Pengusaha Sambut Positif

PEMBERIAN INSENTIF

PALEMBANG (SINDO) – Kebijakan pemerintah untuk memberi insentif kepada sektor usaha yang terkena dampak krisis keuangan global disambut optimisme pengusaha.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ahmad Rizal mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah sangat tepat dengan kondisi yang sedang dialami beberapa sektor usaha belakangan ini. Menurut dia, akibat krisis keuangan global yang menyebabkan ekspor menurun drastis serta ongkos produksi yang melambung tinggi, perusahaan tidak bisa lagi terlalu lama menanggung beban tersebut. Akhirnya, keputusan untuk merumahkan karyawan (PHK) menjadi pilihan yang banyak diambil pengusaha untuk mengatasi permasalahan ini. “Di saat biaya produksi lebih besar dari pendapatan, mau tidak mau pengusaha harus mengambil keputusan untuk bisa bernafas lebih lama. Solusinya, mengurangi beban yang salah satunya adalah efisiensi karyawan,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Rizal mengungkapkan, sektor usaha di Sumsel didominasi sektor pertambangan, perkebunan, dan industri pengolahan. Menurut dia, yang paling parah terkena dampak krisis keuangan global itu adalah sektor pertanian dan perkebunan. Sebab, hasil olahan perkebunan Sumsel mayoritas merupakan komoditas ekspor ke beberapa negara, baik Amerika Serikat maupun Eropa. Hal ini terbukti dengan anjloknya harga komoditas unggulan Sumsel, seperti karet dan kelapa sawit.

Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan Sumatera Selatan (GPPSS) Syamsir Syahbana mengatakan, selain mengalami penurunan pesanan dari beberapa negara akibat krisis keuangan global yang terjadi, perusahaan perkebunan juga mengalami kendala lainnya dalam beroperasi, salah satunya kesulitan mendapatkan pasokan pupuk. (iwan setiawan)

halaman 22

Layanan Truff IM2 Menuai Keluhan

PALEMBANG (SINDO) – Layanan internet berlangganan Truff dari Indosat Mega Media (IM2) mulai menuai masalah. Selain mengeluhkan jaringan internet yang tidak stabil, konsumen menyoalkan masa aktif kartu yang tidak diperpanjang otomatis.

Iwan, pengguna kartu Truff, menyatakan, awalnya tidak terdapat persoalan berarti ketika dia memilih menggunakan produk IM2. Namun, belakangan ini dirinya mulai merasa tidak nyaman ketika menggunakan produk yang baru di-launching operasionalnya di Palembang pada Agustus 2008 lalu. “Awalnya bagus, masih lumayan cepat aksesnya. Tapi, belakangan mulai lemah jaringannya. Alasannya karena jaringan StarOne padat, jadi Truff ikut-ikutan lambat,” ujarnya.

Sementara itu, Branch Manager Region Sumbagsel IM2 Adhi Sugiantono mengatakan, jaringan yang digunakan kartu Truff memang menginduk pada Indosat melalui jaringan StarOne. Untuk wilayah Sumbagsel, kapasitas jaringan terpasang StarOne baru terpakai sekitar 20%, sehingga pengguna kartu Truff tidak akan bermasalah mengenai jaringan. Namun, tidak dipungkiri, ketika jaringan StarOne digunakan untuk layanan voice (telepon), layanan data (internet) mengalami hambatan. “Untuk mengatasinya, kami sudah koordinasikan dengan pihak Indosat, apakah dengan menambah kapasitas atau dengan cara lain,” ucapnya. (iwan setiawan)

halaman 22

Harga Emas Kembali Naik

PALEMBANG (SINDO) – Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat harga beberapa barang mengalami peningkatan, termasuk emas yang kini mulai kembali merangkak naik setelah sempat turun beberapa waktu lalu.

Pimpinan Toko Emas Laris di Jalan TP Rustam Effendi Jacky mengatakan, setelah sempat turun pada awal September lalu, kini harga emas kembali naik. Penyebabnya, menurut Jacky, yakni pelemahan rupiah atas dolar AS dan belum stabilnya harga minyak dunia yang berpengaruh pada penetapan harga emas. Menurut dia, harga 1 suku (6,7 gram) emas saat ini kembali pada harga sebelum terjadi penurunan, yaitu berkisar Rp1,8–Rp1,9 juta. “Harga tersebut belum termasuk upah modifikasi yang membutuhkan tambahan biaya hingga Rp100.000 satu barangnya,” ujar dia kepada SINDO kemarin.

Jacky mengungkapkan, kenaikan harga ini sempat membuat tingkat penjualan menurun drastis. Dalam sehari, transaksi yang biasanya mencapai di atas Rp30 juta, kini hanya  berkisar Rp5 juta. Namun, Jacky yakin kondisi ini hanya sementara dan akan segera membaik. “Emas ini kan alternatif investasi yang paling tahan krisis. Jadi, sebentar lagi juga harganya pulih dan normal kembali,” ucapnya.

Sementara itu, Hasan Wijaya, pemilik toko emas Naga Asia, mengatakan, pascakrisis keuangan yang melanda dunia, harga emas sedikit mengalami guncangan. Jika pada kondisi normal harga emas per gram berkisarRp250.000– Rp270.000, saat ini telah mencapai Rp290.000 per gram. ”Prediksi mengenai harga emas beberapa waktu lalu banyak yang meleset, sehingga saat ini kita harus mempercepat perputaran barang agar bisa menghindari kerugian. Intinya, buat apa juga jual mahal kalau tidak ada yang beli,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Amidi mengatakan, fluktuasi harga emas di pasar internasional sangat berpengaruh terhadap penetapan harga emas di dalam negeri. Menurut dia, krisis keuangan yang terjadi di AS telah merontokkan banyak perbankan. (iwan setiawan)

halaman 22

Evaluasi Konversi Menguat

PALEMBANG (SINDO) – Migas Watch Sumatera Selatan (Sumsel) mengimbau Pertamina melakukan evaluasi program konversi karena dinilai kurang berhasil.

Ketua Umum Migas Watch Sumsel Firdaus Bustomi mengatakan, beberapa ledakan gas paket konversi yang terjadi merupakan tanda ketidakseriusan Pertamina menyelenggarakan program tersebut. Menurut dia, suatu program yang baik adalah yang membuat masyarakat terlepas dari kesulitan, bukan justru menyengsarakan kehidupan masyarakat. Karena itu, dia mengimbau Pertamina segera mengevaluasi program konversi dan menghentikan sementara waktu. “Apa yang dilakukan Pertamina dengan konversi itu merupakan pemaksaan. Lihat saja, masyarakat terpaksa menggunakan gas karena minyak tanah sudah tidak ada lagi di pasaran. Seharusnya kalau mau adil, Pertamina harus menyediakan pilihan kepada masyarakat, ada minyak tanah dan gas,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Selain itu, ungkap Firdaus, kultur masyarakat yang telah terbiasa dan tergantung dengan bahan bakar minyak tanah tidak bisa diubah seketika menggunakan gas elpiji. Sebab, masyarakat yang telah puluhan tahun menggunakan minyak tanah telah merasa nyaman. Hal itu terbukti ketika harga minyak tanah dinaikkan Pertamina, masyarakat tetap memburunya. “Selama menggunakan minyak tanah tidak ada kekhawatiran mendalam di masyarakat. Tapi, ketika mereka terpaksa menggunakan gas elpiji, kecemasan jelas menghantui,” tuturnya.

Firdaus menerangkan, selain keterpaksaan masyarakat menerima program konversi, dia melihat infrastruktur serta sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Pertamina untuk menjalankan program tersebut tidak 100% siap. Hal itu tampak pada pengadaan paket konversi yang terburu-buru. Akhirnya, keluar kebijakan impor tabung dengan alasan industri tabung di Indonesia tidak sanggup memenuhi permintaan Pertamina.

Di sisi lain, sosialisasi program kepada masyarakat tidak mampu menjadi sasaran program konversi. Pada beberapa kesempatan, konsultan yang dikontrak Pertamina tampak tidak menguasai sama sekali penjelasan mengenai tata cara penggunaan kompor dan tabung gas elpiji. “Kalau ini diteruskan, risikonya sangat besar bagi masyarakat. Memang jumlah kerugian yang diderita para korban ledakan tabung konversi relatif kecil dibanding kesuksesan program ini, tapi apa masyarakat harus terus dihantui kekhawatiran setiap kali menyalakan kompor gas konversi,” bebernya.

Ketua DPD II Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswanamigas) Sumbagsel Djunaidi Ramli mengatakan, kebijakan pemerintah melaksanakan program konversi sangat terburu-buru dan terkesan dipaksakan. Hal itu terlihat dari singkatnya waktu sosialisasi yang dilakukan sebelum program digulirkan. Menurut Djunaidi, setidaknya dibutuhkan waktu sosialisasi empat hingga lima tahun sebelum suatu program yang berlaku nasional dijalankan. “Waktu sosialisasi dibutuhkan agar masyarakat yang menjadi sasaran program itu benar-benar paham dan mengerti maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu,waktu sosialisasi diperlukan agar leading sector program itu berbenah serta menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sehingga ketika program dijalankan tidak ada kendala yang menghadang,” tuturnya. (iwan setiawan)

halaman 22

PLN Diimbau Atasi Krisis Listrik

PALEMBANG (SINDO) – Krisis listrik yang terjadi memaksa pemerintah melakukan upaya penghematan, salah satunya dengan mengefisienkan penggunaan lampu jalan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang Zuhri Lubis mengatakan, terbatasnya daya dari pembangkit listrik yang menyebabkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak maksimal memasok kebutuhan masyarakat harus segera diatasi. Namun, sebelum hal itu teratasi, masyarakat diimbau aktif melakukan penghematan sehingga upaya pembenahan yang dilakukan PLN cepat selesai. Menurut Zuhri, seharusnya penghematan listrik juga diikuti Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dengan mengurangi penggunaan peralatan listrik, terutama penerangan jalan. “Tagihan listrik penerangan jalan kita ini setiap bulan mencapai Rp2 miliar. Yang sekarang dipersoalkan bukan masalah jumlahnya, tetapi bagaimana penerangan jalan itu bisa efektif dan efisien,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Meski besarnya tagihan listrik penerangan jalan ditanggung masyarakat melalui pungutan pajak penerangan jalan, Zuhri mengimbau agar lampu-lampu yang menerangi jalan dipergunakan sesuai kebutuhan sehingga pendapatan pajak penerangan jalan ke depan bisa diseimbangkan antara penggunaan dan pembayaran. “Lampu-lampu jalan itu kan dipasang meteran dan dilengkapi stop kontak. Jadi, kalau memang sudah tidak terlalu dibutuhkan, matikan saja,” ucapnya.

Sementara itu, Manajer Komunikasi Hukum dan Administrasi PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Haris Effendi menjelaskan, hingga kini pihaknya belum mengeluarkan aturan untuk mengurangi penggunaan lampu jalan. Namun, PLN mengimbau agar pemasangan lampu jalan atau lampu hias tidak berlebihan. Sebab, saat ini PLN belum terlepas dari masa kritis. “Sebenarnya kami juga ingin membuat kota-kota di Sumsel lebih indah ketika malam hari dengan pancaran lampu jalan maupun lampu hias. Tapi, untuk sementara ini hal itu tidak memungkinkan karena kondisi PLN untuk menyediakan daya listrik masih belum optimal,”tuturnya. (iwan setiawan)

halaman 22