PE CPO Minta Dikembalikan

PALEMBANG (SINDO) – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berharap pungutan ekspor (PE) crude palm oil (CPO) dikembalikan ke daerah.

Sektor usaha kelapa sawit termasuk sektor yang merasakan dampak krisis keuangan global yang sedang berlangsung. Sebagai upaya antisipatif, DPP Apkasindo mengajukan beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk membangkitkan kembali sektor usaha kelapa sawit.

Ketua DPP Apkasindo Sumail Abdullah mengatakan, salah satu rekomendasi tersebut adalah meminta dana PE CPO dikembalikan ke daerah. Dari hitungan pihaknya, dana pungutan ekspor CPO yang berada di pemerintah pusat saat ini mencapai Rp 25 triliun. Apkasindo meminta pemerintah untuk mengembalikan dana itu ke daerah secara proporsional sesuai kontribusi daerah terhadap ekspor CPO. Menurut Sumail, jika dana itu kembali ke daerah, banyak manfaat yang bisa diraih menggunakan dana tersebut. “Dana itu kan asalnya dari petani dan perusahaan CPO, jadi dimanfaatkan kembali untuk mereka. Dana itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pendukung perkebunan, atau subsidi benih kelapa sawit, bahkan bantuan modal kerja bagi para petani,” ujarnya saat dihubungi SINDO kemarin.

Menurut Sumail yang hingga kini merangkap sebagai Ketua DPW Apkasindo Sumsel, mekanisme pengembalian dana PE CPO itu bisa melalui APBD yang nanti baru disalurkan kepada para petani kelapa sawit melalui dinas perkebunan di masing-masing daerah. “Koordinasi antara petani dan pemerintah daerah diperlukan untuk menentukan program apa yang tepat diberlakukan untuk pengembangan usaha kelapa sawit di daerah itu. Jadi, dana PE CPO bisa dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha kelapa sawit sendiri,” tuturnya.

Ketua Gapki Sumsel Sumarjono Saragih mengatakan, permintaan pemanfaatan dana PE untuk kelapa sawit adalah hal yang wajar. Selain untuk pengembangan kelapa sawit, pemerintah daerah juga layak menikmati penerimaan dari PE CPO. Sebab, pendapatan pemerintah daerah dari kelapa sawit hanya dari pajak bumi dan bangunan (PBB). “Jika pemda mendapatkan bagian, tentu mereka tidak perlu mengeluarkan retribusi macam-macam yang memberatkan sektor perkebunan di daerah,” katanya. (iwan setiawan)

Produksi Pusri Mulai Terancam

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri (kiri) menyerahkan trofi bergilir kepada GM Produksi B Sudadi Kartosomo, setelah berhasil menjadi juara umum Porseni dalam rangka HUT ke-49 Pusri kemarin.

PALEMBANG (SINDO) – Produksi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) terancam dengan minimnya kesepakatan kontrak kerja sama gas di saat kebutuhan produksi meningkat.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan, minimnya ketersediaan gas untuk mendukung produksi di pabrik Pusri membuat pihaknya mulai melirik energi alternatif batu bara. Menurut Dadang, saat ini belum ada jaminan jangka panjang untuk pasokan gas lantaran kontrak kerja sama pasokan gas untuk pabrik Pusri hanya tersedia hingga 10 tahun ke depan. “Saat ini harga gas USD 3,3/mmbtu dan sebentar lagi pasti mencapai USD 4/mmbtu. Apabila harga gas sudah di atas USD 4/mmbtu, penggunaan energi batu bara lebih ekonomis,” ujarnya seusai upacara HUT ke-49 PT Pusri kemarin.

Dadang mengungkapkan, kontrak kerja sama pasokan gas yang saat ini dijalani Pusri dengan berbagai pihak belum ideal. Kontrak dengan Medco yang baru diperpanjang 10 tahun hingga 2018 dan Pertamina hanya lima tahun hingga 2013 mendatang, masih menyisakan kekhawatiran akan pasokan gas ke depannya. Sebab, kalau pasokan gas terhenti, ini merupakan ancaman serius bagi Pusri. “Makanya, menyikapi hal itu, Pusri sedang melakukan studi kelayakan batu bara yang bisa diolah dengan clean production,” tuturnya.

Dari audiensi dengan Gubernur Sumsel Alex Noerdin beberapa waktu lalu, Dadang mengatakan, gubernur akan membantu kebutuhan pasokan gas Pusri. Apalagi, Pusri sedang merencanakan pemindahan pabrik ke Tanjung Api-Api, sehingga paling tidak kontrak kerja sama pasokan gas dengan Pertamina bisa disamakan dengan Medco selama 10 tahun. “Kami harus bekerja lebih keras untuk mengatasi kondisi ini karena neraca gas di Sumsel sudah negatif lantaran semua dikirim keluar Sumsel,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Produksi PT Pusri Indra Jaya mengatakan, pemerintah hendaknya meninjau ulang alokasi gas Pertamina, khususnya yang memproduksi gas di wilayah Sumsel. Sebab, selama ini Pertamina telah menyalurkan gasnya ke luar Sumatera, seperti ke Pulau Jawa bahkan hingga ke luar negeri. Namun, hal itu tidak diiringi dengan pemenuhan alokasi gas perusahaan di Sumsel terlebih dulu. Bahkan, kontrak pasokan gas dengan beberapa perusahaan, termasuk Pusri, tidak lebih lama dibanding kontrak dengan perusahaan di luar Sumsel. “Wajar saja kalau kami minta perpanjangan periode kontrak. Sebab bagaimanapun, hal ini berkaitan dengan kesinambungan produksi kami,” tuturnya. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

Trans-Musi Dilirik Investor

PALEMBANG (SINDO) – Dua perusahaan lokal Palembang menyatakan minatnya mendukung kebijakan pemerintah Kota Palembang yang sedang bersiap meluncurkan transportasi massal dengan tajuk Trans-Musi.

Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, untuk menata sistem transportasi publik yang baik di Palembang, pihaknya sedang berupaya merealisasikan rencana transportasi massal sejenis Trans-Jakarta. Menurut Eddy, transportasi massal yang nyaman dan aman sudah saatnya diterapkan di Palembang yang lalu lintasnya sudah sangat padat. Namun, tentunya dengan beberapa penyesuaian desain yang cocok dengan kondisi Palembang. “Sebelum terjadi kemacetan di mana-mana, kami coba kembangkan sistem transportasi publik yang baik,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Eddy menyatakan, dengan beroperasinya Trans-Musi nantinya, bisa menjadi sarana pembelajaran disiplin bagi warga Palembang dalam memanfaatkan transportasi publik. Sebab dengan desain khusus, bus Trans-Musi hanya akan berhenti pada halte resmi, bukan di sembarang tempat.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Edi Nursalam mengatakan, untuk tahap awal pada 2009 mendatang, akan beroperasi 30 unit bus Trans-Musi, dengan 10 bus di antaranya merupakan bantuan dari Departemen Perhubungan, sementara 20 bus lainnya merupakan operasional dari perusahaan transportasi yang ada di Palembang. “Kalau mau menghapuskan secara langsung bus kota dan diganti dengan Trans-Musi kan pasti ribut. Nah, dengan penghentian izin trayek dan pembatasan umur kendaraan, dengan sendirinya pengusaha akan beralih ikut program Trans-Musi ini,” tandasnya. (iwan setiawan)

Pertamina Gelar Pengobatan Gratis

Warga menunggu obat dari tim pelayanan medis kesehatan Pertamina UPms II, kemarin.

PALEMBANG (SINDO) – Menutup rangkaian kegiatan perayaan HUT Ke-51 PT Pertamina (Persero), Pertamina UPms II menggelar kegiatan pengobatan massal gratis bagi warga Kelurahan 14 Ulu dan Tangga Takat.

Koordinator Lapangan Kegiatan Pengobatan Gratis PT Pertamina (Persero) Pms BBM Retail Region II Muhammad Saleh mengatakan, selain untuk memperingati HUT PT Pertamina (Persero), kegiatan ini sebagai bentuk corporate social responsibility (CSR). Saleh menerangkan, sebelum menggelar pengobatan massal di Kelurahan 14 Ulu dan Tangga Takat kemarin, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati. “Kami targetkan bisa melayani 500 pasien. Tapi, melihat animo masyarakat yang begitu besar, bisa saja lebih,” ujarnya kepada SINDO di halaman Panti Asuhan Yayasan Madrasah Nasril Islamiyah (Yamni) Kelurahan 14 Ulu, Palembang, kemarin.

Sebagai pendukung kegiatan, pihaknya telah menyiapkan beragam obat-obatan yang standarnya sama dengan pegawai Pertamina. Selain itu, dalam kegiatan pengobatan massal gratis, Pertamina menurunkan sebagian tim pelayanan medis kesehatan UPms II dan satu dokter. Bahkan, dokter umum dan perawat dari Puskesmas setempat juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Ketua RT 15 A Nyayu Rohamah AH mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas digelarnya kegiatan pengobatan massal ini. Menurut dia, kegiatan ini sangat membantu warganya yang sedang menderita penyakit tapi tidak memiliki cukup biaya untuk berobat ke dokter umum. “Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut menjadi sesuatu yang rutin dilaksanakan. Sebab, masyarakat di tempat kami kebanyakan kelas menengah ke bawah, sehingga masih butuh bantuan seperti ini,” tuturnya. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

HET APMS-SPBB Turun Rp 5

PALEMBANG (SINDO) – Pemprov Sumatera Selatan menyepakati penurunan Rp 5 per liter ongkos angkut BBM bagi agen premium dan minyak solar (APMS) serta stasiun pengisian bahan bakar (SPBB) khusus bunker.

Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Sumsel Zainuddin mengatakan, menyikapi penurunan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar yang berdampak pada turunnya ongkos angkut, Pemprov Sumsel melakukan evaluasi khusus untuk APMS serta SPBB khusus bunker. Menurut Zainuddin, sebelum terjadi penurunan harga BBM, ongkos angkut ke APMS dan SPBB sebesar Rp 60 per liter. Namun, setelah adanya penurunan harga BBM selama Desember ini, disepakati adanya rencana penurunan besaran ongkos angkut BBM. “Rapat tadi (kemarin) menyetujui besaran penurunan ongkos angkut premium dan solar untuk APMS dan SPBB menjadi Rp 55 dari sebelumnya Rp 60. Besaran penurunan ini akan segera kami ajukan kepada gubernur untuk kemudian dikeluarkan SK,” ujarnya kepada SINDO di ruang kerjanya kemarin.

Dia menerangkan, secara teknis penurunan ongkos angkut hanya sebesar 3,6% atau sekitar Rp 3. Namun setelah dibahas lebih lanjut, dengan berbagai pertimbangan, disepakati angka Rp 5. Nilai tersebut berlaku untuk APMS dan SPBB yang berada pada radius 40 km. “Di luar jarak tersebut, penetapannya berdasarkan SK bupati atau wali kota setempat. Setelah ditetapkan, hasilnya akan kami kembalikan kepada Pertamina sebagai operator distribusi BBM,” tuturnya.

Wakil Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Palembang Nina Hikma menyatakan, pada dasarnya agen tidak menginginkan terjadinya penurunan harga ongkos angkut BBM pada APMS dan SPBB. Namun, karena memerhatikan pula kondisi masyarakat, para pengusaha bisa menerima evaluasi sebagai dampak penurunan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah. Dengan adanya penurunan tersebut, harga eceran tertinggi (HET) BBM di tingkat pengecer adalah Rp 5.055 per liter dan solar Rp 4.855 per liter. “Maunya kami sih nggak turun, tapi setelah sempat tarik ulur akhirnya angka (Rp 55) tersebut yang kami sepakati,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Humas PT Pertamina (Persero) Pms BBM Retail Region II Roberth MV menerangkan, di Sumsel saat ini terdapat 11 APMS dari total 49 APMS yang ada di wilayah kerja UPms II. Sementara, jumlah SPBB yang ada di UPms II sebanyak 13 unit dan 8 di antaranya berada di Sumsel. “Mengenai penetapan HET di APMS dan SPBB, kami masih menunggu keputusan pemerintah daerah karena itu merupakan kewenangan pemda,” tuturnya. (iwan setiawan)