Wako: Jika Tidak Ada Kerjaan, Bisa Bantu Bersih-Bersih Kantor
PALEMBANG (SINDO) – Pemkot Palembang akan melakukan evaluasi kinerja tenaga honorer daerah. Pasalnya, selama ini banyak masukan negatif yang diterima mengenai tindak tanduk para tenaga honorer daerah.
Rencana evaluasi itu diungkapkan langsung Wali Kota (Wako) Palembang H Eddy Santana Putra kemarin. Menurut Wako, dia sering mendapat laporan, baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebutkan ada tenaga honorer daerah tidak pernah masuk kerja, tetapi tetap terdaftar dan menerima gaji. “Yang seperti ini harus ditertibkan. Kalau memang tidak masuk kerja karena alasan tidak jelas, harusnya cuti di luar tanggungan negara dong,” ujar Wako.
Sering mangkirnya para PNS maupun tenaga honorer daerah jelas sangat merugikan pemerintah, terlebih anggaran untuk membayar gaji para pegawai tersebut tidaklah sedikit. Bahkan, Wako menyebutkan, berdasarkan hitungan kasar, jumlah yang harus dikeluarkan Pemkot Palembang untuk membayar jasa para PNS dan tenaga honorer daerah mencapai Rp 40 miliar. Karena itu, Wako meminta agar tidak ada lagi tenaga honorer daerah yang nakal dan tidak taat pada peraturan yang ada. “Sekarang waktunya semua harus kerja. Kalau memang gak ada kerjaan, instruksikan mereka pembersihan lingkungan kantor saja. Paling tidak ada (dampak) positifnya dan lingkungan kantor jadi bersih,” katanya.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang Jonny Yulianto mengatakan, pada dasarnya Dewan mendukung rencana yang dilontarkan Wako. Namun, pemkot harus berhati-hati dalam melakukan evaluasi tersebut. “Sebelum mengambil keputusan, pemkot harus benar-benar teliti dan tidak tebang pilih. Jika perlu, bentuk tim gabungan untuk menertibkan honorer yang tidak produktif tersebut,” ucap Jonny.
Jonny tidak menampik selama ini memang kinerja tenaga honorer daerah tidak 100% maksimal dan penyebarannya tidak merata. “Lihat saja di lapangan, ada tenaga honorer yang sibuk sekali, tapi tidak sedikit pula yang kita lihat mereka hanya berleha-leha,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) Kota Palembang HA Satar HY mengungkapkan, saat ini jumlah pegawai yang dipimpinnya mencapai 482 orang dan sebagian besar didominasi tenaga honorer daerah. Meski demikian, Satar tidak pernah membiarkan bawahannya bertindak indisipliner, apalagi sampai melalaikan tugas. “Mereka bertugas sesuai shift. Kecuali kebutuhan yang sangat mendesak, mereka harus berada di pos selama masa tugasnya belum berakhir,” ungkapnya.
Mengenai pengetatan kinerja dan efisiensi anggaran yang disyaratkan Wako bagi tenaga honorer yang tidak produktif, Satar mengaku sangat mendukung. Sebab, bagaimanapun peran dan fungsi Pemkot Palembang sebagai sentral pelayan masyarakat di Kota Palembang harus lebih optimal ke depannya. “Memang di Dinas PBK mungkin dilihat orang sedikit kerjaannya karena kebakaran juga gak setiap hari. Tapi, meski begitu waktu luang tetap dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan dan simulasi menanggulangi kebakaran, jadi gak ada waktu yang terbuang percuma,” tandasnya. (iwan setiawan)
PALEMBANG (SINDO) – Pemkot Palembang akan melakukan evaluasi kinerja tenaga honorer daerah. Pasalnya, selama ini banyak masukan negatif yang diterima mengenai tindak tanduk para tenaga honorer daerah.
Rencana evaluasi itu diungkapkan langsung Wali Kota (Wako) Palembang H Eddy Santana Putra kemarin. Menurut Wako, dia sering mendapat laporan, baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebutkan ada tenaga honorer daerah tidak pernah masuk kerja, tetapi tetap terdaftar dan menerima gaji. “Yang seperti ini harus ditertibkan. Kalau memang tidak masuk kerja karena alasan tidak jelas, harusnya cuti di luar tanggungan negara dong,” ujar Wako.
Sering mangkirnya para PNS maupun tenaga honorer daerah jelas sangat merugikan pemerintah, terlebih anggaran untuk membayar gaji para pegawai tersebut tidaklah sedikit. Bahkan, Wako menyebutkan, berdasarkan hitungan kasar, jumlah yang harus dikeluarkan Pemkot Palembang untuk membayar jasa para PNS dan tenaga honorer daerah mencapai Rp 40 miliar. Karena itu, Wako meminta agar tidak ada lagi tenaga honorer daerah yang nakal dan tidak taat pada peraturan yang ada. “Sekarang waktunya semua harus kerja. Kalau memang gak ada kerjaan, instruksikan mereka pembersihan lingkungan kantor saja. Paling tidak ada (dampak) positifnya dan lingkungan kantor jadi bersih,” katanya.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang Jonny Yulianto mengatakan, pada dasarnya Dewan mendukung rencana yang dilontarkan Wako. Namun, pemkot harus berhati-hati dalam melakukan evaluasi tersebut. “Sebelum mengambil keputusan, pemkot harus benar-benar teliti dan tidak tebang pilih. Jika perlu, bentuk tim gabungan untuk menertibkan honorer yang tidak produktif tersebut,” ucap Jonny.
Jonny tidak menampik selama ini memang kinerja tenaga honorer daerah tidak 100% maksimal dan penyebarannya tidak merata. “Lihat saja di lapangan, ada tenaga honorer yang sibuk sekali, tapi tidak sedikit pula yang kita lihat mereka hanya berleha-leha,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) Kota Palembang HA Satar HY mengungkapkan, saat ini jumlah pegawai yang dipimpinnya mencapai 482 orang dan sebagian besar didominasi tenaga honorer daerah. Meski demikian, Satar tidak pernah membiarkan bawahannya bertindak indisipliner, apalagi sampai melalaikan tugas. “Mereka bertugas sesuai shift. Kecuali kebutuhan yang sangat mendesak, mereka harus berada di pos selama masa tugasnya belum berakhir,” ungkapnya.
Mengenai pengetatan kinerja dan efisiensi anggaran yang disyaratkan Wako bagi tenaga honorer yang tidak produktif, Satar mengaku sangat mendukung. Sebab, bagaimanapun peran dan fungsi Pemkot Palembang sebagai sentral pelayan masyarakat di Kota Palembang harus lebih optimal ke depannya. “Memang di Dinas PBK mungkin dilihat orang sedikit kerjaannya karena kebakaran juga gak setiap hari. Tapi, meski begitu waktu luang tetap dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan dan simulasi menanggulangi kebakaran, jadi gak ada waktu yang terbuang percuma,” tandasnya. (iwan setiawan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar