Sumsel Masuk Daerah Terparah Dilanda Krisis

PALEMBANG (SINDO) – Tim Indonesia Bangkit (TIB) yang terdiri atas beberapa pengamat ekonomi menyatakan, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) termasuk di antara enam provinsi yang terkena dampak krisis keuangan global paling parah.

Anggota TIB Iman Sugema mengatakan, selain Sumsel, provinsi lain yang juga merasakan dampak parah krisis keuangan global adalah Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Sebab, menurut Iman, komoditas unggulan daerah-daerah tersebut adalah ekspor produk hasil perkebunan dan pertambangan. “Seperti yang kita ketahui, krisis kemarin membuat harga komoditas perkebunan dan pertambangan serta produk turunannya menjadi anjlok. Padahal, jumlah rakyat yang menggantungkan hidupnya di sektor itu sangat banyak,” ujarnya saat temu wartawan di Riverside Restaurant, Palembang, kemarin.

Menurut Iman, terkenanya beberapa daerah di Indonesia oleh krisis finansial yang bermula di Amerika Serikat tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah Indonesia. Saat ini kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah lebih mengarah ke neoliberalisme. Padahal, kebijakan yang memihak pada pasar itu bisa menimbulkan krisis berulang-ulang, kelangkaan berbagai kebutuhan masyarakat, dan kesengsaraan massal.

Menurut dia, berbagai indikasi yang menunjukkan Indonesia menjalankan kebijakan neoliberalisme cukup jelas. Di antaranya, di bidang pertambangan, saat pemerintahan SBY-JK menghibahkan Blok Cepu kepada Exxon Mobile serta perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Selain itu, liberalisasi perdagangan yang dilakukan Menteri Perdagangan juga sangat merugikan rakyat, diantaranya dibukanya keran ekspor rotan dan kuningan membuat para perajin bangkrut karena kehilangan bahan baku. “Di saat perajin kita gulung tikar karena bahan baku diekspor semua, justru China yang tidak punya tanaman rotan malah bisa menjadi eksportir terbesar furnitur dari bahan rotan. Ini tidak boleh dibiarkan, kita harus melakukan perubahan arah kebijakan ekonomi sekarang juga,” tutur Direktur International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) ini.

Pernyataan itu didukung anggota TIB lainnya, Ichsanudin Noorsy. Menurut pengamat ekonomi politik ini, berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan TIB, setiap provinsi yang basis perekonomiannya perkebunan dan pertambangan akan memiliki angka produk domestik regional bruto (PDRB) yang timpang. Pasalnya, pengaruh kekuatan korporasi di daerah tersebut terlalu besar sehingga mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Menurut Ichsanudin, Pemprov Sumsel harus segera memperbaiki PDRB-nya agar pertumbuhan ekonomi di provinsi nomor lima terkaya di Indonesia ini bisa kembali meningkat. “Setidaknya pemerintah harus mengubah paradigma pengelolaan SDA yang saat ini ditempatkan sebagai komoditas ekspor menjadi sumber energi. Dengan paradigma baru itu, SDA pertambangan dan perkebunan yang dimiliki Sumsel akan menjadi modal bagi pembangunan daerah dan nasional menuju kemajuan dan kemandirian sesuai UUD 1945,” tandasnya.

Pengamat ekonomi dari Universitas Sriwijaya Didiek Susetyo mengatakan, pernyataan TIB itu mungkin hanya didasarkan pada pengamatan sektor ekonomi makro Sumsel saja. Memang perekonomian makro Sumsel yang didominasi sektor perkebunan dan pertambangan sempat mengalami penurunan. Sebab, produk kedua sektor itu orientasinya ekspor ke negara-negara yang terkena dampak krisis keuangan global. “Kalau itu yang dijadikan dasar TIB ya memang itu yang terjadi. Tapi, kalau untuk produk menengah dan mikro, saya melihat masih stabil ya,” ucapnya. (iwan setiawan)

Rumah Murah Dibangun

PALEMBANG (SINDO) – Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PU CK) Provinsi Sumatera Selatan segera membangun rumah contoh di lokasi perumahan murah di Jakabaring.

Kepala Dinas PU CK Provinsi Sumsel Rizal Abdullah mengatakan, pembangunan rumah contoh dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada peminat rumah murah. Selanjutnya, secara bertahap lingkungan di lokasi pembangunan itu sudah mulai ditata dari sekarang. Meskipun masih ada kendala terkait pembebasan lahan, dia meyakinkan dalam waktu dekat permasalahan itu akan selesai. “Lokasinya kan sudah pasti di sana (Jakabaring). Jadi dalam waktu dekat, kami akan bangun empat unit rumah contoh sebagai gambaran kepada masyarakat umum mengenai tipe dan bentuk rumah yang akan kami bangun di sana,” tuturnya ditemui di Griya Agung kemarin.

Rizal menjelaskan, semua persiapan pembangunan rumah murah bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan masyarakat umum ini terus dimatangkan Pemprov Sumsel. Termasuk, di antaranya meminta izin dan persetujuan DPRD Provinsi Sumsel mengenai pelepasan hak tanah kepada masyarakat pemilik rumah itu nantinya. Sebab, tanah seluas 23 ha lebih tersebut statusnya merupakan aset Pemprov Sumsel. Namun, pada saatnya terjadi akta kredit pembelian rumah, tanah dan bangunan tersebut akan menjadi hak milik pembeli rumah. “Sudah kami layangkan surat ke DPRD untuk hibah (pelepasan) aset tanah itu,” imbuhnya.

Mengenai pendaftaran pembeli rumah murah, hingga kini belum dibuka. Sebab, menurut Rizal, tim pendaftaran masih terus membahas persyaratan yang akan ditetapkan. Karena itu, Rizal membantah adanya informasi yang mengatakan telah ada sekitar 3.000 PNS dan guru yang telah terdaftar. “Secepatnya kami akan buka pendaftaran dan seleksi. Tapi ya harus ketat syaratnya, karena peminatnya banyak sekali. Kenapa harus ketat, karena kita ini kan harus adil, jangan sampai nanti ada yang merasa tidak puas dengan keputusan tim seleksi,” tandasnya.

Sementara itu, Okta, seorang PNS di Pemprov Sumsel, mengharapkan agar proses seleksi peminat rumah murah nanti bisa transparan dan adil. Sebab, kebutuhan akan rumah bagi PNS memang sangat mendesak. Meski mengaku sangat butuh, dia tidak mau melakukan cara-cara ilegal untuk mendapatkan kuota rumah murah tersebut. “Siapa yang tidak mau mendapatkan jatah rumah murah ini karena masih banyak PNS yang ngontrak atau menumpang dengan orangtua. Makanya kami harapkan kepada tim pendaftaran dan seleksi agar bisa memutuskan seadil-adilnya siapa saja yang dapat rumah murah tahap pertama ini,” katanya. (iwan setiawan)