Ada Pasien Miskin Ditolak Berobat

Ditengah euforia berobat gratis yang di launching Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kemarin, masih terdapat warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumahsakit.

Seperti yang dialami Senor, warga Dusun 3, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Penderita TB paru ini harus terkatung-katung selama 10 hari lebih di Palembang tanpa mendapat perawatan semestinya. Menurut keterangan yang dihimpun SINDO di lapangan, kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang dimiliki pasien untuk berobat tidak diterima pihak rumah sakit rujukan karena tidak masuk database. “Pada 15 Januari lalu pasien dirujuk Puskesmas Muara Telang ke RS Muhammadiyah Palembang. Tapi rujukan itu ditolak dengan alasan pasien tidak bisa menunjukkan KTP atau KK sebagai identitas diri,” ujar Arifin Kalender, Koordinator LSM Masyarakat Miskin Kota yang turut mendampingi pasien kemarin.

Menurut Arifin, alasan penolakan yang dilontarkan pihak RS Muhammadiyah Palembang itu sangat tidak beralasan. Sebab, pasien sudah membawa surat rujukan dari puskesmas. Selain itu, pasien merupakan peserta Jamkesmas yang dibuktikan dengan kartu kepesertaan. “Percuma saja pemerintah mengeluarkan program kesehatan gratis bagi warganya, jika pelaksanaan dilapangan tetap seperti ini. Kalau harus menunggu persyaratan administrasi lengkap dulu, bisa saja nyawa pasien sudah terbang duluan,” ucapnya.

Sementara itu, paman pasien, M Ridwan, mengatakan, sehari-hari Senor bekerja sebagai petani. Menurut dia, sudah dua bulan terakhir keponakannya itu menderita penyakit TB paru. Selama ini mereka hanya berobat di puskesmas karena keterbatasan biaya. Namun karena kondisi Senor semakin parah, mereka pun bersedia dirujuk ke Palembang. “Kalau idak parah, kami jugo dak galak berobat ke Palembang. Tadinyo kami berharap dio ini biso cepet ditangani dan sembuh, tapi kenyataannyo malah ditelantarke cak ini,” tuturnya.

Ditemui terpisah, Kepala Bagian Humas RS Muhammadiyah Palembang Cholil Aziz dengan tegas membantah bahwa pihaknya menolak pasien berobat. Menurut dia, untuk kasus pasien Senor dari Banyuasin, pihaknya hanya menjalankan prosedur tetap program Jamkesmas. Sebab, sebagai verifikasi data peserta Jamkesmas, pihaknya membutuhkan identitas pasien lainnya seperti KTP atau KK. “Setelah ditunjukkan ternyata terdapat perbedaan data antara kartu Jamkesmas dan KK. Nama dan tanggal lahir memiliki perbedaan yang signifikan. Makanya kami meminta data yang benar agar proses klaim nantinya tidak bermasalah karena kami ini kan rumah sakit swasta,” ujarnya.

Selain itu, ungkap Cholil, kondisi kamar rawat inap di RS Muhammadiyah Palembang sedang penuh sehingga tidak bisa lagi menampung pasien. Apalagi jenis penyakit yang diderita pasien tersebut harus dirawat dalam ruang khusus. “Penderita TB paru harus dirawat di ruang khusus dan terpisah dari pasien lain. Lantaran kamar penuh, pasien tersebut kami rujuk ke RSMH,” tuturnya. (iwan setiawan)

Pelebaran Jalan Ancam Utilitas

Proyek pembongkaran trotoar di depan RS Muhammadiyah Palembang dan Kampus UMP, kemarin.

PALEMBANG (SINDO) – Pelebaran jalan di ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani berpotensi merusak berbagai utilitas milik PDAM Tirta Musi, Telkom, dan beberapa instansi lainnya.

Kondisi itu terlihat jelas di sepanjang sisi Jalan Jenderal Ahmad Yani, mulai mulut Jalan Silaberanti hingga depan Kampus UMP. Akibat pembongkaran trotoar itu, beberapa kabel dan pipa distribusi air milik PDAM Tirta Musi di bawah trotoar muncul ke permukaan. Hal ini mengakibatkan kondisi keamanan berbagai utilitas tersebut tidak terjamin. “Petugas kami yang mengawasi wilayah Seberang Ulu sudah mengetahui kondisi ini. Mereka juga sudah mengambil langkah-langkah pengamanan pipa yang berada di atas tanah saat ini,” ujar Stefanus, Direktur Teknik PDAM Tirta Musi, kepada SINDO kemarin.

Stefanus mengakui, hingga kini pihaknya belum menerima pemberitahuan mengenai pembongkaran jalan di wilayah SU II. Apalagi, Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kota Palembang selaku pelaksana pengerjaan sudah mengetahui adanya pipa milik PDAM Tirta Musi di lokasi pembongkaran trotoar. Menurut dia, pemberitahuan itu penting artinya agar pihaknya bisa mengantisipasi jika pada proses pembongkaran itu terjadi musibah pecahnya pipa. “Utilitas yang tertanam di bawah trotoar itu saya rasa bukan hanya pipa PDAM. Pengerjaan itu sangat berisiko terhadap utilitas yang tertanam itu. Bisa pecah kalau pipa dan terputus kalau kabel. Kalau pipa distribusi kami itu pecah, otomatis pelayanan kepada pelanggan terganggu dan kami tidak harapkan itu terjadi. Makanya perlu sekali koordinasi antarinstansi yang beroperasi di lapangan,” ungkapnya.

Camat SU II Heri A Rasuan mewakili warga SU II menyambut baik pembongkaran trotoar tersebut untuk kemudian digunakan sebagai pelebaran jalan guna mengatasi kemacetan yang selalu terjadi di ruas jalan itu. Menurut dia, pihak kecamatan hanya menerima informasi lisan mengenai pembongkaran itu. Mengenai utilitas berbagai instansi di lokasi pembongkaran, pihaknya belum memonitor hal itu. “Mengenai utilitas, itu sebaiknya tanyakan kepada Dinas PU langsung. Karena tidak diminta untuk menjaga secara khusus, maka kami cuma melakukan pengawasan dari jauh,” tukasnya.

Ketika SINDO mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Kasubdin Bina Marga Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kota Palembang Sarifudin, yang bersangkutan sedang berada di luar kantor. Sedangkan, nomor ponselnya yang dihubungi dalam keadaan aktif, tetapi tidak diangkat. Dari pantauan SINDO, pengerjaan pembongkaran trotoar dilaksanakan malam hari sejak Jumat (23/1) menggunakan satu unit ekskavator. Karena hujan sering turun, tanah bekas pembongkaran trotoar tergenang air sehingga menjadi becek. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

Walhi Galang Relawan Lingkungan

PALEMBANG (SINDO) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel) membuka pendaftaran relawan lingkungan hidup bertajuk “Sahabat Walhi (Sawa)” untuk berjuang bersama mengatasi laju kerusakan ekologi yang semakin parah.

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Anwar Sadat mengatakan, permasalahan lingkungan hidup di Sumsel saat ini berada pada situasi yang mengkhawatirkan. Karena itu, dibutuhkan sebuah upaya bersama seluruh komponen masyarakat untuk penyelamatannya. Sebab, berbagai persoalan ekologi yang muncul telah berdampak luas dan merasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat. “Kita tahu masyarakat mau dan mampu menjadi aktivis lingkungan, meski masih dalam lingkup kecil, yaitu lingkungan sekitar tempat tinggal atau beraktivitasnya. Nah, sekarang ini saatnya Walhi membuka kesempatan mereka bergabung untuk membahas dan membantu menyelesaikan persoalan lingkungan yang lebih besar batasannya, yang sangat mungkin mengancam lingkungan tempat tinggal mereka suatu saat,” ujarnya kemarin.

Menurut Sadat, berbagai kerusakan ekologi yang terjadi di Sumsel didominasi perilaku manusia serta berbagai kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat dan tidak prolingkungan.

Sementara itu, Manajer Pengembangan Sumber Daya Organisasi Walhi Sumsel Hadi Jatmiko menambahkan, bagi masyarakat yang tertarik untuk bergabung dalam Sawa, bisa menghubungi Sekretariat Walhi Sumsel di Jalan Kapten A Rivai No 690 A, Palembang. Bagi yang ingin mendaftarkan diri melalui email, bisa mengirimkan biodata diri ke sumsel@walhi.or.id atau walhisumsel@gmail.com. (iwan setiawan)

Pengamanan Depo Diperketat

PALEMBANG (SINDO) – Terbakarnya Depo BBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu membuat Pertamina memperketat pengamanan dan pengawasan terhadap seluruh aset Pertamina.

General Manager PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II Hasto Wibowo mengatakan, kejadian yang menimpa Depo BBM Pertamina Plumpang, Minggu (18/1), tidak membuat Pertamina panik dan dirundung duka. Pertamina segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat penyelidikan dan tetap menjaga kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat. Bahkan, manajemen langsung menginstruksikan untuk meningkatkan pengamanan dan pengawasan di seluruh area operasi Pertamina. ”Mengikuti instruksi itu, Pertamina Pemasaran Sumbagsel telah mengambil berbagai langkah antisipatif dan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama kepolisian, untuk bersama-sama menjaga aset vital negara di bidang migas ini,” ujarnya kemarin.

External Relation Officer PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II Roberth MVD mengimbau masyarakat turut berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap aset vital negara. Pertamina akan sangat terbantu jika masyarakat segera melaporkan kepada aparat keamanan jika menemui kejanggalan atau orang tidak dikenal yang dapat membahayakan operasional Pertamina. ”Kalau ada yang sesuatu yang mencurigakan segera laporkan. Kalau sampai peristiwa (kebakaran) di Plumpang juga terjadi di Sumsel, yang merasakan kesulitannya kita semua. Jadi mari tingkatkan kewaspadaan bersama,” tandasnya. (iwan setiawan)