Proyek Besar yang Masih Perlu Pembenahan

KERETA API, TRANSPORTASI ALTERNATIF MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA (2-HABIS)

Sejumlah mahasiswa baru saja turun dari kereta api. Moda transportasi baru ini ternyata kurang diminati.

Dibangun dengan dana tak kurang dari Rp7,5 miliar, jalur kereta api (KA) dari Kertapati–Indralaya berikut stasiunnya, kini bak istana megah tanpa penghuni. Pasalnya, mahasiswa yang menjadi sasaran angkut KA masih menganggap sarana transportasi tersebut tidak efektif dan efisien.

Terbatasnya kapasitas KA mahasiswa menjadi salah satu alasan tidak populernya angkutan massal tersebut dikalangan mahasiswa Unsri. Selain itu, minimnya jadwal keberangkatan juga banyak dikeluhkan calon penumpang yang ingin menggunakan moda transportasi KA.

Saat ini, KA bermesin diesel (KRD) dengan dua rangkaian gerbong ini hanya memiliki dua jadwal pemberangkatan dari masing-masing stasiun, yakni pukul 07.00 WIB dan pukul 09.00 WIB dari Stasiun Kertapati, Palembang. Sedangkan dari Indralaya, KA berangkat pukul 08.00 WIB dan 14.00 WIB. “Waktu keberangkatan kereta kan ada jam-jam tertentu dan tidak bisa bebas seperti bus mahasiswa. Sedangkan waktu kuliah dan kepulangan mahasiswa sendiri berbeda-beda dan tidak seragam, ya bisa ketinggalan kereta kami,” ujar Laras, mahasiswi FKIP Unsri yang sedang menyusun skripsi.

Seperti halnya rekan-rekan Laras yang lain, keluhan seputar masih dibutuhkannya ongkos sekitar Rp2.000 (pergi-pulang/PP) untuk naik angkot dari stasiun ke dalam kampus menjadi faktor lain yang membuat keengganan memanfaatkan KA menjadi memuncak. “Dari kampus ke stasiun memang disediakan bus gratis bagi mahasiswa. Namun, gak tau kenapa, menjelang keberangkatan kereta, bus tersebut sangat sulit ditemui. Jadinya, terpaksa naik angkot untuk sampai di stasiun,” tuturnya.

Senada yang disampaikan Laras, Tammy Adistia, mahasiswi Fakultas Ekonomi Unsri angkatan 2007, mengaku belum tertarik untuk menjadikan KA sebagai transportasi menuju kampus. Sebab, selain waktu tempuh yang lebih cepat dan tingkat keamanan lebih tinggi, KA belum bisa menggeser keberadaan bus mahasiswa. Sebab, meski risiko kecelakaan lalu lintas lebih tinggi, dengan memilih bus, mahasiswa bisa menyesuaikan waktu kuliah dengan waktu keberangkatan. Selain itu, bus mahasiswa bisa lebih mudah dijangkau para mahasiswa yang tersebar di wilayah Kota Palembang. “Kalau naik bus kan bisa memilih jam keberangkatan. Selain lebih mudah menjangkaunya. Kalau yang dekat di Kampus (Unsri) Bukit Besar, ya ke sana atau bisa juga di Pasar Cinde. Sedangkan kalau mau naik KA harus ke Kertapati terlebih dahulu, yang ongkosnya beda tipis dengan ongkos ke Indralaya sendiri,” tuturnya.

Meski memiliki kapasitas angkut 300 penumpang setiap kali berangkat, KA mahasiswa hanya bisa mengantarkan tak lebih dari 50 mahasiswa setiap hari. Jumlah itu tentu sangat memprihatinkan, mengingat yang meminta untuk disediakan sarana transportasi KA ini adalah para senior yang kini sudah menjadi alumni.

Herlianto, petugas PT KA yang masuk dalam tim operasional KA mahasiswa, menambahkan, saat ini yang terpenting dilakukan adalah sosialisasi mengenai safety transportation, seperti yang diinginkan para mahasiswa sebelumnya. Namun, untuk membentuk perilaku agar menggunakan KA, tentu membutuhkan waktu yang agak lama. Apalagi, dia tidak menampik lokasi Stasiun Kertapati yang mungkin terlalu jauh dari jangkauan sebagian besar mahasiswa yang tinggal di Palembang. “Kami tidak pungkiri bahwa masih banyak kekurangan dalam operasional KA mahasiswa ini. Tapi, perlahan akan kami benahi,” tandasnya. (iwan setiawan)

foto : muhlis

publikasi : sindo sumsel; jumat 07 november 2008; halaman 13

Perlambatan Kredit Ancam Sektor Riil

PALEMBANG (SINDO) – Perlambatan laju pinjaman perbankan berimbas pada usaha sektor riil. Dengan penyusutan kredit perbankan, sektor riil terancam kehilangan sumber pendanaan dalam jumlah besar.

Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Danuri mengatakan, krisis keuangan global juga menyeret harga komoditas, seperti minyak, yang telah mencapai harga di bawah USD70 per barel dan bahkan dalam beberapa hari terakhir ini memperlihatkan tanda-tanda menyentuh harga di bawah USD60 per barel.

Sementara itu, pengamat ekonomi Unsri Syaipan Djambak menerangkan, pengendalian inflasi yang tinggi dan depresiasi nilai tukar rupiah merupakan tugas otoritas moneter (pemerintah dan BI) melalui kebijakan moneternya. Adapun kebijakan moneter yang diambil BI adalah meningkatkan suku bunga BI rate. Dengan meningkatnya BI rate, diharapkan akan mengurangi pelarian modal keluar negeri. Selain itu, kebijakan tersebut mengeliminasi tekanan terhadap agregate demand sehingga inflasi dapat ditekan. “Namun, peningkatan BI rate yang secara otomatis meningkatkan bunga tabungan dan bunga kredit juga menimbulkan efek negatif,” tuturnya. (iwan setiawan)

halaman 21

Pemprov-Kadin Maksimalkan CSR

PALEMBANG (SINDO) – Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumsel sepakat memaksimalkan penyaluran corporate social responsibility (CSR).

Kesepakatan itu ditandai dengan menandatangani kerja sama pembentukan Forum Komunikasi Jaringan Kerja Sama Lintas Sektor Dunia Usaha (FK-JKLSDU). Ketua Kadin Sumsel Ahmad Rizal mengatakan, FK-JKLSDU merupakan langkah untuk memaksimalkan penyaluran corporate social responsibility (CSR) di Sumsel. Menurut dia, dengan penandatanganan MoU antara Pemprov Sumsel dan Kadin Sumsel tersebut, akan lebih memudahkan memantau kinerja program CSR suatu perusahaan. Diharapkan, dengan adanya FK-JKLSDU ini, ke depannya tercipta suatu fairness (keadilan) bagi perusahaan yang menjalankan CSR. “Dengan adanya forum ini, perusahaan yang hanya main-main atau setengah hati menjalankan CSR-nya akan ketahuan. Kami ingin ke depan, perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik dan benar akan diberi penghargaan,” ujarnya seusai penandatanganan kerja sama pembentukan FK-JKLSDU di Palembang kemarin.

Menurut Rizal, bagi perusahaan yang belum menjalankan CSR dengan baik, forum akan mengingatkan manajemen perusahaan tersebut. Sebab, untuk memberi tindakan tegas belum bisa dilakukan karena belum ada satu pun regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan CSR. "Untuk sanksi sendiri belum ada satu pun peraturannya karena selama ini CSR masih bersifat sukarela. Namun, dengan adanya forum ini, dapat diketahui perusahaan yang program CSR-nya jelek sehingga sanksi moral berupa pandangan negatif dari masyarakat dan stakeholders saya rasa cukup sebagai peringatan bagi perusahaan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumsel Mahyudin NS yang diwakili Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemprov Sumsel Aidit Aziz menyambut positif kerja sama ini. Menurut dia, pada dasarnya perusahaan yang merupakan bagian dari masyarakat harus tumbuh bersama. Perusahaan harus menjadi warga masyarakat dan warga usaha yang baik melalui adanya mutualisme. Dengan begitu, manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah bisa lepas dari lingkungan sosial sekitar. “Korporasi kan kuat di sisi kapital dan negara lemah di sisi ekonomi. Untuk itu, perusahaan mutlak harus menjalankan program CSRnya,” ujar mantan Kepala Badan Pemuda dan Olahraga Pemprov Sumsel ini.

Selanjutnya, Aidit menerangkan, dengan keterbatasan yang dimiliki pemerintah dalam membangun suatu daerah, peran pihak lain melalui dana yang disisihkan dari laba usaha sangat penting. Hal itu juga menjadi tolok ukur kondusifnya iklim ekonomi di suatu daerah sehingga pemerintah bersama pihak terkait selalu menyosialisasikan penyaluran CSR dengan baik. “CSR ini wujud kepedulian kepada masyarakat di sekitar lahan usaha sebuah perusahaan. Oleh karena itu, berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mendorong pelaku usaha dalam menjalankan program ini,” tandasnya. (iwan setiawan)

halaman 21

Linkage Belum Maksimal

PALEMBANG (SINDO) – Perkembangan linkage program di Sumatera Selatan (Sumsel) masih rendah karena keengganan bank umum menyalurkan dana kredit melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Direktur BPR Syariah Al Falah Barori Basri menyatakan, secara umum pembiayaan kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), seperti industri batu bata, perdagangan, dan jasa, yang dilayani BPR belum terkena dampak krisis finansial global. Namun harus diakui, dampak krisis finansial sangat terasa pada aktivitas pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) berupa tabungan maupun deposito. “Bagaimanapun, pendapatan masyarakat lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga tidak ada lagi uang lebih yang bisa ditabung. Sementara ini, penurunannya masih relatif kecil di bawah 1%,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Barori mengungkapkan, DPK yang berhasil dihimpun pihaknya mencapai Rp4 miliar, sedangkan untuk pembiayaan kredit menyentuh angka Rp5 miliar. Menurut dia, perlambatan pengumpulan DPK terjadi baru sepekan terakhir. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pihaknya mengupayakan pengembalian kredit tepat waktu. Bagi nasabah yang tidak bisa mengembalikan angsuran 100% akan diberi kelonggaran. “Kami terus melakukan pembinaan, negosiasi, dan langkah lainnya, agar uang bisa masuk kembali ke bank. Selain itu, kami menerapkan layanan penyimpanan uang-uang yang tidak tersentuh bank umum, seperti celengan masjid,” tuturnya.

Adapun untuk penyaluran kredit perbankan ke segmen UMKM melalui BPR dengan skema linkage program, BPR Syariah Al Falah baru menjajaki kemungkinan kerja sama dengan bank umum. Sebab, menurut Barori, persyaratan untuk menjalankan program itu tidak semudah yang dibayangkan. Dalam pelaksanaan linkage program tersebut, bank umum menetapkan suku bunga. “Kalau mereka sudah tetapkan suku bunga tinggi, harus berapa lagi BPR menjual pinjaman ke pelaku usaha. Sementara, pelaku usaha tidak mau ambil karena mahal atau berpotensi jadi kredit macet,” paparnya.

Dewan Penasihat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Pusat Rachmad Ali mengatakan, penyaluran kredit perbankan ke segmen UMKM melalui BPR dengan skema linkage program belum diselenggarakan secara merata. “Masih ada keraguan perbankan dalam melaksanakan linkage program, mereka beranggapan bahwa bank umum hanya dapat fee based dan margin rendah,” katanya.

Menurut Rachmad, linkage program merupakan upaya terobosan untuk meningkatkan akses perbankan menembus segmen UMKM. Sebab, berdasarkan informasi, perbankan di Indonesia hanya mampu menjangkau sekitar 10.000 dari 60.000 desa yang merupakan sentra UMKM. Padahal, segmen UMKM telah memberi kontribusi dengan penyerapan jumlah tenaga kerja yang terbesar dan sumbangan bagi perekonomian nasional mencapai lebih dari 50%,” ucapnya. (iwan setiawan)

halaman 22

Ekspor Nonmigas Sumsel Menurun

PALEMBANG (SINDO)– Transaksi ekspor Sumatera Selatan (Sumsel) pada Juli 2008 mencatat nilai negatif yang disebabkan menurunnya ekspor komoditas nonmigas.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel Haslani Haris mengatakan, nilai ekspor pada Juli 2008 mengalami penurunan sebesar 5,64% dibanding Juni 2008, yaitu dari USD330,71 juta menjadi USD312,08 juta. Nilai ekspor tersebut terdiri dari ekspor migas sebesar USD86,32 juta dan komoditas nonmigas sebesar USD225,75 juta. Untuk sektor nonmigas pada Juli 2008 mengalami penurunan sebesar USD41,39 juta dari Juni2008. “Penurunan nonmigas terutama disumbang oleh CPO sebesar USD13,51 juta yang diikuti komoditas batu bara sebesar USD2,22 juta,” ujarnya.

Menurut Haslani, ekspor Sumsel pada Juli 2008 masih dominan ke Singapura, Amerika Serikat, dan China. Nilai ekspor terbesar didapat dari Singapura yang mencapai USD79,89 juta, sementara AS sebesar USD65,02 juta, dan China USD42,76 juta. “Memang ketiga negara tersebut masih merupakan negara tujuan utama ekspor Sumsel. Bahkan, peranan ketiganya mencapai 60,14 persen dari total ekspor Sumsel,” ucapnya.

Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Sumsel Habibullah mengatakan, aktivitas perdagangan luar negeri ekspor dan impor Sumsel masih mengandalkan Pelabuhan Boom Baru sebagai gerbangnya. Menurut dia, pada Juli 2008, Pelabuhan Boom Baru mencatat nilai ekspor sebesar USD217,01 juta disusul Pelabuhan Plaju USD86,32 juta. Sementara, untuk aktivitas impor, Pelabuhan Boom Baru juga menjadi pintu masuk yang dominan untuk Sumsel dengan catatan nilai impor sebesar USD19,12 juta yang diikuti Pelabuhan Plaju yang mencapai USD1,53 juta. “Selain menggunakan transportasi laut, aktivitas ekspor dan impor juga melalui darat serta udara. Namun, aktivitas tersebut masih lebih dominan di Pelabuhan Boom Baru. Mungkin kalau Pelabuhan TAA sudah operasi, volume ekspor bisa lebih ditingkatkan dari yang sekarang karena kapal-kapal yang masuk melalui Pelabuhan Boom Baru terkendala debit air Sungai Musi yang tidak menentu,” tandasnya. (iwan setiawan)

halaman 22