07 Januari 2009

Simpang Musi II Semrawut


Tampak kendaraan bertumpuk di tengah persimpangan Musi II yang mengakibatkan kemacetan.


PALEMBANG
(SINDO) – Kerusakan yang dialami traffic light (lampu pengatur lalu lintas) di persimpangan Musi II membuat kondisi lalu lintas di persimpangan padat itu semrawut dan rawan kecelakaan.

Dari pantauan SINDO, akibat tidak berfungsinya traffic light tersebut, kendaraan dari empat arah hanya mengandalkan saling pengertian di antara pengemudi. Bahkan, tidak jarang berbagai jenis kendaraan bertemu di tengah persimpangan yang mengakibatkan terjadinya kemacetan. Hal ini menyebabkan kesemrawutan di salah satu gerbang masuk Kota Palembang.

Ahmad Zainuri, salah seorang pengemudi kendaraan yang mengeluhkan kondisi tersebut, mengatakan, tidak berfungsinya traffic light membuat pengemudi kendaraan saling berebut untuk lebih dahulu melaju. Padahal, arus kendaraan di persimpangan sangat padat, mengingat titik tersebut merupakan pertemuan antara arus kendaraan yang akan keluar dan masuk Kota Palembang. “Baiknya (traffic light) ya dioperasikan lagi, karena arus kendaraan tidak pernah sepi di simpang Musi II ini, takutnya nanti saling serobot terus terjadi kecelakaan,” ujar sopir truk angkutan pasir tersebut.

Sementara itu, Romli, salah seorang tukang ojek yang mangkal di persimpangan Musi II, juga membenarkan jika kemacetan sering terjadi sejak traffic light tidak berfungsi. Bahkan, beberapa kali pernah terjadi kecelakaan di persimpangan ini akibat pengemudi tidak sabar dan saling serobot. “Jarang sih kecelakaan, tapi ado bae balak pecak serempetan atau jatuh dari motor gara-gara saling ngelak. Penyebabnya ya itu tadi, karena sopir saling dak ngalah, nak cepet galo bawaannyo, sudah itu lampu merahnyo mati pulok,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Kabid Transportasi Jalan dan Rel Dinas Perhubungan Kota Palembang Agus Suprianto menyatakan, kerusakan yang dialami traffic light di persimpangan Musi II sebenarnya sempat direhabilitasi pada awal 2008 lalu. Namun, karena kurang pengawasan, traffic light kembali rusak. Meski demikian, kendaraan yang melintas di persimpangan tersebut masih dalam toleransi aman sehingga perbaikannya tidak terlalu urgent untuk dilakukan. “Penyebabnya stop kontak traffic control ada yang dirusak, kemudian ada pula beberapa bagian penting yang hilang. Tapi, pada tahun ini sudah kami usulkan untuk merehabilitasi seluruh traffic light di Kota Palembang, termasuk simpang Musi II itu,” katanya. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

06 Januari 2009

Banyak Pembangunan Ruko Mubazir


Dua pengendara sepeda motor melintas di depan ruko 20 pintu di Jalan Gubernur HA Bastari Jakabaring yang kondisinya kosong dan tidak terawat. Selain ruko ini, masih banyak ruko lainnya di beberapa titik dalam Kota Palembang, yang kondisinya terbengkalai karena tidak difungsikan oleh pemiliknya.


PALEMBANG
(SINDO) – Pembangunan rumah toko (ruko) sepertinya belum akan berhenti. Padahal, dari sekian banyak ruko yang telah berdiri di Palembang, belum semuanya terisi.

Pembangunan ruko di Palembang memang sangat gencar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Namun, tingkat hunian ruko hingga saat ini tidak lebih dari 50% dari jumlah yang terbangun. Hal itu terlihat dari banyaknya ruko yang kosong, bahkan tidak pernah ditempati sejak dibangun. Di beberapa lokasi pun, pembangunan ruko yang tidak memperhatikan lingkungan di sekitarnya telah mengakibatkan bencana banjir.

Sekretaris Dinas Tata Kota (DTK) Palembang Faisyar mengatakan, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai pembatasan pembangunan ruko. Menurut dia, pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan hak masyarakat. Jika memang tidak ada peraturan yang dilanggar, pihaknya akan mengeluarkan izin tersebut. “Kami tidak punya hak untuk melarang masyarakat mengajukan izin pendirian ruko karena tidak ada dasar hukum yang mengaturnya,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Faisyar menerangkan, DTK Palembang hanya memiliki kewenangan terkait persoalan teknis, seperti konstruksi serta peruntukan bangunan. Jika menyangkut kualitas, pihaknya akan sangat tegas kepada pengembang bangunan. Apalagi, kalau gedung yang dibangun tersebut tidak sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan DTK. “Sebelum mengeluarkan IMB, kami juga mempertimbangkan tata ruangnya terlebih dulu. Kalau ada yang tidak sesuai izin, tindakan tegas hingga membongkar kembali bangunan bisa saja dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palembang Taufik Hidayat mengatakan, jika pembangunan ruko sebagai salah satu bentuk investasi bagi masyarakat, hal itu merupakan hak setiap warga negara. Hanya, Pemerintah Kota Palembang harus lebih memperketat perizinan pembangunan ruko di kota metropolis ini. Sebab, dari pantauan Dewan selama ini, pembangunan ruko sangat gencar di seluruh pelosok kota. “Dari sisi bisnis, kami tidak bisa melarang pembangunan ruko. Namun, dari sisi kelestarian lingkungan, pembangunan ruko sudah menjadi ancaman bagi kota ini,” ungkap politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Lebih lanjut Taufik menyatakan, selain mengancam kelestarian lingkungan, pembangunan ruko di Palembang juga dinilai sudah memasuki titik jenuh. Masyarakat maupun pengusaha sudah bosan dengan desain ruko yang konvensional. Dari sisi estetika, bangunan ruko di Palembang juga tidak memberikan keindahan bagi kota ini. (iwan setiawan/muhlis)

foto : iwan setiawan

05 Januari 2009

Pertamina Jamin Distribusi BBM Lancar

PALEMBANG (SINDO) – PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II menegaskan, kendala yang dialami sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) di beberapa wilayah hingga menyebabkan kelangkaan, tidak akan terjadi di wilayah kerja pemasaran Sumbagsel.

Vice President Communications PT Pertamina (Persero) Anang Rizkani Noor mengatakan, Pertamina sedang berupaya semaksimal mungkin melanjutkan distribusi BBM ke seluruh wilayah nusantara. Hal itu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan BBM di beberapa wilayah yang disebabkan terjadinya delay pengangkutan BBM ke SPBU. Menurut Anang, penyebab hambatan distribusi BBM ke SPBU adalah masa libur panjang sejak perayaan Natal dan berlanjut hingga perayaan Tahun Baru, 1 Januari 2009. Selain itu, penyebab lainnya adalah penerapan sistem baru, yakni MySAP, yang belum dapat berjalan sempurna.

Adapun upaya yang dilakukan Pertamina untuk mengatasi kondisi ini, ujar dia, dengan meneruskan distribusi BBM selama 24 jam dan memberikan kredit kepada pengusaha SPBU yang belum memiliki delivery order (DO) selama bank persepsi libur pada Sabtu dan Minggu. Kemudian, Pertamina juga melaksanakan contigency plan dengan menerapkan sistem manual sekaligus berkoordinasi dengan bank persepsi agar melayani transaksi selama libur. “Kami harapkan penyaluran BBM akan kembali pada kondisi normal besok (hari ini),” ujarnya dalam siaran pers Pertamina kemarin.

Anang menerangkan, stok nasional BBM selama tiga hari terakhir (1–3 Januari) untuk premium 2.763.149 kl atau cukup untuk 13,4 hari dan solar 5.283.642 kl untuk persediaan selama 28,3 hari. Sementara, hasil penyaluran nasional selama tiga hari terakhir (1–3 Januari) premium 164.122 kl dan solar 94.733 kl.

External Relation Officer PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II Roberth MV mengatakan, kendala yang dihadapi wilayah lain pada awal penerapan sistem baru Pertamina tidak terlalu dirasakan di Unit Pemasaran Sumbagsel. Menurut Roberth, migrasi data dari sistem SAP ke sistem MySAP (program baru) memang membutuhkan waktu adaptasi, baik dari perangkat maupun sumber daya manusia (SDM). Kondisi di UPms Sumbagsel sendiri sempat mengalami keterlambatan penyaluran pada 2–3 Jan 2009, tapi hanya terjadi sekitar dua jam, dan kondisi SPBU masih memiliki stok yang cukup. Bahkan, untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi, Pertamina Unit Pemasaran Sumbagsel telah membentuk tim khusus untuk memonitor arus keluar masuk data di sistem MySAP. Hal itu penting agar migrasi data dapat berjalan dengan baik sehingga penyaluran dapat berjalan lancar ke SPBU. "Sesuai instruksi direksi, kami juga menyediakan layanan kredit bagi SPBU yang pada Sabtu dan Minggu tidak memiliki DO karena tidak dapat dilayani perbankan yang tutup pada hari tersebut,” ujar Roberth.

Dari sisi distribusi, baik penerimaan, penimbunan, maupun penyaluran BBM, hingga kini stok BBM di wilayah kerja Pemasaran Sumbagsel masih dalam keadaan aman dan sangat mencukupi. Oleh sebab itu, Roberth meminta agar masyarakat di wilayah Sumbagsel tetap tenang. Sebab, pihaknya menjamin tidak terjadi kendala yang signifikan dalam proses migrasi data maupun proses penyaluran dan pelayanan BBM bagi masyarakat. (iwan setiawan/rel)

Telepon Umum Makin Tersingkir

PALEMBANG (SINDO) – Jumlah fasilitas telepon umum (telum) di Kota Palembang mengalami penurunan 20% setiap tahunnya. Pasalnya, selain kurang terawat, telepon yang dipasang di tempat umum itu telah jarang digunakan sejak masyarakat lebih familier dengan telepon seluler.

Manager Customer Service PT Telkom Indonesia Tbk Kandatel Sumbagsel Nurhalim mengatakan, meningkatnya kepemilikan masyarakat akan telepon seluler (ponsel) semakin menyingkirkan keberadaan telum. Bahkan, karena dianggap tidak lagi menguntungkan secara bisnis, pengelolaan telum tidak lagi dilakukan PT Telkom, melainkan diserahkan kepada pihak swasta. “Sejak 2007 lalu, manajemen pusat memutuskan pengelolaan telum diserahkan kepada pihak swasta dengan sistem bagi hasil,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Menurut Nurhalim, dengan diserahkan kepada pihak swasta diharapkan pengelolaan telum bisa lebih optimal. Sebab di dalam kontrak kerja sama tersebut, mulai dari perencanaan penempatan telum, operasional, hingga perawatan, akan dilaksanakan oleh kontraktor. Sementara, pihak Telkom hanya menyediakan pesawat serta line telepon. “Seingat saya persentase bagi hasilnya 70% untuk kontraktor dan 30% untuk Telkom. Dengan begitu, pengelolaan telum akan lebih baik karena perusahaan tersebut memang fokus mengurusi bidang itu,” tuturnya.

Berdasarkan data yang ada di Kandatel Sumbagsel hingga akhir 2008, untuk wilayah Kota Palembang masih terdapat 470 telum yang dioperasikan. Jumlah itu sudah jauh berkurang seiring semakin banyaknya orang yang memiliki ponsel. “Pada 2000 lalu, jumlah telum di Kota Palembang ini masih sekitar 550 unit. Tapi, karena banyak yang rusak jadi ya otomatis berkurang. Melihat animo masyarakat atas ponsel dan pelayanan wartel, Telkom tidak akan menambah jumlah telum,” ujarnya.

Sementara itu, Agus, salah seorang staf PT Catur Elang Perkasa sekaligus kontraktor operasional telum di Kota Palembang, mengatakan, sejak tahun lalu seluruh fasilitas telum yang ada di Kota Palembang sudah diperbaiki pihaknya. Bahkan, secara bertahap semua telum yang beroperasi akan diberi kamar kaca sehingga pengguna bisa terlindung dari panas atau hujan. “Secara bertahap kami lakukan pembenahan terhadap fasilitas telum yang ada. Bahkan, untuk perawatan akan dilakukan secara berkala setiap dua minggu sekali,” katanya.

Menurut Agus, saat ini pihaknya sedang merencanakan pemindahan telum yang ada di tengah kota dan jalan-jalan protokol ke daerah pinggiran kota. Hal itu berdasarkan pertimbangan masyarakat yang berada di tengah kota tidak terlalu membutuhkan telum, karena telah memiliki ponsel atau tersedia wartel. “Kami akan prioritaskan pemasangan telum di sekolah-sekolah dan daerah pinggiran yang mana asumsi kami, masyarakat belum banyak yang memiliki ponsel untuk berkomunikasi,” tandasnya. (iwan setiawan)

Minim Tempat Wisata, Warga Serbu Mal

AKHIR LIBUR PANJANG DI PALEMBANG

PALEMBANG (SINDO) – Minimnya tempat pariwisata di Palembang membuat warga menghabiskan waktu libur panjang di mal dan pusat perbelanjaan. Apalagi, kemarin merupakan hari terakhir libur panjang yang diperoleh para pegawai sejak perayaan Natal 25 Desember 2008 lalu.

Dari pantauan SINDO di tiga mal yang ada di Palembang, masing-masing Palembang Trade Centre (PTC), Palembang Square (PS), dan Palembang Indah Mall (PIM), tampak ratusan kendaraan memadati area parkir. Menjelang sore, arus kendaraan yang memasuki mal semakin ramai. Hal ini disebabkan pengelola mal bersaing menarik pengunjung sebanyak-banyaknya pada awal 2009. Bahkan, program diskon hampir merata digelar seluruh tenant.

“Besok (hari ini) kan sudah mulai kerja, jadi ya hari ini (kemarin) puas-puasin main dan jalan bareng keluarga,” ujar Darwansyah, seorang PNS ditemui SINDO kemarin.

Menurut dia, pilihan tempat wisata di Palembang masih sangat minim. Selain itu, fasilitas penunjangnya masih sangat kurang sehingga kebanyakan warga lebih memilih untuk mendatangi pusat perbelanjaan dan “berwisata” di dalamnya. “Kalau menghabiskan liburan ya paling kami ke BKB atau (hutan wisata) Punti Kayu, tapi kalau waktu seperti ini pasti ramai sekali. Jadi alternatifnya saya ajak saja keluarga ke mal dan bermain di arena permainan anak-anak,” katanya.

Ternyata bukan hanya warga Palembang yang menghabiskan hari terakhir liburan panjang di mal yang ada di kota metropolis ini. Belasan bus dari luar Kota Palembang tampak di antara deretan mobil yang diparkir di halaman stadion Madya Bumi Sriwijaya. Bus-bus itu mengangkut puluhan warga dari beberapa kabupaten/kota di sekitar Palembang yang ingin merasakan suasana liburan seperti halnya warga metropolis. “Pengen jalan-jalan bae Pak, mumpung anak-anak masih liburan. Kami dari Sungai Lilin (Muba) berangkat pagi (kemarin),” ucap Samirin, seorang petani kelapa sawit asal Sungai Lilin, Kabupaten Muba.

Dia dan puluhan warga lainnya sengaja datang ke Palembang karena bingung memilih tempat wisata yang aman dan nyaman. Jika harus mendatangi tempat wisata alam yang telah tertata seperti halnya Danau Ranau atau Gunung Dempo, waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Oleh karenanya, Palembang dipilih sebagai tujuan wisata. Sebab, selain sebagai ibu kota provinsi yang ramai dikunjungi orang, Palembang juga merupakan barometer Sumsel secara umum. “Sebenernyo kami pengen lihat danau buatan di Jakabaring, tapi denger-denger katanya tidak aman, jadi kami batalke,” ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Palembang Harmen Abbas mengatakan, wisata Palembang memang berbeda dengan wisata di daerah lain. Jika daerah lain mengandalkan wisata alam, seperti danau, bukit, gunung, atau pantai, Palembang lebih menonjol wisata sejarah, terlebih sisa-sisa kebesaran kerajaan besar dunia, yaitu Sriwijaya, ada di Palembang. “Pengembangan wisata sejarah itu memang belum maksimal sehingga masyarakat tidak memiliki akses atau mengetahui informasi mengenai tempat wisata sejarah tersebut,” tutur politikus Partai Golkar itu.

Harmen juga tidak menutup mata jika masyarakat lebih tertarik mendatangi pusat perbelanjaan untuk menikmati liburannya ketimbang pergi ke tempat sejarah. (iwan setiawan)