14 Maret 2009

Warga Gandus Keluhkan Kesempatan Kerja


Anggota DPRD Kota Palembang dapil V mengadakan pertemuan dengan konstituennya di Kecamatan Gandus. Berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat terungkap dalam pertemuan itu untuk dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang.

PALEMBANG (SINDO) – Warga Kecamatan Gandus mengeluhkan minimnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Ketua RW 04, Kelurahan Karang Anyar, Fauzi mengungkapkan keluhan warganya tersebut pada saat kunjungan anggota DPRD Kota Palembang daerah pemilihan (dapil) V di Kecamatan Gandus, Jumat (12/3). Menurut Fauzi, dalam beberapa tahun terakhir, telah banyak investor yang membangun perusahaan dan beroperasi di Kecamatan Gandus. Namun, hingga kini warga sekitar perusahaan masih dipandang sebelah mata. Perusahaan-perusahaan, baik lokal maupun asing, masih lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari luar daerah Sumsel. Kondisi itu sangat bertolak belakang dengan program pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di Palembang. “Tingkat pengangguran di Gandus ini sangat tinggi. Meski banyak perusahaan yang buka, tidak berpengaruh banyak terhadap pengurangan pengangguran. Sebab, setiap perusahaan yang buka mempekerjakan tenaga kerja dari luar Palembang,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, pimpinan rombongan dapil V DPRD Kota Palembang Sunnah NBU mengatakan, Pemkot Palembang sebenarnya sudah proaktif untuk mengurangi jumlah pengangguran di Palembang. Hal itu ditunjukkan dengan adanya kewajiban bagi para investor membuat kesepakatan untuk mengutamakan tenaga kerja dari sekitar tempat operasional perusahaan tersebut. “Bahkan, dalam kesepakatan itu, salah satunya telah diatur mengenai masyarakat dalam radius tertentu dari perusahaan yang harus diberdayakan,” katanya.

Sunnah meminta masyarakat juga menyikapi kondisi ini secara proporsional. Sebab, perusahaan memiliki pertimbangan sendiri mengenai siapa saja yang cocok dengan visi-misi perusahaan dan dapat bekerja sama membesarkan perusahaan tersebut. “Kalau untuk tenaga kerja kasar yang tidak butuh dasar pendidikan tertentu, ya kami akan upayakan pertanyakan kepada perusahaan. Tapi kalau untuk tenaga yang memerlukan kemampuan tertentu dan masyarakat tidak memenuhi persyaratan, ya tolong jangan dipaksakan kehendaknya,” ujarnya. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

Tidak ada komentar: