29 Maret 2009

Warga Kertapati Berdesakan Cairkan BLT


PALEMBANG (SI) – Ratusan warga berdesakan di halaman Kantor Kelurahan Kertapati untuk masuk ke kantor dalam rangka pembagian bantuan langsung tunai (BLT) kemarin siang.

Warga berdesakan untuk mendapatkan kupon antrean yang dibagikan seorang anggota Brimob yang bertugas mengamankan pembagian BLT di Kelurahan Kertapati. Di antara warga yang berdesakan, mayoritas kaum perempuan dan manula. Bahkan, seorang kakek yang ikut berdesakan nyaris pingsan karena badannya terhimpit warga lainnya.

Ditemui di sela-sela pembagian BLT, Pelaksana Harian Lurah Kertapati Zulkifli ZA mengatakan, berdasarkan jadwal yang disusun pihak PT Pos Indonesia, pembagian BLT di Kelurahan Kertapati dilakukan pada Sabtu (27/3). Kegiatan penyaluran dana dimulai sejak pukul 08.00 WIB dan selesai sekitar pukul 15.30 WIB. Untuk Kelurahan Kertapati, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang terdaftar sebagai penerima BLT tahap III sebanyak 1.275 RTS. “Pembagian BLT ini khusus bagi RTS di Kelurahan Kertapati yang tersebar di 38 RT. Dari petugas sendiri, inginnya tuntas hari ini juga, tapi kalau ada yang terlewat tetap diberi kesempatan mengambil haknya di Kantor Pos Besar Jalan Merdeka,” tuturnya.

Salmah, 65, warga yang menerima BLT, mengaku bingung ketika hendak mencairkan dana BLT atas nama anaknya, Zaidan. Pasalnya, anaknya tersebut kini bekerja di Bangka sehingga dia yang harus mewakili untuk mencairkan uang sebesar Rp 200.000 itu. Salmah semakin bingung saat ditanyai kelengkapan administrasi pencairan BLT. “Aku dak tau kalo diminta jugo fotocopy. Kukiro cukup nunjukke KTP dan KK asli bae,” ujar sang nenek. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

28 Maret 2009

Lagi, PKL Marak di Jalur Hijau

Penjual stiker semakin marak di jalur hijau sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kecamatan SU II.

PALEMBANG
(SI) – Jalur hijau di sepanjang Jalan Ahmad Yani di Kecamatan SU I dan SU II marak ditempati pedagang kaki lima (PKL). Berulang kali ditertibkan, tetap saja para PKL kembali menempati lokasi tersebut.

Para PKL yang berdagang di trotoar dan jalur hijau itu kebanyakan pedagang buah. Namun, dalam kurun waktu dua pekan belakangan, pedagang stiker mulai menjamur di pinggiran jalan. Tidak sedikit di antara mereka yang memanfaatkan pohon peneduh jalan sebagai penyanggah pajangan barang dagangan.

Menurut Anton, pedagang stiker di sekitar Lapangan Nigata Plaju, awalnya hanya ada lima orang yang berdagang stiker di wilayah itu. Namun, seiring berjalannya waktu, pedagang stiker semakin ramai. Bahkan, saat ini jumlahnya sudah mencapai 20 pedagang.

Sementara itu, Camat Seberang Ulu II Heri A Rasuan mengatakan, penertiban terhadap PKL sudah sering dilakukan pihaknya. Bahkan, penerapan sanksi berupa teguran hingga penyitaan barang dagangan tidak lantas membuat mereka jera untuk mengulangi perbuatan tersebut. Heri mengakui, selama ini pihaknya selalu kucing-kucingan dengan PKL. Hal itu disebabkan minimnya petugas yang dimiliki kecamatan. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

Stasiun Kertapati Tingkatkan Kebersihan

PALEMBANG (SI) – Pengelola Stasiun Kertapati terus bergiat meningkatkan kebersihan di lingkungannya setelah mendapatkan teguran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Hal itu disampaikan Kepala Stasiun Besar Kertapati Syamsul di ruang kerjanya kemarin. Menurut Syamsul, setelah mendapatkan teguran langsung dari Sekda Kota Palembang Marwan Hasmen, pihaknya segera membenahi kebersihan di lingkungan stasiun. Salah satunya kembali menggiatkan aksi memungut sampah setelah olahraga setiap Jumat pagi. “Teguran dari Sekda beberapa hari lalu kami terima sebagai koreksi atas kekurangan kami. Setelah mendapatkan teguran, petugas kebersihan dibantu pegawai PT KA secara maraton membersihkan sampah yang bertebaran,” ujar Syamsul.

Dalam menjaga kebersihan di lingkungan stasiun, pihaknya terkendala minimnya kesadaran para calon penumpang kereta api untuk menjaga kebersihan dari. Padahal, pihaknya telah menyediakan puluhan tempat sampah di sepanjang peron kereta. Namun, masih saja para calon penumpang dan pengantar membuang sampah ke bawah gerbong. Selain itu, beberapa tempat sampah yang dipasang itu pun ditegur Sekda ketika berkunjung karena tidak dilengkapi tutup. “Tutup tempat sampah memang sengaja tidak dipasang karena sudah sering hilang diambil pemulung. Dengan adanya teguran ini, kami lebih giat berbenah, salah satunya dengan menambah tempat sampah di peron. Tapi perilaku para calon penumpang itu yang sulit sekali diubah,” ungkapnya.

Saat ini pihaknya mengontrak enam tenaga kebersihan. Mereka pun memiliki tanggung jawab masing-masing, mulai membersihkan ceceran minyak dan sampah basah di sepanjang rel dari Stasiun Kertapati hingga pintu perlintasan PT Semen Baturaja. Sebagian lagi bertugas membersihkan seluruh lingkungan stasiun. “Memang untuk lingkungan seluas ini belum ideal jumlah tersebut. Tapi, untuk menambah tenaga (kebersihan) juga belum memungkinkan. Kondisi ini akan kami laporkan terlebih dahulu kepada pimpinan kami bagaimana keputusan terbaiknya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan Kota (DKK) Palembang Zulfikri Simin mengungkapkan, tugas menjaga kebersihan adalah tanggung jawab semua elemen masyarakat. Sebab, petugas kebersihan yang dimiliki DKK sangat terbatas. Jika masyarakat hanya mengandalkan petugas kebersihan dari pemerintah, dia pesimis Kota Palembang bisa bersih dan rapi seperti beberapa tahun sebelumnya. “Kami sangat mengharapkan peran aktif masyarakat, termasuk pengelola perkantoran atau tempat umum lainnya, untuk bisa menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing. Buanglah sampah di tempat yang disediakan atau kumpulkan di satu tempat agar petugas bisa mengangkutnya. Tanpa kerja sama yang baik, akan sangat berat bagi kami menjaga kebersihan Kota Palembang tercinta ini,” tuturnya. (iwan setiawan)

27 Maret 2009

Marak Pembuangan Sampah Liar

PERBATASAN PALEMBANG

PALEMBANG (SI) – Pembuangan sampah liar marak ditemukan di wilayah perbatasan Kota Palembang.

Dalam upayanya mempertahankan Piala Adipura, Pemerintah Kota Palembang terus menggiatkan kebersihan di tempat-tempat umum, seperti perkantoran, jalanan, dan taman-taman kota. Namun, persiapan yang dilakukan itu sedikit ternoda dengan maraknya tempat pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Pembuangan sampah liar itu banyak ditemukan di Jalan Lingkar Selatan dan Jalan Lingkar Jakabaring. Meski tidak masuk wilayah Kota Palembang, sedikit banyak kondisi itu berpengaruh terhadap citra Kota Palembang. Sebab, tidak banyak masyarakat yang mengetahui kalau wilayah di sepanjang jalan itu bukan lagi wilayah Kota Palembang. Pasalnya, warga yang tinggal di Jalan Lingkar Selatan Palembang adalah warga Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan di Jalan Lingkar Jakabaring adalah warga Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin.

“Tumpukan sampah seperti itu sudah ada sejak lama. Biasanya kalau sudah menumpuk banyak, ada warga yang membakarnya,” ujar Mamat, 38, warga Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten OI.

Menurut Mamat, selama ini memang banyak warga yang tinggal di Jalan Lingkar Selatan Palembang membuang sampah di rawa-rawa sekitar tempat tinggal mereka. Sebab, hingga kini fasilitas tempat pembuangan sampah tidak pernah disediakan pemerintah daerah. Selain itu, lokasi geografis desa Ibul Besar dan Pegayut yang berbatasan dengan Kota Palembang diduganya menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya pelayanan umum di wilayah ini. “Lokasi desa ini memang masuk ke Kecamatan Pemulutan, Kabupaten OI. Tetapi, posisinya lebih dekat dengan Palembang. Jadi, mungkin pemerintah saling mengandalkan satu sama lain untuk memasang fasilitas umum, termasuk soal sampah ini,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Zulfikri Simin mengatakan, meski wilayah menumpuknya sampah itu berada di jalan menuju Kota Palembang, wewenang mengurus persoalan itu bukan pada pihaknya. Sebab, lokasi tersebut sudah di luar teritorial wewenang DKK Palembang. Namun, untuk mengatasi permasalahan ini, pihaknya segera berkoordinasi dengan Pemkab OI. Bagaimanapun hal ini memengaruhi kebersihan Kota Palembang. (iwan setiawan)

1.000 Tenaga Kerja Asal Palembang Dirumahkan

PALEMBANG (SI) – Lebih dari 1.000 tenaga kerja asal Palembang yang bekerja di beberapa perusahaan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dirumahkan sementara oleh perusahaannya. Hal itu menyusul menurunnya produktivitas perusahaan akibat terkena dampak krisis keuangan global.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang Aidin mengatakan, mereka yang dirumahkan tersebut sebagian besar bekerja di perusahaan elektronik. Para tenaga kerja itu dirumahkan bertahap sejak awal 2009 hingga Maret ini. “Karena kebanyakan pekerja di sana diberi tempat tinggal oleh perusahaan, maka saat ini aktivitas mereka hanya disekitar mes. Kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus memantau perkembangan situasi ini,” ujarnya kepada SI kemarin.

Menurut Aidin, meski status tenaga kerja itu dirumahkan, perusahaan tempat mereka bekerja masih memberikan hak-hak normatif, seperti gaji dan tunjangan tetap. Bahkan, meski mengurangi jam produksi dan tenaga kerja, perusahaan masih menginginkan mereka tetap berada di mes perusahaan. “Berdasarkan informasi yang kami terima, perusahaan masih berkeinginan mempekerjakan para tenaga kerja asal Palembang tersebut. Jadi, status merumahkan tenaga kerja ini hanya untuk sementara,” tutur mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang itu.

Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja (Hubin Syaker) Disnaker Kota Palembang Supuad mengatakan, berdasarkan catatan pihaknya, saat ini terdapat sekitar 3.000 tenaga kerja asal Palembang yang bekerja di sejumlah perusahaan di Pulau Batam. Jumlah tersebut adalah mereka yang melalui prosedur resmi perusahaan penyaluran tenaga kerja. Supuad menerangkan, dari 1.000 orang lebih tenaga kerja yang dirumahkan perusahaannya itu, sebagian besar masih memiliki kontrak kerja selama satu tahun. Karena itu, meski pihak perusahaan sementara waktu ini tidak membutuhkan jasa mereka, perusahaan enggan memulangkan atau memutus kontrak para tenaga kerja tersebut. “Kalau perusahaan memutus kontrak, konsekuensinya sangat besar. Mereka harus membayar uang sisa kontrak, pesangon, dan biaya lainnya. Apalagi para pengusaha juga berkeyakinan kondisi perekonomian yang terkena dampak krisis global segera membaik. Jadi, proses produksi juga akan kembali normal yang tentunya akan membutuhkan para tenaga kerja yang dirumahkan ini,” tandasnya. (iwan setiawan)