Penertiban PKL Dilakukan Malam Hari

PKL Pasar Inpres Plaju mengaku terzalimi karena diminta pindah dan harus membayar sewa lebih mahal di tempat yang baru.

PALEMBANG (SINDO) – Ratusan petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), Poltabes, dan Kodim 0418 Palembang, Kamis (12/2) malam membongkar ratusan lapak pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Pasar Inpres Plaju. Namun, pada Jumat (13/2) pagi, di area yang ditertibkan kembali ramai oleh para PKL yang berjualan seperti biasa.

Kepala Satpol PP Kota Palembang Herman HS yang memimpin penertiban mengatakan, penertiban ini sebagai upaya mendukung program Palembang International City. Para pedagang yang ditertibkan adalah mereka yang tetap membandel berjualan di pinggir jalan dan di depan pertokoan sehingga menimbulkan kesan kumuh dan semrawut. “Yang kami tertibkan adalah mereka yang berjualan di tempat terlarang, seperti di depan toko, di atas trotoar, di pinggir jalan, serta lorong-lorong di sekitar pasar. Mereka ini kan sudah disediakan tempat di Pasar Tradisional Modern Plaju,” ujar Herman di sela-sela penertiban PKL Kamis malam.

Lorong-lorong di sekitar pasar yang selama ini ditempati para PKL akan ditata oleh dinas terkait. Untuk itu, Herman mengimbau agar masyarakat dan PKL bisa mendukung program pemerintah.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Plaju Ilir Mustakim mengatakan, para PKL pada dasarnya menerima dan mendukung program penertiban lingkungan pasar. Namun, penertiban di Pasar Inpres Plaju ini tidak sesuai dan merugikan pedagang. “Kami ini masyarakat yang terzalimi. Dengan adanya penertiban ini, kami diminta pindah ke pasar modern. Padahal, sewa di situ jauh lebih mahal. Ini kan pemaksaan namanya,” ucap Mustakim yang disambut dukungan PKL lainnya.

Informasi yang dihimpun SINDO, pembongkaran lapak PKL di area Pasar Inpres Plaju ini merupakan bagian dari rencana Pemkot Palembang yang akan membangun terminal pinggiran di lokasi tersebut. Bahkan, dana untuk pembangunan terminal di atas lahan seluas 1,5 ha tersebut sudah dimasukkan ke APBD Kota Palembang 2009. “Dananya sekitar Rp 2 miliar, tinggal tunggu pengesahan APBD,” ujar Kepala Dishub Kota Palembang Edi Nursalam. (iwan setiawan)

foto : isra triansyah

Cuaca Buruk Hambat Pembuatan KTP dan KK

PALEMBANG (SINDO) – Cuaca buruk di Palembang belakangan ini berimbas pada terhambatnya proses pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Selain terancam sambaran petir, sinyal online yang digunakan perangkat sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) online juga tidak bisa menembus awan mendung.

Camat Kertapati A Zaini Rivai mengatakan, seiring berjalannya program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta, terjadi peningkatan pembuatan KTP dan KK. Sebab, syarat utama program ini adalah warga Sumsel yang dibuktikan dengan KTP atau KK. Meski terjadi peningkatan pembuatan KTP dan KK, petugas di Kecamatan Kertapati berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan proses administrasi kependudukan secepatnya. “Memang ada sedikit penumpukan berkas pengajuan KTP dan KK sejak berlakunya program Jamsoskes. Namun, kami lihat ini sebagai kesadaran masyarakat untuk memiliki bukti identitas,” tutur Zaini di ruang kerjanya kemarin.

Menurut Zaini, penyelesaian proses pembuatan KTP dan KK tidak lepas dari berbagai kendala. Kendala yang paling sering dihadapi pihak kecamatan adalah gangguan dari pemadaman listrik. Namun, hal itu bukan lagi kendala setelah kecamatan mendapatkan pengadaan genset. Kendala lain yang hingga kini belum bisa teratasi, menurut Zaini, adalah cuaca buruk yang sering datang tak terduga. Jika hujan yang diiringi petir turun, seluruh perangkat SIAK online harus dipadamkan. “Pemadaman perangkat, berarti pelayanan terhenti karena sinyal dari sini (Kantor Camat Kertapati) tidak tembus ke Kantor Dinas Dukcapil kalau sudah mendung, apalagi hujan. Bahkan, lantaran hujan deras beberapa waktu lalu, tower kami rusak berat karena tersambar petir dan harus diganti,” ungkapnya.

Camat Seberang Ulu (SU) II Heri A Rasuan menyampaikan hal senada seputar proses pembuatan KTP dan KK. Menurut dia, kesulitan terbesar adalah mencari sinyal untuk mengirim data ke tower di Dinas Dukcapil sebagai pusat database SIAK online di Palembang. Selain itu, tower Kecamatan SU II digunakan pula sebagai pemancar oleh Kecamatan Plaju dan Ilir Timur I. “Kalau proses entri data di kami sudah lumayan cepat. Namun, balik lagi, kalau sinyal gak ada ya gak bisa kerja kami,” tuturnya.

Hal inilah, menurut Heri, yang sering disalah artikan masyarakat. Selama ini masyarakat menganggap petugas kecamatan menghambat bahkan tidak mengerjakan pengajuan KTP atau KK yang bersangkutan. Padahal, pihaknya telah berulang kali memberitahukan kepada masyarakat mengenai kendala yang dihadapi pihak kecamatan. “Untuk pembuatan KTP atau KK, saya sudah instruksikan agar setiap berkas yang masuk segera dikerjakan tanpa harus bertumpuk,” ujarnya seraya menambahkan, bila hambatan itu menyangkut teknis, pasti dibutuhkan waktu untuk menormalkannya kembali.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi I DPRD Kota Palembang Aliman mengaku sudah mengetahui kendala yang dihadapi pihak kecamatan dalam mengoperasikan perangkat SIAK online. Namun, karena tidak ada laporan resmi, akhirnya Dewan pun bersikap pasif. Dewan ingin melihat sampai sejauh mana perbaikan yang dilakukan pemerintah terhadap salah satu bentuk pelayanan publik ini. “Anggaran untuk sistem ini setiap tahun diajukan. Kami masih beri waktu untuk memaksimalkan sistem, jangan sampai dana yang dianggarkan menjadi mubazir,” ujarnya. (iwan setiawan)

Jalan Tegal Binangun Parah

Sebuah truk melintas di Jalan Tegal Binangun yang kondisinya rusak parah dan mendesak dilakukan perbaikan.

PALEMBANG (SINDO) – Kerusakan Jalan Tegal Binangun semakin parah. Karena itu, perbaikan infrastruktur jalan dalam Kecamatan Plaju itu mendesak dilakukan oleh pihak terkait.

Camat Plaju Yunan Helmi mengatakan, pihaknya telah mengajukan usulan perbaikan jalan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kota Palembang. Menurut Yunan, ruas jalan yang menjadi prioritas perbaikan di wilayah Kecamatan Plaju adalah Jalan Tegal Binangun. Sebab, saat ini kondisi jalan alternatif tersebut semakin parah karena banyaknya lubang di badan jalan. “Pembangunan daerah Tegal Binangun itu sedang bergeliat sekarang. Lalu lintas masyarakat yang menggunakan akses jalan itu juga semakin ramai. Jadi, kualitas jalan yang dulu dibangun sudah tidak kuat lagi menahan beban kendaraan yang melintas setiap harinya,” ujarnya kemarin.

Selama ini masyarakat Plaju memang dipusingkan dengan minimnya akses keluar masuk wilayah mereka. Jika melalui Jalan Ahmad Yani, masyarakat harus menghadapi kemacetan di beberapa titik, seperti depan Kampus UMP, depan Kampus UBD, hingga persimpangan empat Jakabaring.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan PSDA Palembang Kira Tarigan melalui Kabid Bina Marga Syariffudin MF mengatakan akan berusaha semaksimal mungkin melakukan perbaikan jalan sesuai skala prioritas. Tahun ini pihaknya menerima sekitar 200 usulan kegiatan perbaikan dan peningkatan jalan dengan alokasi anggaran Rp 40 miliar. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

Parkir Pinggir Jalan Bikin Macet

PALEMBANG (SINDO) - Minimnya lahan parkir di sejumlah titik keramaian dalam Kota Palembang, terutama Jalan Kapten Anwar Sastro, membuat kemacetan panjang selalu terjadi di kawasan tersebut.

Banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan membuat jalan yang terdiri atas dua lajur itu menjadi penyebab utama kemacetan terjadi. Pasalnya, jalan yang dilintasi menjadi sempit, belum lagi jika terjadi pertemuan kendaraan dari arah berlawanan. “Tiap hari di sini pasti macet. Jam-jam sibuk biasonyo macet itu, cak pagi waktu pegawai datang, siang hari jam makan siang, dan sore pas balik,” ujar Cek Mat, warga Jalan Kapten Anwar Sastro atau dikenal dengan Jalan Kansas.

Dia mengungkapkan, kemacetan biasanya terjadi karena sikap pengemudi yang sama-sama tidak mau mengalah. Kalau memang itu yang terjadi, panjangnya kemacetan bisa mencapai sekitar 800 meter, mulai depan Kantor BPS Sumsel hingga samping Hotel Horison. Kemacetan semakin bertambah parah akibat tidak adanya polisi lalu lintas atau Dishub yang mengatur arus lalu lintas tersebut.

“Seharusnya disediakan area parkir khusus di area perkantoran ini sehingga parkiran tidak menumpuk di pinggir jalan,” kata Yayan, seorang pengemudi kendaraan yang terjebak macet.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Edi Nursalam mengaku telah mengetahui kondisi ini. Menurut Edi, sebagai kawasan pusat pemerintahan, sangat tidak kondusif jika terbentur persoalan kemacetan lalu lintas. Karena itu, dibutuhkan penataan kembali mengenai arus lalu lintas maupun parkiran di sekitar kawasan tersebut. “Cukup sulit mengubahnya karena kondisi ini sudah berlangsung lama. Tapi, kami akan berusaha menata lalu lintas di kawasan pusat pemerintahan tersebut,” ujarnya.

Persoalan ini akan dibahas pada rapat koordinasi Dewan Lalu Lintas yang diselenggarakan dalam waktu dekat. “Rapat Dewan Lalu Lintas mungkin baru terlaksana pekan depan. Dalam rapat nanti, Dishub akan mengusulkan penerapan zona larangan parkir di sepanjang Jalan Kapten Anwar Sastro. Kalau disetujui, segera kami tetapkan dasar hukum dan menyosialisasikan peraturan itu,” tandasnya. (iwan setiawan)

Taman Lalu Lintas Terbengkalai

PALEMBANG (SINDO) – Kondisi Taman Lalu Lintas Palembang di pinggiran Danau OPI Jakabaring terbengkalai. Selain terlihat kusam tak terawat, beberapa bagian gedung juga telah rusak.

Berdasarkan penuturan Mahmud, seorang pedagang di sekitar danau OPI, bangunan itu mulai dikerjakan sekitar tahun 2007 lalu. Namun setelah jadi dan siap digunakan, tidak pernah terlihat aktivitas di bangunan itu. Bahkan kini bangunan tersebut menjadi gedung kosong dan tak terawat.

Dari pantauan SINDO di lokasi, pintu gerbang sebagai akses masuk ke Taman Lalu Lintas Palembang itu dihalangi kayu. Pada pos penjagaan di samping gerbang, beberapa kacanya telah pecah. Bahkan selain dihiasi lumut dan bercak tanah merah, pada dindingnya juga terdapat tulisan menggunakan cat semprot.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kasatlantas Poltabes Palembang Komisaris Polisi (Kompol) Joko Setiono menyayangkan kondisi yang terjadi. Namun pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena bangunan tersebut belum diserahkan kepada pihak kepolisian.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang Hatta Wazol Mathair menuturkan, dia belum mengetahui perihal pembangunan Taman Lalu Lintas Palembang yang berada di tepian danau OPI Jakabaring tersebut. (iwan setiawan)