Telepon Umum Makin Tersingkir

PALEMBANG (SINDO) – Jumlah fasilitas telepon umum (telum) di Kota Palembang mengalami penurunan 20% setiap tahunnya. Pasalnya, selain kurang terawat, telepon yang dipasang di tempat umum itu telah jarang digunakan sejak masyarakat lebih familier dengan telepon seluler.

Manager Customer Service PT Telkom Indonesia Tbk Kandatel Sumbagsel Nurhalim mengatakan, meningkatnya kepemilikan masyarakat akan telepon seluler (ponsel) semakin menyingkirkan keberadaan telum. Bahkan, karena dianggap tidak lagi menguntungkan secara bisnis, pengelolaan telum tidak lagi dilakukan PT Telkom, melainkan diserahkan kepada pihak swasta. “Sejak 2007 lalu, manajemen pusat memutuskan pengelolaan telum diserahkan kepada pihak swasta dengan sistem bagi hasil,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Menurut Nurhalim, dengan diserahkan kepada pihak swasta diharapkan pengelolaan telum bisa lebih optimal. Sebab di dalam kontrak kerja sama tersebut, mulai dari perencanaan penempatan telum, operasional, hingga perawatan, akan dilaksanakan oleh kontraktor. Sementara, pihak Telkom hanya menyediakan pesawat serta line telepon. “Seingat saya persentase bagi hasilnya 70% untuk kontraktor dan 30% untuk Telkom. Dengan begitu, pengelolaan telum akan lebih baik karena perusahaan tersebut memang fokus mengurusi bidang itu,” tuturnya.

Berdasarkan data yang ada di Kandatel Sumbagsel hingga akhir 2008, untuk wilayah Kota Palembang masih terdapat 470 telum yang dioperasikan. Jumlah itu sudah jauh berkurang seiring semakin banyaknya orang yang memiliki ponsel. “Pada 2000 lalu, jumlah telum di Kota Palembang ini masih sekitar 550 unit. Tapi, karena banyak yang rusak jadi ya otomatis berkurang. Melihat animo masyarakat atas ponsel dan pelayanan wartel, Telkom tidak akan menambah jumlah telum,” ujarnya.

Sementara itu, Agus, salah seorang staf PT Catur Elang Perkasa sekaligus kontraktor operasional telum di Kota Palembang, mengatakan, sejak tahun lalu seluruh fasilitas telum yang ada di Kota Palembang sudah diperbaiki pihaknya. Bahkan, secara bertahap semua telum yang beroperasi akan diberi kamar kaca sehingga pengguna bisa terlindung dari panas atau hujan. “Secara bertahap kami lakukan pembenahan terhadap fasilitas telum yang ada. Bahkan, untuk perawatan akan dilakukan secara berkala setiap dua minggu sekali,” katanya.

Menurut Agus, saat ini pihaknya sedang merencanakan pemindahan telum yang ada di tengah kota dan jalan-jalan protokol ke daerah pinggiran kota. Hal itu berdasarkan pertimbangan masyarakat yang berada di tengah kota tidak terlalu membutuhkan telum, karena telah memiliki ponsel atau tersedia wartel. “Kami akan prioritaskan pemasangan telum di sekolah-sekolah dan daerah pinggiran yang mana asumsi kami, masyarakat belum banyak yang memiliki ponsel untuk berkomunikasi,” tandasnya. (iwan setiawan)

Minim Tempat Wisata, Warga Serbu Mal

AKHIR LIBUR PANJANG DI PALEMBANG

PALEMBANG (SINDO) – Minimnya tempat pariwisata di Palembang membuat warga menghabiskan waktu libur panjang di mal dan pusat perbelanjaan. Apalagi, kemarin merupakan hari terakhir libur panjang yang diperoleh para pegawai sejak perayaan Natal 25 Desember 2008 lalu.

Dari pantauan SINDO di tiga mal yang ada di Palembang, masing-masing Palembang Trade Centre (PTC), Palembang Square (PS), dan Palembang Indah Mall (PIM), tampak ratusan kendaraan memadati area parkir. Menjelang sore, arus kendaraan yang memasuki mal semakin ramai. Hal ini disebabkan pengelola mal bersaing menarik pengunjung sebanyak-banyaknya pada awal 2009. Bahkan, program diskon hampir merata digelar seluruh tenant.

“Besok (hari ini) kan sudah mulai kerja, jadi ya hari ini (kemarin) puas-puasin main dan jalan bareng keluarga,” ujar Darwansyah, seorang PNS ditemui SINDO kemarin.

Menurut dia, pilihan tempat wisata di Palembang masih sangat minim. Selain itu, fasilitas penunjangnya masih sangat kurang sehingga kebanyakan warga lebih memilih untuk mendatangi pusat perbelanjaan dan “berwisata” di dalamnya. “Kalau menghabiskan liburan ya paling kami ke BKB atau (hutan wisata) Punti Kayu, tapi kalau waktu seperti ini pasti ramai sekali. Jadi alternatifnya saya ajak saja keluarga ke mal dan bermain di arena permainan anak-anak,” katanya.

Ternyata bukan hanya warga Palembang yang menghabiskan hari terakhir liburan panjang di mal yang ada di kota metropolis ini. Belasan bus dari luar Kota Palembang tampak di antara deretan mobil yang diparkir di halaman stadion Madya Bumi Sriwijaya. Bus-bus itu mengangkut puluhan warga dari beberapa kabupaten/kota di sekitar Palembang yang ingin merasakan suasana liburan seperti halnya warga metropolis. “Pengen jalan-jalan bae Pak, mumpung anak-anak masih liburan. Kami dari Sungai Lilin (Muba) berangkat pagi (kemarin),” ucap Samirin, seorang petani kelapa sawit asal Sungai Lilin, Kabupaten Muba.

Dia dan puluhan warga lainnya sengaja datang ke Palembang karena bingung memilih tempat wisata yang aman dan nyaman. Jika harus mendatangi tempat wisata alam yang telah tertata seperti halnya Danau Ranau atau Gunung Dempo, waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Oleh karenanya, Palembang dipilih sebagai tujuan wisata. Sebab, selain sebagai ibu kota provinsi yang ramai dikunjungi orang, Palembang juga merupakan barometer Sumsel secara umum. “Sebenernyo kami pengen lihat danau buatan di Jakabaring, tapi denger-denger katanya tidak aman, jadi kami batalke,” ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Palembang Harmen Abbas mengatakan, wisata Palembang memang berbeda dengan wisata di daerah lain. Jika daerah lain mengandalkan wisata alam, seperti danau, bukit, gunung, atau pantai, Palembang lebih menonjol wisata sejarah, terlebih sisa-sisa kebesaran kerajaan besar dunia, yaitu Sriwijaya, ada di Palembang. “Pengembangan wisata sejarah itu memang belum maksimal sehingga masyarakat tidak memiliki akses atau mengetahui informasi mengenai tempat wisata sejarah tersebut,” tutur politikus Partai Golkar itu.

Harmen juga tidak menutup mata jika masyarakat lebih tertarik mendatangi pusat perbelanjaan untuk menikmati liburannya ketimbang pergi ke tempat sejarah. (iwan setiawan)

Atasi Antrean,Pertamina Tambah Jam Pelayanan

Sejumlah sopir angkutan gas 3 kg di stasiun pengisihan dan pengangkutan elpiji Pertamina di PT Kalindo kemarin.

PALEMBANG (SINDO) – Pertamina akan memberlakukan overtime (waktu tambahan) bagi proses pengisian gas elpiji di stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE). Hal itu dilakukan sebagai upaya meminimalisasi penumpukan kendaraan agen elpiji di SPBE.

Hari libur nasional Tahun Baru, 1 Januari 2009, membuat para agen elpiji tidak bisa mengisi tabung-tabung mereka yang kosong. Penyebabnya, SPBE tempat mereka mengisi tutup karena pegawainya libur. Hal itu menyebabkan antrean ratusan kendaraan agen elpiji tidak terelakkan, Jumat (2/1). Seperti yang tampak di SPBE Kalindo Matesu Gautama, JalanTanjung Api-Api No. 2864. Puluhan kendaraan dari masing-masing agen elpiji tampak keluar-masuk untuk mengisi ratusan tabung, baik ukuran 3 kg, 12 kg, maupun 50 kg. Namun, ketika SINDO hendak menemui pemilik SPBE untuk mengonfirmasi antrean yang terjadi, beberapa anggota satpam perusahaan melarang. Menurut seorang anggota satpam, jika mau konfirmasi harus seizin pihak Pertamina terlebih dahulu. “Lagi pula bos sedang ada urusan keluar,” ujar satpam yang tidak bersedia menyebutkan namanya.

Dari informasi yang dikumpulkan di lapangan, antrean kendaraan di SPBE Kalindo telah terjadi sejak pagi kemarin. Bahkan, kendaraan dari satu agen bisa 2–3 kali kembali ke SPBE untuk mengisi tabung elpiji kosong. Hingga menjelang sore, antrean kendaraan pengangkut tabung gas elpiji tetap memadati halaman parkir SPBE Kalindo.

Dihubungi terpisah, External Relation Officer PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II Roberth MV mengakui adanya antrean di SPBE. Hal itu disebabkan adanya peningkatan permintaan setelah libur Natal dan Tahun Baru. Mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan elpiji di masyarakat, Pertamina akan menambah jam layanan pengisian di SPBE. Roberth menyatakan, untuk Jumat (2/1), pihaknya akan melayani pengisian gas elpiji, khususnya di SPBE Pulau Layang (milik Pertamina) hingga pukul 23.00 WIB. Sedangkan Sabtu (hari ini), SPBE akan melakukan aktivitas pengisian seperti hari biasa. “Untuk Sabtu, kami akan tetap buka SPBE dan kalau masih ada permintaan dari agen, pengambilan pada Minggu besok juga akan dilayani. Pertamina berupaya agar distribusi pasokan elpiji ke masyarakat lancar karena stok elpiji sendiri masih sangat mencukupi,” tandasnya. (iwan setiawan)

foto : ahmad junaidi

PKBL PT Pusri 2008 Rp 27 Miliar

PALEMBANG (SINDO) – PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) pada tahun 2008 lalu menyalurkan dana program kemitraan bina lingkungan (PKBL) sebesar Rp 27,2 miliar.

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan, dana sebesar itu dialokasikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di sekitar lingkungan kegiatan usaha. Menurut Dadang, bantuan dari Pusri bisa dimanfaatkan oleh mitra binaan yang didominasi oleh koperasi, pengusaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor usaha kerajinan rakyat. “Bagi masyarakat yang butuh modal untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan bantuan pinjaman dana bantuan Pusri, bisa langsung mengajukan permohonan kepada unit PKBL kita,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Menurut Dadang, meski bersifat pinjaman lunak, namun Pusri memberlakukan sistem pengawasan yang cukup ketat. Selain menurunkan tim pemantau, Pusri juga mengharuskan agar pemohon menyerahkan agunan jika ingin memperoleh bantuan modal kerja dari Pusri. Namun ditegaskan Dadang, semua itu bukan untuk mempersulit mitra binaan, melainkan agar terbangun sistem yang dilandasi tanggung jawab dan kejujuran. “Kita kan sudah kasih mereka kesempatan mendapatkan pinjaman modal, wajar saja kan kita minta mereka jujur,” katanya.

Sementara itu Manajer Kemitraan Usaha Kecil & Bina Wilayah PT Pusri Bambang Subiyanto menerangkan, hingga akhir 2008 lalu, pihaknya telah mengucurkan dana untuk pembinaan usaha kecil sebesar Rp 27.213.585.190. Jumlah itu terdiri dari bantuan modal sebesar Rp 2.354.325.000 dan bantuan hibah mencapai Rp 4.859.260.190. “Program ini di Pusri berjalan cukup baik karena dana bantuan yang dipinjamkan secara bergulir itu tingkat pengembaliannya cukup tinggi,” tuturnya.

Bambang mengatakan, selama tahun 2008 unit usaha yang diberikan bantuan berjumlah 647 pengusaha kecil dan 8 unit koperasi. Secara total unit usaha yang telah dibina Pusri mencapai 6.695 unit. Untuk meningkatkan pengembalian dana PKBL, pihaknya terus melakukan pendekatan kepada mitra binaan dan berupaya membantu mereka mengatasi masalah yang mengakibatkan tertundanya pembayaran cicilan pinjaman itu. “Kita juga kan gak lepas tangan begitu saja setelah memberikan pinjaman. Ada kalanya unit usaha diberikan pelatihan manajemen mutu, keuangan, atau apapun yang mereka butuh untuk memajukan usahanya,” tandasnya. (iwan setiawan)

Harga Karet Masih Rendah

PALEMBANG (SINDO) – Memasuki 2009, harga karet petani di Sumsel belum membaik.

Menurut Syamsuddin, petani karet di Kabupaten Banyuasin, krisis finansial global yang terjadi sangat memengaruhi kehidupan mereka. Hal itu disebabkan semakin turunnya harga karet hingga lebih 60% dari harga normal yang selalu berada di atas Rp 12.000/kg. “Penghasilan kami jauh berkurang dengan kondisi normal sebelum krisis. Bahkan untuk menutupi kebutuhan hidup, kami harus menjual beberapa barang dan berhutang kepada toko sembako,” ujarnya.

Meskipun dalam beberapa hari terakhir harga karet meningkat, jumlahnya masih sangat kecil. Pada penjualan akhir pekan lalu, harga jual karet kering naik sebesar Rp 600/kg menjadi Rp 5.300. Namun, kenaikan itu tidak bisa diharapkan terus terjadi karena harga masih sangat berfluktuasi. “Kecil sekali peningkatannya. Tidak sebanding dengan biaya operasional yang kami keluarkan,” ujarnya.

Sementara itu, Qulyubi, petani karet di Desa Bukit Langkap, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, menyampaikan hal serupa. Menurut dia, harga karet hasil sadapan petani berkisar di harga Rp 4.700 – Rp 5.500. Namun, itu hanya berlaku untuk karet yang dikeringkan minimal satu pekan. “Sementara untuk karet basah, harganya lebih turun lagi dan hanya berkisar Rp 2.800 – Rp 3.300 per kg,” tuturnya.

Qulyubi dan ribuan petani karet lainnya sangat berharap harga karet bisa segera pulih. Apalagi, pemerintah tiga negara pengekspor terbesar karet dunia, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand, telah menyepakati pembatasan ekspor karet pada 2009. Pembatasan tersebut berasal dari penurunan ekspor sebanyak 700.000 ton serta 215.000 ton dari penanaman kembali. (iwan setiawan)