PALEMBANG (SINDO) – Perusahaan Tambang Batu Bara Bukit Asam (PTBA) Tbk Tanjung Enim optimistis perusahaan patungan (joint venture) pembangunan lintasan rel kereta api (KA) dengan PT Kereta Api (PT KA) bisa beroperasi secepatnya.
Direktur Utama (Dirut) PTBA Sukrisno kemarin menyatakan, kendati rencana ini sebelumnya mendapat penolakan keras dari Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Divisi Regional III Sumatera Selatan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya urusan internal PT KA tersebut kepada manajemen perusahaan bersangkutan.
Dia menegaskan, penolakan SPKA yang menuntut pembatalan kerja sama antara PTBA dan PT KA tidak akan mengganggu pembentukan perusahaan patungan untuk pembangunan lintasan rel (KA) guna meningkatkan kapasitas angkut batubara PTBA. “Penolakan itu tidak akan mengganggu kerja sama ini,” katanya kepada SINDO kemarin.
Sukrisno juga mempertanyakan alasan di balik penolakan yang dianggapnya masih simpang siur. Menurut dia, keputusan di balik kerja sama yang dilakukan kedua badan usaha milik negara (BUMN) itu merupakan kebijakan bisnis yang dikeluarkan masing-masing manajemen. Lalu, mengapa SPKA yang notabene hanya terlibat pada urusan kesejahteraan karyawan justru mengurusi kebijakan manajemen.
Antusiasme PTBA dengan kerja sama itu, lanjut dia, disebabkan selama ini peningkatan produksi batu bara dari pedalaman Sumsel terkendala kapasitas angkutan kereta api ke pelabuhan. Kapasitas angkut ke Pelabuhan Tarahan tahun ini diharapkan bisa naik dari 7,4 juta ton menjadi 7,9 juta ton per tahun, sementara ke Pelabuhan Kertapati bisa mencapai 160.000– 170.000 ton per bulan.
Sementara itu, Kabag Humas PT KA Divre III Sumsel Darmawan menilai, penolakan SPKA terhadap perusahaan patungan hanyalah persoalan miss communication. Padahal, dengan beroperasinya perusahaan patungan tersebut, justru tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan karyawan. (iwan setiawan/hengki ca)
Direktur Utama (Dirut) PTBA Sukrisno kemarin menyatakan, kendati rencana ini sebelumnya mendapat penolakan keras dari Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Divisi Regional III Sumatera Selatan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya urusan internal PT KA tersebut kepada manajemen perusahaan bersangkutan.
Dia menegaskan, penolakan SPKA yang menuntut pembatalan kerja sama antara PTBA dan PT KA tidak akan mengganggu pembentukan perusahaan patungan untuk pembangunan lintasan rel (KA) guna meningkatkan kapasitas angkut batubara PTBA. “Penolakan itu tidak akan mengganggu kerja sama ini,” katanya kepada SINDO kemarin.
Sukrisno juga mempertanyakan alasan di balik penolakan yang dianggapnya masih simpang siur. Menurut dia, keputusan di balik kerja sama yang dilakukan kedua badan usaha milik negara (BUMN) itu merupakan kebijakan bisnis yang dikeluarkan masing-masing manajemen. Lalu, mengapa SPKA yang notabene hanya terlibat pada urusan kesejahteraan karyawan justru mengurusi kebijakan manajemen.
Antusiasme PTBA dengan kerja sama itu, lanjut dia, disebabkan selama ini peningkatan produksi batu bara dari pedalaman Sumsel terkendala kapasitas angkutan kereta api ke pelabuhan. Kapasitas angkut ke Pelabuhan Tarahan tahun ini diharapkan bisa naik dari 7,4 juta ton menjadi 7,9 juta ton per tahun, sementara ke Pelabuhan Kertapati bisa mencapai 160.000– 170.000 ton per bulan.
Sementara itu, Kabag Humas PT KA Divre III Sumsel Darmawan menilai, penolakan SPKA terhadap perusahaan patungan hanyalah persoalan miss communication. Padahal, dengan beroperasinya perusahaan patungan tersebut, justru tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan karyawan. (iwan setiawan/hengki ca)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar