PALEMBANG (SINDO) – Pemerintah Kota Palembang mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) segera mengeluarkan data terbaru kependudukan di Palembang. Hal itu penting dalam penyusunan berbagai program kemasyarakatan pada 2009.
Ketua Tim Raskin Kota Palembang Ali Zaman M Nur mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima kuota beras untuk masyarakat miskin (raskin) dari pemerintah pusat. Hal itu disebabkan pihaknya belum mendapat data terbaru mengenai jumlah penerima program nasional tersebut. Pasalnya, hingga kini BPS Kota Palembang belum mengeluarkan data baru mengenai kondisi kependudukan di kota metropolis ini. “Kalau pakai data lama nanti takutnya kami salah. Soalnya sebagai akibat krisis global ini, prediksi kami jumlah rumah tangga sasaran (RTS) akan meningkat,” ujarnya kepada SINDO kemarin.
Ali mengungkapkan, untuk memaksimalkan pelaksanaan program ini, pada 2009 mendatang pihaknya akan lebih memperketat pengawasan. Wali Kota Palembang kata dia, telah menegaskan, bagi daerah yang terjadi penyimpangan raskin, pemimpin administratif di wilayah tersebut akan dikenai sanksi. “Kami akan lebih serius dengan program ini. Jadi kalau terjadi masalah, seperti penyimpangan data, lurah setempat yang bertanggung jawab,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Pangan & Pertanian Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Wahyuningsih Darajati mengatakan, pada pelaksanaan 2009 mendatang, secara nasional berdasarkan data survei BPS diperkirakan RTS mencapai 18,5 juta, dengan jumlah beras mencapai 3,33 juta ton, yang mana tiap kepala keluarga (KK) mendapat 15 kg beras per bulan dengan durasi 12 bulan. Wahyu menerangkan, hingga kini Bappenas belum memiliki pagu provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, anggaran pelaksanaan program raskin secara nasional untuk 2009 sebesar Rp 12,987 triliun. “Kami telah minta pembaharuan data dari daerah yang berdasarkan kondisi real di masyarakat, sehingga kuota yang kami keluarkan nanti bisa benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” paparnya. (iwan setiawan)
Ketua Tim Raskin Kota Palembang Ali Zaman M Nur mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima kuota beras untuk masyarakat miskin (raskin) dari pemerintah pusat. Hal itu disebabkan pihaknya belum mendapat data terbaru mengenai jumlah penerima program nasional tersebut. Pasalnya, hingga kini BPS Kota Palembang belum mengeluarkan data baru mengenai kondisi kependudukan di kota metropolis ini. “Kalau pakai data lama nanti takutnya kami salah. Soalnya sebagai akibat krisis global ini, prediksi kami jumlah rumah tangga sasaran (RTS) akan meningkat,” ujarnya kepada SINDO kemarin.
Ali mengungkapkan, untuk memaksimalkan pelaksanaan program ini, pada 2009 mendatang pihaknya akan lebih memperketat pengawasan. Wali Kota Palembang kata dia, telah menegaskan, bagi daerah yang terjadi penyimpangan raskin, pemimpin administratif di wilayah tersebut akan dikenai sanksi. “Kami akan lebih serius dengan program ini. Jadi kalau terjadi masalah, seperti penyimpangan data, lurah setempat yang bertanggung jawab,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Pangan & Pertanian Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Wahyuningsih Darajati mengatakan, pada pelaksanaan 2009 mendatang, secara nasional berdasarkan data survei BPS diperkirakan RTS mencapai 18,5 juta, dengan jumlah beras mencapai 3,33 juta ton, yang mana tiap kepala keluarga (KK) mendapat 15 kg beras per bulan dengan durasi 12 bulan. Wahyu menerangkan, hingga kini Bappenas belum memiliki pagu provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, anggaran pelaksanaan program raskin secara nasional untuk 2009 sebesar Rp 12,987 triliun. “Kami telah minta pembaharuan data dari daerah yang berdasarkan kondisi real di masyarakat, sehingga kuota yang kami keluarkan nanti bisa benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” paparnya. (iwan setiawan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar