Transmusi Dekati Kenyataan

Staf CV Royal Teknik tengah memaparkan keunggulan penggunaan smart card dalam manajemen tiket transportasi seperti TransMusi yang direncanakan Pemkot Palembang.

PALEMBANG (SINDO) – Belum kelar pembahasan persoalan halte, ternyata rencana pengoperasian Transmusi telah mengundang berbagai pihak yang ingin menjalin kerja sama dengan Pemkot Palembang.

Salah satunya, CV Royal Teknis, sebuah perusahaan penyedia jasa IT bidang manajemen tiket. Bahkan, perusahaan yang mengusung teknologi smart ticketing system itu menggelar paparan di hadapan Kadishub dan stafnya kemarin. “Pada dasarnya kami menerima semua masukan dan usulan dari berbagai pihak mengenai pengelolaan Transmusi, termasuk soal tiket. Tapi, keputusannya tentu tidak langsung keluar sekarang karena butuh pembahasan terlebih dahulu dan persetujuan wali kota,” ujar Kepala Dishub Kota Palembang Edi Nursalam kemarin.

Sementara itu, Kepala Divisi Teknik CV Royal Teknis, Supriyono menerangkan, menggunakan smart card yang dikelola pihaknya, Dishub Palembang sebagai pengembang Transmusi akan memperoleh berbagai keuntungan. Di antaranya, data kapasitas yang dimiliki chip ini berkisar antara 1–4 kb, di mana 1 kb bisa menampung hingga 1.000 karakter. Pengamanan yang dimiliki kartu ini juga lebih ketat dibanding teknologi kartu sebelumnya. Bahkan, kartu yang dikembangkan ini bisa mendukung pelayanan sistem satu kartu. Jadi, dalam KTP tersebut dapat diisikan identitas SIM, paspor, nomor asuransi, kartu ATM, kartu kredit, nomor pasien rumah sakit. “Satu lagi kelebihan kartu ini, yaitu dapat digunakan, meskipun dalam keadaan basah dan kotor sekali pun,” ujarnya.

Supriyono mengungkapkan, menggunakan sistem tiket yang dikembangkan pihaknya, Dishub akan memiliki manajemen tiket yang baik. Dengan begitu, berbagai kebocoran pendapatan dari pengelolaan tiket dapat diminimalisasi. Bahkan, jika dibanding sistem pengelolaan tiket yang lain, sistem smart card lebih aman digunakan. “Bahkan, kita bisa sesuaikan bentuk tiket itu dengan keinginan konsumen. Chip yang digunakan bisa ditanam di gelang, jam tangan, gantungan kunci dan lain sebagainya. Jadi, ini bisa menjadi variasi yang tidak membosankan bagi konsumen,” tuturnya.

Di akhir paparannya, Supriyono menjelaskan, sistem pengelolaan tiket yang menggunakan jasa perusahaan mereka, di antaranya, Transjakarta, tiket masuk Pekan Raya Jakarta (PRJ), tiket masukWater Park Surabaya, dan tiket masuk BSD City. Tidak hanya itu, mereka juga pernah disewa pihak Malaysia pada acara Touch and Go. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

Adipura Terancam Lepas

PALEMBANG (SINDO) – Tekad masyarakat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mempertahankan Piala Adipura pada tahun ini sepertinya cukup berat, bahkan diprediksi lepas. Pasalnya, dari hasil penilaian dan evaluasi tim penilai Piala Adipura, ternyata masih banyak kawasan dalam wilayah Kota Palembang yang perlu pembenahan segera, terutama soal kebersihan di sejumlah tempat ramai, seperti pasar, terminal, daerah pemukiman padat penduduk.

Koordinator Adipura Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) Ratna Kartika Sari mengatakan, kondisi kebersihan lingkungan Palembang menurun dari tahun sebelumnya. Jika tidak segera diatasi, kemungkinan besar Piala Adipura yang diraih Palembang tahun lalu akan lepas begitu saja. Menurut Ratna, tim dari KLH yang turun langsung ke lapangan mendapati beberapa kawasan dalam wilayah Kota Palembang kondisinya jauh berada di bawah standar penilaian. “Secara total, nilai Palembang dalam penilaian kali ini di bawah nilai baik,” ujar Ratna seusai mempresentasikan hasil evaluasi penilaian pertama (P1) kemarin.

Dalam presentasinya, Ratna membeberkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan mendapat penanganan serius Pemkot Palembang, di antaranya drainase yang kotor di sekitar pemukiman Maskarebet dan Poligon. Selanjutnya, pemukiman kumuh dan lingkungan kotor di kawasan pemukiman pasang surut di daerah Karanganyar dan Gandus. Pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertata baik di sepanjang Jalan Wahid Hasyim dan Jalan Slamet Riyadi, juga tidak lepas dari perhatian tim penilai Adipura. “Selain beberapa kekurangan yang mendesak untuk diatasi, tim juga memberi apresiasi terhadap beberapa taman kota yang sudah baik. Meski demikian, perawatan taman kota juga perlu ditingkatkan lagi,” tuturnya.

Berdasarkan hasil penilaian tim Adipura, ternyata masih banyak lokasi yang belum memiliki tempat sampah. Bahkan, jika pun ada tempat sampah, tetapi tidak ada tutupnya. Kondisi itu sangat memengaruhi penilaian.

Wakil Wali Kota Palembang Romi Herton mengaku, dengan adanya presentasi ini, pihaknya bisa mengetahui titik kelemahan dalam penilaian Adipura kali ini. Karena itu, setelah mendengar dan mengetahui titik-titik yang perlu dibenahi, seluruh unit kerja yang bertanggung jawab sudah harus mengambil perannya masing-masing. “Kita tingkatkan kembali kerja keras dalam membersihkan lingkungan ini. Bukan semata-mata untuk mempertahankan Piala Adipura, melainkan juga untuk kesehatan lingkungan dan kenyamanan masyarakat kita sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra juga menegaskan, salah satu prioritas program untuk menjaga Palembang tetap bersih dan hijau, tolok ukurnya dengan mempertahankan Adipura. Namun, Eddy mengeluhkan kesadaran masyarakat kota yang masih lemah dalam menjaga kebersihan. Menurut dia, bersihnya Kota Palembang lantaran sistem yang telah diterapkan, yakni setiap waktu petugas kebersihan membersihkan sampah yang berserakan. “Kita bersih karena sistem, semestinya kesadaran masyarakat harus dapat lebih ditingkatkan,” katanya.

Untuk itu, dia menargetkan dapat diterapkannya sanksi tegas bagi yang membuang sampah sembarangan serta berupaya mewujudkan pemilahan sampah organik dan anorganik. “Saya ingin Kota Palembang ini lebih hijau lagi,” katanya. (iwan setiawan)

Kepala Dinas Harus Kejar PAD

PALEMBANG (SINDO) – Wali Kota (Wako) Palembang H Eddy Santana Putra akan melayangkan teguran kepada para kepala dinas di jajarannya yang tidak mampu mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target.

Hal itu disampaikan Wako di hadapan para kepala dinas dan camat se-Kota Palembang dalam rapat koordinasi realisasi PAD 2008 di ruang rapat Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang kemarin. Peringatan keras itu disampaikan Wako setelah mendapati PAD dari sektor pajak dan retribusi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Seperti yang terlihat dari 74 jenis penerimaan retribusi, hanya 21 jenis yang mampu mencapai target, sedangkan 53 lainnya belum mampu mencapai target. “Melihat laporan ini, kami akan adakan evaluasi terlebih dahulu untuk mencari penyebabnya. Saya akan surati (kepala) dinas yang tidak tercapai (target),” tukas Wako.

Menurut Wako, potensi retribusi di Kota Palembang sebenarnya sangat besar. Bahkan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung agar target PAD bisa tercapai telah disediakan. Namun dia sendiri heran hingga saat ini pengelolaan pajak dan retribusi yang berujung pada perolehan PAD belum optimal. “Ke depannya, kami butuh intensifikasi dan ekstensifikasi program agar pencapaian PAD lebih maksimal. Kami juga butuh peningkatan kualitas SDM yang terlihat masih belum mampu mengelola ini semua,” tuturnya.

Kepala Dispenda Kota Palembang Sumaiyah MZ menjelaskan, secara total penerimaan retribusi pada 2008 mencapai Rp 59.037.759.700 atau 90,36% dari target Rp 65.332.735.137. Sedangkan, penerimaan dari sektor pajak melampaui target yang ditetapkan, yakni sebesar 101,95%. “Tahun lalu target pajak kami Rp 69.350.000.000. Alhamdulillah, jumlah yang bisa dicapai sebesar Rp 70.700.303.943,” papar Sumaiyah.

Sumaiyah mengungkapkan, untuk tahun ini, target PAD yang disebar ke seluruh dinas dan badan di jajaran Pemkot Palembang mengalami perubahan. Pada 2008 lalu, target retribusi mencapai Rp 65 miliar. Sedangkan tahun ini, target PAD dari sektor retribusi menurun, yakni hanya sebesar Rp 63 miliar. Sementara dari sektor pajak, targetnya justru meningkat. Jika 2008 PAD dari sektor pajak ditarget Rp 69 miliar, tahun ini ditarget Rp 77 miliar. (iwan setiawan)

Lampu Hias Banyak yang Hilang

Kondisi salah satu tugu lampu hias di depan Benteng Kuto Besak (BKB) yang tidak ada lagi lampunya.

PALEMBANG (SINDO) – Belasan lampu hias di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB) diketahui pecah dan hilang. Padahal, Pemerintah Kota Palembang telah menempatkan Pos Polisi Pamong Praja untuk menjaga kawasan itu.

Dari pantauan SINDO di lapangan, sekurangnya 15 lampu hias yang berada di bagian depan dan samping BKB tidak berada di tempatnya lagi. Entah karena pecah atau hilang dicuri pihak tidak bertanggung jawab. Namun, sampai kemarin belum ada tanda-tanda kerusakan itu akan ditanggulangi pihak terkait.

Kepala Dinas Penerangan Jalan, Utilitas, Pertamanan, dan Pemakaman (PJUPP) Kota Palembang, Taufik Sya’roni mengatakan, pihaknya telah mengetahui kondisi tersebut. Akan tetapi kendala yang dihadapi pihaknya dalam merawat lampu-lampu hias di BKB adalah pengawasan. Sebab selama ini personil pengawasan lapangan di dinasnya sangat terbatas. “Gak mungkin kita ngawasin lampu di BKB 24 jam penuh. Makanya kita juga minta bantuan Satpol PP yang bertugas menjaga kawasan itu,” ujarnya dihubungi SINDO kemarin.

Taufik juga menyesalkan minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum. Menurut dia, seketat-ketatnya penjagaan akan sia-sia jika masyarakat masih mementingkan kepentingannya sendiri. “Dana untuk penggantian tetap ada. Tapi kita juga berharap masyarakat bisa menjaga fasilitas umum seperti lampu hias ini, agar kondisi Palembang semakin indah di malam hari,” harapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Ahmad Djauhari juga sangat menyayangkan kondisi ini. Apalagi, kawasan BKB merupakan ikon Palembang di malam hari. Jika lampu hias di kawasan itu hilang atau pecah semua, maka keindahan BKB yang dikenal orang selama ini akan memudar. “Ini hanya bukti kecil kalau Dinas PJUPP dan Satpol PP kurang maksimal dalam menjaga aset pemerintah itu. Padahal disitu sudah ditempatkan Pos Pol PP. Harusnya mereka juga mengawasi lampu hias dan jangan hanya nangkapin orang berbuat mesum saja,” tuturnya.

Selain lampu hias yang hilang dan pecah, Djauhari juga menyoroti masih banyaknya besi hiasan di plaza BKB yang hilang. Untuk itulah ia meminta agar pengawasan dan penjagaan fasilitas umum di kawasan BKB lebih dimaksimalkan. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

Pedagang Tak Mau Pindah

Harga Sewa Petak di Pasar Tradisional Modern Plaju Terlalu Mahal

PALEMBANG (SINDO) – Para pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Inpres Plaju bersikeras berjualan di sekitar pasar yang terkena penertiban oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Pascapenertiban pada Kamis (12/2) lalu, Pemkot Palembang menempatkan petugas Satpol PP untuk memantau aktivitas di area yang ditertibkan. Meski demikian, para pedagang tetap saja menggelar dagangannya dengan beralaskan terpal, karena lapak mereka sudah dirobohkan petugas. “Namonyo jugo cari makan dek, yo biar panas cak ini harus tetep jualan,” ujar Maryati, yang sehari-harinya berjualan ikan di Pasar Inpres Plaju.

Imbauan agar para pedagang segera menempati Pasar Tradisional Modern Plaju, menurut Maryati tampaknya memang belum sepenuhnya dipatuhi. Hal itu disebabkan mahalnya biaya sewa yang harus dikeluarkan oleh pedagang, ketika menempati pasar baru tersebut. “Bayangke bae, kalau jualan disini cuma ditarik retribusi Rp 2.000-Rp 3.000 perhari. Tapi kalau pindah ke pasar modern, bukan bae harus bayar sewa petak Rp 275.000 perbulan, tapi jugo duit retribusi Rp 8.000 perhari,” tuturnya menyebutkan kondisi yang kini dihadapi sekitar 500 pedagang lainnya.

Sementara itu, dari pantauan SINDO di lapangan, para pedagang yang sebelum penertiban berjualan di pinggir jalan, kini berkumpul di lorong yang tak jauh dari jalan masuk menuju Pasar Inpres Plaju.

Kasat Pol PP Kota Palembang Herman HS mengatakan, penertiban yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Mengenai keinginan para pedagang menempuh jalur hukum karena keberatan dengan penertiban yang dilakukan, Herman tidak mau berkomentar banyak. “Itu hak mereka sebagai warga negara. Tapi kita juga melakukan penertiban ini untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra juga mengaku pemerintah telah cukup lama mensosialisasikan pemindahan pedagang di Pasar Inpres Plaju. Namun, para PKL tidak pernah menghiraukannya. Mengenai biaya sewa yang mahal, sebenarnya pemerintah telah memberi kemudahan bagi para pedagang. “Pemkot Palembang telah memberi kemudahan kepada para pedagang yang mau menempati Pasar Tradisional Modern Plaju, yaitu menggratiskan semua biaya hingga bulan April mendatang.Tapi itu tidak juga diterima,” tukasnya. (iwan setiawan)