PALEMBANG (SINDO) – Krisis listrik yang terjadi memaksa pemerintah melakukan upaya penghematan, salah satunya dengan mengefisienkan penggunaan lampu jalan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang Zuhri Lubis mengatakan, terbatasnya daya dari pembangkit listrik yang menyebabkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak maksimal memasok kebutuhan masyarakat harus segera diatasi. Namun, sebelum hal itu teratasi, masyarakat diimbau aktif melakukan penghematan sehingga upaya pembenahan yang dilakukan PLN cepat selesai. Menurut Zuhri, seharusnya penghematan listrik juga diikuti Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dengan mengurangi penggunaan peralatan listrik, terutama penerangan jalan. “Tagihan listrik penerangan jalan kita ini setiap bulan mencapai Rp2 miliar. Yang sekarang dipersoalkan bukan masalah jumlahnya, tetapi bagaimana penerangan jalan itu bisa efektif dan efisien,” ujarnya kepada SINDO kemarin.
Meski besarnya tagihan listrik penerangan jalan ditanggung masyarakat melalui pungutan pajak penerangan jalan, Zuhri mengimbau agar lampu-lampu yang menerangi jalan dipergunakan sesuai kebutuhan sehingga pendapatan pajak penerangan jalan ke depan bisa diseimbangkan antara penggunaan dan pembayaran. “Lampu-lampu jalan itu kan dipasang meteran dan dilengkapi stop kontak. Jadi, kalau memang sudah tidak terlalu dibutuhkan, matikan saja,” ucapnya.
Sementara itu, Manajer Komunikasi Hukum dan Administrasi PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Haris Effendi menjelaskan, hingga kini pihaknya belum mengeluarkan aturan untuk mengurangi penggunaan lampu jalan. Namun, PLN mengimbau agar pemasangan lampu jalan atau lampu hias tidak berlebihan. Sebab, saat ini PLN belum terlepas dari masa kritis. “Sebenarnya kami juga ingin membuat kota-kota di Sumsel lebih indah ketika malam hari dengan pancaran lampu jalan maupun lampu hias. Tapi, untuk sementara ini hal itu tidak memungkinkan karena kondisi PLN untuk menyediakan daya listrik masih belum optimal,”tuturnya. (iwan setiawan)
halaman 22
Tidak ada komentar:
Posting Komentar