Permata Bank Syariah Garap Kredit Konsumtif

PALEMBANG (SINDO) – Meski pengucuran kredit konsumtif saat krisis berisiko tinggi, PermataBank Syariah tetap mengucurkan kredit tersebut pada awal 2009 mendatang.

Branch Manager PermataBank Syariah Palembang Herlina Iskandar mengatakan, karena PermataBank Syariah masih baru hadir di Palembang, maka untuk pembiayaan kredit baru akan dimulai pada awal 2009 mendatang. Hal itu diakui karena dana pihak ketiga (DPK) yang terkumpul saat ini belum terlalu besar. Namun, pihaknya tetap berkomitmen untuk mengucurkan kredit meski kondisi perekonomian ke depan akibat krisis belum jelas. “Sangat tidak mungkin bagi perbankan untuk menghentikan aktivitas pemberian kredit. Sebab, penyaluran kredit merupakan core business bank yang tidak bisa dilepaskan,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Amidi mengatakan, sudah saatnya perbankan memperketat penyaluran kredit konsumtif sebagai antisipasi terjadinya kredit macet. Pengurangan pemberian kredit konsumtif yang kerap dikeluarkan perbankan dimaksudkan untuk meminimalisasi munculnya inflasi yang berlebihan. “Seharusnya perbankan lebih fokus pada penyaluran kredit sektor produktif seperti pertanian atau usaha kecil menengah. Sebab, terbukti bahwa sektor UMKM tahan terhadap krisis yang terjadi,” tuturnya. (iwan setiawan)

Potensi Sumsel Dilirik Eropa

PALEMBANG (SINDO) – Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Departemen Luar Negeri (Ditjen Amerop) melirik potensi yang dimiliki Sumsel untuk dipromosikan.

Sekretaris Ditjen Amerika dan Eropa Departemen Luar Negeri Benny Bahanadewa mengaku akan memfasilitasi pemerintah kabupaten dan kota serta pengusaha lokal se-Sumsel untuk mengadakan pameran di luar negeri. Selain itu, Ditjen Amerop akan membawa pengusaha asing untuk mendatangi Kota Palembang dan beberapa daerah guna melihat potensi daerah yang mempunyai kemampuan untuk dijual di luar negeri.

“Kedatangan kami ke Palembang untuk menginventarisasi semua potensi yang layak jual kepada mitra kerja kami di luar negeri (investor asing). Mulai dari wisata industri rakyat, wisata sejarah, wisata religius, maupun wisata alam yang ada di wilayah Sumsel,” katanya kepada wartawan seusai audiensi dengan perwakilan Pemprov Sumsel kemarin.

Dia menjelaskan, data potensi daerah yang riil diperlukan sebagai sebuah proposal yang akan dipromosikan kepada investor asing, utamanya dari Benua Amerika dan Eropa. Di Sumsel sendiri, ada banyak potensi yang bisa laku dijual di tingkat dunia, seperti hasil perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan beberapa sektor lainnya. Bahkan, setelah melihat perkembangan Sumsel yang begitu pesat dalam satu dasawarsa terakhir, pihaknya tertarik menjadikan Sumsel sebagai daerah yang akan diprioritaskan dalam promosi Ditjen Amerop pada awal 2009 mendatang.

“Setiap tahun kami buat semacam buletin, buklet, brosur, CD profile, dan beragam sarana promosi lainnya. Untuk 2009, potensi Sumsel menjadi prioritas promosi kami. Oleh karenanya, kami datang untuk melihat langsung kondisinya dan meminta data terbaru,” ujarnya.

Benny menjelaskan, saat ini Ditjen Amerop Deplu didukung 80 kedutaan besar dan konsulat jenderal di Benua Amerika dan Eropa.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumsel Permana menyambut positif upaya Deplu yang berniat memotret potensi daerah, baik potensi komoditas maupun wisata, untuk dipublikasikan di wilayah Amerika dan Eropa. Pihak pemprov pun akan segera mengumpulkan data dari dinas dan instansi terkait lainnya seputar potensi yang ada di bumi Sumsel. “Kami sangat mendukung upaya ini dan akan segera merangkum semua potensi daerah yang disajikan dalam bentuk compact disk (CD) sehingga dengan mudah dapat disajikan kembali di luar negeri saat promosi,” ucapnya. (iwan setiawan)

Penurunan Harga BBM Industri Disambut Dingin

PALEMBANG (SINDO) – Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) industri yang dilakukan Pertamina disambut dingin pengusaha perkebunan di Sumatera Selatan (Sumsel).

Sales Manager Pemasaran bahan bakar minyak (BBM) Industri & Marine Region I Sumbagsel Budi Setio Hartono menjelaskan, PT Pertamina (Persero) terhitung 15 November 2008 menurunkan harga seluruh jenis BBM industri antara 7,2%–28,6% dibandingkan per 1 November 2008. Meski begitu, belum tampak adanya peningkatan pemesanan BBM industri oleh perusahaan-perusahaan. Apalagi, sejak krisis finansial global melanda dunia dan berimbas pada sektor industri riil di Sumsel, terjadi penurunan pemesanan BBM industri. Meski enggan menyebut angka real, Budi mengaku jumlahnya cukup signifikan. “Memang ada penurunan, tapi angkanya belum pasti karena masih kami evaluasi terus. Mudah-mudahan dengan adanya penurunan harga ini, tingkat pemesanan bisa normal kembali,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Sementara itu, Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan Sumsel (GPPSS) Syamsir Syahbana mengatakan, akibat yang dirasakan perusahaan perkebunan khususnya kelapa sawit atas krisis keuangan global adalah menurunnya pesanan dari importir. Hal itu mengakibatkan anjloknya harga komoditas crude palm oil (CPO) yang berimbas pada tertahannya produksi pabrik. “Bagaimana mau produksi kalau biayanya tidak tertutupi dengan harga jual. Perusahaan juga kan tidak mau rugi,” tuturnya.

Syamsir mengungkapkan, dengan tertahannya proses produksi, pemesanan BBM jenis solar yang digunakan untuk mesin produksi juga dikurangi. (iwan setiawan)

PT BA Siapkan Pelabuhan Baru

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin, kemarin menerima perwakilan dari PT Bukit Asam terkait rencana pembangunan dua pelabuhan di Sumsel untuk memperlancar arus pengiriman batu bara.

Ditargetkan 2011 Dapat Beroperasi

PALEMBANG (SINDO) – Kebijakan pemerintah melindungi Jembatan Ampera dari ekses transportasi sungai yang melaluinya direspons PT Bukit Asam (PTBA) dengan membangun pelabuhan stockpile di Palembang.

Direktur Utama PTBA Sukrisno mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung semua kebijakan yang dibuat pemerintah. Usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk mengeluarkan regulasi yang berisikan ancaman pidana kepada pihak yang menabrak Jembatan Ampera dinilainya sangat baik. Sebab, semua masyarakat menyadari bahwa landmark Kota Palembang adalah Jembatan Ampera sehingga harus dijaga bersama. “Merespons hal itu dan untuk mengurangi arus lalu lintas angkutan batu bara yang melalui Jembatan Ampera, perusahaan saat ini sedang menyiapkan pelabuhan stockpile di Desa Prajen, Mariana, Kabupaten Banyuasin,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Provinsi Sumsel kemarin.

Menurut Sukrisno, saat ini pembangunan pelabuhan stockpile batu bara di Prajen memasuki tahapan pembebasan lahan. Apabila sesuai rencana, paling lambat awal 2011 pelabuhan yang memiliki luas 12 ha tersebut sudah bisa beroperasi. Meski Pelabuhan Prajen nantinya telah beroperasi, bukan berarti Pelabuhan Kertapati akan dihentikan fungsinya. Justru kedua pelabuhan itu akan difungsikan bersama-sama untuk memaksimalkan pengiriman batu bara. “Nantinya Pelabuhan Kertapati akan difungsikan dengan mengangkut batu bara menggunakan kapal kecil, sedangkan kapal dengan kapasitas angkut besar akan dioperasikan dari Pelabuhan Prajen,” katanya.

Alasan dipilihnya pelabuhan stockpile di Prajen, ungkap Sukrisno, karena pelabuhan stockpile di Kertapati sudah tidak mungkin lagi dikembangkan. Hal itu berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi PTBA dengan Pemkot Palembang beberapa waktu lalu. Dengan pembagian letak stockpile yang berjauhan, konsekuensinya perusahaan harus menanggung biaya tambahan yang lebih besar. “Tetapi, kompensasi kami ada pelabuhan di Prajen, yaitu bisa operasional 24 jam. Selain itu, kapasitas angkutnya bisa lebih besar dari tongkang yang dari Kertapati,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan, pemerintah saat ini sedang menjalin jaringan-jaringan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Menurut dia, kerja sama dengan pihak swasta tidak dapat dihindari untuk menuju percepatan pembangunan. Sebab, jika hanya mengandalkan biaya pembangunan dari pemerintah, realisasi berbagai proyek infrastruktur akan sangat lambat. “Mudah-mudahan berbagai infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan kereta api bisa cepat terwujud dengan adanya kerja sama melalui berbagai pihak yang sedang kami jajaki,” jelasnya.

Menurutnya, dengan semakin lancarnya arus distribusi barang dari dan ke Sumsel, perekonomian Sumsel akan semakin bagus. “Karena itu, mari kita dukung pembangunan infrastruktur di Sumsel untuk kepentingan bersama ,” tuturnya. (iwan setiawan)

foto : ahmad junaidi

Interbis Terimbas Krisis

PALEMBANG (SINDO) – Setelah menghantam sektor perkebunan, dampak krisis keuangan global mulai mengancam sektor usaha industri makanan ringan di Palembang. Perusahaan yang terkena imbas krisis keuangan global tersebut adalah PT Interbis Sejahtera, produsen beragam makanan ringan (biskuit) yang beralamat di Jalan HBR Motik Km 9, Palembang.

Pada pekan lalu tepatnya Senin (10/11), perusahaan mengurangi jam kerja selama satu hari dan meliburkan karyawannya. Namun, ketika SINDO bersama wartawan media lokal lain mencoba mengonfirmasi kepada pihak manajemen perusahaan, tidak ada satu pun perwakilan manajemen yang bersedia ditemui.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cabang PT Interbis Sejahtera, Alimin yang dimintai keterangan mengaku tidak mengetahui persoalan yang terjadi. Menurut dia, segala keterangan yang menyangkut perusahaan telah ada mekanisme melalui divisi humas. “Saya nggak bisa ngomong persoalan itu, temui saja humas,” ujarnya saat ditemui di pabrik Interbis kemarin.

Berdasarkan informasi, selain meliburkan karyawan di luar jadwal libur reguler, Interbis juga melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan tenaga kerja kontrak. Tentu saja hal itu merupakan warning bagi pihak terkait, seperti para pengusaha dan pemerintah, bahwa dampak krisis telah merasuk ke sektor usaha lainnya di Sumatera Selatan (Sumsel).

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel Yuan Sjamsi mengaku belum mengetahui secara pasti kondisi yang sebenarnya terjadi di Interbis. Sebab, pihaknya belum menerima laporan mengenai perusahaan-perusahaan yang terkena dampak krisis. Namun, dia tidak membantah kalau situasi tersebut bisa saja terjadi. “Belum ada laporan dari Interbis mengenai kondisi di perusahaan itu. Tapi, mungkin saja hal itu terjadi akibat penurunan produksi dan kesulitan keuangan sebagai respons menurunnya daya beli masyarakat,” ucapnya.

Yuan mengungkapkan, kondisi seperti yang dialami Interbis bisa saja menular ke beberapa perusahaan lain. Untuk itu, pengusaha meminta agar pemerintah segera mengambil kebijakan untuk memproteksi sektor usaha. Saat ini, seluruh perusahaan menengah besar di Sumsel sedang dalam situasi siaga 1. Hal itu berdasarkan perkembangan penanggulangan krisis keuangan global yang dilakukan pemerintah belum bisa memberi jaminan akan keberlangsungan usaha mereka ke depannya. “Pengusaha masih wait and see dulu kondisi perekonomian enam bulan ke depan. Jika tidak ada perkembangan yang berarti, siap-siap saja menghadapi gelombang PHK massal,” tandasnya. (iwan setiawan)