PALEMBANG (SINDO) – PT Pusri mengaku kalau selama ini distribusi pupuk bersubsidi rawan penyimpangan.
Guna meminimalisasi hal itu, berbagai solusi coba diterapkan, salah satunya menyalurkan langsung pupuk ke petani melalui pemanfaatan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Pada pelaksanaannya nanti, upaya distribusi langsung melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai mitra kerja. “Sebagai langkah uji coba, Pusri akan menerapkan metode baru ini kepada dua wilayah, yakni Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah; dan dua kabupaten di Sumsel,” kata Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri kemarin.
Dadang menambahkan, nantinya petani yang tergabung dalam Gapoktan akan membeli pupuk bersubsidi dari koperasi tani (koptan) di kabupaten bersangkutan. Sementara, koptan harus membeli langsung pupuk dari produsen secara tunai. “Di sinilah BRI mulai berperan. Untuk membeli pupuk tersebut, koptan akan mengajukan bantuan pendanaan dari BRI melalui program kredit usaha rakyat (KUR),” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Pusri Bowo Kuntohadi menjelaskan, ilustrasi untuk suatu wilayah dengan kebutuhan pupuk setahun yang mencapai 850.000 ton dan alokasi tiap distributor sebesar 6.000 ton, maka setidaknya terdapat sekitar 142 distributor. Untuk dapat membeli pupuk sebanyak 6.000 ton, dibutuhkan dana mencapai Rp 6,6 miliar. Selain itu, ditambah biaya turn over diperkirakan dua kali sebulan, sehingga sedikitnya satu distributor harus memiliki modal kerja sebesar Rp 275 juta. (iwan setiawan)
Guna meminimalisasi hal itu, berbagai solusi coba diterapkan, salah satunya menyalurkan langsung pupuk ke petani melalui pemanfaatan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Pada pelaksanaannya nanti, upaya distribusi langsung melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai mitra kerja. “Sebagai langkah uji coba, Pusri akan menerapkan metode baru ini kepada dua wilayah, yakni Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah; dan dua kabupaten di Sumsel,” kata Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri kemarin.
Dadang menambahkan, nantinya petani yang tergabung dalam Gapoktan akan membeli pupuk bersubsidi dari koperasi tani (koptan) di kabupaten bersangkutan. Sementara, koptan harus membeli langsung pupuk dari produsen secara tunai. “Di sinilah BRI mulai berperan. Untuk membeli pupuk tersebut, koptan akan mengajukan bantuan pendanaan dari BRI melalui program kredit usaha rakyat (KUR),” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Pusri Bowo Kuntohadi menjelaskan, ilustrasi untuk suatu wilayah dengan kebutuhan pupuk setahun yang mencapai 850.000 ton dan alokasi tiap distributor sebesar 6.000 ton, maka setidaknya terdapat sekitar 142 distributor. Untuk dapat membeli pupuk sebanyak 6.000 ton, dibutuhkan dana mencapai Rp 6,6 miliar. Selain itu, ditambah biaya turn over diperkirakan dua kali sebulan, sehingga sedikitnya satu distributor harus memiliki modal kerja sebesar Rp 275 juta. (iwan setiawan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar