Pegawai Honorer Dievaluasi

Wako: Jika Tidak Ada Kerjaan, Bisa Bantu Bersih-Bersih Kantor

PALEMBANG (SINDO) – Pemkot Palembang akan melakukan evaluasi kinerja tenaga honorer daerah. Pasalnya, selama ini banyak masukan negatif yang diterima mengenai tindak tanduk para tenaga honorer daerah.

Rencana evaluasi itu diungkapkan langsung Wali Kota (Wako) Palembang H Eddy Santana Putra kemarin. Menurut Wako, dia sering mendapat laporan, baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebutkan ada tenaga honorer daerah tidak pernah masuk kerja, tetapi tetap terdaftar dan menerima gaji. “Yang seperti ini harus ditertibkan. Kalau memang tidak masuk kerja karena alasan tidak jelas, harusnya cuti di luar tanggungan negara dong,” ujar Wako.

Sering mangkirnya para PNS maupun tenaga honorer daerah jelas sangat merugikan pemerintah, terlebih anggaran untuk membayar gaji para pegawai tersebut tidaklah sedikit. Bahkan, Wako menyebutkan, berdasarkan hitungan kasar, jumlah yang harus dikeluarkan Pemkot Palembang untuk membayar jasa para PNS dan tenaga honorer daerah mencapai Rp 40 miliar. Karena itu, Wako meminta agar tidak ada lagi tenaga honorer daerah yang nakal dan tidak taat pada peraturan yang ada. “Sekarang waktunya semua harus kerja. Kalau memang gak ada kerjaan, instruksikan mereka pembersihan lingkungan kantor saja. Paling tidak ada (dampak) positifnya dan lingkungan kantor jadi bersih,” katanya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang Jonny Yulianto mengatakan, pada dasarnya Dewan mendukung rencana yang dilontarkan Wako. Namun, pemkot harus berhati-hati dalam melakukan evaluasi tersebut. “Sebelum mengambil keputusan, pemkot harus benar-benar teliti dan tidak tebang pilih. Jika perlu, bentuk tim gabungan untuk menertibkan honorer yang tidak produktif tersebut,” ucap Jonny.

Jonny tidak menampik selama ini memang kinerja tenaga honorer daerah tidak 100% maksimal dan penyebarannya tidak merata. “Lihat saja di lapangan, ada tenaga honorer yang sibuk sekali, tapi tidak sedikit pula yang kita lihat mereka hanya berleha-leha,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) Kota Palembang HA Satar HY mengungkapkan, saat ini jumlah pegawai yang dipimpinnya mencapai 482 orang dan sebagian besar didominasi tenaga honorer daerah. Meski demikian, Satar tidak pernah membiarkan bawahannya bertindak indisipliner, apalagi sampai melalaikan tugas. “Mereka bertugas sesuai shift. Kecuali kebutuhan yang sangat mendesak, mereka harus berada di pos selama masa tugasnya belum berakhir,” ungkapnya.

Mengenai pengetatan kinerja dan efisiensi anggaran yang disyaratkan Wako bagi tenaga honorer yang tidak produktif, Satar mengaku sangat mendukung. Sebab, bagaimanapun peran dan fungsi Pemkot Palembang sebagai sentral pelayan masyarakat di Kota Palembang harus lebih optimal ke depannya. “Memang di Dinas PBK mungkin dilihat orang sedikit kerjaannya karena kebakaran juga gak setiap hari. Tapi, meski begitu waktu luang tetap dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan dan simulasi menanggulangi kebakaran, jadi gak ada waktu yang terbuang percuma,” tandasnya. (iwan setiawan)

Ratusan Warga Antre Minyakita

PALEMBANG (SINDO) – Ratusan warga antre untuk membeli minyak goreng (migor) bersubsidi Minyakita yang digelar Disperindag Provinsi Sumsel bekerja sama dengan PT Sinar Alam Permai (SAP) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sumsel.

Penjualan migor bersubsidi tersebut dilaksanakan kemarin di Jalan KH A Azhari, Lorong Al Munawar, RT 24, Kelurahan 13 Ulu. Meski baru dilaksanakan pukul 10.00 WIB, puluhan warga telah berkumpul sejak pukul 08.00 WIB. Ketika satu unit mobil boks PT SAP masuk dan diparkir di tengah lapangan di Perkampungan Arab, warga yang sudah menunggu sedari pagi langsung mengerumuni mobil itu.

Kepala Disperindag Sumsel Eppy Mirza mengatakan, migor yang dibagikan ini berjumlah 30 ton. Jumlah itu akan disebar ke seluruh kecamatan di Kota Palembang. Mengenai alokasi di masing-masing titik penjualan, mantan Asisten II Setda Pemkab Ogan Ilir itu menyatakan bervariasi sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. “Rata-rata 1,5–2 ton di satu titik penjualan. Namun, semuanya kembali pada kebutuhan masing-masing wilayah yang tidak sama karakteristiknya,” ujarnya.

Staf Marketing PT SAP Ermi didampingi staf umum Siti Khadijah menjelaskan, penjualan migor bersubsidi ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial PT SAP sebagai produsen migor yang dikemas pemerintah melalui program Minyakita. Migor bersubsidi ini dijual dengan harga Rp 6.000 per liter dan mekanisme pembagiannya diserahkan kepada Disperindag. (iwan setiawan)

Perusahaan Mulai Kurangi Jam Kerja

PALEMBANG (SINDO)– Dampak krisis keuangan global belum lepas menggoyang dunia industri di Palembang. Bahkan industri karet dan kelapa sawit yang beroperasi di Palembang terpaksa mengurangi jam operasional mereka.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang Aidin mengatakan, pilihan itu diambil sebagai salah satu upaya menekan pengeluaran biaya operasional. Jika pada kondisi normal, para pegawai menghabiskan waktu bekerja hingga tujuh jam dalam satu hari. Maka ketika krisis semakin kencang mendera, perusahaan memutuskan jam kerja efektif hanya lima jam saja. “Produksi karet dan sawit itu 90 persen kan di ekspor ke Amerika. Padahal saat ini pasaran Amerika sedang lesu pascakrisis dan mereka mengurangi impor dari negara luar. Hal itu memicu anjloknya harga sawit dan karet di pasar internasional,” ujarnya, setelah mendapat laporan dari para pengusaha karet dan kelapa sawit.

Aidin mengatakan, sekitar 40% dari 16 perusahaan karet dan sawit di Palembang harus mengurangi jam kerjanya. Kendati begitu, kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak normatif para pegawai, seperti gaji dan tunjangan, tetap dijalankan. “Tim dari Disnaker terus memantau kondisi perusahaan-perusahaan yang ada di Palembang. Ternyata meski perusahaan mengurangi jam kerja namun tetap memenuhi hak normatif pegawai. Jadi saya rasa tidak ada masalah,” katanya.

Sementara itu, Kabid Syarat Kerja dan Hubungan Industrial Disnaker Kota Palembang Supuad mengatakan, dari hasil pengawasan yang dilakukan, pihak perusahaan memiliki komitmen segera memperbaiki kondisi yang sedang dialami saat ini. Menurut Supuad, perusahaan tersebut tengah berupaya menjajaki pasar lain di luar Amerika. (iwan setiawan)

Transmusi Dekati Kenyataan

Staf CV Royal Teknik tengah memaparkan keunggulan penggunaan smart card dalam manajemen tiket transportasi seperti TransMusi yang direncanakan Pemkot Palembang.

PALEMBANG (SINDO) – Belum kelar pembahasan persoalan halte, ternyata rencana pengoperasian Transmusi telah mengundang berbagai pihak yang ingin menjalin kerja sama dengan Pemkot Palembang.

Salah satunya, CV Royal Teknis, sebuah perusahaan penyedia jasa IT bidang manajemen tiket. Bahkan, perusahaan yang mengusung teknologi smart ticketing system itu menggelar paparan di hadapan Kadishub dan stafnya kemarin. “Pada dasarnya kami menerima semua masukan dan usulan dari berbagai pihak mengenai pengelolaan Transmusi, termasuk soal tiket. Tapi, keputusannya tentu tidak langsung keluar sekarang karena butuh pembahasan terlebih dahulu dan persetujuan wali kota,” ujar Kepala Dishub Kota Palembang Edi Nursalam kemarin.

Sementara itu, Kepala Divisi Teknik CV Royal Teknis, Supriyono menerangkan, menggunakan smart card yang dikelola pihaknya, Dishub Palembang sebagai pengembang Transmusi akan memperoleh berbagai keuntungan. Di antaranya, data kapasitas yang dimiliki chip ini berkisar antara 1–4 kb, di mana 1 kb bisa menampung hingga 1.000 karakter. Pengamanan yang dimiliki kartu ini juga lebih ketat dibanding teknologi kartu sebelumnya. Bahkan, kartu yang dikembangkan ini bisa mendukung pelayanan sistem satu kartu. Jadi, dalam KTP tersebut dapat diisikan identitas SIM, paspor, nomor asuransi, kartu ATM, kartu kredit, nomor pasien rumah sakit. “Satu lagi kelebihan kartu ini, yaitu dapat digunakan, meskipun dalam keadaan basah dan kotor sekali pun,” ujarnya.

Supriyono mengungkapkan, menggunakan sistem tiket yang dikembangkan pihaknya, Dishub akan memiliki manajemen tiket yang baik. Dengan begitu, berbagai kebocoran pendapatan dari pengelolaan tiket dapat diminimalisasi. Bahkan, jika dibanding sistem pengelolaan tiket yang lain, sistem smart card lebih aman digunakan. “Bahkan, kita bisa sesuaikan bentuk tiket itu dengan keinginan konsumen. Chip yang digunakan bisa ditanam di gelang, jam tangan, gantungan kunci dan lain sebagainya. Jadi, ini bisa menjadi variasi yang tidak membosankan bagi konsumen,” tuturnya.

Di akhir paparannya, Supriyono menjelaskan, sistem pengelolaan tiket yang menggunakan jasa perusahaan mereka, di antaranya, Transjakarta, tiket masuk Pekan Raya Jakarta (PRJ), tiket masukWater Park Surabaya, dan tiket masuk BSD City. Tidak hanya itu, mereka juga pernah disewa pihak Malaysia pada acara Touch and Go. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

Adipura Terancam Lepas

PALEMBANG (SINDO) – Tekad masyarakat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mempertahankan Piala Adipura pada tahun ini sepertinya cukup berat, bahkan diprediksi lepas. Pasalnya, dari hasil penilaian dan evaluasi tim penilai Piala Adipura, ternyata masih banyak kawasan dalam wilayah Kota Palembang yang perlu pembenahan segera, terutama soal kebersihan di sejumlah tempat ramai, seperti pasar, terminal, daerah pemukiman padat penduduk.

Koordinator Adipura Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) Ratna Kartika Sari mengatakan, kondisi kebersihan lingkungan Palembang menurun dari tahun sebelumnya. Jika tidak segera diatasi, kemungkinan besar Piala Adipura yang diraih Palembang tahun lalu akan lepas begitu saja. Menurut Ratna, tim dari KLH yang turun langsung ke lapangan mendapati beberapa kawasan dalam wilayah Kota Palembang kondisinya jauh berada di bawah standar penilaian. “Secara total, nilai Palembang dalam penilaian kali ini di bawah nilai baik,” ujar Ratna seusai mempresentasikan hasil evaluasi penilaian pertama (P1) kemarin.

Dalam presentasinya, Ratna membeberkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan mendapat penanganan serius Pemkot Palembang, di antaranya drainase yang kotor di sekitar pemukiman Maskarebet dan Poligon. Selanjutnya, pemukiman kumuh dan lingkungan kotor di kawasan pemukiman pasang surut di daerah Karanganyar dan Gandus. Pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertata baik di sepanjang Jalan Wahid Hasyim dan Jalan Slamet Riyadi, juga tidak lepas dari perhatian tim penilai Adipura. “Selain beberapa kekurangan yang mendesak untuk diatasi, tim juga memberi apresiasi terhadap beberapa taman kota yang sudah baik. Meski demikian, perawatan taman kota juga perlu ditingkatkan lagi,” tuturnya.

Berdasarkan hasil penilaian tim Adipura, ternyata masih banyak lokasi yang belum memiliki tempat sampah. Bahkan, jika pun ada tempat sampah, tetapi tidak ada tutupnya. Kondisi itu sangat memengaruhi penilaian.

Wakil Wali Kota Palembang Romi Herton mengaku, dengan adanya presentasi ini, pihaknya bisa mengetahui titik kelemahan dalam penilaian Adipura kali ini. Karena itu, setelah mendengar dan mengetahui titik-titik yang perlu dibenahi, seluruh unit kerja yang bertanggung jawab sudah harus mengambil perannya masing-masing. “Kita tingkatkan kembali kerja keras dalam membersihkan lingkungan ini. Bukan semata-mata untuk mempertahankan Piala Adipura, melainkan juga untuk kesehatan lingkungan dan kenyamanan masyarakat kita sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra juga menegaskan, salah satu prioritas program untuk menjaga Palembang tetap bersih dan hijau, tolok ukurnya dengan mempertahankan Adipura. Namun, Eddy mengeluhkan kesadaran masyarakat kota yang masih lemah dalam menjaga kebersihan. Menurut dia, bersihnya Kota Palembang lantaran sistem yang telah diterapkan, yakni setiap waktu petugas kebersihan membersihkan sampah yang berserakan. “Kita bersih karena sistem, semestinya kesadaran masyarakat harus dapat lebih ditingkatkan,” katanya.

Untuk itu, dia menargetkan dapat diterapkannya sanksi tegas bagi yang membuang sampah sembarangan serta berupaya mewujudkan pemilahan sampah organik dan anorganik. “Saya ingin Kota Palembang ini lebih hijau lagi,” katanya. (iwan setiawan)