PALEMBANG (SI) – Setelah berdiam diri sekian lama, akhirnya Bupati Musi Banyuasin (Muba) Pahri Azhari bereaksi atas tindakan Panitia Besar (PB) Porprov IX Sumsel 2010. Pahri menilai PB Porprov berlaku tidak profesional.
Pahri mendatangi Kantor KONI Sumsel yang dijadikan Sekretariat PB Porprov, Sabtu (26/6) siang sekitar pukul 14.00 WIB. Pada kesempatan itu, Pahri mempertanyakan keputusan panitia, khususnya bidang pertandingan serta bidang keabsahan dan verifikasi yang melarang atlet Muba bertanding. Hal itu, menurut dia, sangat merugikan dan menimbulkan tanda tanya. Panitia dinilai telah berlaku tidak profesional dan tidak adil terhadap kontingen Muba. Apalagi, atlet yang dikenakan diskualifikasi adalah mereka yang telah mendapatkan ID Card sebagai bukti pengesahan. “Masalahnya, panitia mengesahkan lalu panitia menganulir keabsahan tersebut. Jelas, disini panitia tidak ada koordinasi yang baik antara bidang verifikasi maupun bidang pertandingan,” tegas Pahri di kantor KONI Sumsel kemarin.
Seperti diketahui, sejak hari pertama pelaksanaan Porprov Senin (21/6) lalu, panitia telah mencoret sedikitnya 24 atlet yang memperkuat kontingen Muba. Masing-masing 8 atlet dari cabor tenis lapangan serta 16 atlet dari cabor bola voli. “Saat pendaftaran, kami sudah melengkapi semua berkas administrasi yang diminta bidang keabsahan dan verifikasi atlet. Awalnya, dari semua atlet yang di-verifikasi, ada 29 atlet kami yang tidak disahkan dan setelah kami lengkapi datanya, hanya 19 atlet yang tidak bisa bertanding,” jelasnya.
Menurut dia, semua atlet Muba, kecuali 19 orang yang tidak lolos verifikasi sudah dinyatakan sah dan tidak ada masalah lagi. Namun, yang diherankan, mengapa sekarang, setelah Muba memenangi beberapa cabor dan memimpin perolehan medali, lantas dicari-cari kesalahan supaya atlet yang bertanding terkena diskualifikasi. Yang disesalkan Pahri, mengapa tidak dari awal saja, sebelum Porprov dimulai atletnya tidak usah disahkan. Malah, sekarang, setelah pertandingan dimulai. “Jelas, ini mengganggu konsentrasi kontingen dan dampaknya bisa sangat luas,” sesal Pahri.
Selain itu, lanjut Pahri, kontingen Muba juga mempertanyakan adanya perlakuan diskriminatif dari panitia pelaksana pertandingan yang mengganggu kenyamanan atlet.
PB Porprov yang diwakili Ketua Komisi Pertandingan Djumadin Syafril menjelaskan, kedatangan
Bupati Muba Pahri Azhari hanya dalam rangka klarifikasi persoalan yang menimpa kontingennya. Menurut Djumadin, keputusan yang diambil PB sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada pihak yang tidak puas dan memprotes keputusan tersebut, maka hal itu merupakan hal yang wajar. “Tapi, kita tegaskan bahwa semua keputusan didasarkan pada aturan yang ada dan data serta fakta yang ada,” tegasnya. (edy parmansyah/iwan setiawan)
Pahri mendatangi Kantor KONI Sumsel yang dijadikan Sekretariat PB Porprov, Sabtu (26/6) siang sekitar pukul 14.00 WIB. Pada kesempatan itu, Pahri mempertanyakan keputusan panitia, khususnya bidang pertandingan serta bidang keabsahan dan verifikasi yang melarang atlet Muba bertanding. Hal itu, menurut dia, sangat merugikan dan menimbulkan tanda tanya. Panitia dinilai telah berlaku tidak profesional dan tidak adil terhadap kontingen Muba. Apalagi, atlet yang dikenakan diskualifikasi adalah mereka yang telah mendapatkan ID Card sebagai bukti pengesahan. “Masalahnya, panitia mengesahkan lalu panitia menganulir keabsahan tersebut. Jelas, disini panitia tidak ada koordinasi yang baik antara bidang verifikasi maupun bidang pertandingan,” tegas Pahri di kantor KONI Sumsel kemarin.
Seperti diketahui, sejak hari pertama pelaksanaan Porprov Senin (21/6) lalu, panitia telah mencoret sedikitnya 24 atlet yang memperkuat kontingen Muba. Masing-masing 8 atlet dari cabor tenis lapangan serta 16 atlet dari cabor bola voli. “Saat pendaftaran, kami sudah melengkapi semua berkas administrasi yang diminta bidang keabsahan dan verifikasi atlet. Awalnya, dari semua atlet yang di-verifikasi, ada 29 atlet kami yang tidak disahkan dan setelah kami lengkapi datanya, hanya 19 atlet yang tidak bisa bertanding,” jelasnya.
Menurut dia, semua atlet Muba, kecuali 19 orang yang tidak lolos verifikasi sudah dinyatakan sah dan tidak ada masalah lagi. Namun, yang diherankan, mengapa sekarang, setelah Muba memenangi beberapa cabor dan memimpin perolehan medali, lantas dicari-cari kesalahan supaya atlet yang bertanding terkena diskualifikasi. Yang disesalkan Pahri, mengapa tidak dari awal saja, sebelum Porprov dimulai atletnya tidak usah disahkan. Malah, sekarang, setelah pertandingan dimulai. “Jelas, ini mengganggu konsentrasi kontingen dan dampaknya bisa sangat luas,” sesal Pahri.
Selain itu, lanjut Pahri, kontingen Muba juga mempertanyakan adanya perlakuan diskriminatif dari panitia pelaksana pertandingan yang mengganggu kenyamanan atlet.
PB Porprov yang diwakili Ketua Komisi Pertandingan Djumadin Syafril menjelaskan, kedatangan
Bupati Muba Pahri Azhari hanya dalam rangka klarifikasi persoalan yang menimpa kontingennya. Menurut Djumadin, keputusan yang diambil PB sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada pihak yang tidak puas dan memprotes keputusan tersebut, maka hal itu merupakan hal yang wajar. “Tapi, kita tegaskan bahwa semua keputusan didasarkan pada aturan yang ada dan data serta fakta yang ada,” tegasnya. (edy parmansyah/iwan setiawan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar