PALEMBANG (SI) – Kesulitan mencontreng dirasakan para penyandang tunanetra. Seperti yang terlihat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur (IT) II, Palembang.

Rata-rata seorang tunanetra yang menyalurkan hak politiknya di TPS ini membutuhkan waktu lebih dari 10 menit. TPS yang berada di Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN), Jalan MP Mangkunegara, ini memiliki 150 mata pilih.

Ahmad, seorang tunanetra, mengaku, meski dibantu keluarga, dia tetap kesulitan menemukan nama calon anggota legislatif (caleg) yang akan dipilih. Selain itu, lebarnya surat suara menjadi kendala tersendiri bagi mereka. “Sudah itu agak sulit juga ketika melipatnya. Kertasnya lebar sekali,” kata Ahmad.

Ketua TPS 20 Kelurahan 8 Ilir M Idil mengakui, di TPS ini mayoritas mata pilih merupakan penyandang cacat mata. Namun, ada pula pemilih normal dari warga sekitar atau pengurus panti. “Proses pencontrengan berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti. Sebab, alat bantu yang disediakan dan pendamping tunanetra sangat membantu dalam proses pencontrengan,” ujarnya.

Namun, Idil masih mengeluhkan rendahnya partisipasi pemilih pada pemilu legislatif ini. Seperti halnya di TPS 20, hingga batas akhir waktu yang disediakan untuk pencontrengan, hanya tercatat 91 pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel Zamzami Ahmad menyempatkan diri memantau aktivitas TPS 20 setelah mencontreng di TPS 21. Menurut dia, pelaksanaan pencontrengan di TPS yang mayoritas pemilihnya tunanetra sudah berlangsung baik, mulai kesiapan panitia TPS, penyediaan alat bantu, hingga proses pencontrengan. (iwan setiawan)

Petugas KPPS Dibalut Baju Kurung dan Songket

PALEMBANG (SI) –Tujuh petugas KPPS TPS 03 Jalan Bendungan Lorong Rawa Laut Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, sejak pagi sudah menanti para warga yang hendak menyalurkan hak pilihnya dengan balutan baju kurung dan kain songket.

Anggota KPPS yang wanita tampak anggun ketika mengarahkan para pemilih ke bilik pencontrengan. Sedangkan dua orang anggota KPPS pria melayani para pemilih lengkap dengan jas dan tanjak.

Ketua KPPS TPS 03 M Ihsanul Fikri mengatakan, ide menggunakan pakaian khas Palembang ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat. Hal ini untuk meminimalisir adanya kelompok masyarakat yang enggan datang ke TPS. “Harapan kami, dengan berdandan seperti ini, masyarakat bisa lebih tertarik datang ke TPS. Selain itu, biar pelaksanaan pencontrengan di tempat kami ini lebih meriah,” ujarnya kemarin. (iwan setiawan)

Gandus Minim Fasilitas Umum

PALEMBANG (SI) – Warga Perumahan Griya Asri, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, meminta Pemkot Palembang membangun sarana dan prasarana umum di wilayah tersebut.

Warga menilai, pembangunan beberapa fasilitas umum di pemukiman yang telah ramai penduduk itu dirasakan masih sangat minim. Sementara, di kawasan itu kini telah menjamur pabrik-pabrik dan sejumlah kantor pemerintahan yang sangat membutuhkan sarana umum, terutama jalan, listrik, dan instalasi air bersih.

Herman, warga Perumahan Griya Asri, mengatakan, selama ini warga yang bermukim di perumahan itu sering kesulitan mengakses jalan poros utama Pulokerto. Pasalnya, jalan menuju perumahan masih belum diaspal dan masih berupa jalan tanah bebatuan. ”Kondisi ini semakin diperparah jika musim hujan tiba, di mana jalan menjadi licin. Kami mengharapkan pemerintah segera mengaspal jalan poros menuju perumahan yang tersisa sedikit lagi. Warga juga sangat membutuhkan jaringan listrik dan air minum karena belum semuanya (semua pemukiman) terpasang pelayanan PLN dan PDAM Tirta Musi,” ungkapnya.

Menanggapi permintaan warga, Asisten II Sekda Kota Palembang Apriadi S Busri menyatakan, keluhan masyarakat seperti yang disampaikan warga merupakan sesuatu yang wajar, apalagi warga yang tinggal di daerah pelosok seperti halnya di Perumahan Griya Asri. Menurut Apriadi, Pemkot Palembang sebenarnya sudah membangun jalan poros sepanjang 500 meter di kawasan tersebut. Bahkan, atas usulan warga, jalan tersebut disambungkan ke jalan perumahan. Karena itulah, pemkot pun akan menambah panjang pembangunan jalan tersebut sekitar 285 meter lagi. “Memperhatikan kepentingan akses transportasi warga di kawasan tersebut, pembangunan jalan akan ditambah,” cetusnya.

Selain jalan, pemerintah akan mempertimbangkan membangun berbagai sarana umum lainnya. Namun, hal itu disesuaikan kemampuan dinas terkait. Sebab, anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan fisik 2009 ini hanya sekitar Rp 260 miliar. Guna menanggulangi masalah ini, Pemkot Palembang juga meminta bantuan pihak lain, dalam hal ini pemprov dan pusat, untuk turut membangun fasilitas umum di pemukiman warga di sana. “Kalau bekerja sendiri tentu pemkot tidak mampu, makanya kami juga usulkan bantuan, baik ke pemprov maupun pusat. Salah satunya berupa usulan (pembangunan fasilitas umum) kepada Kementerian Perumahan Rakyat untuk pembangunan jalan lingkungan di Pulokerto,” tukasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra juga mengakui selama ini pembangunan di wilayah perbatasan dan pinggiran masih sangat minim. Kondisi itu menyebabkan masyarakat yang berdiam di daerah perbatasan dan pinggiran mengalami kesulitan menuju tengah kota. Karena itu, Eddy berjanji akan lebih memperhatikan dan membangun daerah pinggiran yang berada di perbatasan wilayah dengan daerah lain. “Tidak boleh lagi ada daerah yang terisolasi di Palembang. Untuk itu, yang pertama kali harus dibangun adalah akses jalan,” ujar Wali Kota saat acara pembukaan kegiatan karya bakti dan bakti sosial yang digelar di RT 33/07, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, beberapa waktu lalu.

Eddy menyatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang selama ini dipusatkan di tengah kota ke depannya akan mulai bergeser ke wilayah pinggiran kota. Seperti yang telah dilakukan sebelumnya di daerah Kelurahan Pulokerto dan Kelurahan Karya Jaya. Berbagai sarana dan prasarana, seperti jalan, listrik, dan air bersih, telah dibangun di daerah itu.

Camat Gandus K Sadaruddin dikonfirmasi mengaku sudah sering melaporkan permintaan warga ke Pemkot Palembang, termasuk melobi sejumlah perusahaan di kawasan Gandus untuk turut membangun fasilitas yang dibutuhkan warga, dengan mengucurkan dana corporate social responsibility (CSR). Namun, laporan dan lobi yang dilakukan belum begitu mendapat respons maksimal. “Pembangunan di Gandus saat ini begitu pesat, jadi kami mohon pemkot lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur di kawasan ini. Apalagi, di Pulokerto sudah dijadikan kawasan agropolitan yang tentunya akan banyak membutuhkan sarana dan prasarana terkait pengembangan kawasan itu sendiri,” katanya. (iwan setiawan)

TPS Digelar di Pinggir Jalan

Lahan Lapang Semakin Langka di Kota Palembang

Salah satu TPS di pinggir jalan. Minimnya tempat lapang memaksa KPPS mendirikan TPS di pinggir jalan. Meski mengurangi kenyamanan pengguna jalan, pentingnya pemilu membuat semua pihak maklum atas kondisi ini.

PALEMBANG (SI) – Minimnya tempat terbuka sebagai lokasi tempat pemungutan suara (TPS), membuat sebagian kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Kecamatan Kertapati memanfaatkan jalan umum sebagai TPS.

Seperti yang terlihat di Jalan Ki Merogan, Kecamatan Kertapati, tidak jauh dari simpang Sungki. Di lajur kiri maupun kanan jalan tersebut terdapat empat TPS yang memakan badan jalan. Meski begitu aktivitas TPS yang tengah mempersiapkan segala sesuatu untuk pencontrengan hari ini, berjalan tanpa gangguan atau protes dari pengguna jalan.

Wakil Ketua TPS 18 Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Ali Usman, mengatakan, pihaknya sengaja menggunakan sebagian badan jalan untuk mendirikan TPS. Pasalnya di wilayah RT 18 Kelurahan Kemas Rindo dan sekitarnya, sangat sulit mendapatkan tempat lapang di tengah padatnya pemukiman penduduk. Oleh sebab itu, satu-satunya pilihan adalah mendirikan TPS di pinggir jalan dan otomatis memakan sebagian ruas jalan yang ada. Menurut Ali, pendirian TPS di pinggir jalan ini sudah berlangsung lama. Meski tahu kondisi seperti ini mengganggu kenyamanan pengguna jalan, namun dia beralasan demi menyukseskan Pemilu, apapun akan dilakukan. “Warga di sini terkendala tidak ada tempat lapang untuk pendirian TPS. Di belakang pemukiman ini rawa di depan jalan raya. Jadi ya mendingan di jalan seperti ini daripada warga di sini tidak melaksanakan pemilu, kan lebih rugi lagi,” ujarnya kepada Harian Seputar Indonesia kemarin.

Kondisi tersebut mendapat dukungan Wakil Wali Kota Palembang Romi Herton. Romi yang berkeliling meninjau kesiapan TPS di empat kecamatan yaitu Plaju, SU I, SU II, dan Kertapati, menyatakan, apapun bisa dilakukan demi menyukseskan pelaksanaan Pemilu. Termasuk pemanfaatan badan jalan untuk pendirian TPS seperti yang dilakukan KPPS di Kelurahan Kemas Rindo. “Saya kira kalau memang tidak ada tempat, jalan pun bisa ditutup. Sebab (Pemilu) ini demi kepentingan bangsa dan negara, dan momentum ini sangat penting. Kita akan minta dukungan Dishub dan Satlantas untuk mengamankan arus lalu lintas di sekitar TPS tetap berjalan lancar,” katanya.

Romi bersama beberapa Kepala Dinas dan instansi di jajaran Pemkot Palembang melakukan peninjauan ke beberapa TPS di wilayah Palembang Seberang Ulu. Awalnya dia ditunjukkan TPS yang sudah siap melaksanakan pencontrengan 9 April. Namun dia minta kepada camat untuk menunjukkan TPS yang belum siap. Sebab Wawako yakin masih ada TPS yang belum 100% siap menghadapi hari pencontrengan. Dengan melihat dan mengetahui kendala yang dihadapi TPS yang belum siap, diharapkan waktu yang tersisa bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan segala sesuatunya. “Waktu semakin mendesak. Deadline kesiapan TPS sampai dengan pukul 06.00 WIB besok (hari ini). Kalau masih ada yang tidak siap, maka semuanya (unsur muspida) salah dan harus bertanggung jawab,” tandasnya. (iwan setiawan)

Peresmian 50 CPNS Honorer Tertunda

PALEMBANG (SI) – Peresmian sekitar 50 tenaga honorer di lingkungan Pemkot Palembang formasi 2008 menjadi calon pegawai negara sipil (CPNS) terpaksa ditunda.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kota Palembang HMY Badaruddin usai acara peresmian 358 CPNS Pemkot Palembang, yang digelar di Gedung AEKI kemarin. Menurut Badaruddin, tertundanya pelantikan 50 tenaga honorer ini disebabkan tenaga honorer itu tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Sebab, sesuai dengan PP No 48/2005 jo PP No 43/2007 tentang Persyaratan Pengangkatan Honorer, meski yang bersangkutan dinyatakan masuk dalam database kepegawaian, namun jika tidak mampu melengkapi persyaratan, maka NIP yang bersangkutan tidak akan dibagikan.

“Berkas mereka yang tertunda itu sekarang dalam proses di BKN Regional VII. Pokoknya mereka harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu jika ingin diresmikan menjadi CPNS,” katanya.

Dari 358 CPNS yang diresmikan kemarin, lanjut Badaruddin, 169 di antaranya merupakan tenaga honorer dengan rincian tenaga strategis 150 orang, administrasi 17 orang, dan tenaga dokter 2 orang. Sedangkan untuk formasi umum berjumlah 189 orang, terdiri dari guru 79 orang, kesehatan 67 orang, dan teknis 43 orang. Badaruddin berharap, para CPNS yang dilantik kemarin dapat bekerja dengan baik. Selain menjalankan tugas di tempat kerja masing-masing, nantinya para CPNS itu harus mengikuti pelatihan di antaranya prajabatan. “Jika nanti tidak lulus dalam prajabatan maka otomatis tidak dapat diangkat menjadi pegawai penuh,” terangnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra meminta agar CPNS yang baru diresmikan untuk lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya. Ia tidak mau mendengar lagi adanya laporan PNS yang mengaku tidak ada pekerjaan. Karena, hal itu bisa menjadi alasan yang bersangkutan pulang lebih cepat atau keluyuran di luar urusan kantor. “PNS harus sadar, karena hampir separuh APBD terserap untuk membayar gaji pegawai. Uang di APBD itu asalnya dari masyarakat melalui pajak dan retribusi. Jadi, kalau pegawainya malas buat apa, malu dengan rakyat,” tegas Eddy.

Eddy juga mengingatkan, agar CPNS baru dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, sesuai dengan tugas PNS sebagai abdi negara. “Ingat ya, kalian itu baru CPNS. Artinya kalau nanti melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan sebagai PNS, bisa jadi kalian tidak akan diangkat. Oleh karena itu, kalian harus bekerja maksimal dan taati peraturan yang ada,” tekannya. (iwan setiawan)

Mobdin Baru Telan Dana Rp3 Miliar

Seorang warga memperhatikan mobdin baru yang sedang terparkir di Kantor Wali Kota Palembang kemarin.

PALEMBANG (SI) – Pemerintah Kota Palembang merealisasikan pembelian sembilan unit mobil dinas (mobdin) baru bagi para pejabatnya. Informasi yang diterima SI, tidak kurang dana sebesar Rp 3 miliar digelontorkan untuk membeli kendaraan mewah tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Marwan Hasmen mengatakan, pembelian mobil tersebut guna menunjang mobilitas operasional pejabat Pemkot Palembang. Menurut Sekda, alokasi jatah mobil baru tersebut dibagikan kepada lima pejabat di eselon II dan tiga di eselon III. Sementara satu unit lagi adalah mengganti mobil dinas wakil wali kota (wawako). “Ya, ini (mobdin) untuk operasional pejabat agar lebih baik mobilitasnya dalam menyelesaikan pekerjaannya,” kata Sekda seusai menghadiri pelantikan CPNS Pemerintah Kota Palembang di Gedung AEKI kemarin.

Disinggung mengenai berapa besar anggaran yang digunakan untuk pengadaan mobil dinas tersebut, Marwan mengaku tidak ingat secara detil. “Jumlah anggaran seluruhnya saya kurang hafal. Tapi nanti boleh tanya di Kabag Perlengkapan,” ujar Sekda kemarin.

Sayangnya, ketika sejumlah wartawan menemui Kabag Perlengkapan dan Aset Daerah Pemkot Palembang Faisal AR untuk menanyakan berapa jumlah anggaran pengadaan mobil dinas baru tersebut, yang bersangkutan tidak bersedia memberikan komentar, dengan alasan belum mendapat instruksi Sekda. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

Waroeng Legenda Terancam Tutup

PALEMBANG (SI) – Eksistensi Waroeng Legenda sebagai salah satu ikon pariwisata kuliner di wilayah Kota Palembang yang sudah berjalan lama kini terancam punah. Pasalnya, rumah makan terapung milik Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang ini terus merugi akibat dampak krisis keuangan global dan persaingan usaha.

Pengelola Waroeng Legenda Hendarmin mengaku, penurunan pendapatan warung makan terapung ini terjadi sejak September 2008. Menurut dia, merosotnya pendapatan Waroeng Legenda selain disebabkan krisis keuangan global, juga karena bermunculannya restoran yang menyajikan konsep serupa. Selain itu, memasuki 2009, di mana faktor cuaca tidak menentu, juga berpengaruh terhadap tingkat kunjungan ke Waroeng Legenda. “Biasanya pengunjung paling ramai datang saat malam hari karena suasananya memberikan kesan berbeda. Tapi, sekarang justru malam hari itu sering hujan deras, otomatis pengunjung juga pikir-pikir mau nyeberang sungai, walaupun jaraknya tidak terlalu jauh,” ujarnya di Kantor Wali Kota Palembang kemarin.

Akibat kondisi ini, pengelola terpaksa mengurangi jumlah karyawan dan jam operasional. Pada kondisi normal, warung makan terapung ini bisa didatangi hingga 200 pengunjung seharinya dan menghasilkan pendapatan hingga Rp 150 juta per bulan. Namun, saat ini tingkat kunjungan hanya berkisar 30–50 orang per hari. Tempat usaha ini hanya mampu menghasilkan pendapatan Rp 30 juta per bulan. “Kalau kondisi normal dulu, Waroeng Legenda masih mampu memberikan retribusi hingga Rp 6 juta per bulan kepada pemkot. Namun, karena sekarang kondisinya sedang sulit, ya gak bisa lagi menyumbang retribusi,” tuturnya.

Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra menegaskan, kondisi Waroeng Legenda memang harus segera dibenahi, baik dari fisik bangunan, menu, maupun sarana pendukung lainnya. (iwan setiawan)

Sembahyang Arwah

30 warga negara Korea Selatan menggelar ritual sembahyang arwah bagi para leluhurnya di Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang, kemarin.

publikasi : sindo sumsel; rabu 08 april 2009; halaman 7

PKBL Jamsostek Rp 540 Juta

PALEMBANG (SI) – Tahun anggaran 2009, Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) Palembang mendapatkan kuota menyalurkan dana bergulir kemitraan senilai Rp 540 juta.

Kepala Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) Palembang, Syamsuddin, mengatakan, dana itu merupakan salah satu bagian dari program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Menurut Syamsuddin, dalam DPKP dan PKBL terdapat berbagai kegiatan dan program seperti pinjaman untuk membiayai kredit usaha kecil, pinjaman uang muka perumahan (PUMP), beasiswa, dan pemberian kesehatan cuma-cuma. “Ini merupakan bagian dari Corporate Social Responbility (CSR) kita,” ujarnya kepada SI kemarin.

Syamsuddin menerangkan, dana yang dihimpun untuk meningkatkan kesejahteraan peserta program Jamsostek itu diambil dari sebagian dana hasil keuntungan PT Jamsostek (Persero). Pelaksanaan program DPKP ini berlandaskan pada Surat Menteri Keuangan No S-521/MK.01/ 2000, tertanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Umum DPKP. Adapun proram DPKP yang dilaksanakan terdiri dari dua jenis yaitu pertama, DPKP Bergulir (dikembalikan) dan DPKP tak bergulir. “DPKP bergulir meliputi investasi jangka panjang, seperti pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan dan pinjaman uang muka perumahan (PUMP) serta pinjaman koperasi karyawan atau pekerja. Sedangkan DPKP Tidak Bergulir (Hibah) dibagi tiga macam meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bantuan keuangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Progsus PT Jamsostek (Persero) Palembang Didin Sahidin menjelaskan, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No.Kep-236/MBU/2003, setiap BUMN wajib menyisihkan keuntungannya dan melakukan pembinaan kepada usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil itu agar menjadi tangguh dan mandiri. Menurut Didin, jenis PKBL ini antara lain pinjaman biasa, yaitu pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil atas dasar untuk penambahan modal kerja. Ada juga pinjaman khusus, yaitu pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil atas dasar pesanan dari rekanan usaha kecil. “Untuk PKBL ini kita siapkan dana sebesar Rp 540 juta. Sudah ada beberapa usaha kecil yang mengajukan proposal, dan sekarang sedang diseleksi oleh tim dari Jamsostek,” ujarnya.

Didin mengungkapkan, karena program ini baru akan digulirkan Juli mendatang, maka masih ada kesempatan bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman dari PT Jamsostek (Persero). (iwan setiawan)

Jalan Tegal Binangun Makin Parah

Sejumlah pengguna jalan terlihat melintasi salah satu titik kerusakan di Jalan Tegal Binangun yang dikeluhkan warga.

PALEMBANG (SI) – Kerusakan Jalan Tegal Binangun semakin parah, namun perbaikan yang ditunggu warga belum juga terealisasi.

Pantauan Seputar Indonesia di lokasi, aspal jalan yang ramai dilalui kendaraan itu banyak yang telah berlubang. Bahkan, karena kekuatan jalan tidak lagi sebanding dengan beban kendaraan yang melintas, membuat beberapa titik jalan berlubang. Kedalaman lubang antara 10-30 cm. Warga yang rumahnya berada di sekitar jalan yang berlubang berinisiatif menambal lubang dengan tanah maupun pecahan batu. Namun, yang dilakukan itu tidak bertahan lama. Belum lagi jika hujan turun, lubang yang tertutup air sering membuat kendaraan terjebak lubang. Ironisnya lagi, kondisi seperti itu telah berlangsung sejak awal 2009 lalu, dan jalan yang masuk wilayah Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, itu sama sekali belum tersentuh perbaikan.

“Kami warga disini sangat prihatin dengan kondisi jalan ini, apalagi kalau hujan, jalan ini tidak ada bedanya dengan kubangan kerbau. Kami mohon perhatian pemerintah untuk memperbaiki jalan ini,” ujar Solikin, 45, warga Jalan Tegal Binangun ditemui SI kemarin.

Dihubungi terpisah Camat Plaju Yunan Helmi mengatakan, pihaknya telah mengajukan usulan perbaikan Jalan Tegal Binangun ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kota Palembang. Namun, hingga kini pihaknya belum mendapatkan konfirmasi balasan. Menurut Yunan, saat ini Jalan Tegal Binangun sudah menjadi jalur alternatif bagi kendaraan dari Plaju, sehingga sangat pantas jika jalan tersebut ditingkatkan kualitasnya. “Lalu lintas masyarakat yang menggunakan akses jalan itu semakin ramai dan beragam mulai dari sepeda hingga truk. Jadi wajar saja kalau jalan ini semakin rusak, karena jalan tidak kuat lagi menahan beban kendaraan yang melintas setiap harinya. Sementara untuk membatasi kendaraan yang mau lewat juga tidak mungkin,” ujarnya.

Yunan berharap, masyarakat bisa bersabar menunggu hingga perbaikan jalan dilakukan Pemkot Palembang. Sebab, meski belum mendapat kejelasan dari Dinas PUBM dan PSDA, ia masih yakin kondisi jalan alternatif tersebut sudah masuk pantauan pihak Pemkot. “Kondisi ini selalu dilaporkan dalam rapat rutin maupun sekedar ngobrol-ngobrol dengan dinas terkait. Mudah-mudahan tender nanti jalan ini termasuk salah satu ruas jalan yang diperbaiki,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Provinsi Sumsel Heri Amalindo mengungkapkan, kerusakan jalan di wilayah provinsi Sumsel, khususnya Kota Palembang, dinilai akibat kesalahan masa lalu, yakni sejak diterapkannya sistem pembangunan tahun jamak (multi years). Apalagi, kata dia, sejak tahun jamak digulirkan 2005-2007 lalu, perbaikan jalan hanya terkonsentrasi pada jalan nasional, sedang jalan provinsi dan kota/kabupaten menjadi terbengkalai. Selain minimnya pendanaan, kerusakan jalan juga diperparah akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung. Sehingga, dibutuhkan juga peran serta bupati/wali kota untuk memperbaiki kondisi jalan yang mulai rusak.

Heri menuturkan, upaya antisipasi untuk mengurangi parahnya kondisi jalan yang rusak harus dilakukan, dengan cara tidak membiarkan kendaraan berbeban berat (over capacity) melintas di jalan yang bukan peruntukkannya. Mengenai kapan kepastian pengerjaan jalan rusak, Heri yakin awal April jalan rusak akan mulai diperbaiki. Sehingga awal Mei, pada sejumlah jalan yang rusak parah sudah bisa dilewati. Untuk prioritas pengerjaan, Heri mengaku diprioritaskan di jalan-jalan provinsi yang menghubungkan antara satu kabupaten dengan kabupaten lain dalam wilayah Sumsel, misal OKI ke OKU, Muaraenim ke OKI dan Muba ke Muaraenim.

Asisten II Setda Provinsi Sumsel Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Eddy Hermanto, sebelumnya juga mengungkapkan, perbaikan jalan rusak di Sumsel akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada jalan yang rusak parah. Untuk itu, kata dia, pihaknya yakin pada 2012 seluruh jalan di Sumsel akan mulus. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

Pemkot Subsidi Biaya Paspor Calon TKI

PALEMBANG (SI) – Dalam rangka meringankan beban calon tenaga kerja asal Palembang, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menganggarkan dana bantuan untuk pengurusan paspor dan pemeriksaan kesehatan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang Aidin mengatakan, tahun anggaran 2009, dana yang dianggarkan sebesar Rp 200 juta untuk dimanfaatkan para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Palembang. Dana itu diberikan dalam bentuk subsidi berbagai keperluan yang dibutuhkan calon TKI, seperti biaya pembuatan paspor dan pemeriksaan kesehatan. Sebab, menurut Aidin, hal tersebut sering membuat para calon TKI terhambat keberangkatannya karena tidak memiliki biaya pembuatan paspor dan syarat administrasi lainnya. “Parahnya, hal ini sering dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab dengan meminjamkan uang, tapi ujungnya memeras para TKI dengan alasan menagih utang. Makanya, bantuan ini kami berikan untuk meminimalisasi kegiatan yang merugikan TKI,” ujarnya kepada SI kemarin.

Bantuan ini diberikan bagi calon tenaga kerja dengan tujuan negara atau daerah manapun. Syaratnya, para calon tenaga kerja terdaftar pada perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) resmi. Selanjutnya, PJTKI harus mengajukan usulan daftar nama calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan. Kemudian, usulan itu akan diproses Disnaker. “Usulan yang masuk segera diproses dan dibantu,” katanya.


Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja (Hubin Syaker) Disnaker Kota Palembang Supuad mengatakan, bantuan subsidi pembuatan paspor dan pemeriksaan kesehatan pada 2009 akan diberikan kepada 400 calon tenaga kerja. Jika pada perjalanannya nanti kuota tersebut kurang, akan dievaluasi kembali. Supuad mengatakan, sebenarnya program bantuan subsidi ini sudah diberlakukan sejak 2008. Jumlah dananya juga sama, yaitu Rp 200 juta. Namun, pada pelaksanaan tahun kemarin tidak ada satu pun calon tenaga kerja yang memanfaatkan program ini. “Dana bantuan subsidi tahun kemarin tidak terpakai, mungkin juga karena sosialisasinya yang kurang. Mudah-mudahan tahun ini program Pemkot Palembang ini bisa dimanfaatkan warga yang berkeinginan menjadi TKI,” tandasnya. (iwan setiawan)

Pariwisata Palembang Dipromosikan dalam VCD

PALEMBANG (SI) – Komitmen Pemerintah Kota Palembang mengembangkan potensi pariwisata di kota metropolitan ini semakin kencang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang segera mempromosikan berbagai tempat wisata dalam kepingan video compact disc (VCD).

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang Baharuddin Ali mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan tender terhadap perusahaan yang akan memproduksi VCD promosi pariwisata tersebut. Menurut dia, VCD promosi itu memiliki durasi 90 menit dan berisikan informasi mengenai sekitar 20 objek pariwisata unggulan Palembang. “Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini mencapai Rp 300 juta dari APBD Kota Palembang 2009. Saat ini sudah ada lima perusahaan yang mengikuti tender dan pemenangnya mudah-mudahan pertengahan April ini sudah bisa diumumkan,” ujarnya kepada SI kemarin.

Menurut Baharuddin, nantinya perusahaan pemenang tender hanya memiliki waktu kurang dari dua bulan untuk merampungkan produksi 3.000 VCD promosi pariwisata. Sebab, rencananya VCD promosi pariwisata itu akan dibagikan bertepatan dengan HUT ke-1326 Kota Palembang pada 17 Juni 2009. “VCD ini tidak diperjualbelikan dan akan dibagikan gratis kepada para wisatawan atau agen perjalanan yang memiliki potensi menarik wisatawan ke Palembang,” tuturnya.

Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang Ismail Ishak menerangkan, VCD promosi itu nantinya dibuat dalam tiga bahasa berbeda, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Namun, dari ketiga bahasa yang dipilih tersebut, akan dominan digunakan bahasa Mandarin. Hal itu didasarkan pada tingkat kunjungan wisata ke Kota Palembang yang didominasi wisatawan dari China. “Untuk kunjungan wisata ke Palembang, wisatawan China menempati peringkat pertama. Setelah itu disusul rumpun Melayu, seperti Malaysia, Brunai Darussalam, Thailand,” ucapnya.

Tingkat kunjungan wisata warga Eropa dan Amerika Serikat ke Kota Palembang masih sangat rendah. Secara umum, mereka masih lebih tertarik mendatangi daerah-daerah tujuan wisata tradisional, seperti Bali dan Yogyakarta. Namun, hal itu justru menjadi tantangan bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Palembang untuk dapat menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke Palembang. “Dalam satu dasawarsa terakhir, pariwisata Palembang sedang bergeliat, apalagi dengan launching program Visit Musi 2008 lalu. Kita harus dapat memanfaatkan momen ini sebaik mungkin untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Palembang," tandasnya. (iwan setiawan)

Pelataran Pasar Ritel Jakabaring Ambles

Pelataran di depan Pasar Ritel Jakabaring, Palembang yang terlihat ambles.

PALEMBANG (SI) – Pelataran di depan Pasar Ritel Jakabaring ambles. Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan kerusakan ini akan merambat ke bagian lain.

Pelataran yang ambles itu terdapat di pinggir jalan, hanya sekitar 1 meter dari jembatan yang menghubungkan Pasar Ritel Jakabaring dengan Pasar Buah Jakabaring. Lebar pelataran yang ambles sekitar 3 meter dengan panjang 2 meter dan kedalaman mencapai 2 meter. Cor beton awalnya hanya mengalami retak-retak. Namun, sekitar tiga pekan lalu ambles dan menyisakan lubang menganga di lokasi.

Syamsuddin, 35, tukang becak yang mangkal di depan Pasar Ritel Jakabaring, mengatakan, kejadian amblesnya pelataran itu sekitar tiga pekan lalu. Namun, hingga kini belum ada petugas yang memeriksa atau memperbaiki pelataran yang ambles itu. “Belum ado yang datang petugas jingok lubang itu. Mungkin jugo belum tahu ado pelataran yang jebol itu,” ujarnya kepada SI di lokasi kemarin.

Menurut dia, amblesnya pelataran dimungkinkan karena gerusan air sungai yang mengalir di bawah pelataran. Selain itu, dia menduga kualitas cor juga kurang baik sehingga tidak cukup menahan beban kendaraan yang sering parkir di pelataran. Dia pun berharap pemerintah segera memperbaiki lubang yang menganga tersebut karena khawatir akan berpengaruh terhadap kondisi jalan dan jembatan yang ada tidak jauh dari lokasi amblesnya pelataran. “Tempat ambles itu deket nian dengan jembatan. Takutnya kalau dibiarkan, ambles juga jalan dan jembatan yang di dekatnya,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Camat Seberang Ulu I Kurniawan mengatakan, pihaknya telah mengetahui adanya pelataran yang ambles di depan Pasar Ritel Jakabaring. Menurut dia, masalah itu telah dilaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Provinsi Sumsel dan Dinas PUBM Kota Palembang untuk segera mendapat penanganan. “Amblesnya itu sekitar tiga minggu atau satu bulan lalu. Sesuai prosedur sudah dilaporkan kondisi ini,” kata Kurniawan.

Dia mengaku kurang mengetahui penyebab amblesnya pelataran itu. Untuk menyimpulkannya, perlu kajian teknis terlebih dahulu. “Saya gak bisa bilang penyebabnya apa, coba tanya sama orang PU saja,” tandasnya. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

Pasar Kuliner Masih Kekurangan Gerobak

PALEMBANG (SI) – Pembukaan pasar kuliner di bawah Jembatan Ampera masih terkendala kurangnya gerobak dagangan yang dibutuhkan. Mengatasi kesulitan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengundang partisipasi pihak swasta dalam penyediaan gerobak dagangan.

Asisten II Sekda Kota Palembang Apriadi S Busri mengatakan, saat ini bantuan yang didapatkan dari Departemen Perdagangan berupa gerobak dagangan sebanyak 50 unit, tenda 100 unit, dan cool box 100 unit. Di pasar kuliner itu nantinya ditargetkan untuk diisi sebanyak 100 pedagang. (iwan setiawan)

Musim Tanam Terkendala Air Pasang

Petani di Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus terlihat menanam padi di lahan sawah mereka. Namun musim tanam padi ini dibayangi kekhawatiran akibat tergenangnya lahan oleh pasang air sungai.

PALEMBANG (SI) – Kendati sudah memasuki musim tanam, petani padi di Gandus tidak juga melakukan penanaman lantaran terkendala air pasang yang menggenangi areal persawahan mereka.

Salah seorang petani, Mahmud, 55, mengatakan, semestinya awal April para petani sudah mulai menanam bibit padi di lahannya masing-masing. Namun, di antara lahan pertanian tersebut, baru beberapa lokasi yang ditanami akibat masih banyaknya lahan yang tergenang air pasang Sungai Keramasan. “Belum galo-galo betanam. Baru yang agak kering bae lahannyo yang la nanam,” ujar Mahmud saat menancapkan satu per satu bibit padi di lahan sawah miliknya.

Mahmud yang kala itu ditemani istrinya menyebutkan, persoalan mundurnya musim tanam karena air pasang sudah berlangsung lama. Namun, hingga kini upaya pemerintah untuk membantu kesulitan petani belum juga terealisasi. Dia dan juga petani lainnya sangat berharap pemerintah bisa melakukan normalisasi aliran sungai dan mengaturnya dengan irigasi. Dengan demikian, musim tanam maupun panen tidak terganggu dengan datangnya pasang air sungai. “Hujan sekarang ini tidak menentu dan datangnya juga sangat besar, sehingga lahan tergenang, belum lagi ditambah air dari sungai yang naik. Coba kalau ada irigasi yang baik, petani pun bisa mengatur kapan butuh air dan mengalirkan air,” tuturnya.

Pernyataan senada disampaikan Sukri, 53, petani lainnya. Menurut dia, pengembangan kawasan agropolitan di Pulokerto, Gandus, masih terkendala seringnya banjir yang melanda kawasan itu. Akibatnya, petani hanya dapat menanam satu kali setiap tahunnya, yakni April–September. Berdasarkan pengalaman, banjir terjadi saat air sungai mengalami pasang besar antara Oktober–Maret dan mencapai maksimum saat terjadi hujan besar. “Banjir ini menggenangi lahan pertanian penduduk sehingga lahan hanya dapat ditanami sekali dalam setahun. Hal ini jelas merugikan petani,” katanya.

Dia mengaku, sebenarnya upaya yang dilakukan pemerintah telah ada, tetapi belum maksimal. Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan menormalisasi sungai. Tetapi sayangnya, kegiatan itu tidak diikuti pembangunan pintu air. Padahal, bila pintu air dapat direalisasikan, intensitas penamanan padi dan tanaman pangan holtikultura, termasuk perikanan di kawasan agropolitan seluas 3.000 ha, dapat lebih ditingkatkan.

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan Kota Palembang Masriadi dikonfirmasi mengatakan, upaya yang telah dilakukan antara lain dengan menormalisasi sungai. Selain itu pihaknya juga telah mengajukan usulan pembangunan pintu air sejak 2008 lalu. “Dinas PU masih memprioritaskan anggarannya untuk membangun jalan. Jadi, usulan pembangunan pintu air belum direspon. Tapi, nanti akan kami ajukan kembali pada 2010, mudah-mudahan bisa diterima,” tukasnya. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

Pemkot Jajaki Jamsostek Mandiri

PALEMBANG (SI) – Kepesertaan program Jamsostek Mandiri masih minim. Padahal, pekerja sektor informal yang dibidik program tersebut jumlahnya sangat besar. Karena itu, PT Jamsostek mengarahkan sasaran ke honorer daerah (honda) untuk masuk ke program ini.

Kabid Program Khusus PT Jamsostek (Persero) cabang Palembang Didin Sahidin mengungkapkan, hingga kini tenaga kerja mandiri yang tergabung di Jamsostek baru mencapai 207 orang. Mereka terdiri atas pedagang, sopir, tukang ojek, kuli angkut, dan pekerjaan sektor informal lainnya. Belum banyaknya organisasi yang menaungi para pekerja di sektor itu membuat perluasan kepesertaan program ini menjadi terkendala. “Pekerja sektor informal ini kan tersebar di mana-mana. Jadi, sulit bagi kami untuk mendata satu per satu yang ingin bergabung menjadi peserta Jamsostek. Makanya dibutuhkan wadah agar para pekerja tersebut berhimpun sehingga memudahkan Jamsostek memberikan pelayanan maupun menarik iuran dalam rangka tertib administrasi,” ujarnya seusai audiensi dengan Wakil Wali Kota (Wawako) Romi Herton.

Didin menerangkan, pada 2009, Jamsostek cabang Palembang ditargetkan melayani 1.850 orang dan peserta program mandiri sebanyak 747 orang. Untuk peserta tenaga kerja mandiri, minimal harus mengikuti dua program, yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Kalau memang tenaga kerja itu merasa mampu, bisa mengikuti program lainnya, yaitu jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK). “Di lingkungan pemerintahan ini banyak sekali tenaga kerja honorer maupun buruh harian lepas. Makanya kami coba untuk membicarakannya dengan pihak Pemkot Palembang agar ke depannya pekerja honorer dan BHL bisa dilindungi asuransi seperti Jamsostek,” katanya.

Sementara itu, Wawako Palembang Romi Herton mengatakan, program Jamsostek Mandiri yang diperuntukkan bagi tenaga kerja lepas, buruh dan lain itu sangat baik. Secara internal, Pemkot Palembang mendukung program ini. Romi mengungkapkan, Pemkot Palembang segera mengcover asuransi bagi pegawai honorer di berbagai dinas dan satuan kerja, seperti di Dinas Kebersihan Kota Palembang, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, buruh harian lepas di Dinas PU, dan dinas lainnya. Sedangkan untuk eksternal lembaga pemerintah, Romi menyerahkan mekanismenya kepada Jamsostek maupun lembaga-lembaga resmi yang menjadi mediator, baik dalam sosialisasi maupun penarikan iurannya. “Bagi buruh-buruh lepas, bisa saja dihubungi lewat mandornya terlebih dahulu. Sosialisasikan manfaat dan keuntungan program Jamsostek sebelum mereka memutuskan menjadi peserta Jamsostek. Jadi, nantinya program ini tidak dianggap sebagai pungutan liar,” tuturnya.

Meski belum memberikan angka resmi jumlah tenaga kerja honorer dan buruh harian lepas di jajaran Pemkot Palembang, Romi memperkirakan jumlahnya mencapai ribuan orang. Sebagai keseriusan Pemkot Palembang, pertemuan membahas persoalan ini intensif dilakukan. “Walaupun kami mendukung program Jamsostek ini, bukan serta merta langsung membuat nota kesepahaman dan kontrak kerja sama. Tapi, hal ini memerlukan pembahasan mendalam dan membutuhkan persetujuan DPRD. Masih lama (pemberlakuannya),” ungkapnya.

Ketua Harian Yayasan Kesejahteraan dan Bantuan Hukum Pekerja Indonesia (YKBHPI) Sudirman Hamidi mengatakan, pekerja di sektor formal wajib menjadi peserta Jamsostek sesuai Undang-undang (UU) No 3/1992. Seiring keluarnya Kepmenakertrans No 24/2006 tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja, pekerja sektor informal juga bisa ikut menjadi peserta Jamsostek. Karena pekerja sektor informal ini bekerja mandiri, Jamsostek pasti akan kesulitan ketika berhadapan dengan persoalan menyangkut administrasi, baik mengenai pendataan peserta, penarikan iuran, maupun mendampingi proses klaim. “YKBHPI hadir sebagai wadah tenaga kerja informal dan menghubungkan dengan Jamsostek. Nantinya tenaga kerja informal di Palembang dan Sumsel akan dihimpun dalam yayasan dan pengurus yayasan yang akan mengelola administrasinya,” katanya. (iwan setiawan)

Wilayah Pinggiran Terus Dibangun

Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra menyerahkan bantuan bibit pohon penghijauan dalam acara pembukaan kegiatan Karya Bakti dan Bakti Sosial Kodim 0418 Palembang dan Pemkot Palembang kemarin.

PALEMBANG (SI) – Akses jalan bagi warga di lima RT dalam wilayah Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, akan dibangun Pemkot Palembang bekerja sama dengan Kodim 0418 Palembang. Pembangunan jalan ini bertujuan membuka keterisolasian warga di wilayah tersebut.

Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra mengatakan, selama ini pembangunan di wilayah perbatasan dan pinggiran masih sangat minim. Kondisi itu menyebabkan masyarakat yang berdiam di daerah perbatasan dan pinggiran mengalami kesulitan untuk menuju ke tengah kota. Karena itulah, Eddy berjanji, akan lebih memperhatikan dan membangun daerah pinggiran di perbatasan wilayah dengan daerah lain. “Tidak boleh lagi ada daerah yang terisolasi di Palembang ini. Untuk itu, yang pertama kali harus dibangun adalah akses jalan,” ujar Wali Kota pada sambutan acara pembukaan kegiatan karya bakti dan bakti sosial yang digelar di RT 33, RW 07, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, kemarin.

Eddy menyatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang selama ini dipusatkan di tengah kota, ke depannya akan mulai bergeser ke wilayah pinggiran kota. Seperti yang telah dilakukan sebelumnya di daerah Kelurahan Pulokerto dan Kelurahan Karya Jaya. Berbagai sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, dan air bersih, telah dibangun di daerah itu. "Nanti di sini (Keramasan) segera dibangun mini water treatment agar kebutuhan air bersih warga bisa terpenuhi. Selain itu, Dishub akan diminta membuatkan dermaga untuk memperlancar akses transportasi air,” tuturnya.

Eddy melanjutkan, akses jalan darat yang lama dirindukan warga di lima RT tersebut dalam waktu dekat juga akan terealisasi. Pasalnya, Pemkot Palembang dan Kodim 0418 Palembang bahu-membahu membangun jalan darat dari daerah tersebut tembus ke Jalan Jepang, Kelurahan Karya Jaya. Jalan yang akan dibangun itu sepanjang 5 km. “Kami pakai dana APBD sebesar Rp 400 juta untuk pembangunan jalan ini. Meski dananya kecil, tapi karena dibantu Kodim, jadi saya yakin hasilnya akan bagus,” katanya.

Sementara itu, Dandim 0418 Palembang Letkol Inf Yuswandi mengungkapkan, karya bakti yang dilakukan TNI ini merupakan kegiatan rutin dan merupakan salah satu bakti TNI kepada masyarakat. Sebelumnya, Kodim 0418 juga telah melakukan kegiatan serupa di sejumlah kecamatan di Palembang.

Camat Kertapati A Zaini Rivai atas nama warga RT 29–33 menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian TNI dan Pemkot. Dengan adanya pembangunan jalan, daerah yang terisolasi menjadi terbuka sehingga aktivitas perekonomian warga pun lebih meningkat. Selain itu, dengan adanya akses jalan darat yang memadai, peran kontrol pihak kecamatan terhadap wilayah dan warganya akan lebih maksimal. “Warga di lima RT ini kan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Muaraenim dan Ogan Ilir sehingga membutuhkan pengawasan lebih. Hal itu untuk menghindari kemungkinan timbulnya sengketa seperti yang terjadi di beberapa wilayah lainnya,” tandasnya.

Selain karya bakti TNI dan Pemkot Palembang membangun jalan, kegiatan kemarin juga ditandai penyerahan 1.000 batang pohon penghijauan kepada warga. Dinas Kesehatan Kota Palembang dan PMI didukung Lion Club juga mengadakan pengobatan gratis kepada warga dan khitanan massal yang diikuti 60 anak. Kegiatan bakti sosial ini juga tidak lepas dari peranan pihak swasta, seperti yang dilakukan Artha Graha Peduli dengan membagikan 390 paket sembako. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

Wali Kota Tolak Panggilan Panwaslu

Surat Peringatan soal Umrah 50 Pejabat Dinilai Salah Alamat

PALEMBANG (SI) – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang bersikeras menolak panggilan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra menilai surat peringatan yang dilayangkan Panwaslu sudah salah arah. “Jika panggilan terkait SP Panwaslu ditujukan kepada Wali Kota, tidak ada kewajiban bagi Wali Kota untuk memenuhi panggilan tersebut. Tapi, kalau yang diundang partai politik, akan dilayani,” ungkap Eddy di hadapan wartawan di Kantor Wali Kota Palembang kemarin.

Surat peringatan dari Panwaslu ini terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas negara yang dituduhkan kepada Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra karena memberangkatkan umrah 50 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Eddy bersikeras bahwa teguran yang disampaikan Panwaslu Sumsel kepada Wali Kota Palembang salah alamat. Seharusnya jika Panwaslu menemukan indikasi pelanggaran pemilu, teguran disampaikan kepada parpol peserta pemilu, bukan kepada dirinya sebagai Wali Kota Palembang.

Dia meminta semua pihak terkait meluruskan masalah ini. Sebab, kini timbul opini negatif di masyarakat. Karena itu, Eddy meminta semua lembaga dapat meluruskan persoalan ini. “Wali Kota seperti yang dimaksud dalam SP Panwaslu itu sebenarnya bukan peserta pemilu karena yang ikut pemilu adalah partai politik,” ujar dia.

Pernyataan keras juga dilontarkan Wakil Wali Kota Palembang Romi Herton. Menurut Romi, Panwaslu tidak memiliki hak untuk memanggil Wali Kota. Bahkan, Romi meminta Ketua Panwaslu Sumsel lebih memperdalam dasar hukum dan wewenang tugas Panwaslu. Sebab, berdasarkan undang-undang yang berlaku, Panwaslu bertugas mengawasi pelanggaran dalam proses pemilu. “Dia (Panwaslu) tidak punya hak mengurusi kami,” kata Romi seraya menegaskan, dana yang digunakan untuk memberangkatkan umrah para pejabat sudah disahkan dan tercantum dalam APBD dengan persetujuan DPRD.

Mengenai pernyataan Ketua DPRD Kota Palembang Yansuri bahwa anggaran yang digunakan memberangkatkan umrah tidak tercantum dalam APBD, secara tegas dibantah Romi. Sebab, pejabat pemkot juga tidak akan berani menggunakan anggaran yang belum disahkan. “Sebelum berbicara tolong pelajari, pahami, cek dulu baik-baik semuanya. Kemudian, Panwaslu juga perlu belajar lagi mengenai tugas dan fungsi Panwaslu. Jangan karena mungkin ada titipan, nak minta rai dengan sikok-sikok wong, laju ngomong basing,” tandasnya.

Romi menerangkan, anggaran untuk memberangkatkan umrah bagi 50 pejabat di jajaran Pemkot Palembang berada di Pos Bantuan APBD 2008. Reward dalam bentuk memberangkatkan umrah yang terkait realisasi pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan sesuatu yang sangat wajar. Sebab, menurut Romi, raihan pungutan PBB di Kota Palembang adalah yang terbaik di Indonesia, mencapai 100,8%. “Itu bukan hanya jalan-jalan, melainkan ada misi ibadah juga. Harapan kami, (kinerja) mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Coba lihat daerah lain yang pejabatnya jalan-jalan ke Jerman atau mana saja, apa penghargaan yang diperoleh daerah mereka, gak ada juga kan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Sumsel Ruslan Ismail menyatakan, hingga kini pihaknya masih mengidentifikasi masalah dan mencari data yang lebih konkret terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan Wali Kota. “Kami masih mengidentifikasi masalah. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami panggil kembali,” ujarnya.

Ruslan mengaku baru saja pulang dari Jakarta untuk berkoordinasi dengan Bawaslu mengenai berbagai persoalan atau temuan di Sumsel. Dia juga membicarakan tentang dugaan penggunaan fasilitas negara oleh beberapa pejabat di Sumsel. “Tunggu saja hasilnya dan kami masih mencoba melengkapi bukti-bukti. Tentu saja dalam waktu dekat kami panggil,” ucapnya. (iwan setiawan/ muhammad uzair)

Kawasan Tanpa Rokok Segera Diterapkan

PALEMBANG (SI) – Realisasi penerapan kawasan bebas asap rokok di Kota Palembang kian mendekati kenyataan. Sebentar lagi kebijakan tersebut diterapkan. Selain rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif Dewan mengenai kawasan tanpa rokok (KTR) sudah hampir rampung, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang juga mendukung penuh program tersebut.

Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, penerapan KTR di Palembang akan sangat menguntungkan bagi Kota Palembang karena masyarakatnya akan lebih sehat. Menurut Eddy, setelah Perda KTR disahkan, nantinya di kawasan yang masuk dalam kategori yang ditentukan itu harus benar-benar bebas asap rokok. Seperti halnya beberapa gedung yang menyediakan tempat khusus untuk merokok. Setelah perda diterapkan, tidak akan diizinkan lagi. “Jadi yang mau merokok harus keluar gedung,” ujarnya seusai audiensi dengan pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di ruang rapat Wali Kota kemarin.

Wali Kota menyatakan mendukung penuh KTR sesuai visi Kota Palembang sebagai green, clean, and blue city. “Program ini sesuai dengan upaya Palembang menjadi kota internasional. Jadi, apa yang sudah menjadi standar dilakukan di tempat lain, perlu diadopsi di sini. Namun, ini bukan melarang orang merokok, melainkan dibatasi merokok di tempat-tempat tertentu agar tidak mengganggu orang lain,” tuturnya.

Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Widyastuti Soerojo mengatakan, sejauh ini terdapat beberapa daerah yang sudah memiliki perda larangan merokok. Namun, pada kenyataannya belum berjalan maksimal. Menurut Tuti, jika perda Kota Palembang mengenai KTR ini berjalan, Palembang merupakan daerah pertama yang menjalankan peraturan mengenai kawasan tanpa rokok di Sumsel.

Dia menambahkan, rokok termasuk pembunuh berbahaya bagi manusia saat ini. Setidaknya hampir 400.000 orang meninggal akibat rokok setiap tahunnya. Tren perokok juga terus mengalami peningkatan. Untuk meredam bahaya rokok, pemerintah harus mengatur sejumlah kebijakan. Di antaranya, perlindungan orang terhadap asap rokok orang lain. “Dalam satu batang rokok ada sekitar 4.000 bahan kimia. Dampak asap rokok orang lain sama bahayanya dengan merokok. Dengan adanya KTR, kita harapkan bisa melindungi orang yang tidak merokok,” ungkapnya.

Ketua Pansus VIII yang membahas rancangan peraturan daerah (raperda) kawasan tanpa rokok (KTR) Irmaidi mengatakan, draf raperda saat ini sudah hampir rampung. Hasil studi banding dan pembahasan pansus akan disampaikan pada rapat paripurna 3 April. “Kami berharap pada paripurna nanti disetujui menjadi perda dan pada 6 April sudah bisa berjalan,” katanya. (iwan setiawan)

Satu PNS Pemkot Dipecat

Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang H Romi Herton menyerahkan surat keputusan kenaikan pangkat secara simbolis kepada perwakilan PNS di jajaran Pemkot Palembang kemarin. Dalam kesempatan itu, Wawako juga membacakan surat keputusan kenaikan pangkat bagi 1.040 PNS di jajaran Pemkot Palembang.

PALEMBANG (SI) – Karena terbukti melanggar PP No 30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, satu pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemkot Palembang diberhentikan dengan tidak hormat, sementara 31 orang lainnya mendapatkan sanksi beragam.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kota Palembang HMY Badaruddin pada acara peresmian kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang periode 1 April 2009 kemarin. Menurut dia, sesuai hasil evaluasi terhadap kedisiplinan PNS dalam enam bulan terakhir yang dilakukan Inspektorat, pihaknya melaporkan sedikitnya ada 32 PNS yang terkena sanksi disiplin. Jumlah itu terdiri atas 18 PNS terkena sanksi ringan, 11 sanksi sedang, dan 3 sanksi berat.

“Dari ketiga PNS yang terkena sanksi berat itu, dua di antaranya mendapatkan sanksi turun pangkat setingkat lebih rendah, sedangkan satu orang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS,” ujarnya kepada SI kemarin.

Namun, Badaruddin tidak bersedia memberikan identitas PNS yang terkena sanksi pemecatan tersebut. Sebab, menurut dia, tidak etis membeberkan aib orang yang terkena musibah seperti itu. Bahkan, ketika didesak berasal dari instansi mana PNS bersangkutan, Badaruddin berkelit seraya menyatakan, masalah itu merupakan kewenangan Wali Kota untuk memublikasikannya atau tidak. “Saya lupa dari dinas mana dan kasusnya apa. Yang jelas yang bersangkutan sudah dikenakan sanksi terberat. Ini bukti keseriusan kami,” ujar Badaruddin.

Selain melaporkan tingkat disiplin PNS di lingkungan pemkot, pihak BKD dan Diklat Kota Palembang juga menyampaikan laporan lainnya menyangkut kondisi PNS Pemkot saat ini. Di antaranya, melaporkan jumlah PNS yang telah memenuhi syarat kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat sendiri terhitung mulai 1 April 2009 berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan enam bulan terakhir, yakni Oktober 2008–Maret 2009, meliputi masa kerja, tingkat disiplin, dan prestasi para PNS. Jumlah PNS yang mendapatkan kenaikan pangkat sebanyak 1.040 orang, dengan rincian 3 orang golongan I, 80 orang golongan II, 442 orang golongan III, dan 515 orang golongan IV (masih proses di BKD Provinsi Sumsel). “Dari jumlah tersebut yang kenaikan pangkatnya merupakan kewenangan Wali Kota Palembang sebanyak 268 orang,” terangnya.

Selain itu, BKD juga menyampaikan laporan lainnya seperti, jumlah PNS/guru yang diberikan kenaikan gaji berkala berjumlah 5.506 orang, mutasi jabatan 718 orang, mutasi PNS/guru ada 283 orang, dan sebanyak 499 PNS mendapatkan penghargaan Satyalencana Karya Satya. Penghargaan yang diberikan atas pengabdian di Pemkot Palembang, itu masing-masing diberikan kepada 40 orang yang bekerja di atas 10 tahun (perunggu), 385 orang yang bekerja di atas 20 tahun (perak), dan 74 orang yang bekerja di atas 30 tahun (emas).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Palembang H Romi Herton mengatakan, kenaikan pangkat yang diberikan ini merupakan satu bentuk penghargaan kepada PNS. Menurut dia, tentu saja yang diberikan kenaikan pangkat, adalah mereka yang menduduki suatu jabatan tertentu atau sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan. “Ini merupakan suatu keharusan. Bagi PNS yang berprestasi maka harus dihargai. Begitu pula mereka yang tidak berprestasi atau melakukan kesalahan, maka harus dihukum,” ujarnya usai peresmian kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemkot Palembang.

Romi menegaskan, Pemkot Palembang tidak akan segan dan pandang bulu terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Sebab, bagaimanapun PNS merupakan abdi negara dan pelayan masyarakat, sehingga mereka harus mampu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

Bantuan Penyandang Cacat Tertunda

PALEMBANG (SI) – Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Hasbullah Tuwi mengatakan, bantuan bagi penyandang cacat di Kota Palembang tahun 2009 akan dicairkan pada pertengahan April mendatang seusai pemilu legislatif.

Menurut Hasbullah, sebenarnya pembagian dana bantuan bagi penyandang cacat tersebut bisa dicairkan pada awal April ini. Namun, karena sangat berdekatan dengan agenda politik, yaitu Pemilu Legislatif 9 April, diputuskan penyerahan bantuan itu baru akan dilakukan setelah waktu pelaksanaan pemilu.

Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Palembang Ahmad Malik Danil menjelaskan, untuk 2009, jumlah penerima bantuan cacat berat dari Departemen Sosial mengalami penambahan. Jika pada 2008 jumlah penerima sebanyak 305 orang, pada 2009 ini menjadi 330 orang. (iwan setiawan)