Pertamina Lakukan Investigasi

MENYUSUL LEDAKAN TABUNG GAS ELPIJI KONVERSI

PALEMBANG (SINDO) – PT Pertamina (Persero) menurunkan tim investigasi terkait ledakan tabung elpiji program konversi yang menghanguskan satu rumah pada Minggu (19/10) kemarin.

Staf Humas PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II Roberth MV mengatakan, tim yang terdiri dari gabungan unsur internal Pertamina itu nantinya akan mengumpulkan keterangan seputar penyebab ledakan yang terjadi. Menurut Roberth, apabila penyebabnya memang karena produk yang terdapat dalam paket konversi, Pertamina akan bertanggung jawab kepada para korban. “Jika dalam investigasi nanti didapati fakta penyebab ledakan adalah produk paket konversi, Pertamina menanggung biaya pengobatan korban di rumah sakit. Bahkan, kami akan bantu secara materiil atas kerugian yang dialami korban,” ujar dia saat ditemui SINDO di ruang kerjanya kemarin.

Roberth mengaku, Pertamina tidak memungkiri adanya produk yang tidak sempurna dalam pembagian paket konversi. Hal itu disebabkan kompor, tabung, dan regulator, yang dibagikan diproduksi secara massal. Bisa saja saat pengiriman maupun penyimpanan barang itu tertumpuk atau terempas sehingga tidak lagi berfungsi secara normal. Untuk itu, dia mengimbau masyarakat lebih kritis ketika menerima paket konversi. “Di tiap daerah, kami sudah tunjuk konsultan untuk melaksanakan pencacahan, distribusi, dan sosialisasi. Jadi masyarakat jangan takut atau ragu meminta penjelasan atau contoh pemasangan kompor gas. Sebab, konsultan itu kan sudah dibayar pemerintah untuk melaksanakan tugasnya,” paparnya.

Sementara itu, Sales Representative Gas Domestik Region I Rayon V Pertamina Hendra Arief mengatakan, masyarakat hendaknya meningkatkan kewaspadaan terkait penawaran tabung elpiji konversi. Pasalnya, saat ini banyak orang yang mengaku petugas dari Pertamina dan menawarkan perangkat kompor gas untuk mengganti bawaan paket konversi. “Masyarakat jangan mudah percaya. Pastikan petugas yang datang membawa identitas resmi dan surat tugas. Selain itu, produk dalam paket konversi telah memenuhi standar nasional Indonesia (SNI),” katanya.

Dia menambahkan, produk yang terdapat dalam paket konversi telah diasuransikan pemerintah. Namun, hal itu berlaku jika terjadi kecelakaan, pengguna kompor gas konversi masih menggunakan produk yang dibagikan secara utuh. “Kan banyak masyarakat yang tergoda mengganti regulator atau kompornya. Nah, jika saat menggunakan kompor itu terjadi ledakan, asuransi gugur dengan sendirinya,” tandas Hendra. (iwan setiawan)

halaman 14

Astro Berhenti Tayang Pelanggan Bingung

PALEMBANG (SINDO) – Pelanggan tv berbayar Astro di Palembang kebingungan pasca berhentinya siaran tv asal Malaysia, Senin (20/10) pukul 00.00 WIB. PT Direct Vision selaku operator Astro di Indonesia tidak dapat melanjutkan siaran karena perjanjian penggunaan merek dagang Astro telah berakhir.

Pelanggan Astro TV bukan hanya konsumen rumahan, tapi juga melayani beberapa instansi. Pimpinan PT Sriwijaya Palembang TV I Ketut Suryana Yasa mengatakan, sejak Astro TV berdiri dua tahun lalu, pihaknya telah berlangganan. Hal itu disebabkan selain penawaran dari pihak marketing Astro yang sangat gencar, juga karena program-program di Astro masih fresh. Menurut Surya, selama berlangganan, tidak ada komplain yang berat. Namun, dia menyayangkan keputusan yang diambil manajemen PT Direct Vision, selaku perusahaan yang menaungi Astro, menghentikan siaran.

“Memang pemberitahuan mengenai berhentinya siaran tv berlangganan itu telah saya ketahui melalui telepon dan siaran di Astro sendiri. Tapi, tetap saja kita menyayangkan pemutusan siaran yang dilakukan,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Surya mengungkapkan, dalam pemutusan siaran tersebut, pihaknya tidak merasa dirugikan, baik secara finansial maupun teknis. Hal itu karena pihak Direct Vision telah mengumumkan akan melakukan refund (pengembalian uang) bagi pelanggan yang telah membayar iuran ketika siaran diputus. “Meski sudah diberi tahu akan ada refund, tapi belum tahu kapan proses pengembalian uang itu akan dilakukan. Selain itu, secara bisnis kami tidak mempermasalahkan berhentinya siaran Astro karena kami tidak punya kerja sama content siaran di tv tersebut,” paparnya. (iwan setiawan/komalasari)

halaman 22

Perusahaan dan Petani Diimbau Komitmen

PALEMBANG (SINDO) – Anjloknya harga karet di beberapa sentra karet Sumatera Selatan (Sumsel) membuat petani menahan pasokannya ke pabrik.

Ketua Kadin Sumsel Ahmad Rizal yang dihubungi SINDO mengatakan, krisis keuangan global yang menghantam Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Eropa mulai berdampak pada sektor riil di Sumsel. Pasalnya, sektor ini paling terkena dampak krisis keuangan global akibat menurunnya permintaan pasar ekspor ke negara-negara yang terkena krisis tersebut. “Komoditas ekspor Sumsel, seperti CPO dan karet, paling merasakan dampak krisis ini. Harganya terus turun tajam, bahkan pantauan Kadin di beberapa wilayah harganya hancur-hancuran,” ujar dia.

Untuk mengatasi hal itu, Kadin mengimbau pengusaha dan petani karet saling membantu dan memenuhi komitmen. Pabrik karet harus tetap membeli karet petani dengan harga kesepakatan awal. Hal itu diungkapkan Rizal karena saat ini banyak pabrik karet yang ikut membeli karet yang telah dipesan beberapa waktu lalu dengan harga sekarang.

Pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Amidi mengatakan, umumnya pedagang yang mengalami kerugian adalah mereka yang sebelum Lebaran lalu menyetok barang dalam jumlah besar dengan harga beli di atas Rp10.000 per kg untuk karet kelas I, dan Rp8.000–9.000 per kg untuk karet kelas II. “Sebab, kalau dijual saat ini, kerugian yang muncul sangat besar. Jadi, petani akan menunggu sampai harga normal. Tentu dampaknya buruk bagi pabrik karet karena pasokan terancam,” tandasnya. (iwan setiawan)

halaman 22

RUPS-LB Bisa Dilakukan

PALEMBANG (SINDO) – Beberapa kepala daerah di Sumatera Selatan mengusulkan digelarnya rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) Bank Sumsel. RUPS-LB bertujuan untuk membahas temuan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Palembang atas kinerja Bank Sumsel.

Pemimpin Bank Indonesia (BI) Palembang Zainal Abidin Hasni menilai, RUPS-LB bisa dilakukan dengan syarat, alasan yang dikemukakan benar-benar kuat dan mendesak. “Pengajuan RUPS atau RUPS-LB tidak bisa sembarangan. Sekarang harus diketahui, apa content-nya dan sejauh mana tingkat kepentingannya bagi para pemegang saham,” ujar dia saat dihubungi SINDO kemarin.

Namun, menurut Zainal, perlu diteliti kembali, apakah desakan melakukan RUPSLB itu datang dari mayoritas pemegang saham atau hanya minoritas. Sebab, jika yang meminta hanya satu atau dua kepala daerah selaku representasi pemegang saham, tuntutan itu dinilai terlalu tinggi. Tetapi, kata dia, jika yang meminta itu lebih dari separuh pemegang saham, RUPSLB bisa dilakukan. “Semua itu kembali pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang dimiliki masing-masing bank. Kalau memang telah memenuhi syarat dilakukannya RUPS atau RUPS-LB, ya harus segera dilakukan,” katanya.

Menyikapi bahwa alasan dibalik usulan RUPS-LB adalah temuan perwakilan BPK RI atas beberapa aktivitas Bank Sumsel yang melanggar ketentuan, Zainal menyatakan, hal itu tidak serta-merta harus diselesaikan melalui RUPS. Namun, bukan pula lantas direksi Bank Sumsel terlepas dari kewajiban memberikan penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK tersebut. “Bagaimanapun kondisinya, direksi harus menjelaskan kepada pemegang saham atas hasil pemeriksaan BPK, apakah melalui pertemuan biasa atau RUPS-LB itu merupakan teknis pada masing-masing bank. Penjelasan itu wajib adanya,” ucap Zainal.

Sebelumnya, beberapa kepala daerah di Sumsel sebagai representasi pemegang saham Bank Sumsel menyatakan kekecewaannya atas hasil pemeriksaan BPK RI atas kinerja Bank Sumsel. Selama ini, dalam RUPS rutin setiap tahun, mereka selalu disajikan data dan informasi yang menunjukkan perkembangan bank pelat merah itu. Namun, mengenai bisnis yang dijalankan Bank Sumsel, mereka tidak pernah mendapat informasi yang transparan.

Wali Kota Lubuklinggau Riduan Effendi mengaku tidak pernah diberi tahu direksi Bank Sumsel mengenai bisnis yang dilakukan, termasuk penempatan deposito di Bank Indover yang beroperasi di Amsterdam. “Saya baru tahu sekarang kalau ternyata Bank Sumsel pernah memutarkan uang milik pemegang saham ke Bank Indover,” paparnya.

Menurut Riduan, seharusnya direksi lebih transparan terhadap informasi kegiatan bisnisnya. Jika terjadi masalah, yang akan menanggungnya nanti termasuk pemegang saham. Jika memang para pemegang saham lain sepakat, pihaknya mendukung digelarnya RUPS. “Kami usul agar Pemprov Sumsel selaku pemegang saham terbesar mengajak rapat seluruh pemegang saham. Sebab, selaku pemegang saham, kami berhak mendapatkan penjelasan,” kata Riduan.

Hal senada disampaikan Wali Kota Pagaralam H Djazuli Kuris melalui Asisten I A Musni. Menurut dia, Bank Sumsel seharusnya menginformasikan aktivitas bisnisnya kepada pemegang saham. Apalagi, kalau kebijakan tersebut sangat prinsip dan mengalokasikan dana yang cukup besar. “Bagaimana mau tahu kondisi bank luar negeri itu, namanya juga jarang didengar publik. Oleh karenanya, minimal ada pemberitahuan sebelum mengambil keputusan yang berisiko,” tutur dia. (iwan setiawan)

halaman 12

Pusri Butuh Dana Jaminan

PALEMBANG (SINDO) – Pusri mendapat persetujuan lembaga keuangan untuk mendanai pembangunan pabrik di Iran. Namun, realisasi pinjaman terganjal belum terbitnya jaminan dari pemerintah.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan, proyek pembangunan pabrik di Iran senilai USD700 juta dipastikan terus berjalan. Namun, Pusri mengalami kendala kekurangan dana. Setelah bernegosiasi dengan beberapa perbankan dan lembaga keuangan, akhirnya ada sebuah lembaga keuangan yang bersedia mengucurkan pinjaman senilai USD150 juta. Sebagai syarat pencairan pinjaman itu, Pusri membutuhkan jaminan dari pemerintah. “Pabrik di Iran tidak akan terganggu asal pemerintah mau menjamin pinjaman kami. Sudah kami sampaikan ke pemerintah dan itu yang masih kami tunggu,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Selain masih menunggu terbitnya jaminan pinjaman dari pemerintah, Dadang menyatakan, kondisi dunia saat ini sedikit banyak berpengaruh pada realisasi proyek tersebut. Pihaknya sangat hati-hati dengan kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) yang sedang mengalami guncangan. Hal itu dikaitkan pada Iran yang masuk dalam kategori negara yang sektor riilnya kuat. Sebab, AS biasanya akan mengambil keputusan irasional untuk menguasai negara-negara yang memiliki sektor riil kuat.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang Amidi mengatakan, pembangunan pabrik pupuk di Iran merupakan langkah baik. Sebab, biaya produksi pabrik bisa ditekan seiring jauh lebih murahnya harga gas untuk produksi pupuk. Selain itu, pasokan gas di Iran lebih mudah didapatkan. “Pada 2010, kebutuhan pupuk dalam negeri diperkirakan di atas 11 juta ton. Sementara, kapasitas produksi normal dari lima perusahaan pupuk dalam negeri saat ini hanya sekitar 7,872 juta ton. Selain itu, di tengah kebutuhan yang meningkat ini, sejumlah pabrik pupuk justru mengalami masalah pasokan gas sehingga tidak bisa berproduksi maksimal,” tandasnya. (iwan setiawan)

halaman 22