Evaluasi Konversi Menguat

PALEMBANG (SINDO) – Migas Watch Sumatera Selatan (Sumsel) mengimbau Pertamina melakukan evaluasi program konversi karena dinilai kurang berhasil.

Ketua Umum Migas Watch Sumsel Firdaus Bustomi mengatakan, beberapa ledakan gas paket konversi yang terjadi merupakan tanda ketidakseriusan Pertamina menyelenggarakan program tersebut. Menurut dia, suatu program yang baik adalah yang membuat masyarakat terlepas dari kesulitan, bukan justru menyengsarakan kehidupan masyarakat. Karena itu, dia mengimbau Pertamina segera mengevaluasi program konversi dan menghentikan sementara waktu. “Apa yang dilakukan Pertamina dengan konversi itu merupakan pemaksaan. Lihat saja, masyarakat terpaksa menggunakan gas karena minyak tanah sudah tidak ada lagi di pasaran. Seharusnya kalau mau adil, Pertamina harus menyediakan pilihan kepada masyarakat, ada minyak tanah dan gas,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Selain itu, ungkap Firdaus, kultur masyarakat yang telah terbiasa dan tergantung dengan bahan bakar minyak tanah tidak bisa diubah seketika menggunakan gas elpiji. Sebab, masyarakat yang telah puluhan tahun menggunakan minyak tanah telah merasa nyaman. Hal itu terbukti ketika harga minyak tanah dinaikkan Pertamina, masyarakat tetap memburunya. “Selama menggunakan minyak tanah tidak ada kekhawatiran mendalam di masyarakat. Tapi, ketika mereka terpaksa menggunakan gas elpiji, kecemasan jelas menghantui,” tuturnya.

Firdaus menerangkan, selain keterpaksaan masyarakat menerima program konversi, dia melihat infrastruktur serta sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Pertamina untuk menjalankan program tersebut tidak 100% siap. Hal itu tampak pada pengadaan paket konversi yang terburu-buru. Akhirnya, keluar kebijakan impor tabung dengan alasan industri tabung di Indonesia tidak sanggup memenuhi permintaan Pertamina.

Di sisi lain, sosialisasi program kepada masyarakat tidak mampu menjadi sasaran program konversi. Pada beberapa kesempatan, konsultan yang dikontrak Pertamina tampak tidak menguasai sama sekali penjelasan mengenai tata cara penggunaan kompor dan tabung gas elpiji. “Kalau ini diteruskan, risikonya sangat besar bagi masyarakat. Memang jumlah kerugian yang diderita para korban ledakan tabung konversi relatif kecil dibanding kesuksesan program ini, tapi apa masyarakat harus terus dihantui kekhawatiran setiap kali menyalakan kompor gas konversi,” bebernya.

Ketua DPD II Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswanamigas) Sumbagsel Djunaidi Ramli mengatakan, kebijakan pemerintah melaksanakan program konversi sangat terburu-buru dan terkesan dipaksakan. Hal itu terlihat dari singkatnya waktu sosialisasi yang dilakukan sebelum program digulirkan. Menurut Djunaidi, setidaknya dibutuhkan waktu sosialisasi empat hingga lima tahun sebelum suatu program yang berlaku nasional dijalankan. “Waktu sosialisasi dibutuhkan agar masyarakat yang menjadi sasaran program itu benar-benar paham dan mengerti maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu,waktu sosialisasi diperlukan agar leading sector program itu berbenah serta menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sehingga ketika program dijalankan tidak ada kendala yang menghadang,” tuturnya. (iwan setiawan)

halaman 22

PLN Diimbau Atasi Krisis Listrik

PALEMBANG (SINDO) – Krisis listrik yang terjadi memaksa pemerintah melakukan upaya penghematan, salah satunya dengan mengefisienkan penggunaan lampu jalan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang Zuhri Lubis mengatakan, terbatasnya daya dari pembangkit listrik yang menyebabkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak maksimal memasok kebutuhan masyarakat harus segera diatasi. Namun, sebelum hal itu teratasi, masyarakat diimbau aktif melakukan penghematan sehingga upaya pembenahan yang dilakukan PLN cepat selesai. Menurut Zuhri, seharusnya penghematan listrik juga diikuti Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dengan mengurangi penggunaan peralatan listrik, terutama penerangan jalan. “Tagihan listrik penerangan jalan kita ini setiap bulan mencapai Rp2 miliar. Yang sekarang dipersoalkan bukan masalah jumlahnya, tetapi bagaimana penerangan jalan itu bisa efektif dan efisien,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Meski besarnya tagihan listrik penerangan jalan ditanggung masyarakat melalui pungutan pajak penerangan jalan, Zuhri mengimbau agar lampu-lampu yang menerangi jalan dipergunakan sesuai kebutuhan sehingga pendapatan pajak penerangan jalan ke depan bisa diseimbangkan antara penggunaan dan pembayaran. “Lampu-lampu jalan itu kan dipasang meteran dan dilengkapi stop kontak. Jadi, kalau memang sudah tidak terlalu dibutuhkan, matikan saja,” ucapnya.

Sementara itu, Manajer Komunikasi Hukum dan Administrasi PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Haris Effendi menjelaskan, hingga kini pihaknya belum mengeluarkan aturan untuk mengurangi penggunaan lampu jalan. Namun, PLN mengimbau agar pemasangan lampu jalan atau lampu hias tidak berlebihan. Sebab, saat ini PLN belum terlepas dari masa kritis. “Sebenarnya kami juga ingin membuat kota-kota di Sumsel lebih indah ketika malam hari dengan pancaran lampu jalan maupun lampu hias. Tapi, untuk sementara ini hal itu tidak memungkinkan karena kondisi PLN untuk menyediakan daya listrik masih belum optimal,”tuturnya. (iwan setiawan)

halaman 22

Maxxis Bidik 30% Market Share Sumatera

PALEMBANG (SINDO) – PT Atria Prima, Maxxis Indonesia sebagai distributor tunggal ban Maxxis di Indonesia, menargetkan lebih dari 30% market share khususnya di regional Sumatera.

Managing Director PT Atria Prima, Maxxis Indonesia Edwin Witarsa mengatakan, untuk wilayah Sumatera, Maxxis telah menguasai 25% market share produk ban kendaraan berat.

Sementara itu, Branch Manager Maxxis Center Palembang Alianto Susilo mengatakan, dengan konsep bengkel modern minimalis yang dimiliki Maxxis Center, konsumen akan dimanjakan ketika melakukan pergantian ban. “Kita sengaja tawarkan konsep baru agar kehadiran kita lebih cepat diterima. Karena bagaimanapun keunggulan produk juga harus diimbangi dengan service yang baik,” tukasnya. (iwan setiawan)

halaman 18

Ekspektasi Dinilai Positif

PALEMBANG (SINDO) – Peneliti ekonomi Bank Indonesia (BI) Palembang menyatakan kondisi perekonomian dan perbankan di Sumatera Selatan (Sumsel) aman. Dampak krisis global di Sumsel hanya dirasakan beberapa sektor, terutama yang sangat tergantung pada ekspor dengan tujuan Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Namun sejumlah kebijakan yang diambil oleh otoritas fiskal (pemerintah) maupun moneter (BI) sementara waktu ini mampu mengantisipasi dampak krisis di Indonesia. Dibandingkan bulan sebelumnya, pada Oktober 2008 konsumen di Kota Palembang mulai memandang optimistis terhadap kondisi perekonomian secara umum. Optimisme tersebut tercermin dalam ekspektasi konsumen terhadap perekonomian yang diperoleh melalui survei konsumen (SK) yang dilakukan setiap bulannya oleh BI Palembang.

Survei konsumen menghasilkan tiga indeks sebagai refleksi dari keyakinan konsumen, yakni indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks kondisi ekonomi (IKE) saat ini, dan indeks ekspektasi konsumen (IEK). IKK pada Oktober tercatat sebesar 114,94 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 97,83. IKE saat ini mencapai 106,67 setelah pada bulan sebelumnya masih berada pada level pesimis yakni 91,22. “Konsumen dikatakan optimistis jika ketiga indeks tersebut mencapai angka 100. Tumbuhnya perekonomian Sumsel pada triwulan III sebesar 5,23% dan tingginya ekspektasi konsumen terhadap penghasilan mereka saat ini diyakini telah membentuk persepsi terhadap perbaikan kondisi ekonomi Sumsel,” ujar Peneliti Ekonomi Madya BI Palembang Zulfan Nukman.

Sementara itu pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Amidi mengatakan, walau beberapa sektor usaha mulai terkena dampak krisis global, namun untuk kondisi ke depan ia yakin akan semakin membaik. “Meski beberapa produk terutama komoditas mengalami perubahan harga yang drastis namun secara umum harga barang kebutuhan pokok masih stabil di pasaran,” tuturnya. (iwan setiawan)

halaman 18

PT Pupuk Sriwidjaja Minta SK Gubernur Direvisi

PALEMBANG (SINDO) – PT Pusri meminta gubernur segera merevisi surat keputusan (SK) yang mengatur alokasi pupuk bersubsidi di Sumatera Selatan (Sumsel). Pasalnya, Pusri tidak akan mendistribusikan pupuk bersubsidi ke daerah yang telah melampaui kuota walau sedang dilanda krisis pupuk.

Hal itu ditegaskan Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri kepada wartawan belum lama ini. Menurut Dadang, persoalan pupuk bersubsidi sangat bergantung pada SK Gubernur tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi. Sebab, apabila pasokan pupuk sudah terpenuhi sesuai SK tersebut, Pusri tidak berani untuk menambah suplai. “Meskipun beberapa kabupaten dan kota terancam krisis pupuk, kita tidak bisa membantu banyak. Sebab, kalau kita mendistribusikan pupuk di luar SK Gubernur, hal itu menyalahi aturan dan kita bisa ditangkap,” ujarnya.

Pengamat pertanian dari Universitas Sriwijaya Amruzi Minha mengatakan, direksi Pusri dan Pemerintah Provinsi Sumsel harus segera membahas persoalan tersebut. Sebab, dampak dari krisis pupuk yang dialami beberapa daerah semakin membuat kehidupan para petani terpuruk. “Hal itu diperparah pula dengan rendahnya harga jual hasil panen petani. Jadi perlu segera dibahas, bahkan revisi SK Gubernur yang diajukan Pusri sangat wajar,” katanya.

Selain itu, menurut Amruzi, para petani seharusnya menetapkan target yang benar berdasarkan kebutuhan ketika menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Kemudian, pengawasan dan penindakan dari aparat pemerintahan dalam mengawasi distribusi pupuk bersubsidi lebih ditingkatkan. (iwan setiawan)

halaman 22