Banding PT BA Dikabulkan Pengadilan

PALEMBANG (SINDO) – Sengketa atas kuasa pertambangan (KP) PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (PT BA) Persero Tbk Tanjung Enim dengan Bupati Lahat memasuki babak baru. Pengadilan Tinggi (PT) Palembang dalam putusannya memenangkan permohonan gugatan atau banding PT BA atas putusan sela Pengadilan Negeri (PN) Lahat.

Direktur Umum & SDM PT BA Mahbub Iskandar mengungkapkan, pihaknya baru menerima salinan putusan PT Palembang beberapa hari lalu. Putusan bernomor 78/PDT/2008/PT.PLG tertanggal 16 Desember 2008 menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh penggugat/pembanding PT BA. Selanjutnya, putusan itu juga membatalkan putusan PN Lahat No. 04/Pdt.G/2008/PN.LT tertanggal 12 Agustus 2008 yang dimintakan banding dan sebelum mengambil putusan akhir, memerintahkan Majelis Hakim PN Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara in case (yang sedang ditangani). Menurut Mahbub, surat itu menginstruksikan kepada majelis hakim untuk mengambil putusan sela atas pemohon intervensi, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam pemeriksaan perkara tersebut. “Selanjutnya, tugas majelis hakim adalah memeriksa dan memutus pokok perkaranya, kemudian menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir,” paparnya dalam jumpa pers di Palembang kemarin.

Mahbub mengatakan, sebelumnya, PN Lahat melalui putusan sela No. 04/Pdt.G/2008/PN.LT tertanggal 12 Agustus 2008 menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan PT BA terhadap delapan pihak. Berdasarkan hal itu, permohonan provisi dan intervensi yang diajukan Menteri ESDM dengan sendirinya tidak dapat diterima PN Lahat. Atas putusan tersebut, PT BA lantas mengajukan banding ke PT Palembang. Kesabaran PTBA berbuah manis dengan terbitnya putusan PT Palembang No. 78/PDT/2008/PT.PLG tertanggal 16 Desember 2008. Dengan keluarnya putusan tersebut, pemeriksaan pokok perkara tumpang tindih kuasa penambangan (KP) milik PT BA dengan sejumlah KP yang diterbitkan Bupati Lahat akan kembali digelar di PN Lahat sampai memutus pokok perkaranya. “Dalam waktu dekat, kami akan kembali mengikuti pengadilan di PN Lahat,” tuturnya.

Sekadar catatan, sengketa antara PT BA dan Bupati Lahat berawal ketika izin KP eksploitasi yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Selatan dicabut Bupati Lahat pada 2005. Hal ini dimungkinkan oleh PP 75/2001 yang mengalihkan kewenangan pemberian izin KP dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Oleh Bupati Lahat, PT BA diminta mengajukan izin baru untuk meningkatkan status KP-nya dari eksplorasi ke eksploitasi. Sayangnya, permohonan izin baru yang diajukan PT BA sejak 2005 itu tidak pernah berbalas. Bupati Lahat justru memberikan izin KP baru kepada lima investor swasta. Didasari tumpang tindih KP itulah, PT BA mengajukan gugatan perdata kepada delapan pihak salah satunya, Bupati Lahat.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT BA Eko Budhiwijayanto menyatakan, sesuai putusan PT Palembang ini, pihaknya sangat mengharapkan peranan Ketua PN Lahat untuk menunjuk majelis hakim yang lebih memahami perkara ini. Dengan begitu, nantinya perkara ini bisa diputus secara adil dengan mempertimbangkan kepentingan negara yang lebih luas. (iwan setiawan)

Wijay Gabung

PALEMBANG (SINDO) – Gelandang bertahan Sriwijaya FC (SFC) Wijay siap memenuhi panggilan Pelatih Timnas PSSI Benny Dollo untuk bergabung bersama Charis Yulianto dkk.

Wijay yang tengah berada di Palembang, seusai uji coba SFC ke Tangerang dan Jakarta akhir pekan lalu, mengaku baru mendapatkan surat panggilan melalui faksimile kemarin pagi. Suami Ramunandha Sagunthela Citra Dewi ini pun merasa gembira dengan pemanggilannya kembali ke timnas. Dia mengaku penasaran setelah dipulangkan hanya satu hari jelang perhelatan Piala AFF, Jumat (5/12). ”Secepatnya saya akan bergabung dengan rekan timnas lainnya di Depok,” ujarnya.

Gelandang yang selalu menguncir rambutnya ini mengungkapkan akan berupaya sekuat tenaga memberikan kemampuan terbaik dalam setiap laga tim yang dibelanya. Sebab, menurut pemain kelahiran Medan itu, kepercayaan dari pelatih yang memilihnya untuk bermain hanya bisa dibayar dengan kerja keras. ”Kepercayaan yang diberikan orang itu kan nggak selamanya ada. Karena itu, saya harus bisa menjaga kepercayaan tersebut dengan terus mencoba dan memberikan yang terbaik,” tuturnya.

Sementara untuk klubnya yang ditinggalkan selama mengikuti training camp (TC) di Sawangan Depok, Wijay tetap akan mengikuti jadwal klub selama tidak berbenturan dengan jadwal timnas. Namun, saat ini dia akan lebih fokus ke timnas terlebih dahulu karena jadwal Liga Super putaran kedua hingga kini belum dirilis Badan Liga Indonesia (BLI). ”Sebagai pemain profesional, saya tak ada masalah dan tinggal menjalani saja. Sebab, semua sudah diatur sama pengurus klub,” katanya.

Pemanggilan Wijay ke timnas menambah daftar pemain SFC yang telah lebih dahulu bergabung. Sebelumnya sudah ada nama Ferry Rotinsulu, Charis Yulianto, dan Isnan Ali. Menanggapi pemanggilan anak asuhnya tersebut, Pelatih SFC Rahmad ‘RD’ Darmawan mengatakan sudah tepat dan pas waktunya. Sebab, grafik permainan gelandang bertahan energik SFC tersebut terus menunjukkan peningkatan. RD mengatakan, stok gelandang bertahan murni yang dimiliki Indonesia masih sangat jarang. ”Saya rasa sangat pas Bendol memanggil Wijay untuk menggantikan Syamsul. Karena, memang dari tipe permainan serta kualitas permainan kedua pemain ini memiliki kemiripan,” tutur Rahmad. (iwan setiawan)

Borobudur

waktu liburan semester panjang taon 2001 ato 2002 gitu deh (dah lupa). dah lama banget gak ke borobudur. masih kurus banget tuh.....jauh beda ama skrg.......hehehehehe.........maklum waktu kuliah kan masih kere walopun skrg gak jauh kondisinya.......

foto : rikky

6 bulan

nemuin foto ini waktu bongkar2 lemari yg dah lama banget gak dibuka. hehehehehe.......innocent benget yak......gak nyangka gedenya jadi begini.......huahahahaha......prettttt........

indahnya masa2 kecil. yg kita tau cuma menangis n merengek ama siapa aja yg ada di deket kita, gak perlu mikirin ada duit gak, besok kerja gak, dimarahin bos gak, kerjaan numpuk n mesti diselesein cepet......hhhhhhhhhh.......

makasih yah.....makasih bu......yg udah ngegedein ampe skrg......gak tau dah berapa banyak waktu tersita untuk ngurusin akoe, ngelap ompolku, cebokin berakku, basuh muntahku.........makasih makasih makasih........makasih.........

Tim Pemapar SOM Berubah

PALEMBANG (SINDO) – PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM), pengelola Sriwijaya FC, hingga saat ini belum bisa menentukan tim yang akan menyampaikan paparan di hadapan pengurus Asia Football Confederation (AFC) di Malaysia, 9–10 Januari 2009.

Sekretaris PT SOM Faisal Mursyid mengatakan, awalnya tim kecil yang akan presentasi mengenai persiapan Palembang selaku peserta Liga Champions Asia (LCA) telah terbentuk. Mereka adalah Bakti Setiawan, Syamsuramel, MC Baryadi, dan Tri Hartono. Namun, Bakti dan Baryadi ternyata tak bisa ikut serta karena memiliki agenda lain pada jadwal itu. Alhasil, susunan tim yang akan berangkat ke negeri jiran pun berubah. ”Tim baru yang akan berangkat, yaitu Syamsuramel, Tri, Erhas Fikri, dan saya sendiri. Tapi, semua akan kami matangkan lagi pada rapat. Dalam satu-dua hari ini kepastian siapa-siapa yang berangkat sudah ada,” ujar Faisal kepada SINDO kemarin.

Faisal menjelaskan, paparan yang diminta AFC tidak jauh dari kesiapan SFC dan Palembang dalam menggelar pertandingan sekelas LCA. Persiapan tersebut dilihat sejak para ofisial dan tim tamu yang tergabung dalam satu grup dengan SFC tiba di Bandara Internasional SMB II. Selanjutnya adalah hotel tempat menginap tim, rumah sakit, dan yang paling penting adalah Stadion Gelora Sriwijaya (SGS). Selain faktor pengamanan, yang dinilai AFC adalah kualitas pelayanan kepada tim yang hadir dan akan melawan SFC. ”Ketika menjadi tuan rumah beberapa pertandingan Piala Asia 2007, semuanya berjalan lancar. Bahkan, ofisial dan pemain tim yang bermain di SGS memuji kualitas lapangan yang mereka gunakan. Pengalaman ini menjadi poin tersendiri bagi kami untuk menyelenggarakan LCA 2009,” tutur Faisal.

Sementara itu, Media Officer SFC Tri Hartono mengungkapkan, secara umum infrastruktur media yang terpasang di SGS sudah standar internasional. Namun, menghadapi event sekelas LCA, dibutuhkan pembenahan di beberapa bagian. ”Waktu pelaksanaan Piala Asia 2007, media center dan segala peralatannya telah berfungsi baik. Namun, setelah itu sempat tidak terpakai karena memang Liga Super tidak menggunakan. Karena kami akan menjadi tuan rumah dalam sistem kandang dan tandang, tentu semuanya akan kami pasang dan benahi kembali,” ujar Tri.

Tri menambahkan, ketika SGS menggelar pertandingan LCA, para wartawan, baik lokal maupun internasional, akan disediakan tempat khusus. Bahkan, beberapa titik yang selama ini dibebaskan bagi para fotografer ketika meliput pertandingan Liga Super, pada saat pertandingan LCA akan diatur dengan ketat sesuai standar AFC. (iwan setiawan)

Pembaharuan Data Raskin Mendesak

PALEMBANG (SINDO) – Pemerintah Kota Palembang mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) segera mengeluarkan data terbaru kependudukan di Palembang. Hal itu penting dalam penyusunan berbagai program kemasyarakatan pada 2009.

Ketua Tim Raskin Kota Palembang Ali Zaman M Nur mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima kuota beras untuk masyarakat miskin (raskin) dari pemerintah pusat. Hal itu disebabkan pihaknya belum mendapat data terbaru mengenai jumlah penerima program nasional tersebut. Pasalnya, hingga kini BPS Kota Palembang belum mengeluarkan data baru mengenai kondisi kependudukan di kota metropolis ini. “Kalau pakai data lama nanti takutnya kami salah. Soalnya sebagai akibat krisis global ini, prediksi kami jumlah rumah tangga sasaran (RTS) akan meningkat,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Ali mengungkapkan, untuk memaksimalkan pelaksanaan program ini, pada 2009 mendatang pihaknya akan lebih memperketat pengawasan. Wali Kota Palembang kata dia, telah menegaskan, bagi daerah yang terjadi penyimpangan raskin, pemimpin administratif di wilayah tersebut akan dikenai sanksi. “Kami akan lebih serius dengan program ini. Jadi kalau terjadi masalah, seperti penyimpangan data, lurah setempat yang bertanggung jawab,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Pangan & Pertanian Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Wahyuningsih Darajati mengatakan, pada pelaksanaan 2009 mendatang, secara nasional berdasarkan data survei BPS diperkirakan RTS mencapai 18,5 juta, dengan jumlah beras mencapai 3,33 juta ton, yang mana tiap kepala keluarga (KK) mendapat 15 kg beras per bulan dengan durasi 12 bulan. Wahyu menerangkan, hingga kini Bappenas belum memiliki pagu provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, anggaran pelaksanaan program raskin secara nasional untuk 2009 sebesar Rp 12,987 triliun. “Kami telah minta pembaharuan data dari daerah yang berdasarkan kondisi real di masyarakat, sehingga kuota yang kami keluarkan nanti bisa benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” paparnya. (iwan setiawan)

Hari yang menyebalkan

hari ini gak kondusif banget buatku..........
selain bawaan ngiri ama temen-temen lain yg masih nikmatin liburnya mereka, semalam tidurku juga gak berkualitas.

banyak banget pikiran............bangun tidur pasti langsung kepikiran how do i solved this problem?
hhhhhhhhhh...........

temen yg cuti ada 2, yg gak masuk 1, trs beban tugas ya ditanggung rame2 deh ama yg masuk.....(meskipun dgn berbagai umpatan baik dalam hati atau terlontar langsung)
kayak aku hrs nutupin rubrik olahraga selain tetep ngirim ekonomi.......tapi nyantai bro.....gak ada masalah yg gak bisa diselesein kan?

berita.......jgnkan satu......cari setengah aja susah banget.......narasumber pada diidupin sih hp-nya......tapi boro-boro diangkat, malahan suara merdu dari mbak telkomsel aja yg trs nyamperin nih kuping......hari yang menyebalkan......

pengen cuti sih trus seneng2 ke pantai atau gunung......but cuti yg dibolehin cuma 3 hari......bisa apa dgn waktu sesingkat itu?
kalo mo ke parangtritis, baru juga nyampe mosok dah balik lagi........
mo ke lampung tapi my dee dah gak tau dimana.......padahal pengen banget ketemu ama dee.........kangeeeeeeeeennnnnn.......

ya udah akhirnya mutusin gak usah cuti thn ini......biarin deh kepala pecah nahan beban di otak.....hehehehehe........

Bangkitkan Kembali Tradisi dan Kebesaran Islam

SEMARAK PERINGATAN TAHUN BARU ISLAM DI MASJID AGUNG

Ketua Panitia Pelaksana Semarak Muharram 1430 Hijriah, Ustad Sulaiman M Nur tengah memeriksa persiapan acara.

Siang itu, Masjid Agung Palembang tampak berbenah. Beberapa pengurus Yayasan Masjid Agung (YMA) Palembang tampak serius menata bagian tengah masjid yang telah berusia lebih dari 250 tahun itu.

Selain menata ruangan dengan berbagai ornamen hiasan, penerangan di sekitar ruangan juga tak luput dari pemeriksaan. Di atas podium, tampak seorang pengurus yayasan meneliti dengan saksama detil ruangan. Maklum, ratusan undangan penting akan datang ke masjid yang pada mulanya disebut Masjid Sultan tersebut untuk merayakan pergantian Tahun Baru Islam 1430 Hijriah. “Pimpinan Wilayah Jami’atul Quro Wal Huffadz Sumatera Selatan bekerja sama dengan Yayasan Masjid Agung Palembang melakukan kegiatan untuk menyambut 1 Muharam. Kami sedang mengecek kalau ada yang kurang persiapannya,” tutur Ketua Panitia Pelaksana Semarak Muharam 1430 Hijriah Ustaz Sulaiman M Nur.

Dia mengatakan, pada peringatan Tahun Baru Islam kali ini, terdapat dua agenda besar yang diselenggarakan. Pertama, dauroh para imam se-Sumatera, yang mana para imam masjid utusan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera menjalani pelatihan di Palembang. Agenda kedua yakni haflah tilawatil quran, dengan menampilkan dua qari internasional, yaitu Syekh Hajjat Romdhani dan Syekh Anwar Syahad, yang berasal dari Mesir. Sementara, untuk ceramah agama saat memasuki Tahun Baru Islam 1430 H akan disampaikan Habib Jindan bin Novel bin Jindan.

Selama ini, ungkap Direktur Lembaga Amil Zakat YMA Palembang ini, perayaan Tahun Baru Islam berjalan secara sporadis (tersebar) dan dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga gebyar Muharam tersebut tidak terlalu besar. Dilaksanakannya kegiatan Semarak Muharam yang dipusatkan di Masjid Agung Palembang tentunya akan membuat gema perayaan Tahun Baru Islam bisa lebih bergaung. Sebab, Masjid Agung Palembang merupakan sentral perhatian umat muslim di Sumsel dan Palembang khususnya. Apalagi dengan dimeriahkan qari internasional, Sulaiman optimistis, bisa menjadi magnet yang kuat bagi umat muslim datang dan mengikuti acara menyambut datangnya Tahun Baru Islam. “Dengan dipusatkannya kegiatan perayaan Tahun Baru Islam di masjid kebanggaan warga Palembang ini, diharapkan bisa menjadi momentum kebangkitan perayaan hari besar umat Islam lainnya,” ujarnya.

Seperti halnya ulama lain, Sulaiman sangat menyayangkan bahwa gebyar perayaan Tahun Baru Islam seperti “tenggelam” oleh perayaan tahun baru Masehi. Dia sendiri menilai umat manusia belakangan ini lebih cenderung memilih cara glamor dalam merayakan momen pergantian tahun. Padahal dalam Islam, kegiatan seperti itu tidak dianjurkan sama sekali. Itulah salah satu alasan dibalik minimnya minat dan perhatian umat Islam pada perayaan tahun baru Hijriah. “Inilah tantangan bagi umat Islam, bagaimana menciptakan suatu momentum yang mengondisikan pergantian Tahun Baru Islam kali ini tidak kalah meriah gemanya dengan tahun baru Masehi, tapi tetap pada jalur islami,” katanya.

Sebenarnya, banyak sekali budaya dan adat istiadat warga Palembang saat merayakan Tahun Baru Islam, di antaranya saling kirim makanan “nasi gemuk” dan lauk pauknya antar tetangga dan sanak saudara setelah selesai salat asar menjelang 1 Muharam. Kemudian, karnaval mobil hias dan anak-anak yang mengenakan beragam pakaian muslim. Namun sayangnya, tradisi tersebut telah tergerus kemajuan zaman sehingga sangat jarang bisa ditemui pada kondisi sekarang. Meski demikian,YMA Palembang, Jami’atul Quro Wal Huffadz, dan Kesultanan Palembang Darussalam, berkomitmen untuk menghidupkan kembali tradisi yang biasanya ada saat perayaan Tahun Baru Islam. “Banyak juga tradisi jelang 1 Muharam yang telah hilang dari masyarakat Palembang. Kalaupun ada, ya cuma di tempat tertentu dan sangat terbatas. Tapi kami telah berkomitmen membangkitkan kembali tradisi tersebut, seperti salah satunya menyajikan makanan secara hidangan yang merupakan khas Palembang dalam perayaan malam 1 Muharam kali ini,” papar Sulaiman. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

publikasi : sindo sumsel; senin 29 desember 2008; halaman 9

Pameran PT IKI Over Target

Stan Gebyar Cuci Gudang PT Istana Kenten Indah (IKI) kemarin ramai didatangi pengunjung.

PALEMBANG (SINDO) – Gebyar Cuci Gudang Istana Kenten Indah (IKI) yang digelar di Atrium Palembang Square Mall berlangsung sukses. Bahkan, hasil yang dicapai dalam even tersebut melebihi target yang dipatok.

Marketing Manager PT IKI Antonius Susanto mengatakan, even menjelang tutup tahun ini merupakan kegiatan untuk memanjakan masyarakat yang ingin memiliki perumahan. Sebab, bagi masyarakat yang melakukan transaksi selama even berlangsung, akan memperoleh bonus langsung dan berbagai kemudahan. “Even ini kami gelar sebagai rangkaian penutup promosi akhir 2008 dari IKI. Tapi jangan khawatir, pada 2009, kami akan tetap menghadirkan produk perumahan berkualitas bagi masyarakat di Palembang khususnya,” ujarnya seusai jumpa pers di Atrium PS Mall kemarin.

Pada even pameran akhir tahun ini, pihaknya hanya menargetkan mampu melakukan transaksi sebanyak 40 unit rumah. Namun, hingga menjelang penutupan kemarin sore, tercatat lebih dari 55 konsumen yang melakukan transaksi awal kepemilikan rumah. Adapun perumahan yang ditawarkan, antara lain Sako Gardena, Kenten Gardena, Kenten Village, Gardena Village, dan hunian berkelas di dekat bandara internasional SMB II, yaitu Bandara Residence. “Meskipun ada pengaruh krisis, kebutuhan akan perumahan terus tumbuh. Makanya kami optimistis sektor perumahan akan kembali normal dalam waktu dekat,” kata Antonius.

Dalam setiap penutupan pameran perumahan yang diselenggarakannya, PT IKI selalu menghadirkan artis Ibu Kota. Kali ini, artis yang dihadirkan untuk menghibur masyarakat Palembang adalah grup musik Juliette. Band yang ngetop dengan hit Bukannya Aku Takut yang kemudian dinyanyikan kembali oleh Mulan Jameela ini membawakan delapan lagu yang mampu menghipnotis para penggemarnya. “Terima kasih buat IKI yang bawa kami ke Palembang lagi buat menghibur warga Palembang. Kesempatan seperti ini kami manfaatkan untuk lebih dekat dengan fans kami,” ujar Zoe, vokalis Juliette. (iwan setiawan)

foto : ahmad junaidi

Produsen Pupuk Bersaing Sehat

PALEMBANG (SINDO) – Besarnya kebutuhan pupuk organik membuat produsen pupuk berlomba membangun pabrik pupuk organik di berbagai daerah. Meski tidak ada pengaturan khusus, PT Pusri selaku holding BUMN produsen pupuk yakin tidak akan terjadi benturan sebagai dampak dari bebasnya kerja sama yang dijalin perusahaan dan pemda atau swasta dalam pembangunan pabrik tersebut.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan, sebagai implementasi program Go Organic 2010, semua produsen pupuk sedang bergiat membangun pabrik pupuk organik karena permintaan produk pertanian organik meningkat sangat tajam. Dadang menjamin tidak akan ada benturan kepentingan antara sesama produsen pupuk dalam pembangunan pabrik pupuk organik. “Ruangan untuk pemasaran pupuk organik ini masih sangat besar. Bayangkan, kebutuhan lebih dari 17 juta ton dan produksi dari pabrik yang telah beroperasi baru sekitar 300.000 ton,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan menempuh berbagai cara untuk merangsang pembangunan pabrik pupuk organik di berbagai daerah yang menjadi sentra pertanian dan perkebunan.

Direktur Produksi PT Pusri Indra Jaya menambahkan, selain mendukung program Departemen Pertanian, yaitu pemakaian pupuk berimbang, pembangunan pabrik pupuk organik ini juga sebagai solusi mengatasi melimpahnya bahan baku sampah organik di masyarakat. Investasi pembangunan pabrik pupuk organik tidaklah terlalu mahal. Untuk mesinnya sendiri dana yang dihabiskan hanya sekitar Rp 700 juta. “Secara total, satu pabrik memerlukan biaya investasi antara Rp 2,8–Rp 3 miliar. Jumlah itu tidak terlalu besar jika dibandingkan manfaat dan potensi kebutuhannya yang masih sangat besar,” tandasnya. (iwan setiawan)

Petani Diimbau Bentuk Gapoktan

PALEMBANG (SINDO) – Petani kelapa sawit di Sumatera Selatan (Sumsel) yang tidak termasuk dalam sistem inti plasma diimbau membentuk gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk meningkatkan nilai produksi.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumsel Agus Sutikno mengatakan, komisi yang dipimpinnya baru saja mendatangi kantor pusat PTPN VII di Provinsi Lampung. Hal itu dilakukan sebagai pengawasan rutin terhadap operasional perusahaan yang beroperasi di Sumsel. Sebab, meski kantor pusat PTPN VII ada di provinsi lain, lahan perkebunan dan produksi PTPN VII dominan berada di Sumsel. Salah satu hal yang menjadi fokus pembahasan adalah mekanisme penetapan harga TBS. “Beberapa bulan terakhir, harga TBS dari petani anjlok hingga Rp 250 per kg. Kami ingin menyampaikan pertanyaan petani kepada perusahaan mengenai penyebab anjloknya harga tersebut,” ujarnya dihubungi SINDO kemarin.

Menjawab pertanyaan Dewan tersebut, Direktur Produksi PTPN VII Erwin Nasution menjelaskan, pihaknya tidak pernah membeli TBS dengan harga Rp 250 per kg. Sebab, sesuai surat edaran dari direksi, seluruh unit usaha PTPN VII membeli TBS dengan harga Rp 750 per kg. Selain itu, penetapan harga beli TBS dari petani disesuaikan dengan SK Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian. “Selama ini kami tidak pernah membeli TBS petani di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Dari pantauan kami di lapangan, petani yang menjual dengan harga di bawah ketetapan tersebut adalah petani yang tidak termasuk dalam sistem inti plasma,” tuturnya.

Erwin menjelaskan, selama ini PTPN VII tidak diperbolehkan membeli TBS dari petani yang berada di luar sistem. Namun sebagai solusinya, sebaiknya para petani berhimpun dalam gapoktan sehingga akses pemasaran TBS bisa dikontrol. (iwan setiawan)

Harga Sembako Alami Penurunan

PALEMBANG (SINDO) – Menjelang tutup tahun 2008, harga beberapa komoditas sembilan bahan pokok (sembako) mengalami penurunan. Hal itu disebabkan melimpahnya stok yang dipersiapkan untuk perayaan Natal dan Tahun Baru 2009.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang Yustianus Jafar mengatakan, dari hasil pendataan pihaknya di pasar tradisional Kota Palembang, memang terjadi penurunan harga sembako dalam dua pekan terakhir. Penurunan tersebut terjadi pada beberapa komoditas harga sembako secara rata-rata mencapai Rp 1.000 – Rp 2.000 per satuannya. “Untuk beberapa komoditas, seperti beras produksi lokal Sumsel, minyak goreng, daging sapi, telur ayam, memang turun harganya. Penyebabnya, kemungkinan besar karena banyaknya stok komoditas tersebut di pedagang,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Dari data yang dirilis Disperindag, Jumat (26/12), penurunan paling tajam terjadi pada daging ayam. Jika pada akhir November lalu harga daging ayam berkisar Rp 28.000/kg, pada akhir Desember ini harga daging ayam anjlok hingga Rp 8.000 menjadi Rp 20.000/kg.

Sementara itu, Badrun, pedagang di Pasar Cinde, mengaku, kenaikan harga beberapa komoditas sembako, khususnya sayur-mayur, disebabkan musim hujan sehingga produksi berkurang. Selain itu, terhambatnya pasokan membuat stok di pedagang menipis. “Berkurangnya pasokan sayur-mayur disebabkan beberapa daerah sentra sayur-mayur rusak atau tergenang banjir. Buruknya cuaca belakangan ini juga membuat distribusi menjadi terhambat. Sebab, untuk sayur-mayur masih banyak yang didatangkan dari luar daerah (Sumsel),” ungkapnya. (iwan setiawan)

PE CPO Minta Dikembalikan

PALEMBANG (SINDO) – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berharap pungutan ekspor (PE) crude palm oil (CPO) dikembalikan ke daerah.

Sektor usaha kelapa sawit termasuk sektor yang merasakan dampak krisis keuangan global yang sedang berlangsung. Sebagai upaya antisipatif, DPP Apkasindo mengajukan beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk membangkitkan kembali sektor usaha kelapa sawit.

Ketua DPP Apkasindo Sumail Abdullah mengatakan, salah satu rekomendasi tersebut adalah meminta dana PE CPO dikembalikan ke daerah. Dari hitungan pihaknya, dana pungutan ekspor CPO yang berada di pemerintah pusat saat ini mencapai Rp 25 triliun. Apkasindo meminta pemerintah untuk mengembalikan dana itu ke daerah secara proporsional sesuai kontribusi daerah terhadap ekspor CPO. Menurut Sumail, jika dana itu kembali ke daerah, banyak manfaat yang bisa diraih menggunakan dana tersebut. “Dana itu kan asalnya dari petani dan perusahaan CPO, jadi dimanfaatkan kembali untuk mereka. Dana itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pendukung perkebunan, atau subsidi benih kelapa sawit, bahkan bantuan modal kerja bagi para petani,” ujarnya saat dihubungi SINDO kemarin.

Menurut Sumail yang hingga kini merangkap sebagai Ketua DPW Apkasindo Sumsel, mekanisme pengembalian dana PE CPO itu bisa melalui APBD yang nanti baru disalurkan kepada para petani kelapa sawit melalui dinas perkebunan di masing-masing daerah. “Koordinasi antara petani dan pemerintah daerah diperlukan untuk menentukan program apa yang tepat diberlakukan untuk pengembangan usaha kelapa sawit di daerah itu. Jadi, dana PE CPO bisa dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha kelapa sawit sendiri,” tuturnya.

Ketua Gapki Sumsel Sumarjono Saragih mengatakan, permintaan pemanfaatan dana PE untuk kelapa sawit adalah hal yang wajar. Selain untuk pengembangan kelapa sawit, pemerintah daerah juga layak menikmati penerimaan dari PE CPO. Sebab, pendapatan pemerintah daerah dari kelapa sawit hanya dari pajak bumi dan bangunan (PBB). “Jika pemda mendapatkan bagian, tentu mereka tidak perlu mengeluarkan retribusi macam-macam yang memberatkan sektor perkebunan di daerah,” katanya. (iwan setiawan)

Produksi Pusri Mulai Terancam

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri (kiri) menyerahkan trofi bergilir kepada GM Produksi B Sudadi Kartosomo, setelah berhasil menjadi juara umum Porseni dalam rangka HUT ke-49 Pusri kemarin.

PALEMBANG (SINDO) – Produksi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) terancam dengan minimnya kesepakatan kontrak kerja sama gas di saat kebutuhan produksi meningkat.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan, minimnya ketersediaan gas untuk mendukung produksi di pabrik Pusri membuat pihaknya mulai melirik energi alternatif batu bara. Menurut Dadang, saat ini belum ada jaminan jangka panjang untuk pasokan gas lantaran kontrak kerja sama pasokan gas untuk pabrik Pusri hanya tersedia hingga 10 tahun ke depan. “Saat ini harga gas USD 3,3/mmbtu dan sebentar lagi pasti mencapai USD 4/mmbtu. Apabila harga gas sudah di atas USD 4/mmbtu, penggunaan energi batu bara lebih ekonomis,” ujarnya seusai upacara HUT ke-49 PT Pusri kemarin.

Dadang mengungkapkan, kontrak kerja sama pasokan gas yang saat ini dijalani Pusri dengan berbagai pihak belum ideal. Kontrak dengan Medco yang baru diperpanjang 10 tahun hingga 2018 dan Pertamina hanya lima tahun hingga 2013 mendatang, masih menyisakan kekhawatiran akan pasokan gas ke depannya. Sebab, kalau pasokan gas terhenti, ini merupakan ancaman serius bagi Pusri. “Makanya, menyikapi hal itu, Pusri sedang melakukan studi kelayakan batu bara yang bisa diolah dengan clean production,” tuturnya.

Dari audiensi dengan Gubernur Sumsel Alex Noerdin beberapa waktu lalu, Dadang mengatakan, gubernur akan membantu kebutuhan pasokan gas Pusri. Apalagi, Pusri sedang merencanakan pemindahan pabrik ke Tanjung Api-Api, sehingga paling tidak kontrak kerja sama pasokan gas dengan Pertamina bisa disamakan dengan Medco selama 10 tahun. “Kami harus bekerja lebih keras untuk mengatasi kondisi ini karena neraca gas di Sumsel sudah negatif lantaran semua dikirim keluar Sumsel,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Produksi PT Pusri Indra Jaya mengatakan, pemerintah hendaknya meninjau ulang alokasi gas Pertamina, khususnya yang memproduksi gas di wilayah Sumsel. Sebab, selama ini Pertamina telah menyalurkan gasnya ke luar Sumatera, seperti ke Pulau Jawa bahkan hingga ke luar negeri. Namun, hal itu tidak diiringi dengan pemenuhan alokasi gas perusahaan di Sumsel terlebih dulu. Bahkan, kontrak pasokan gas dengan beberapa perusahaan, termasuk Pusri, tidak lebih lama dibanding kontrak dengan perusahaan di luar Sumsel. “Wajar saja kalau kami minta perpanjangan periode kontrak. Sebab bagaimanapun, hal ini berkaitan dengan kesinambungan produksi kami,” tuturnya. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

Trans-Musi Dilirik Investor

PALEMBANG (SINDO) – Dua perusahaan lokal Palembang menyatakan minatnya mendukung kebijakan pemerintah Kota Palembang yang sedang bersiap meluncurkan transportasi massal dengan tajuk Trans-Musi.

Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, untuk menata sistem transportasi publik yang baik di Palembang, pihaknya sedang berupaya merealisasikan rencana transportasi massal sejenis Trans-Jakarta. Menurut Eddy, transportasi massal yang nyaman dan aman sudah saatnya diterapkan di Palembang yang lalu lintasnya sudah sangat padat. Namun, tentunya dengan beberapa penyesuaian desain yang cocok dengan kondisi Palembang. “Sebelum terjadi kemacetan di mana-mana, kami coba kembangkan sistem transportasi publik yang baik,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Eddy menyatakan, dengan beroperasinya Trans-Musi nantinya, bisa menjadi sarana pembelajaran disiplin bagi warga Palembang dalam memanfaatkan transportasi publik. Sebab dengan desain khusus, bus Trans-Musi hanya akan berhenti pada halte resmi, bukan di sembarang tempat.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Edi Nursalam mengatakan, untuk tahap awal pada 2009 mendatang, akan beroperasi 30 unit bus Trans-Musi, dengan 10 bus di antaranya merupakan bantuan dari Departemen Perhubungan, sementara 20 bus lainnya merupakan operasional dari perusahaan transportasi yang ada di Palembang. “Kalau mau menghapuskan secara langsung bus kota dan diganti dengan Trans-Musi kan pasti ribut. Nah, dengan penghentian izin trayek dan pembatasan umur kendaraan, dengan sendirinya pengusaha akan beralih ikut program Trans-Musi ini,” tandasnya. (iwan setiawan)

Pertamina Gelar Pengobatan Gratis

Warga menunggu obat dari tim pelayanan medis kesehatan Pertamina UPms II, kemarin.

PALEMBANG (SINDO) – Menutup rangkaian kegiatan perayaan HUT Ke-51 PT Pertamina (Persero), Pertamina UPms II menggelar kegiatan pengobatan massal gratis bagi warga Kelurahan 14 Ulu dan Tangga Takat.

Koordinator Lapangan Kegiatan Pengobatan Gratis PT Pertamina (Persero) Pms BBM Retail Region II Muhammad Saleh mengatakan, selain untuk memperingati HUT PT Pertamina (Persero), kegiatan ini sebagai bentuk corporate social responsibility (CSR). Saleh menerangkan, sebelum menggelar pengobatan massal di Kelurahan 14 Ulu dan Tangga Takat kemarin, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati. “Kami targetkan bisa melayani 500 pasien. Tapi, melihat animo masyarakat yang begitu besar, bisa saja lebih,” ujarnya kepada SINDO di halaman Panti Asuhan Yayasan Madrasah Nasril Islamiyah (Yamni) Kelurahan 14 Ulu, Palembang, kemarin.

Sebagai pendukung kegiatan, pihaknya telah menyiapkan beragam obat-obatan yang standarnya sama dengan pegawai Pertamina. Selain itu, dalam kegiatan pengobatan massal gratis, Pertamina menurunkan sebagian tim pelayanan medis kesehatan UPms II dan satu dokter. Bahkan, dokter umum dan perawat dari Puskesmas setempat juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Ketua RT 15 A Nyayu Rohamah AH mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas digelarnya kegiatan pengobatan massal ini. Menurut dia, kegiatan ini sangat membantu warganya yang sedang menderita penyakit tapi tidak memiliki cukup biaya untuk berobat ke dokter umum. “Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut menjadi sesuatu yang rutin dilaksanakan. Sebab, masyarakat di tempat kami kebanyakan kelas menengah ke bawah, sehingga masih butuh bantuan seperti ini,” tuturnya. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

HET APMS-SPBB Turun Rp 5

PALEMBANG (SINDO) – Pemprov Sumatera Selatan menyepakati penurunan Rp 5 per liter ongkos angkut BBM bagi agen premium dan minyak solar (APMS) serta stasiun pengisian bahan bakar (SPBB) khusus bunker.

Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Sumsel Zainuddin mengatakan, menyikapi penurunan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar yang berdampak pada turunnya ongkos angkut, Pemprov Sumsel melakukan evaluasi khusus untuk APMS serta SPBB khusus bunker. Menurut Zainuddin, sebelum terjadi penurunan harga BBM, ongkos angkut ke APMS dan SPBB sebesar Rp 60 per liter. Namun, setelah adanya penurunan harga BBM selama Desember ini, disepakati adanya rencana penurunan besaran ongkos angkut BBM. “Rapat tadi (kemarin) menyetujui besaran penurunan ongkos angkut premium dan solar untuk APMS dan SPBB menjadi Rp 55 dari sebelumnya Rp 60. Besaran penurunan ini akan segera kami ajukan kepada gubernur untuk kemudian dikeluarkan SK,” ujarnya kepada SINDO di ruang kerjanya kemarin.

Dia menerangkan, secara teknis penurunan ongkos angkut hanya sebesar 3,6% atau sekitar Rp 3. Namun setelah dibahas lebih lanjut, dengan berbagai pertimbangan, disepakati angka Rp 5. Nilai tersebut berlaku untuk APMS dan SPBB yang berada pada radius 40 km. “Di luar jarak tersebut, penetapannya berdasarkan SK bupati atau wali kota setempat. Setelah ditetapkan, hasilnya akan kami kembalikan kepada Pertamina sebagai operator distribusi BBM,” tuturnya.

Wakil Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Palembang Nina Hikma menyatakan, pada dasarnya agen tidak menginginkan terjadinya penurunan harga ongkos angkut BBM pada APMS dan SPBB. Namun, karena memerhatikan pula kondisi masyarakat, para pengusaha bisa menerima evaluasi sebagai dampak penurunan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah. Dengan adanya penurunan tersebut, harga eceran tertinggi (HET) BBM di tingkat pengecer adalah Rp 5.055 per liter dan solar Rp 4.855 per liter. “Maunya kami sih nggak turun, tapi setelah sempat tarik ulur akhirnya angka (Rp 55) tersebut yang kami sepakati,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Humas PT Pertamina (Persero) Pms BBM Retail Region II Roberth MV menerangkan, di Sumsel saat ini terdapat 11 APMS dari total 49 APMS yang ada di wilayah kerja UPms II. Sementara, jumlah SPBB yang ada di UPms II sebanyak 13 unit dan 8 di antaranya berada di Sumsel. “Mengenai penetapan HET di APMS dan SPBB, kami masih menunggu keputusan pemerintah daerah karena itu merupakan kewenangan pemda,” tuturnya. (iwan setiawan)

Sektor Migas Dimaksimalkan

PALEMBANG (SINDO) – Wilayah Indonesia memiliki potensi cadangan minyak bumi sangat besar. Namun, diperkirakan baru sekitar 70% potensi tersebut yang diproduksi.

Staf Pengajar UPN Veteran Yogyakarta Haryadi mengatakan, di Indonesia, terdapat sekurangnya 85 cekungan yang diperkirakan sumber minyak dan gas bumi berada. Namun dari jumlah tersebut, baru sekitar 15 cekungan yang dieksplorasi berbagai perusahaan kontraktor migas. Haryadi menyayangkan besarnya potensi migas Indonesia tersebut belum diiringi dengan kemampuan kontraktor migas, baik dalam modal maupun infrastruktur. “Memang harus diakui, untuk memproduksi minyak atau gas sangat kompleks permasalahannya. Sebab, dari 85 cekungan yang terdeteksi tersebut, belum terbukti apakah benar-benar ada cadangan minyaknya atau tidak. Oleh karena itu, bisnis di sektor migas ini besar sekali risikonya,” ujarnya.

Haryadi menambahkan, perusahaan kontraktor migas di Indonesia selama ini lebih terfokus pada lapangan di wilayah bagian barat Indonesia dan berada di daratan. Padahal, cekungan yang memiliki potensi minyak tersebut lebih banyak berada di wilayah Indonesia bagian timur dan berada di lautan (off shore). “Selain biaya yang dikeluarkan lebih besar, risiko yang ditanggung perusahaan jika melakukan eksplorasi di lepas pantai memang jauh lebih tinggi. Namun seperti halnya di beberapa negara, potensi minyak lebih banyak berada di dasar laut,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Migas Abdul Muin menyatakan, berdasarkan data di pemerintah, sekurangnya terdapat 13.824 sumur minyak tua di Indonesia. Jumlah tersebut tersebar dan akan diaktifkan kembali untuk diproduksi. Pasalnya, diperkirakan 5.000–12.000 barel per hari (bph) dapat dihasilkan dari pengaktifan tersebut. “Di antara sekian banyak sumur tua itu, masih ada yang menghasilkan dan ada juga yang telah mati. Meski demikian, sumur-sumur tua ini masih memiliki potensi menghasilkan minyak yang cukup baik. Hal ini sangat bermanfaat dalam upaya menambah produksi minyak nasional. Pengelolaan sumur minyak tua bisa dilakukan KUD dan BUMD,” tuturnya. (iwan setiawan)

Investasi Terganjal Ego Instansi

PALEMBANG (SINDO) – Potensi sumber daya alam yang dimiliki Sumatera Selatan (Sumsel) merupakan magnet besar bagi investor menanamkan modalnya. Namun, realisasi investasi tersebut terhalang ego sektoral dari instansi birokrasi Sumsel.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Sumsel Permana mengatakan, meski tidak tampak ke permukaan, persoalan rumitnya birokrasi telah dirasakan lama. Sebagai contoh, jika terdapat calon investor yang mencari informasi ke Sumsel, hanya beberapa instansi yang memberikan penjelasan. “Padahal, calon investor tersebut tentunya memerlukan data komprehensif mengenai Sumsel. Misalnya calon investor perkebunan, maka yang merasa berhak adalah sektor perkebunan dan keberatan jika ada instansi lain ikut memberikan penjelasan. Itu memang benar. Tapi investor butuh keterangan infrastruktur lain sebagai pendukung usahanya kelak, seperti sektor energi, jalan, pajak, dan lain sebagainya. Nah, apa cukup satu instansi saja yang memberikan penjelasan,” papar Permana kepada SINDO belum lama ini.

Pemimpin Bank Indonesia Palembang Endoong Abdul Gani menambahkan, dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, Sumsel menjadi pilihan utama bagi para investor. Namun, para investor masih kesulitan mendapat data akurat dan terbaru mengenai potensi yang dimiliki. “Padahal, di era teknologi saat ini, sudah waktunya dimanfaatkan dengan memberikan informasi secara tepat, cepat, dan akurat. Sekarang ini zamannya sudah canggih. Informasi awal potensi Sumsel harusnya sudah bisa ditampilkan di internet sehingga calon investor mendapat gambaran awal kondisi Sumsel,” tuturnya. (iwan setiawan)

16 Kapal Tanker BBM Standby

PALEMBANG (SINDO) – Mengantisipasi perayaan Natal dan pergantian tahun, Pertamina menyiapkan rencana dan strategi untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Untuk menyuplai beberapa daerah di wilayah kerja UPms II, Pertamina menyiapkan 16 kapal tanker BBM.

General Manager PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II Hasto Wibowo mengatakan, meski harga premium turun menjadi Rp 5.000, Pertamina mengharapkan masyarakat hemat mengonsumsi premium dan solar. Untuk memantau suplai saat Natal dan tahun baru, Pertamina kembali membentuk satgas khusus seperti halnya ketika Lebaran lalu. “Nantinya satgas akan memantau suplai BBM ke SPBU. Apabila terjadi antrean panjang dan stok menipis, akan dilaporkan kepada Pertamina. Masyarakat kami imbau, saat perayaan hari-hari besar, kalau tidak terlalu urgen, kurangilah berkendara. Apalagi, kalau cuma untuk berkeliling kota yang tingkat kepentingannya kecil sekali,” ujarnya kemarin.

Sementara itu, Asisten Humas PT Pertamina (persero) Pms BBM Retail Region II Roberth MV mengatakan, untuk daerah di wilayah kerja yang berada di luar Sumsel, Pertamina telah menyiapkan armada kapal angkutan BBM dalam rangka built up stock BBM di beberapa depot penyimpanan. Roberth mengungkapkan, persiapan ini dilakukan untuk menghindari kejadian seperti tahun sebelumnya, yakni daerah yang sulit dijangkau dari darat mengalami kesulitan pasokan BBM. “Seperti Jambi yang tahun lalu terhenti pasokan BBM karena cuaca yang tidak mendukung di perairan dan infrastruktur jalan darat yang belum baik. Tapi, sekarang kami sudah antisipasi semuanya melalui berbagai cara, baik darat maupun air,” tuturnya. (iwan setiawan)

Smart Telecom Ekspansi ke Palembang

Presiden Komisaris PT Smart Telecom G Sulistyanto didampingi Wali Kota Palembang melakukan pemotongan pita sebagai tanda peresmian Kantor Cabang dan Galeri Smart Telecom Palembang.

Smart Telecom terus melakukan ekspansi layanannya. Salah satu kota yang dituju adalah Palembang, dengan diresmikannya kantor cabang dan Galeri Smart Telecom di Jalan Gubernur HA Bastari, Kamis (18/12).

President Director PT Smart Telecom Sutikno Widjaja mengatakan, sesuai master plan pemerintah di bidang telekomunikasi, operator memiliki tanggung jawab untuk membangun infrastruktur telekomunikasi. Bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan bagian Indonesia Timur. “Semua itu sudah dijadwalkan. Palembang masuk daftar awal karena kami lihat secara perekonomian, Palembang sudah cukup besar,” ujarnya seusai launching layanan Smart Telecom Palembang, Kamis (18/12) lalu.

Di Palembang sendiri, operator seluler berbasis teknologi CDMA 2000 1X dan EVDO-Rev A ini membidik segmen pasar menengah ke bawah. Sutikno berharap, untuk kantor cabang Palembang yang baru beroperasi, pada 2009 bisa meraih minimal 500.000–800.000 pelanggan Smart Telecom.

Sementara itu, Regional Head Sumbagsel PT Smart Telecom Sigit Sadono menambahkan, untuk area Palembang, Smart Telecom diperkuat 57 base tranceiver station (BTS) yang menjangkau hingga wilayah Prabumulih, Alang-Alang Lebar, dan Mariana, Kabupaten Banyuasin. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

BI Palembang Dukung UMKM

PALEMBANG (SINDO) – Bank Indonesia (BI) Palembang telah menginventarisir persoalan sektor perekonomian di Sumatera Selatan. Dari hasil kegiatan tersebut, terbit rekomendasi BI, di antaranya mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pemimpin Bank Indonesia (BI) Palembang Endoong Abdul Gani mengungkapkan, BI akan mendukung kemajuan sektor UMKM untuk meningkatkan perekonomian, di antaranya, mempermudah akses kredit ke perbankan. Untuk itu Endoong mendukung upaya pendirian lembaga penjamin kredit daerah di tingkat kabupaten dan kota. “Tadi sudah dibicarakan antara pimpinan perbankan di wilayah Sumsel mengenai pendirian LPKD, dan tanggapannya positif,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Dodi Reza Alex menyatakan, UMKM sangat diharapkan menjadi pemicu dan penopang pergerakan ekonomi. Sebab di saat usaha lain terimbas dampak krisis keuangan global, namun UMKM tetap bertahan.

Hipmi ungkap Dodi, tetap berupaya memberikan insentif kepada pelaku UMKM dalam bentuk kemudahan akses permodalan secara lebih terbuka. Selain itu Hipmi juga membantu peningkatan kompetensi para pelaku UMKM tersebut dalam menjalankan roda usahanya dengan memberikan pelatihan dan asistensi baik di sisi skill maupun manajemen. Dengan begitu, mereka mampu menjalankan perusahaannya dengan lebih profesional. (iwan setiawan)

Industri Bahan Jadi Karet Mendesak

PALEMBANG (SINDO) – Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatera Selatan (Sumsel) mengusulkan agar para pengusaha Sumsel membangun industri bahan jadi karet untuk meningkatkan added value sumber daya alam unggulan Sumsel tersebut.

Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumsel Awi Aman mengatakan, selama ini hasil panen karet Sumsel yang selalu diekspor masih dalam kondisi setengah jadi dan mentah. Sementara untuk memproduksinya, masih dominan berada di Pulau Jawa. Untuk itu, para pengusaha di Sumsel mulai memikirkan pendukung industri yang bahan bakunya berlimpah. “Selama ini karet Sumsel selalu dikirim ke pabrik di Jawa. Mengapa pengusaha tidak dirikan pabrik di Sumsel dan berproduksi bahan jadi baru setelah itu diekspor. Tentu nilainya akan lebih tinggi dibandingkan kita mengekspor setengah jadi, bahkan karet mentah,” ujar Awi kepada SINDO kemarin.

Dia berharap, dengan berdirinya pabrik produksi karet menjadi berbagai bahan jadi, semakin memantapkan image Sumsel sebagai salah satu sentra produk karet. Usulan tersebut bukan sesuatu yang berat untuk direalisasikan karena kemampuan yang dimiliki pengusaha Sumsel maupun pengusaha nasional sangat mampu untuk mewujudkan hal itu. “Modal dan kemampuan pengusaha lokal serta tenaga ahli yang ada sudah cukup baik untuk industri ini. Ditambah dukungan kebijakan pemerintah dan sokongan modal dari perbankan, maka hal itu akan jalan,” ucapnya yakin.

Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sumsel Dodi Reza Alex menyatakan, usulan dari Gapkindo tersebut merupakan masukan yang sangat baik. Namun, pendirian industri hilir atau penunjang harus sangat berhati-hati karena pengusaha juga harus memperhatikan industri hulu terlebih dulu. Jangan sampai ketika industri hilir berkembang, justru sektor hulunya yang ambruk. “Ini menjadi masukan yang sangat baik buat anggota Hipmi. Namun, pendirian suatu usaha harus melalui pertimbangan yang sangat kompleks dan butuh waktu,” tuturnya. (iwan setiawan)

Realisasi Investasi Menurun

PALEMBANG (SINDO) – Realisasi investasi di Sumatera Selatan (Sumsel) per Desember 2008 menurun signifikan dibandingkan waktu yang sama pada tahun sebelumnya. Pada 2008 ini, realisasi investasi Sumsel hanya mencapai Rp 6,17 triliun untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan USD 3,73 miliar untuk penanaman modal asing (PMA).

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Sumsel Permana mengatakan, dilihat dari nilai modal yang ditanamkan maupun jumlah investor memang mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. “Jika pada Desember 2007 PMA yang berinvestasi di Sumsel sebanyak 39 investor dengan nilai USD 75,77 miliar, tahun ini hanya 11 investor dengan nilai investasi USD 3,73 miliar,” ungkapnya.

Pihaknya akan terus berupaya memaksimalkan realisasi investasi agar meningkat kembali. “Penurunan tahun ini rasanya memang berlaku secara global. Selain itu, pada tahun sebelumnya telah cukup banyak investor yang masuk ke Sumsel,” ujarnya.

Permana mengungkapkan, penurunan tingkat investasi di Sumsel tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Kendala tersebut antara lain belum dimilikinya aturan pelaksana Undang-Undang (UU) No 25/2007 tentang Penanaman Modal, sehingga pemerintah di daerah belum bisa mengimplementasikan isi UU tersebut karena takut melanggar aturan. Selain itu, kualitas infrastruktur di Sumsel belum mendukung iklim investasi yang kondusif.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Amidi mengatakan, infrastruktur pendukung investasi utama ketenagalistrikan sangat memengaruhi minat investor menanamkan modal di Sumsel. “Berbagai masalah infrastruktur dan masalah kepastian hukum itu berpengaruh dalam realisasi investasi. Jika tidak ada perbaikan segera, tahun depan bisa saja turun lagi,” ucapnya. (iwan setiawan)

Lorong Sinar Ladang Raih Rp 12 Juta

External Relation Sumatera 3 PT Excelcomindo Pratama Tbk Yusuf Ridwan (kanan) memberikan hadiah.

PALEMBANG (SINDO) – PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) mengumumkan pemenang Lomba Hias Kampung XL kemarin. Untuk regional west (Sumatera), Palembang menempatkan satu wakilnya di jajaran pemenang favorit yang berhak atas hadiah uang tunai Rp 12 juta.

General Manager Sales Operation XL Haryo Wibowo mengatakan, Lomba Hias Kampung XL digelar dalam rangkaian HUT ke-12 XL. Program ini juga sebagai salah satu wujud implementasi corporate social responsibility (CSR) yang bertujuan lebih mendekatkan XL dengan masyarakat. “Kami berharap lomba ini menjadi sarana XL untuk bisa meyakinkan masyarakat atas komitmen XL dalam memberi layanan telekomunikasi seluler yang maksimal. Selain itu, semoga kampung-kampung yang mengikuti lomba ini bisa menjadi lebih tertata rapi, bersih, dan sehat,” ujarnya saat penyerahan hadiah Lomba Hias Kampung XL di Graha XL kemarin.

Haryo menjelaskan, Lomba Hias Kampung XL telah digelar sejak pertengahan Oktober 2008 lalu. Jumlah peserta yang ikut dalam ajang ini mencapai 423 kampung dari seluruh pelosok nusantara. Dalam penilaiannya, juri membagi para peserta dalam empat regional yang masing-masing regionalnya memiliki satu pemenang utama dan tiga pemenang favorit.

Sementara itu, warga Lorong Sinar Ladang, RT 51/15, Kelurahan 16 Ulu, Plaju, yang diwakili Ketua RT Ita, mengaku senang karena kampung mereka menang dalam Lomba Hias Kampung XL. Menurut dia, meski hanya terpilih sebagai pemenang favorit, hal ini merupakan kebanggaan seluruh warganya. “Ini kan hasil kerja keras warga. Dengan hasil ini, saya yakin warga akan lebih bersemangat meningkatkan kebersihan dan kerapian kampung,” ungkapnya. (iwan setiawan)

foto : ahmad junaidi

Stok Elpiji BBM Aman

PALEMBANG (SINDO) – PT Pertamina (Persero) Pms BBM Retail Region II menjamin kelangkaan gas elpiji yang terjadi di beberapa daerah di Pulau Jawa tidak akan terjadi di wilayah Sumatera bagian Selatan.

Sales Representative Gas Domestik Pertamina Region I Rayon V Hendra Arief mengatakan, kebutuhan pasokan gas elpiji di wilayah Sumsel langsung disuplai dari kilang UP 3 Plaju. Hingga kini, kilang produksi tersebut tetap berjalan seperti biasa sehingga tidak ada alasan kelangkaan gas elpiji terjadi karena minimnya pasokan dari Pertamina. “Kilang kami tak ada masalah. Kalau di Jawa itu kan karena kilang Balongan dan kilang lainnya sedang perbaikan sehingga memang pasokan produksi terhenti,” ujar Hendra kepada SINDO kemarin.

Asisten Humas PT Pertamina (Persero) Pms BBM Retail Region II Roberth MV menyatakan, pihak Pertamina selalu berupaya mengamankan kebutuhan masyarakat baik BBM maupun gas elpiji. Apalagi, menjelang perayaan hari besar yang diprediksi akan mengalami peningkatan permintaan. “Kami juga tidak mau masyarakat merasakan kesulitan mendapat BBM atau elpiji,” tuturnya. (iwan setiawan)

Potensi Investasi Masih Tinggi

Ketua Umum BPD HIPMI Sumsel Dodi Reza Alex tampak serius memperhatikan pembicaraan pimpinan Bank Indonesia Palembang Endoong Abdul Gani pada pembukaan Forum Diskusi Peluang dan Tantangan Investasi di Sumsel, di ruang rapat BI Palembang kemarin.


PALEMBANG (SINDO) – Stabilitas perekonomian yang baik dan sumber daya alam yang melimpah, membuat Provinsi Sumatera Selatan masih masuk jajaran atas daerah sasaran investasi.

Pemimpin Bank Indonesia Palembang Endoong Abdul Gani mengatakan, regional Sumbagsel yang meliputi Sumsel, Lampung, Babel, dan Bengkulu pada tahun 2007 lalu jumlah share sektoral produk domestik regional bruto (PDRB) sebanyak Rp 201,53 triliun. Menurut dia, dari data yang diperoleh BI, pertumbuhan paling tinggi berada di sektor jasa yang mencapai 22,67%, sedangkan sektor pertanian menyumbang 19,59%. Berdasarkan share keempat provinsi tersebut, Provinsi Sumsel menyumbang 54,53% total PDRB atau sekitar Rp 109,9 triliun. Disusul Provinsi Lampung dengan 30,23%, dan Bengkulu 6,36%, serta Babel 8,88%. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, pertumbuhan ekonomi Sumbagsel tahun 2007 mencapai 17,6%. “Pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang kami nilai luar biasa. Pada tahun 2007 tersebut, terjadi peningkatan mencapai Rp 30 triliun lebih dari tahun sebelumnya,” ujarnya saat membuka Forum Diskusi Investasi yang diselenggarakan Bank Indonesia Palembang kemarin.

Meski pertumbuhan ekonomi sangat signifikan, lanjut dia, namun hal itu masih diiringi dengan tingginya tingkat inflasi. Bahkan tingkat inflasi Sumbagsel melebihi tingkat inflasi nasional. Khusus untuk Palembang yang di-observe adalah 16,4%, dan Sumbagsel secara umum mencapai 16,5% per Oktober 2008. Penyebabnya, menurut Endoong, masih didominasi oleh bahan makanan yang menyumbang 21%, perumahan 19%, dan kesehatan 19%. Sementara untuk nilai ekspor per September 2008 mencapai USD 6,235 miliar. “Angka-angka di atas menunjukkan bahwa perekonomian Sumbagsel memiliki potensi yang sangat baik,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sumsel Ahmad Rizal mengatakan, masih sangat banyak permasalahan yang dihadapi calon investor saat akan menanamkan modalnya. Permasalahan itu di antaranya prosedur birokrasi perizinan yang masih rumit, terbatasnya infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, serta tingginya suku bunga dan sulitnya mencari pinjaman dari perbankan. (iwan setiawan)

foto : ahmad junaidi

Kontraktor Minta BBM Naik

PALEMBANG (SINDO) – Kontraktor minyak dan gas bumi (Migas) berharap pada 2009 mendatang harga minyak naik lagi.

Senior Manager Relations Division PT Medco E&P Indonesia Aditya Mandala mengatakan, saat ini perusahaan kontraktor migas sedang dilanda persoalan yang relatif sama. Fenomena yang dihadapi adalah meningkatnya biaya servis secara signifikan termasuk di antaranya material dan jasa pengeboran, saat harga minyak masih berada di atas USD100 per barel. Tetapi, tiba-tiba saat ini harga minyak turun di bawah USD 40 per barel. Namun, penurunan harga minyak itu ternyata tidak diikuti dengan penurunan biaya servis. “Pada 2009 mendatang, kami harap biaya pengeboran dan servis lainnya juga ikut turun sehingga kami bisa tingkatkan lagi kegiatan eksplorasi dan lainnya,” ujarnya kepada SINDO di sela-sela workshop Jurnalistik dalam Industri Minyak dan Gas Bumi yang diselenggarakan PT Medco E&P Indonesia, Sabtu (13/12).

Anjloknya harga minyak dunia saat ini belum memengaruhi kinerja Medco secara umum. Sebab dengan penurunan tersebut, menjadi kesempatan pihaknya mereviu rencana investasi dan kegiatan pengeboran di masa mendatang. Aditya menyatakan, upaya yang diambil OPEC memangkas produksi untuk menaikkan kembali harga minyak sangat baik. “Langkah tersebut belum terlihat efektivitasnya karena banyak faktor untuk mengubah harga itu,” tuturnya.

Meski situasi ke depan belum diketahui perkembangannya, Medco berkomitmen untuk tetap melanjutkan kegiatan eksplorasinya. Saat ini, Medco sedang mengerjakan beberapa proyek di luar negeri, seperti di Libya, Tunisia, Oman, Meksiko, Kamboja, dan Yaman. Sementara, untuk eksplorasi dan produksi di dalam negeri, khususnya di wilayahSumsel, tetap menjadi major production bagi Medco. Meski menyatakan produksi relatif turun dibanding tahun sebelumnya, lapangan migas di Sumsel masih sangat potensial untuk ditingkatkan. Saat ini produksi Medco di Sumsel untuk minyak mencapai 37.000 barel per hari dan gas bumi 110–120 mmscfd.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Migas Abdul Muin menyatakan, melihat situasi sekarang, yakni terjadi penurunan permintaan dunia akan minyak, cukup signifikan berdampak pada merosotnya harga minyak dunia. Situasi ini sangat membahayakan bagi industri migas. Aktivitas pengembangan hulu untuk pengembangan lapangan baru tidak lagi memiliki nilai keekonomian. “Hampir lebih dari 50 persen proyek-proyek baru perminyakan di dunia tidak ekonomis untuk dikembangkan,” katanya.

Muin juga mengungkapkan, akibat tidak adanya proyek pengembangan perminyakan yang baru, kesiapan pasokan untuk ke depan menjadi tidak tersedia. Akibatnya, selisih antara pasokan dan permintaan menipis sehingga pada saat konsumsi dunia meningkat, sensitifitasnya tajam sekali yang mengakibatkan harga minyak akan bereaksi dengan cepat. “Hal ini bisa menimbulkan gelembung krisis lagi yang lebih cepat. Jadi, upaya OPEC mengurangi produksi itu sangat baik untuk menjaga keseimbangan sehingga harga terangkat untuk menunjang proyek pengembangan lapangan baru,” tuturnya. (iwan setiawan)

Pengusaha SPBU Kaget, UPms II Gelar Rapat Mendadak

KEPUTUSAN pemerintah kembali menurunkan harga BBM bersubsidi yang berlaku mulai pukul 00.00 WIB tadi malam, membuat kaget ratusan pengusaha SPBU di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Mereka tidak menyangka sama sekali bahwa pemerintah akan secepat ini mengambil keputusan untuk kembali menurunkan harga BBM bersubsidi. “Yang pasti, ketika dikabari Hiswana Migas pusat, kami sempat kaget juga. Soalnya dari informasi yang beredar, baru 1 Januari (2009) nanti akan ada evaluasi penurunan harga lagi,” ujar Ketua DPD II Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sumbagsel Djunaidi Ramli kepada SINDO tadi malam.

Hingga tadi malam, pihaknya belum menerima pengumuman resmi dari Pertamina. Namun, Djunaidi telah mengabarkan informasi yang didapatnya tersebut kepada pengurus DPC Hiswana Migas se-Sumbagsel. Meski mengaku kaget, sebagian besar pengusaha SPBU bisa menerima kondisi ini, meski kerugian pasti akan diderita mereka. Sebab untuk stok berjualan hari ini, para pengusaha SPBU telah melakukan delivery order (DO) sejak Jumat lalu. “Mau bagaimana lagi. Inilah risiko bisnis yang harus ditanggung pengusaha. Justru saya lebih mendukung keputusan yang mendadak seperti ini. Jadi, tidak ada lagi pengusaha yang menghindari DO seperti yang terjadi pada 1 Desember lalu,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Asisten Manajer PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II Roberth MV mengaku baru mendengar pengumuman penurunan BBM bersubsidi kemarin sore. Bahkan, sejak pukul 19.00 WIB semalam, para pejabat UPms BBM Retail Region II menggelar rapat mendadak di kantor menunggu pengumuman dari manajemen Pertamina pusat. “Sekarang kami sedang rapat untuk bahas penurunan harga itu, baru nanti hasilnya kami umumkan kepada SPBU di wilayah kerja Pertamina UPms II,” ucapnya. (iwan setiawan)

Pertamina Anjurkan Pertamax

PALEMBANG (SINDO) – PT Pertamina melakukan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax, seiring melemahnya harga minyak dunia. Bahkan, masyarakat diimbau untuk lebih menggunakan Pertamax karena selain lebih berkualitas, BBM jenis ini juga ramah lingkungan.

Asisten Humas PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II Roberth MV mengatakan, terhitung 10 Desember 2008 mulai pukul 00.00 WIB, PT Pertamina menurunkan harga Pertamax. Di wilayah kerja UPms II, harga Pertamax turun 4,2% atau Rp 300 menjadi Rp 6.800/liter. “Harga Pertamax di wilayah lain bervariasi, disesuaikan tingkat pemakaian dan biaya pendistribusian,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Menurut Roberth, harga Pertamax akan dikaji dua kali dalam sebulan. Hal ini dilakukan karena Pertamina selalu menyesuaikan dengan harga pasaran minyak di dunia. Namun, dengan tren yang berlaku sekarang, Roberth memprediksi kemungkinan besar harga Pertamax bisa kembali diturunkan. “Dengan perkembangan harga minyak dunia yang terus menurun, maka harga produk kami juga kemungkinan besar akan ikut turun. Namun, hal itu perlu kajian terlebih dahulu,” tuturnya.

Roberth berpendapat, dengan turunnya harga BBM nonsubsidi, permintaan akan mengalami peningkatan. Pasalnya, margin harga antara premium dengan Pertamax tidak terlalu jauh. Selain itu, kualitas BBM jenis Pertamax jelas lebih baik dibandingkan premium. Sebab, Pertamax memiliki angka oktan 92 yang lebih tinggi dari premium, yaitu 88. Hal itu berdampak pada kualitas pembakaran mesin yang menjadi lebih sempurna dan ramah lingkungan. “Selain itu, jika menggunakan Pertamax, berarti masyarakat membantu pemerintah menghemat dana yang dikeluarkan untuk subsidi BBM,” ungkapnya.

Sementara itu, Ahmad Zulfikar, seorang pemilik kendaraan, menyatakan, penurunan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax sangat baik. Sebab, dengan menggunakan Pertamax, kendaraannya bisa lebih hemat BBM. Namun, dia juga mengharapkan Pertamina memperbanyak SPBU yang menyediakan fasilitas pengisian Pertamax. “Setahu saya, SPBU yang menyediakan fasilitas pengisian Pertamax masih sangat terbatas,” tandasnya. (iwan setiawan)

Program Raskin Masih Prioritas

Direktur Pangan & Pertanian Bappenas Wahyuningsih Darajati (berdiri), memaparkan hasil monitoring dan evaluasi program raskin.

PALEMBANG (SINDO) – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menegaskan masih berkomitmen meneruskan program beras untuk rakyat miskin (raskin).

Ketua Tim Program Raskin Kota Palembang Ali Zaman M Nur mengatakan, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di Kota Palembang yang menerima program raskin sebanyak 99.391 Kepala Keluarga (KK). Dengan jumlah KK sebanyak itu, beras yang dibutuhkan untuk didistribusikan sebesar 1.490.865 kg per bulan. “Alhamdulillah, sampai awal Desember ini, raskin untuk Kota Palembang sudah tersalur 100%,” papar dia saat menyampaikan laporan dalam kunjungan kerja di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang, kemarin.

Hal itu tidak terlepas dari kebijakan Wali Kota Palembang yang mengucurkan dana talangan sebesar Rp 2,3 miliar per bulan. Dana tersebut digunakan sebagai jaminan pembelian raskin dari pihak Bulog. “Dengan dana itu, masyarakat tinggal membayar kepada Tim Raskin Kota Palembang di kelurahan masing-masing karena distribusi dari Bulog ke kelurahan sudah ditanggung pemkot. Dana itu sifatnya bergulir dari masyarakat untuk masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Pangan & Pertanian Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Wahyuningsih Darajati yang juga hadir dalam kunjungan tersebut mengatakan, monitoring dan evaluasi (monev) program raskin merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dua kali dalam setahun. Hal ini dilakukan karena masih banyaknya permasalahan yang mengiringi perjalanan program yang telah berjalan 10 tahun ini. Selama ini, tutur dia, permasalahan yang hampir bisa ditemui di semua daerah, yaitu terjadinya penambahan biaya transportasi dari titik distribusi dengan titik bagi serta data RTS yang tidak sama dengan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pihaknya menolerir adanya kemufakatan antarwarga desa yang disebut musyawarah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. “Kita harus sama-sama hormati proses pengambilan keputusan di tingkatan grassroots ini saat menentukan jumlah penerima, volume yang diterima, dan biaya untuk mendapatkan raskin,” ujarnya.

Untuk 2009 mendatang, pemerintah masih akan melanjutkan program raskin. Hal itu selaras dengan program Millenium Development Goals(MDG’s) Indonesia. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

XL Bantah Tak Bayar Pajak

Sebuah stiker yang dikeluarkan Dispenda Kota Palembang tentang reklame yang belum membayar pajak dipasang di dinding reklame yang berada di Jalan Tanjung Api-Api kemarin.

PALEMBANG (SINDO) – PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) membantah adanya sinyalemen bahwa branding (pencitraan) produk mereka menunggak pembayaran pajak reklame.

Hal itu terkait disegelnya branding XL di Jalan Tanjung Api-Api, tidak jauh dari SPBE Kalindo oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang Rabu (10/12). Dalam stiker yang ditempelkan petugas Dispenda, branding XL yang menggunakan media tembok pagar tersebut belum melunasi pajak reklame. Kasubdin Pendataan dan Penetapan Dispenda Kota Palembang Oktarianis melalui Koordinator Pajak dan Reklame Yudhy Barata membenarkan adanya penyegelan tersebut. Pihaknya telah lama memantau berbagai macam bentuk reklame branding suatu produk atau merek.

Reklame-reklame itu mulai terjadi pergeseran dari semula berbentuk spanduk, umbul-umbul, hingga billboard. Namun, saat ini tembok rumah maupun pagar juga dimanfaatkan pihak pemasang iklan untuk mencitrakan produknya. “Khusus untuk XL terkait branding mereka yang di Jalan Tanjung Api-Api itu, seingat saya sudah kami kirim surat peringatan sebanyak tiga kali. Tindakan penyegelan itu merupakan langkah lanjutan sebelum langkah lebih tegas kami ambil,” ujarnya saat ditemui SINDO di kantornya kemarin.

Yudhy menerangkan, setelah disegel, pemasang reklame diberi waktu satu bulan sebelum petugas Dispenda membersihkan reklame tersebut. Selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame, penertiban berbagai macam reklame tersebut untuk membersihkan Kota Palembang yang semakin semrawut dengan maraknya reklame dengan berbagai bentuk tersebut. “Ke depan akan terus kami giatkan penertiban reklame semua produk yang tidak membayar pajak. Termasuk, spanduk di setiap outlet seluler akan kami bersihkan kalau mereka tidak membayar pajak,” ucapnya.

Ditemui terpisah, External Affairs Representative Management Service West Region PT Excelcomindo Pratama Tbk Yusuf Ridwan mengatakan, hendaknya petugas yang diterjunkan pemerintah melakukan koordinasi sebelum mengambil tindakan apa pun terhadap branding suatu produk. Sebab, apa yang dituduhkan Pemkot Palembang melalui Dispenda yang menyatakan bahwa reklame XL belum membayar pajak, dibantah oleh Yusuf. “Setahu saya, setiap kali memasang branding, XL selalu memasang pajak reklamenya. Tidak mungkin XL memasang branding terkait produk maupun program XL tanpa membayar pajak reklamenya karena hal itu merupakan kewajiban bagi perusahaan,” tuturnya.

Yusuf menerangkan, dalam pemasangan branding selama ini, XL menyerahkannya kepada pihak ketiga. Dalam tagihan yang dibayar pihaknya, selalu include dengan pembayaran berbagai pajak terkait. Meski belum dapat memastikan, Yusuf memperkirakan terjadi miss communication antara biro iklan yang mengurus pemasangan branding XL dan Dispenda menyangkut persoalan pembayaran pajak reklame tersebut.

Sementara itu, buntut dari penertiban spanduk dan umbul-umbul yang digelar Pemkot Palembang menyisakan ketidakpuasan bagi pihak yang terkena penertiban. Sekitar pukul 13.00 WIB kemarin, puluhan petugas dari Dinas Tata Kota Palembang mendatangi Grha XL di Jalan Angkatan 45. “Mereka datang menanyakan pajak reklame dari banner kami yang ada di depan Grha XL. Lalu, kami jelaskan bahwa yang mengurusnya adalah CV Sunblitz dan sedang dipanggil untuk menunjukkan dokumennya. Tapi tanpa basa basi, beberapa petugas langsung merusak dua unit T Banner yang ada di depan pagar,” ucap Yusuf. (iwan setiawan)

foto : mushaful imam

Realisasi Holding Diundur

Terkendala Belum Ada Pihak yang Menanggung Pajak BUMN Pupuk

PALEMBANG (SINDO) – Proses pembentukan holding perusahaan pupuk belum bisa direalisasikan lantaran belum ada pihak yang bersedia menanggung pajak yang muncul sebagai akibat pemindahan aset.

Direktur Keuangan PT Pusri Wiyas Yulias Hasbu mengatakan, pembentukan holding BUMN pupuk sempat terkendala pengenaan pajak terhadap penggantian nama perseroan. Termasuk, pengalihan nama aset berupa kendaraan yang meski pemiliknya sebenarnya sama, tetap dikenai pajak saat pengalihan nama. Ini membuat proses holding menjadi mahal. “Dari hitungan yang telah dilakukan, nilai pajak yang harus dibayar mencapai Rp 2,2 triliun. Nah, persoalannya muncul karena Pusri selaku induk holding yang sekarang maupun Pusri unit usaha yang akan menerima pengalihan aset, keberatan untuk membayar jika nilainya sebesar itu,” ungkapnya.

Bahkan, menurut Wiyas, sempat muncul opsi pajak tersebut ditanggung pemerintah. Namun, hingga kini pemerintah belum juga memberi keputusan menyangkut hal itu. Sebenarnya masih ada alternatif lain agar proses pengalihan aset tersebut tidak dikenakan pajak. Alternatif itu yakni dalam kurun waktu dua hingga empat tahun ke depan, Pusri unit usaha harus segera melakukan initial public offering (IPO) atau go public. Selain itu, ke depan Pusri unit usaha tidak lagi menerima public service obligation (kewajiban pelayanan publik). “Namun, alternatif terakhir ini akan sulit dilaksanakan karena selama ini Pusri masih menjadi ujung tombak pemerintah untuk menyuplai kebutuhan pupuk di berbagai daerah,” ucapnya.

Di sisi lain, lanjut dia, jika memang Pusri melaksanakan IPO, belum tentu sesuai harapan. Sebab, investor juga pasti mempertimbangkan kondisi ekonomis Pusri ke depan. Salah satunya adalah belum adanya jaminan ketersediaan pasokan gas untuk produksi. “Kalau jadi IPO, minimal produksi kami harus siap untuk 20 tahun ke depan. Sementara, kondisi saat ini, kontrak gas yang ada hanya untuk 5–10 tahun,” paparnya.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri menambahkan, holding pupuk nantinya akan menggantikan peran PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) yang saat ini menjadi induk holding untuk 26 perusahaan di bidang pupuk dan rekayasa industri, seperti Pupuk Kujang Cikampek (PKC), Pupuk Kaltim (PKT), Pupuk Iskandar Muda (PIM), serta Petrokimia Gresik (PKG). Menurut Dadang, holding ini sangat penting untuk mengarahkan bagaimana bisnis industri pupuk ke depan. “Kami terus menunggu pemerintah pusat bagaimana kelanjutan prosesnya. Tapi, kelihatannya akan sedikit mundur dari target semula pada Desember 2008,” tuturnya. (iwan setiawan)

Kontribusi PT SB Capai Rp10 M

PALEMBANG (SINDO) – Kontribusi PT Semen Baturaja (SB) kepada daerah Sumatera Selatan hingga akhir Oktober 2008 lalu mencapai Rp 9,6 miliar lebih.

Direktur Umum & SDM PT SB Anas Rosjidi menerangkan, jumlah tersebut merupakan kontribusi perusahaan kepada daerah melalui berbagai pajak dan retribusi. Secara total, kontribusi ini mengalami peningkatan setiap tahun seiring perkembangan perusahaan. “Perusahaan semaksimal mungkin memenuhi berbagai pajak dan retribusi yang diatur dalam peraturan, baik pusat maupun daerah. Sebab, bagaimanapun kami ingin perusahaan ini tumbuh dengan diiringi membaiknya kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujarnya belum lama ini.

Anas mengungkapkan, jumlah itu terbagi dalam tiga alokasi, yaitu Pemkab Baturaja sebesar Rp 8.990.489.000, Pemkot Palembang Rp363.269.000, dan Pemprov Sumsel Rp 291.759.000. Kontribusi bagi Pemkab Baturaja lebih besar karena aktivitas PT SB memang dominan berada di wilayah Baturaja.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumsel Zahruddin Hodsay mengatakan, kontribusi dari perusahaan baik milik negara, milik daerah, maupun swasta, di wilayah Sumsel sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan. Sebab, jika hanya mengandalkan dana yang dianggarkan dalam APBN maupun APBD, tidak semua lini masyarakat bisa menjangkau. (iwan setiawan)

SPBU Pasti Pas! Kena Skorsing

PALEMBANG (SINDO) – Buntut dari tidak melakukan delivery order (pemesanan) premium pada 1 Desember 2008 lalu, enam SPBU di Sumsel mendapat skorsing penghentian pasokan BBM selama dua pekan dari Pertamina.

Dari hasil inventarisasi Pertamina, lima di antara SPBU yang terkena skorsing tersebut berada dalam Kota Palembang dan satu di luar Kota Palembang. Meski PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II tidak merilis secara resmi SPBU mana saja yang mendapat skorsing, secara kasat mata masyarakat bisa melihat SPBU yang masuk kategori tersebut. Pasalnya, dalam tiga hari terakhir beberapa SPBU menutup operasinya dengan berbagai alasan.

Seperti yang terlihat di SPBU 24-301-120 di Jalan Brigjen Hasan Kasim yang tutup dalam dua hari terakhir. Pintu masuk salah satu SPBU Pasti Pas! di Kota Palembang itu dipasangi rantai dan sebuah spanduk bertuliskan “SPBU sedang direnovasi”. Padahal, tidak terlihat sama sekali aktivitas renovasi seperti yang diumumkan pengelola SPBU. Otomatis masyarakat yang ingin mengisi BBM di SPBU tersebut mengurungkan niatnya dan beralih ke SPBU lain. "Tangki kami ada yang rusak, jadi tidak bisa memuat pasokan dari Pertamina,” ujar salah seorang operator yang enggan disebutkan namanya.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Sales Area Manager Sumsel-Jambi-Bengkulu-Babel Pertamina UPms II Palembang Tata Pandaya mengatakan, dalam operasional SPBU Pasti Pas! harus memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan pelayanan, di samping bangunan fisik SPBU itu sendiri. Untuk mendapatkan hal itu, SPBU harus lolos audit kepatutan standar pelayanan yang ditetapkan Pertamina. Audit ini mencangkup standar pelayanan, jaminan kualitas dan kuantitas, kondisi peralatan dan fasilitas, keselarasan format fasilitas, serta penawaran produk dan pelayanan tambahan. “Seluruh proses sertifikasi dilakukan secara independen oleh Bureau Veritas, institusi auditor independen internasional yang memiliki pengalaman melakukan audit pelayanan SPBU. Jadi, tidak sembarangan untuk mendapat sertifikat itu,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Mengenai SPBU Pasti Pas! yang terbukti masuk dalam daftar SPBU terkena skorsing, Tata menyatakan bahwa hal itu sifatnya hanya pembinaan. Namun, dia tidak mengelak ketika SPBU tersebut dikatakan telah melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, yakni pelayanan. Meski begitu, Pertamina tidak bisa begitu saja mencabut predikat Pasti Pas! pada SPBU tersebut. “Kami tidak berhak mencabut predikat itu karena yang mengeluarkannya auditor independen. Tapi, kami bisa masukkan kondisi ini ke dalam track record SPBU tersebut saat di audit nanti,” ujarnya.

Dihubung terpisah, Asisten Humas PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II Roberth MV membantah adanya sinyalemen kelangkaan BBM, khususnya jenis premium, di wilayah kerja UPms II. Habisnya stok premium di beberapa SPBU dalam Kota Palembang disebabkan meningkatnya jumlah pemakaian seiring turunnya harga premium. Roberth berkilah bahwa pemberlakuan sanksi oleh Pertamina terhadap enam SPBU menjadi penyebab antrean dan habisnya premium di beberapa SPBU lainnya. “Khusus untuk SPBU yang terkena sanksi skorsing selama dua minggu itu pasokannya kami alihkan ke SPBU terdekat. Tingginya permintaan dibanding stok yang ada membuat beberapa SPBU tutup sementara menunggu suplai dari kami,” tuturnya. (iwan setiawan)

Pusri Tahan Proyek di Iran

PT Pusri terpaksa menunda pembangunan pabriknya di Iran sebagai dampak krisis global yang melanda sejumlah negara di dunia dalam dua bulan terakhir.

PALEMBANG (SINDO) – PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) melambatkan proses pembangunan pabrik di Iran karena krisis keuangan global yang sedang melanda dunia.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan, akibat krisis keuangan global yang berawal dari Amerika Serikat itu, struktur keuangan dunia mengalami guncangan. Hal itu berdampak pada ditangguhkannya kesepakatan oleh pihak pemberi pinjaman yang bersedia mendanai proyek kerja sama dengan National Petrochemical Company of Iran (NPCI) tersebut. “Ini kesempatan kami untuk negosiasi dengan pihak di dalam negeri. Sebab, siapa lagi yang akan ikut kami (membangun proyek ini). Karena itu, risiko untuk penjaminan dananya bisa banyak yang handle,” ujarnya kepada SINDO belum lama ini.

Menurut Dadang, selanjutnya direksi akan melaporkan kepada pemegang saham mengenai kondisi yang terjadi. Apabila dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) nanti pemegang saham setuju, maka alternatif ini akan dijalankan. “Krisis ini nggak akan selamanya kan? Kalau mau melaksanakan pembangunan, sekarang ini justru bagus karena harga-harga seperti baja dan material lainnya sedang turun,” tuturnya.

Meski belum mau terbuka mengenai investor lokal yang akan terlibat dalam pembangunan pabrik pupuk urea dan amoniak bernama Hengam Petro Chemical Company tersebut, Dadang mengaku sudah ada beberapa pihak yang tertarik. Namun, bagaimanapun dia harus melaporkan dan memperoleh izin terlebih dulu kepada pemegang saham dan pemerintah sebelum menindak lanjuti ketertarikan berbagai pihak tersebut. “Banyak pihak yang tertarik ikut karena uang (investor) dalam negeri ini besar kok. Tapi, karena proyek ini G to G (government to government), termasuk mengenai kesepakatan pasokan gas dan harganya, makanya kami belum berani bilang siapa-siapa yang akan ikut. Kami akan lapor dulu,” tandas Dadang.

Sementara itu, Direktur Teknik dan Pengembangan PT Pusri Sutarto Budidarmo mengatakan, pabrik urea dan amoniak yang dibangun di Iran tersebut memiliki kapasitas 1,14 juta ton per tahun. Jika pendanaan lancar, pada 2012 pabrik pupuk itu sudah bisa berproduksi. Total pendanaan sebesar 70% hingga kini masih dicari karena tidak ada jaminan dari pemegang saham. Dana tersebut akan dijaminkan dari proyek itu sendiri.

Sutarto menambahkan, saham Pusri dalam proyek joint venture itu mencapai 50% dari nilai total proyek sebesar USD 615 juta. Dalam proyek joint venture Iran-Indonesia itu, Indonesia yang diwakili Pusri akan memiliki hak sebesar 50% dari hasil produksi (off take volume yang dapat diekspor), sehingga jatah hasil produksi itu penggunaannya terserah Indonesia, termasuk untuk memenuhi stok pupuk dalam negeri jika terjadi kelangkaan pupuk. “Keuntungan dari proyek ini bagi Indonesia yaitu kemudahan mendapatkan produk pupuk urea untuk dalam negeri sebesar 50%,” tuturnya. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

Pusri Buka Peluang

Tawarkan Investor Bangun Pabrik Pupuk Organik

PALEMBANG (SINDO) – PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) giatkan pembangunan pabrik pupuk organik karena kualitas lahan pertanian di Indonesia terus menurun akibat penggunaan pupuk kimia.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan, akhir 2008 ini akan ada tambahan satu pabrik pupuk organik yang beroperasi. Pabrik pupuk organik yang dibangun di daerah Cianjur akan diresmikan pada 22 Desember 2008. Pabrik pupuk di Cianjur segera beroperasi dan memiliki kapasitas produksi 450.000 ton per tahun. Sementara, kebutuhan pupuk organik di tingkat nasional mencapai 17.450.000 ton per tahun. Untuk itu, PT Pusri akan menggenjot produksi agar kebutuhan pupuk organik dapat terpenuhi. “Untuk mengejar target itu, kami akan kembangkan dua model, yaitu bangun sendiri atau franchising. Namun, kami ingin pembangunan ini harus menyebar secara merata di seluruh daerah sentra pertanian di Indonesia,” ujarnya kepada SINDO seusai salat Id dan menyerahkan hewan kurban di halaman Masjid Al Aqobah 1 kompleks PT Pusri kemarin.

Dadang menjelaskan, syarat utama dari pembangunan pabrik pupuk organik adalah dekat dengan bahan baku. Seperti halnya pabrik yang dibangun di Cianjur yang menggunakan kotoran sapi sebagai bahan bakunya. Sementara, untuk bahan baku pabrik pupuk organik di masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik tersendiri, seperti kotoran kambing, limbah sayuran, atau blotong (ampas tebu). Saat ini, penggunaan pupuk kimia untuk pertanaman padi dinilai sudah sangat berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan tanah dan menurunkan tingkat kesuburan lahan. “Kami ini harus bertanggung jawab terhadap penggunaan pupuk kimia yang sudah terlalu lama,” ucapnya.

Ke depan, ungkap Dadang, PT Pusri akan mengembangkan pembangunan pabrik pupuk organik khususnya di regional Sumatera. Dari survei yang telah dilakukan stafnya, Provinsi Lampung memiliki potensi bahan baku yang cukup besar, menyusul Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Menurut Dadang, untuk pembiayaan pembangunan pabrik pupuk organik tersebut, 100% berasal dari kas PT Pusri. Namun, jika ada pihak lain yang tertarik untuk bekerja sama dengan sistem franchising, pembangunannya akan lebih cepat. “Kalau ada yang mau bangun dengan dananya kan lebih cepat. Sementara, kalau menunggu Pusri yang bangun, ya harus menunggu penyusunan anggaran perusahaan terlebih dulu. Toh, nanti produknya kami juga yang ambil untuk dijualkan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Pusri Bowo Kuntohadi menambahkan, pembangunan pabrik pupuk organik ini untuk mendukung program Departemen Pertanian, yaitu pemakaian pupuk berimbang. Pembangunan setiap pabrik pupuk organik tersebut memerlukan biaya investasi antara Rp 2,8 miliar hingga Rp 3 miliar. (iwan setiawan)

Pemprov Tagih Saham di Pusri

PALEMBANG (SINDO) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) belum rela kehilangan saham di PT Pusri. Bahkan, Gubernur Provinsi Sumsel Alex Noerdin berniat mengurus persoalan tersebut ke pemerintah pusat.

Alex mengatakan, pada dasarnya Pemprov Sumsel tidak mempersoalkan penyertaan modal yang hilang pada PT Pusri karena modal yang disetorkan saat awal pendirian pabrik pupuk urea pertama di Indonesia itu bukan hilang begitu saja, melainkan dikuasai negara saat perubahan status. “Ya sama saja kan kalau saham itu dikuasai negara. Toh, kita (Sumsel) ini juga bagian dari negara,” ujarnya saat menggelar open house di Griya Agung kemarin.

Meski menyiratkan tidak mempersoalkan hilangnya saham Pemprov Sumsel di Pusri, gubernur tetap akan menanyakan perihal saham tersebut kepada pemerintah pusat. Hal itu untuk memperjelas status saham tersebut, apakah masih bisa ditarik manfaatnya atau tidak. “Nanti akan kami urus ke pusat. Insya Allah ada kompensasi untuk Sumsel. Besar harapan pemerintah pusat menerima usulan Pemprov Sumsel ,”ucapnya. (iwan setiawan)

40% Saham Pemprov di Pusri Hilang

PALEMBANG (SINDO) – Saham sebesar 40% milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) hilang karena telah diambil alih pemerintah pusat.

Pada awal berdirinya PT Pusri, Pemprov Sumsel ikut menyertakan modal dan memiliki saham pabrik pupuk urea pertama di Indonesia itu sebesar 40%. Namun, PT Pusri keberatan membayar dividen karena saham milik Pemprov Sumsel telah melebur dan dimiliki negara. Dalam rapat kerja antara Komisi II DPRD Provinsi Sumsel dengan PT Pusri, Jumat (5/12), anggota Dewan dari Fraksi PKS Zahruddin Hodsay menanyakan kejelasan status penyertaan modal Pemprov Sumsel di Pusri. Zahruddin merasa perlu memperjelas hal itu untuk menjawab kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat. Selain itu, bergulirnya rencana pembentukan holding produsen pupuk, di mana PT Pusri ke depannya menjadi anak perusahaan dan bukan induk holding seperti yang berlaku saat ini, juga menjadi pertimbangan Dewan perlu mengetahui kondisi terkini.

“Setahu saya, saat pendirian Pusri dulu, Pemprov Sumsel memiliki saham hingga 40%. Tapi menurut informasi yang saya dengar, Pemprov Sumsel tidak pernah mendapatkan dividen dari kepemilikan saham itu. Lalu, bagaimana sebenarnya status penyertaan modal tersebut,” ujar Zahruddin.

Menjawab pertanyaan anggota Dewan tersebut, Direktur Keuangan PT Pusri Wiyas Y Hasbu mengatakan, hilangnya penyertaan modal Pemprov Sumsel saat pendirian PT Pusri pada 1959 bukan kehendak manajemen Pusri. Wiyas menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/1964, status perseroan terbatas (PT) yang dimiliki Pusri berubah menjadi perusahaan negara (PN). “Berdasarkan PP itu, semua saham yang ada di Pusri waktu itu menjadi saham negara, jadi melebur semua,” ujarnya di Gedung DPRD Provinsi Sumsel belum lama ini.

Jika saat ini ada pihak yang menanyakan penyertaan modal Pemprov Sumsel, menurut pihak Pusri, hal ini cukup membingungkan. Wiyas mengatakan, Pusri selalu menyediakan waktu untuk memberi penjelasan kepada pihak yang membutuhkan informasi seputar penyertaan modal Pemprov Sumsel tersebut. Bahkan, jika penelusuran data diperlukan, Pusri siap membantu.

Ketika ditanya menyangkut dividen yang harusnya diterima Pemprov Sumsel dari penyertaan modal tersebut, Wiyas menegaskan, tidak menjadi kewajiban Pusri membayar dividen kepada Pemprov Sumsel. Dari akta pendirian PT Pusri, sekurangnya Pemprov Sumsel memiliki saham mencapai 40%. Namun, dengan berlakunya PP No 20/1964, seluruh saham melebur dan dimiliki negara.

Meski demikian, Wiyas masih membuka peluang bagi Pemprov Sumsel jika merasa tidak puas atas kondisi saat ini. Bahkan, Pusri siap memfasilitasi apabila Pemprov Sumsel akan menanyakan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat. (iwan setiawan)

Promo Honda Serba Pasti

PALEMBANG (SINDO) – Astra Motor Palembang selaku main dealer Honda wilayah Sumsel mengadakan program Honda Serba Pasti sepanjang Desember 2008.

Unit Sales Supervisor Astra Motor Palembang Christian Yosua mengatakan, program ini digelar untuk memudahkan konsumen setia Honda memiliki kendaraan roda dua dengan down payment (DP) 0%. Program ini hanya berlaku bagi motor Honda type Revo series, Fit X, Supra X 125 series, dan City Sport 1. Syaratnya pun gampang, konsumen hanya perlu datang mengurus administrasi kredit di FIF dan cukup membayar angsuran pertama di awal transaksi (tidak dikenakan DP). ”Selain itu, jumlah angsuran total berlaku flat (tetap) sampai kredit selesai,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Selain menggelar program DP 0%, para konsumen Honda juga bisa memilih program khusus Revo series, yakni subsidi DP Rp400.000. Tidak cukup sampai di situ, jika memilih program khusus Revo series, konsumen mendapatkan cash back sebesar Rp300.000, baik untuk pembelian tunai maupun kredit di wilayah Sumsel. Bahkan, untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 1429 H, Honda memiliki program FIF Syariah yang bisa menjadi alternatif.

Yusman, seorang konsumen yang sedang mengajukan kredit ke FIF, mengaku mengajukan kredit kepemilikan motor karena menurut dia menggunakan motor lebih hemat biaya dibandingkan menggunakan jasa angkutan umum. Apalagi, saat ini banyak kemudahan yang diberikan pihak leasing bagi masyarakat yang ingin memiliki motor dengan cara kredit. ”Contohnya Honda ini, dengan DP 0%, kami tinggal bayar angsuran pertama saja dan melengkapi syarat administrasi seperti KTP dan KK,” ujarnya. (iwan setiawan)

Kesadaran CSR di Sumsel Tumbuh

PALEMBANG (SINDO) – Masih banyak perusahaan yang belum menjalankan program corporate social responsibility (CSR) dengan baik dan benar. Namun, kesadaran akan pelaksanaan program tersebut di Sumsel mendapat banyak dukungan dari sektor usaha.

Staf Humas Bank Indonesia (BI) Palembang Faturrahman mengatakan, kebijakan CSR yang baik harus memenuhi persyaratan, antara lain tertulis, terfokus, jelas. Selanjutnya, CSR harus dapat merespons dan menopang tujuan organisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, bisa dikomunikasikan dan dipahami bersama oleh stakeholder di luar maupun di dalam organisasi. “Untuk sektor perbankan sendiri, kami lihat sudah membaik respons manajemen bank untuk menyalurkan CSR, meski tanpa paksaan,” ujarnya kepada SINDO belum lama ini.

Faturrahman menjelaskan, BI membagi kegiatan CSR-nya ke dalam dua bentuk, yaitu filantropi dan strategis filantropi. Adapun filantropi berupa sumbangan yang diberikan BI, tetapi tidak dikaitkan dengan tanggung jawab sosial dan produk yang dihasilkan lembaga atau pihak ketiga. Sedangkan strategis filantropi, diwajibkan memiliki target dan evaluasi dari pemberian bantuan tersebut.

General Manager (GM) Sales & Customer Service Telkomsel Regional Sumbagsel I Ketut Susila Dharma mengaku, CSR merupakan barang baru bagi Telkomsel. Sebab, baru pada 2008 ini Telkomsel melaksanakan program tersebut. (iwan setiawan)