Penurunan Harga BBM Industri Disambut Dingin

PALEMBANG (SINDO) – Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) industri yang dilakukan Pertamina disambut dingin pengusaha perkebunan di Sumatera Selatan (Sumsel).

Sales Manager Pemasaran bahan bakar minyak (BBM) Industri & Marine Region I Sumbagsel Budi Setio Hartono menjelaskan, PT Pertamina (Persero) terhitung 15 November 2008 menurunkan harga seluruh jenis BBM industri antara 7,2%–28,6% dibandingkan per 1 November 2008. Meski begitu, belum tampak adanya peningkatan pemesanan BBM industri oleh perusahaan-perusahaan. Apalagi, sejak krisis finansial global melanda dunia dan berimbas pada sektor industri riil di Sumsel, terjadi penurunan pemesanan BBM industri. Meski enggan menyebut angka real, Budi mengaku jumlahnya cukup signifikan. “Memang ada penurunan, tapi angkanya belum pasti karena masih kami evaluasi terus. Mudah-mudahan dengan adanya penurunan harga ini, tingkat pemesanan bisa normal kembali,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Sementara itu, Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan Sumsel (GPPSS) Syamsir Syahbana mengatakan, akibat yang dirasakan perusahaan perkebunan khususnya kelapa sawit atas krisis keuangan global adalah menurunnya pesanan dari importir. Hal itu mengakibatkan anjloknya harga komoditas crude palm oil (CPO) yang berimbas pada tertahannya produksi pabrik. “Bagaimana mau produksi kalau biayanya tidak tertutupi dengan harga jual. Perusahaan juga kan tidak mau rugi,” tuturnya.

Syamsir mengungkapkan, dengan tertahannya proses produksi, pemesanan BBM jenis solar yang digunakan untuk mesin produksi juga dikurangi. (iwan setiawan)

PT BA Siapkan Pelabuhan Baru

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin, kemarin menerima perwakilan dari PT Bukit Asam terkait rencana pembangunan dua pelabuhan di Sumsel untuk memperlancar arus pengiriman batu bara.

Ditargetkan 2011 Dapat Beroperasi

PALEMBANG (SINDO) – Kebijakan pemerintah melindungi Jembatan Ampera dari ekses transportasi sungai yang melaluinya direspons PT Bukit Asam (PTBA) dengan membangun pelabuhan stockpile di Palembang.

Direktur Utama PTBA Sukrisno mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung semua kebijakan yang dibuat pemerintah. Usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk mengeluarkan regulasi yang berisikan ancaman pidana kepada pihak yang menabrak Jembatan Ampera dinilainya sangat baik. Sebab, semua masyarakat menyadari bahwa landmark Kota Palembang adalah Jembatan Ampera sehingga harus dijaga bersama. “Merespons hal itu dan untuk mengurangi arus lalu lintas angkutan batu bara yang melalui Jembatan Ampera, perusahaan saat ini sedang menyiapkan pelabuhan stockpile di Desa Prajen, Mariana, Kabupaten Banyuasin,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Provinsi Sumsel kemarin.

Menurut Sukrisno, saat ini pembangunan pelabuhan stockpile batu bara di Prajen memasuki tahapan pembebasan lahan. Apabila sesuai rencana, paling lambat awal 2011 pelabuhan yang memiliki luas 12 ha tersebut sudah bisa beroperasi. Meski Pelabuhan Prajen nantinya telah beroperasi, bukan berarti Pelabuhan Kertapati akan dihentikan fungsinya. Justru kedua pelabuhan itu akan difungsikan bersama-sama untuk memaksimalkan pengiriman batu bara. “Nantinya Pelabuhan Kertapati akan difungsikan dengan mengangkut batu bara menggunakan kapal kecil, sedangkan kapal dengan kapasitas angkut besar akan dioperasikan dari Pelabuhan Prajen,” katanya.

Alasan dipilihnya pelabuhan stockpile di Prajen, ungkap Sukrisno, karena pelabuhan stockpile di Kertapati sudah tidak mungkin lagi dikembangkan. Hal itu berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi PTBA dengan Pemkot Palembang beberapa waktu lalu. Dengan pembagian letak stockpile yang berjauhan, konsekuensinya perusahaan harus menanggung biaya tambahan yang lebih besar. “Tetapi, kompensasi kami ada pelabuhan di Prajen, yaitu bisa operasional 24 jam. Selain itu, kapasitas angkutnya bisa lebih besar dari tongkang yang dari Kertapati,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan, pemerintah saat ini sedang menjalin jaringan-jaringan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Menurut dia, kerja sama dengan pihak swasta tidak dapat dihindari untuk menuju percepatan pembangunan. Sebab, jika hanya mengandalkan biaya pembangunan dari pemerintah, realisasi berbagai proyek infrastruktur akan sangat lambat. “Mudah-mudahan berbagai infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan kereta api bisa cepat terwujud dengan adanya kerja sama melalui berbagai pihak yang sedang kami jajaki,” jelasnya.

Menurutnya, dengan semakin lancarnya arus distribusi barang dari dan ke Sumsel, perekonomian Sumsel akan semakin bagus. “Karena itu, mari kita dukung pembangunan infrastruktur di Sumsel untuk kepentingan bersama ,” tuturnya. (iwan setiawan)

foto : ahmad junaidi