PALEMBANG (SINDO) – Potensi sumber daya alam yang dimiliki Sumatera Selatan (Sumsel) merupakan magnet besar bagi investor menanamkan modalnya. Namun, realisasi investasi tersebut terhalang ego sektoral dari instansi birokrasi Sumsel.
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Sumsel Permana mengatakan, meski tidak tampak ke permukaan, persoalan rumitnya birokrasi telah dirasakan lama. Sebagai contoh, jika terdapat calon investor yang mencari informasi ke Sumsel, hanya beberapa instansi yang memberikan penjelasan. “Padahal, calon investor tersebut tentunya memerlukan data komprehensif mengenai Sumsel. Misalnya calon investor perkebunan, maka yang merasa berhak adalah sektor perkebunan dan keberatan jika ada instansi lain ikut memberikan penjelasan. Itu memang benar. Tapi investor butuh keterangan infrastruktur lain sebagai pendukung usahanya kelak, seperti sektor energi, jalan, pajak, dan lain sebagainya. Nah, apa cukup satu instansi saja yang memberikan penjelasan,” papar Permana kepada SINDO belum lama ini.
Pemimpin Bank Indonesia Palembang Endoong Abdul Gani menambahkan, dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, Sumsel menjadi pilihan utama bagi para investor. Namun, para investor masih kesulitan mendapat data akurat dan terbaru mengenai potensi yang dimiliki. “Padahal, di era teknologi saat ini, sudah waktunya dimanfaatkan dengan memberikan informasi secara tepat, cepat, dan akurat. Sekarang ini zamannya sudah canggih. Informasi awal potensi Sumsel harusnya sudah bisa ditampilkan di internet sehingga calon investor mendapat gambaran awal kondisi Sumsel,” tuturnya. (iwan setiawan)
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Sumsel Permana mengatakan, meski tidak tampak ke permukaan, persoalan rumitnya birokrasi telah dirasakan lama. Sebagai contoh, jika terdapat calon investor yang mencari informasi ke Sumsel, hanya beberapa instansi yang memberikan penjelasan. “Padahal, calon investor tersebut tentunya memerlukan data komprehensif mengenai Sumsel. Misalnya calon investor perkebunan, maka yang merasa berhak adalah sektor perkebunan dan keberatan jika ada instansi lain ikut memberikan penjelasan. Itu memang benar. Tapi investor butuh keterangan infrastruktur lain sebagai pendukung usahanya kelak, seperti sektor energi, jalan, pajak, dan lain sebagainya. Nah, apa cukup satu instansi saja yang memberikan penjelasan,” papar Permana kepada SINDO belum lama ini.
Pemimpin Bank Indonesia Palembang Endoong Abdul Gani menambahkan, dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, Sumsel menjadi pilihan utama bagi para investor. Namun, para investor masih kesulitan mendapat data akurat dan terbaru mengenai potensi yang dimiliki. “Padahal, di era teknologi saat ini, sudah waktunya dimanfaatkan dengan memberikan informasi secara tepat, cepat, dan akurat. Sekarang ini zamannya sudah canggih. Informasi awal potensi Sumsel harusnya sudah bisa ditampilkan di internet sehingga calon investor mendapat gambaran awal kondisi Sumsel,” tuturnya. (iwan setiawan)
