Dua Perusahaan Asuransi Tutup

PALEMBANG (SINDO) – Dua perusahaan asuransi menghentikan operasional karena terbentur Peraturan Pemerintah (PP) No 39/2008.

Sekretaris Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Palembang Yusman mengatakan, PP tersebut membuat penyelenggara asuransi harus lebih serius dan fokus mengelola usahanya. Sebab dalam implementasi PP tersebut, manajemen perusahaan asuransi dihadapkan pada tiga pilihan. “Menambah modal, merger, atau tutup. Dengan keluarnya PP itu, manajemen perusahaan asuransi hanya punya satu dari tiga pilihan itu,” ujarnya kemarin.

Yusman menambahkan, sesuai PP yang dikeluarkan pemerintah pada awal Juni 2008 lalu, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki modal minimum Rp40 miliar pada akhir 2008. Jumlah itu meningkat menjadi Rp70 miliar pada akhir 2009, dan Rp100 miliar pada akhir 2010. Jika hingga batas waktu yang ditentukan perusahaan asuransi tidak memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah, sanksi berupa pencabutan izin operasional akan dijatuhkan. Dampak nyata dari pemberlakuan PP tersebut telah dirasakan perusahaan asuransi yang memiliki modal di bawah syarat Depkeu. Di Palembang, setidaknya terdapat dua perusahaan yang telah menghentikan aktivitas operasionalnya karena tidak mampu memenuhi persyaratan modal minimum tersebut. “Setahu saya ada dua perusahaan yang telah tutup sejak September lalu, yaitu PT Asia (Reliance General Insurance) dan PT (Asuransi) Indo Trisaka,” ucap Yusman.

Dihubungi terpisah, mantan Kepala Cabang PT Asia Reliance General Insurance Marwani membenarkan bahwa kantor cabang di Palembang telah ditutup operasionalnya sejak September lalu. Hal itu disebabkan perusahaan tidak bisa memenuhi syarat kecukupan modal yang disyaratkan Depkeu bagi perusahaan asuransi umum. Di kantor cabang Palembang, kata dia, terdapat tujuh orang karyawan yang semuanya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan. “Sejak 28 Agustus 2008, kantor cabang asuransi Asia di Palembang ditutup. Namun, sebagai pegawai hak kami dipenuhi oleh perusahaan,” ujarnya.

Sementara untuk data administrasi nasabah, menurut Marwani, telah diserahkan kepada kantor pusat. Meski demikian, dia mengaku masih banyak nasabah yang datang atau menghubunginya untuk mencairkan klaim asuransi mereka. (iwan setiawan)

LPKD Segera Diwujudkan

PALEMBANG (SINDO) – Bank Indonesia (BI) Palembang segera merealisasikan rencana pembentukan lembaga penjamin kredit daerah (LPKD).

Mantan Pemimpin BI Palembang Zainal Abidin Hasni mengatakan, salah satu kendaraan yang bisa digunakan dalam pengembangan UMKM adalah LPKD. Sebab dengan adanya LPKD, pelaku UMKM yang tidak memiliki agunan bisa mendapat kredit dari perbankan dengan jaminan yang diberikan lembaga tersebut. “Dengan adanya jaminan kredit oleh LPKD, jelas bisa menunjang pengembangan usaha masyarakat,” ujar Zainal kepada SINDO kemarin.

Namun, wacana pembentukan LPKD yang digulirkan awal 2008 lalu hingga kini belum terealisasi. Meski telah mendapat persetujuan Pemprov Sumsel, ternyata pembentukan lembaga penjamin tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Menurut Zainal, salah satu penyebabnya adalah terpecahnya konsentrasi Pemprov Sumsel dengan rangkaian proses pemilihan gubernur beberapa waktu lalu. “Saya mohon maaf jika hingga masa jabatan saya berakhir, LPKD belum juga terbentuk. Tapi, saya sudah sampaikan kepada pengganti saya agar pembentukan LPKD di Sumsel ini menjadi prioritas untuk dibentuk,” katanya.

Sementara itu, Pemimpin BI Palembang Endoong Abdul Gani menyatakan akan mempelajari semua pekerjaan rumah yang ditinggalkan pemimpin BI Palembang sebelumnya. Dia pun meminta waktu untuk menyusun skala prioritas program kerja BI Palembang yang belum terealisasi pada masa pejabat sebelumnya. “Semua pekerjaan rumah yang belum rampung dikerjakan akan saya pelajari terlebih dulu, termasuk LPKD,” ungkapnya.

Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Amidi mengatakan, pendirian LPKD di Sumsel sudah semakin mendesak. Sebab menurut dia, saat dampak krisis keuangan global melanda berbagai sektor usaha, justru UMKM terbukti mampu eksis. Namun, untuk berdaya saing dan melanjutkan eksistensi tersebut, para pelaku UMKM tetap membutuhkan tambahan permodalan. “Saya yakin kalau mereka bisa mendapat tambahan modal, usaha mereka akan berkembang. Tapi masalahnya, usaha mereka itu kan modalnya pas-pasan, jadi kalau mengajukan kredit umum ke bank, agunan yang diminta bank tidak akan pernah bisa mereka penuhi,” paparnya.

Amidi menambahkan, upaya pendirian LPKD tidak semata-mata hanya menyiapkan cukup tidaknya modal yang dimiliki, tetapi harus disiapkan sumber daya manusia, kepercayaan bank, serta kesiapan teknis operasional lainnya, yang tampaknya tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Selain itu, perlu regulasi yang jelas mengenai teknis operasional LPKD itu nantinya sehingga satu sen pun uang yang dijaminkan akan jelas penggunaannya. “Wacana ini sudah hampir satu tahun bergulir begitu saja. Ini membuktikan kalau pembentukan lembaga penjaminan kredit tidak mudah dan butuh keseriusan,” tuturnya. (iwan setiawan)

Pengelolaan KTA Diserahkan Pemprov

PALEMBANG (SINDO) – Kredit tanpa agunan (KTA) yang dilaksanakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumsel diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pasalnya, program tersebut dianggap berhasil memberdayakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sumsel Dodi Reza Alex mengatakan, selama hampir dua tahun ini HIPMI mengucurkan kredit tanpa agunan dan berbunga rendah. Kredit tersebut dialokasikan pada usaha informal dan sektor usaha UMKM. Sebab, HIPMI memiliki tujuan ingin ikut berperan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. “Pada 2008 ini, HIPMI telah mengucurkan kredit senilai Rp1 miliar lebih,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Dodi menerangkan, untuk menyalurkan kredit tanpa agunan itu, HIPMI bekerja sama dengan Bank Bukopin. Jika selama ini HIPMI menjadi penanggung jawab kredit, untuk 2009 mendatang porsi tersebut diambil alih Pemprov Sumsel. Sementara, HIPMI akan menjadi fasilitator untuk memberi masukan yang bersifat teknis. “Ke depan nanti yang lebih berperan adalah perbankan, asuransi kredit, dan Pemprov Sumsel,” katanya.

Nurdin, seorang penerima KTA, sangat bersyukur bisa menerima bantuan modal usaha. Pemilik usaha tambal ban ini mendapat KTA sebesar Rp5 juta yang dananya digunakan untuk membeli kompresor dan peralatan untuk mendukung pekerjaannya. “Dengan bantuan kredit tanpa agunan, usaha saya yang tadinya hampir tutup bisa kembali berdiri. Meski pendapatan tidak pernah tetap setiap hari, tapi lumayan bisa buat makan dan bayar cicilan kredit,” ungkapnya. (iwan setiawan)

2009, BRI Prediksi Target DPK Turun

PALEMBANG (SINDO) – Dampak krisis keuangan global berdampak pada pertumbuhan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Palembang. BRI memprediksi pertumbuhan tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun depan.

Pimpinan Wilayah BRI Palembang Randi Anto mengatakan, secara umum pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) maupun penyaluran kredit di tahun ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun depan. “Pertumbuhan tahun ini masih bisa kami dorong hingga 29%. Tapi, pertumbuhan tahun depan diprediksi akan lebih berat untuk dicapai,” ujarnya kemarin.

Sementara itu, peneliti ekonomi madya Bank Indonesia (BI) Palembang Zulfan Nukman mengatakan, pertumbuhan perbankan di Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan perkembangan yang baik. “Dari pantauan BI Palembang, perbankan di Sumsel masih aman rasio NPL-nya. Secara umum,NPL bank di Sumsel masih di bawah batas yang ditetapkan BI sebesar 5%,” tuturnya. (iwan setiawan)

Program XL Booom Diundi

PALEMBANG (SINDO) – Regional Sales Operation Manager Sumatera 3 PT Excelcomindo Pratama Tbk MS Rambe menuturkan, program XL Booom merupakan undian berhadiah bagi pengguna kartu perdana XL prabayar yang ditukarkan dengan satu kupon undian. Dengan menggunakan metode direct selling (penjualan langsung), selama tiga bulan berjalan didapatkan jumlah 11.603 pelanggan baru XL di sekitar wilayah Kota Palembang. Sementara, jika ditotal di tiga wilayah, yakni Palembang, Jambi, dan Bangka, jumlah pengguna nomor perdana XL mencapai 20.000. “Di sinilah peran edukasi kami jalankan untuk mempertahankan jumlah pelanggan yang didapat dari direct selling yang telah diraih,” katanya. (iwan setiawan)