PALEMBANG (SINDO) – Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumsel sepakat memaksimalkan penyaluran corporate social responsibility (CSR).
Kesepakatan itu ditandai dengan menandatangani kerja sama pembentukan Forum Komunikasi Jaringan Kerja Sama Lintas Sektor Dunia Usaha (FK-JKLSDU). Ketua Kadin Sumsel Ahmad Rizal mengatakan, FK-JKLSDU merupakan langkah untuk memaksimalkan penyaluran corporate social responsibility (CSR) di Sumsel. Menurut dia, dengan penandatanganan MoU antara Pemprov Sumsel dan Kadin Sumsel tersebut, akan lebih memudahkan memantau kinerja program CSR suatu perusahaan. Diharapkan, dengan adanya FK-JKLSDU ini, ke depannya tercipta suatu fairness (keadilan) bagi perusahaan yang menjalankan CSR. “Dengan adanya forum ini, perusahaan yang hanya main-main atau setengah hati menjalankan CSR-nya akan ketahuan. Kami ingin ke depan, perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik dan benar akan diberi penghargaan,” ujarnya seusai penandatanganan kerja sama pembentukan FK-JKLSDU di Palembang kemarin.
Menurut Rizal, bagi perusahaan yang belum menjalankan CSR dengan baik, forum akan mengingatkan manajemen perusahaan tersebut. Sebab, untuk memberi tindakan tegas belum bisa dilakukan karena belum ada satu pun regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan CSR. "Untuk sanksi sendiri belum ada satu pun peraturannya karena selama ini CSR masih bersifat sukarela. Namun, dengan adanya forum ini, dapat diketahui perusahaan yang program CSR-nya jelek sehingga sanksi moral berupa pandangan negatif dari masyarakat dan stakeholders saya rasa cukup sebagai peringatan bagi perusahaan,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumsel Mahyudin NS yang diwakili Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemprov Sumsel Aidit Aziz menyambut positif kerja sama ini. Menurut dia, pada dasarnya perusahaan yang merupakan bagian dari masyarakat harus tumbuh bersama. Perusahaan harus menjadi warga masyarakat dan warga usaha yang baik melalui adanya mutualisme. Dengan begitu, manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah bisa lepas dari lingkungan sosial sekitar. “Korporasi kan kuat di sisi kapital dan negara lemah di sisi ekonomi. Untuk itu, perusahaan mutlak harus menjalankan program CSRnya,” ujar mantan Kepala Badan Pemuda dan Olahraga Pemprov Sumsel ini.
Selanjutnya, Aidit menerangkan, dengan keterbatasan yang dimiliki pemerintah dalam membangun suatu daerah, peran pihak lain melalui dana yang disisihkan dari laba usaha sangat penting. Hal itu juga menjadi tolok ukur kondusifnya iklim ekonomi di suatu daerah sehingga pemerintah bersama pihak terkait selalu menyosialisasikan penyaluran CSR dengan baik. “CSR ini wujud kepedulian kepada masyarakat di sekitar lahan usaha sebuah perusahaan. Oleh karena itu, berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mendorong pelaku usaha dalam menjalankan program ini,” tandasnya. (iwan setiawan)
halaman 21
Kesepakatan itu ditandai dengan menandatangani kerja sama pembentukan Forum Komunikasi Jaringan Kerja Sama Lintas Sektor Dunia Usaha (FK-JKLSDU). Ketua Kadin Sumsel Ahmad Rizal mengatakan, FK-JKLSDU merupakan langkah untuk memaksimalkan penyaluran corporate social responsibility (CSR) di Sumsel. Menurut dia, dengan penandatanganan MoU antara Pemprov Sumsel dan Kadin Sumsel tersebut, akan lebih memudahkan memantau kinerja program CSR suatu perusahaan. Diharapkan, dengan adanya FK-JKLSDU ini, ke depannya tercipta suatu fairness (keadilan) bagi perusahaan yang menjalankan CSR. “Dengan adanya forum ini, perusahaan yang hanya main-main atau setengah hati menjalankan CSR-nya akan ketahuan. Kami ingin ke depan, perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik dan benar akan diberi penghargaan,” ujarnya seusai penandatanganan kerja sama pembentukan FK-JKLSDU di Palembang kemarin.
Menurut Rizal, bagi perusahaan yang belum menjalankan CSR dengan baik, forum akan mengingatkan manajemen perusahaan tersebut. Sebab, untuk memberi tindakan tegas belum bisa dilakukan karena belum ada satu pun regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan CSR. "Untuk sanksi sendiri belum ada satu pun peraturannya karena selama ini CSR masih bersifat sukarela. Namun, dengan adanya forum ini, dapat diketahui perusahaan yang program CSR-nya jelek sehingga sanksi moral berupa pandangan negatif dari masyarakat dan stakeholders saya rasa cukup sebagai peringatan bagi perusahaan,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumsel Mahyudin NS yang diwakili Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemprov Sumsel Aidit Aziz menyambut positif kerja sama ini. Menurut dia, pada dasarnya perusahaan yang merupakan bagian dari masyarakat harus tumbuh bersama. Perusahaan harus menjadi warga masyarakat dan warga usaha yang baik melalui adanya mutualisme. Dengan begitu, manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah bisa lepas dari lingkungan sosial sekitar. “Korporasi kan kuat di sisi kapital dan negara lemah di sisi ekonomi. Untuk itu, perusahaan mutlak harus menjalankan program CSRnya,” ujar mantan Kepala Badan Pemuda dan Olahraga Pemprov Sumsel ini.
Selanjutnya, Aidit menerangkan, dengan keterbatasan yang dimiliki pemerintah dalam membangun suatu daerah, peran pihak lain melalui dana yang disisihkan dari laba usaha sangat penting. Hal itu juga menjadi tolok ukur kondusifnya iklim ekonomi di suatu daerah sehingga pemerintah bersama pihak terkait selalu menyosialisasikan penyaluran CSR dengan baik. “CSR ini wujud kepedulian kepada masyarakat di sekitar lahan usaha sebuah perusahaan. Oleh karena itu, berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mendorong pelaku usaha dalam menjalankan program ini,” tandasnya. (iwan setiawan)
halaman 21
Tidak ada komentar:
Posting Komentar