07 Februari 2009

Puluhan Bus Kota Terjaring Razia

Sopir dan kernet bus kota melepaskan sendiri stiker yang menempel di kaca busnya saat dilakukan penertiban oleh petugas gabungan Dishub dan Satlantas Poltabes Palembang di Jalan Tjik Agus Kiemas, depan Masjid Agung Palembang, kemarin.

PALEMBANG
(SINDO) – Puluhan bus kota kemarin terjaring razia gabungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Poltabes Palembang yang mengadakan pemeriksaan persyaratan teknis dan administrasi kendaraan.

Razia yang dimulai pukul 15.00 WIB itu memilih lokasi di Jalan Tjik Agus Kiemas, depan Masjid Agung Palembang. Bus kota yang melintas di jalan itu satu per satu dihentikan petugas untuk ditanyakan kelengkapan administrasi kendaraan, seperti surat tanda nomor kendaraan (STNK), surat izin mengemudi (SIM), izin trayek. Selain itu, petugas melakukan penertiban terhadap bus kota yang masih menutupi kaca kendaraannya dengan stiker berbagai bentuk. Bahkan, petugas pun tidak segan-segan melepaskan stiker yang ditempel di kaca bus.

Kepala Unit (Kanit) Patroli Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang Ajun Komisaris Polisi (AKP) Tri Sumarsih mengatakan, penertiban stiker dilakukan untuk meminimalisasi aksi kriminalitas yang sering terjadi di bus kota. “Penertiban seperti ini sudah sangat sering, tapi mereka (para sopir bus kota) gak pernah kapok. Makanya, penertiban yang kali ini dilakukan bersama Dishub langsung kami tilang saja yang membandel,” ungkap Tri di lokasi razia kemarin.

Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dishub Kota Palembang Syaiful B menyebutkan, selain menertibkan stiker yang menghalangi pandangan, pihaknya juga melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan administrasi kendaraan. (iwan setiawan)

foto : mushaful imam

Median Jalan Jadi Tempat Sampah

PALEMBANG (SINDO) – Belum terealisasinya pemasangan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Jalan Ki Merogan membuat warga setempat masih membuang sampah di median jalan.

Camat Kertapati A Zaini Rivai mengakui, masih ada warganya yang melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Namun, dalam persoalan ini, warga tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Sebab, memang di sepanjang Jalan Ki Merogan belum terdapat TPS sehingga warga bingung harus membuang sampah ke mana. “Saya akui masih ada warga yang membuang sampah di median jalan. Bahkan, beberapa kali saya sudah menegur langsung warga yang kedapatan membuang sampah di median jalan itu,” tutur Zaini kemarin.

Sebenarnya pihaknya sudah mengambil langkah untuk meminimalisasi aktivitas warga yang mengganggu kebersihan lingkungan. Untuk sementara waktu, sambil menunggu pemasangan TPS oleh Dinas Kebersihan Kota (DKK) Palembang, aparat Kecamatan Kertapati sudah menambah jam operasional mobil angkutan sampah kecamatan. Meski mengaku sudah maksimal, tumpukan sampah di median jalan masih saja ditemukan dan mengganggu pemandangan. Setiap pagi sampah di median jalan sudah diangkut, tetapi pada siang hari sudah banyak lagi. “Sepertinya jadwal petugas tidak sesuai dengan jadwal warga membuang sampah. Karena itu, kemungkinan polanya akan kami ganti, pengangkutan sampah tidak hanya pada pagi hari, tetapi juga sore hari,” bebernya.

Sementara itu, Kepala DKK Palembang Zulfikri Simin mengaku sudah menerima laporan mengenai aktivitas warga yang kerap membuang sampah di median Jalan Ki Merogan. Bahkan, informasi tersebut didapatnya langsung dari petugas lapangan dan Camat Kertapati. Penyebabnya, karena tidak adanya TPS di wilayah tersebut. Kini pengajuan pengadaan TPS oleh Camat Kertapati sedang dibahas intensif. “Sekarang sedang kami diskusikan bagaimana baiknya. Kalau memang mendesak, akan kami penuhi pengajuan itu. Petugas saya juga sudah survei ke lapangan untuk lokasi penempatannya,” beber Zulfikri.

Pembahasan yang dilakukan lebih pada faktor keamanan dan kegunaan fasilitas yang akan dipasang nantinya. Selain itu, faktor kebiasaan warga membuang sampah tidak pada tempatnya membuat fasilitas umum yang telah di pasang menjadi sia-sia. “Saat ini yang penting pihak kecamatan, kelurahan, dan RT memberikan pengertian kepada warga agar tidak lagi membuang sampah di tempat umum, seperti median jalan. Kemudian, jika pemasangan kontainer TPS dilakukan, warga juga harus bisa memanfaatkan dan menjaga fasilitas tersebut agar tidak cepat rusak atau hilang,” ujarnya. (iwan setiawan)

Banyak yang Berubah Fungsi

Selain banyaknya lubang di badan jalan yang belum diperbaiki, ternyata median jalan di beberapa titik di wilayah Seberang Ulu banyak pula yang berubah fungsi menjadi tempat berputarnya kendaraan. Seperti terlihat di Jalan KH Wahid Hasyim, Kelurahan 5 Ulu, tidak jauh dari Tugu KB. Selain perputaran resmi di samping Tugu KB, pada jarak sekitar 20 meter ke arah Kertapati, kembali ditemui sebuah perputaran kendaraan tidak resmi. Awalnya tempat itu merupakan median jalan, tetapi karena pembatasnya sudah rata dengan jalan, kendaraan pun tidak kesulitan naik ke atasnya. Bahkan, tanaman di atas median tersebut mati sehingga kondisi median jalan tinggal tanah yang dijadikan perlintasan berbagai kendaraan.

Selain di Jalan KH Wahid Hasyim, median jalan yang dijadikan perputaran tidak resmi juga terdapat di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di pangkal Jembatan Ganefo dan di depan showroom mobil Honda. Kondisi ini tentu sangat berbahaya. Pasalnya, median jalan yang dijadikan perputaran kendaraan oleh warga itu berada di jalur yang ramai dilalui kendaraan sehingga rawan kecelakaan dan menyebabkan kemacetan. Ironisnya, kondisi ini sudah berlangsung cukup lama tanpa adanya upaya pemerintah untuk memperbaikinya.

“Dak tau jugo persisnyo kapan ini dijadike perputaran kendaraan. Tapi, caknyo setahun lebih ado kondisinyo cak ini,” ujar Udin, warga di sekitar lokasi.

Seharusnya aparat pemerintah setingkat kelurahan dan kecamatan lebih tanggap akan kondisi seperti ini. Sebab, kondisi ini terjadi masih di jalan umum yang ramai dilalui kendaraan. “Ini kan masih bagian jalan besak. Madai pejabat yang lewat sini dak sadar kondisi ini,” tuturnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang Ilyas Hasbullah sangat menyayangkan kondisi ini. Sebab, Palembang sebagai ibu kota provinsi merupakan barometer bagi Sumatera Selatan. Karena itu, apa yang terlihat di Palembang akan menjadi cermin bagi daerah lain di Sumsel. "Kita ini kan ibu kota provinsi, masak ngurusin median jalan saja gak mampu,” tukasnya.

Ilyas menyayangkan tidak berjalannya koordinasi antarpemerintah kota dan provinsi. Hal itu tercermin dari saling lempar tanggung jawab untuk perbaikan median jalan tersebut. Bahkan, dia sudah berulang kali memberitahukan masalah ini kepada dinas terkait, tetapi jawaban yang didapatkan sangat tidak memuaskan. (iwan setiawan)

06 Februari 2009

Taman Agrowisata Di-deadline 2 Tahun

PALEMBANG (SINDO) – Pemerintah Kota Palembang akan berupaya mewujudkan daerah Pulokerto, Kecamatan Gandus menjadi taman agrowisata paling lambat dalam waktu dua tahun ke depan.

Wakil Wali Kota Palembang Romi Herton mengatakan, percepatan pembangunan Pulokerto sebagai taman agrowisata adalah untuk mengimbangi perkembangan Pulo Kemaro. Menurut Romi, saat ini pariwisata Palembang mulai dilirik dan diperhatikan serius para wisatawan domestik maupun manca negara. Salah satunya adalah Pulo Kemaro yang dikenal dengan wisata sejarah dan religi, karena terdapat tempat ibadah umat Buddha dan legenda Palembang. “Selama ini kan wisatawan baru tertarik mendatangi Pulo Kemaro ketika melakukan Musi trip. Oleh sebab itu kalau kawasan agrowisata di Pulokerto sudah jadi, maka para wisatawan bisa memiliki alternatif tujuan wisata,” ungkap Romi dalam rapat koordinasi pembangunan kawasan agrowisata Pulokerto di ruang rapat II wali kota Palembang kemarin.

Menurut Romi, sebenarnya rencana menjadikan kawasan Pulokerto sebagai taman agrowisata sudah lama dihembuskan. Akan tetapi karena berbagai persoalan, maka rencana itu belum terealisasi hingga kini. Oleh karenanya, wali kota telah menetapkan paling lambat dalam dua tahun ke depan, pembangunan daerah Pulokerto sebagai tempat agrowisata harus terealisasi. Ketika disinggung besaran biaya yang dibutuhkan, Romi mengatakan tidak mengetahui jumlahnya. Sebab ungkap salah seorang pengusaha sukses Palembang ini, pengerjaan program ini nantinya akan dikerjakan secara bersama-sama dengan menggunakan anggaran masing-masing dinas yang terkait. Program ini melibatkan sedikitnya 14 dinas terkait.

Staf Ahli Wali Kota Palembang bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah, Sudirman Teguh mengungkapkan, konsep yang akan digunakan di taman agrowisata Pulokerto nantinya tidak berbeda jauh dengan Taman Buah Mekarsari di Kabupaten Bogor. Dengan luas kurang lebih 112 hektare, daerah Pulokerto sangat potensial untuk dijadikan kawasan wisata alam. Selain akan ditanami berbagai buah-buahan yang bisa dikonsumsi langsung pengunjung. (iwan setiawan)

05 Februari 2009

Dana CSR PT Pusri Bantu 1.000 Pelajar

PALEMBANG (SINDO) – Tahun ini PT Pusri kembali menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) sebesar Rp 4,9 miliar. Namun, jumlah ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya Rp 8 miliar.

Demikian diungkapkan Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum PT Pusri Djafarudin Lexy Sonatha dalam acara PT Pusri Peduli Pendidikan CSR Bantuan Biaya Sekolah 1.000 Pelajar di Gedung Serbaguna PT Pusri kemarin. Menurut Lexy, sudah menjadi kewajiban bagi Pusri selaku BUMN untuk menyisihkan sebagian keuntungan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Sekurang-kurangnya 2% dari laba PT Pusri setiap tahun akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekitar dan yang berada di wilayah pemasaran PT Pusri. “Bentuk penyaluran bantuan bukan hanya berupa uang, melainkan juga pada pembangunan berbagai sarana-prasarana penunjang kehidupan masyarakat, seperti pembangunan jalan, perbaikan sekolah, bantuan perbaikan rumah ibadah, serta berbagai sarana fisik dan nonfisik lainnya,” ujarnya.

Lexy menerangkan, tahun lalu dana CSR yang disalurkan mencapai Rp 8 miliar, yang berasal dari keuntungan Pusri selama 2007 sebesar Rp 400 miliar lebih. Namun, pada 2008, keuntungan PT Pusri mengalami penurunan cukup signifikan sehingga dana CSR pun turut berkurang. Laba yang berhasil diraih Pusri selama 2008 diperkirakan hanya Rp 245 miliar sehingga dana CSR yang dapat disalurkan tahun ini hanya sekitar Rp 4,9 miliar. “Sebagian program kami kan ada yang bergulir. Jadi, bukan masalah kalau dana yang kami sisihkan itu berkurang dari tahun sebelumnya,” tutur dia.

Sementara itu, Manajer Kemitraan Usaha Kecil & Bina Wilayah PT Pusri Bambang Subiyanto menerangkan, PT Pusri sangat concern untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat sekitar area operasi Pusri. Hal itu selaras dengan program pemerintah, yaitu memudahkan akses masyarakat untuk meraih pendidikan dan kesehatan.

Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra yang turut hadir pada acara tersebut mengapresiasi positif apa yang dilakukan PT Pusri. Eddy berharap bantuan yang diberikan Pusri tidak hanya pada program pendidikan dan kesehatan semata. “Bantuan ini sangat berarti dalam meringankan beban yang ditanggung pemerintah. Hendaknya program CSR ini juga untuk memperbaiki infrastruktur,” ujar dia. (iwan setiawan)

04 Februari 2009

Pertamina Gandeng Polri Amankan Aset

Kapolda Sumsel Irjen Pol Ito Sumardi, GM Refinery Unit III Pertamina Syofrinaldy, dan GM Pemasaran BBM Retail Region II Hasto Wibowo menyaksikan Kepala Perwakilan BP Migas Eko Hariadi menandatangani nota kesepahaman pengamanan objek vital di Hotel Horison, Palembang, kemarin.

PALEMBANG
(SINDO) – Pertamina Pemasaran Sumbagsel kemarin menandatangani naskah memorandum of understanding (MoU) dengan Polda Sumsel. Hal itu merupakan upaya antisipasi berbagai gangguan yang mungkin muncul pada aset Pertamina di Sumsel.

General Manager PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II Hasto Wibowo mengatakan, Pertamina sebagai BUMN yang bertanggung jawab terhadap distribusi BBM di Indonesia merupakan salah satu aset vital nasional. Karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan aset dan operasional Pertamina harus dijaga dan dijauhkan dari berbagai gangguan. “Pertamina ini kan melayani kebutuhan BBM masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kalau sampai operasionalnya terganggu, yang paling merasakan gangguan adalah masyarakat. Jadi semaksimal mungkin bersama-sama kita berupaya menciptakan situasi aman agar Pertamina dapat beroperasi dan berkinerja dengan baik,” ujarnya seusai penandatanganan MoU di Hotel Horison, Palembang, kemarin.

Penandatanganan MoU ini menindaklanjuti instruksi manajemen pusat untuk meningkatkan pengamanan dan pengawasan di seluruh area operasi Pertamina pascakebakaran yang melanda Depo BBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Minggu (18/1). ”Kerja sama ini sebagai salah satu langkah antisipasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama kepolisian, untuk bersama-sama menjaga aset vital negara di bidang migas ini,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Ito Sumardi mengungkapkan, penandatanganan MoU ini adalah pembaharuan dari MoU sebelumnya pernah ditandatangani, persisnya pada 2004. Menurut Ito, Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat berkewajiban menciptakan dan menjaga situasi kondusif. “Apalagi, bidang kerja Pertamina ini sangat sensitif karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Jadi, memang harus ada kesepahaman mengenai pengawasan dan pengamanan aset dan operasional Pertamina,” tuturnya.

MoU tersebut berisikan pedoman pelaksanaan pengamanan pengusahaan minyak dan gas bumi di lingkungan Pertamina. Dengan adanya nota kesepahaman ini, diharapkan tercipta persamaan persepsi, kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas pengamanan bersama antara Polda Sumsel dan Pertamina. Dengan begitu, terwujud situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dan terkendali. “Nantinya pengamanan akan kami serahkan kepada pemimpin lapangan. Kalau memang dibutuhkan, bisa saja kami tempatkan personel di depo Pertamina untuk menjaga aset negara itu,” tandasnya.

Selain ditandatangani GM PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II Hasto Wibowo dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Ito Sumardi, MoU juga melibatkan GM Pertamina Refinery Unit III Plaju Syofrinaldi dan Kepala Perwakilan BP Migas Sumbagsel Eko Hariadi sebagai badan yang menaungi perusahaan-perusahaan di bisnis eksplorasi migas. (iwan setiawan)

foto : mushaful imam