16 Kapal Tanker BBM Standby

PALEMBANG (SINDO) – Mengantisipasi perayaan Natal dan pergantian tahun, Pertamina menyiapkan rencana dan strategi untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Untuk menyuplai beberapa daerah di wilayah kerja UPms II, Pertamina menyiapkan 16 kapal tanker BBM.

General Manager PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II Hasto Wibowo mengatakan, meski harga premium turun menjadi Rp 5.000, Pertamina mengharapkan masyarakat hemat mengonsumsi premium dan solar. Untuk memantau suplai saat Natal dan tahun baru, Pertamina kembali membentuk satgas khusus seperti halnya ketika Lebaran lalu. “Nantinya satgas akan memantau suplai BBM ke SPBU. Apabila terjadi antrean panjang dan stok menipis, akan dilaporkan kepada Pertamina. Masyarakat kami imbau, saat perayaan hari-hari besar, kalau tidak terlalu urgen, kurangilah berkendara. Apalagi, kalau cuma untuk berkeliling kota yang tingkat kepentingannya kecil sekali,” ujarnya kemarin.

Sementara itu, Asisten Humas PT Pertamina (persero) Pms BBM Retail Region II Roberth MV mengatakan, untuk daerah di wilayah kerja yang berada di luar Sumsel, Pertamina telah menyiapkan armada kapal angkutan BBM dalam rangka built up stock BBM di beberapa depot penyimpanan. Roberth mengungkapkan, persiapan ini dilakukan untuk menghindari kejadian seperti tahun sebelumnya, yakni daerah yang sulit dijangkau dari darat mengalami kesulitan pasokan BBM. “Seperti Jambi yang tahun lalu terhenti pasokan BBM karena cuaca yang tidak mendukung di perairan dan infrastruktur jalan darat yang belum baik. Tapi, sekarang kami sudah antisipasi semuanya melalui berbagai cara, baik darat maupun air,” tuturnya. (iwan setiawan)

Smart Telecom Ekspansi ke Palembang

Presiden Komisaris PT Smart Telecom G Sulistyanto didampingi Wali Kota Palembang melakukan pemotongan pita sebagai tanda peresmian Kantor Cabang dan Galeri Smart Telecom Palembang.

Smart Telecom terus melakukan ekspansi layanannya. Salah satu kota yang dituju adalah Palembang, dengan diresmikannya kantor cabang dan Galeri Smart Telecom di Jalan Gubernur HA Bastari, Kamis (18/12).

President Director PT Smart Telecom Sutikno Widjaja mengatakan, sesuai master plan pemerintah di bidang telekomunikasi, operator memiliki tanggung jawab untuk membangun infrastruktur telekomunikasi. Bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan bagian Indonesia Timur. “Semua itu sudah dijadwalkan. Palembang masuk daftar awal karena kami lihat secara perekonomian, Palembang sudah cukup besar,” ujarnya seusai launching layanan Smart Telecom Palembang, Kamis (18/12) lalu.

Di Palembang sendiri, operator seluler berbasis teknologi CDMA 2000 1X dan EVDO-Rev A ini membidik segmen pasar menengah ke bawah. Sutikno berharap, untuk kantor cabang Palembang yang baru beroperasi, pada 2009 bisa meraih minimal 500.000–800.000 pelanggan Smart Telecom.

Sementara itu, Regional Head Sumbagsel PT Smart Telecom Sigit Sadono menambahkan, untuk area Palembang, Smart Telecom diperkuat 57 base tranceiver station (BTS) yang menjangkau hingga wilayah Prabumulih, Alang-Alang Lebar, dan Mariana, Kabupaten Banyuasin. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

BI Palembang Dukung UMKM

PALEMBANG (SINDO) – Bank Indonesia (BI) Palembang telah menginventarisir persoalan sektor perekonomian di Sumatera Selatan. Dari hasil kegiatan tersebut, terbit rekomendasi BI, di antaranya mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pemimpin Bank Indonesia (BI) Palembang Endoong Abdul Gani mengungkapkan, BI akan mendukung kemajuan sektor UMKM untuk meningkatkan perekonomian, di antaranya, mempermudah akses kredit ke perbankan. Untuk itu Endoong mendukung upaya pendirian lembaga penjamin kredit daerah di tingkat kabupaten dan kota. “Tadi sudah dibicarakan antara pimpinan perbankan di wilayah Sumsel mengenai pendirian LPKD, dan tanggapannya positif,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Dodi Reza Alex menyatakan, UMKM sangat diharapkan menjadi pemicu dan penopang pergerakan ekonomi. Sebab di saat usaha lain terimbas dampak krisis keuangan global, namun UMKM tetap bertahan.

Hipmi ungkap Dodi, tetap berupaya memberikan insentif kepada pelaku UMKM dalam bentuk kemudahan akses permodalan secara lebih terbuka. Selain itu Hipmi juga membantu peningkatan kompetensi para pelaku UMKM tersebut dalam menjalankan roda usahanya dengan memberikan pelatihan dan asistensi baik di sisi skill maupun manajemen. Dengan begitu, mereka mampu menjalankan perusahaannya dengan lebih profesional. (iwan setiawan)

Industri Bahan Jadi Karet Mendesak

PALEMBANG (SINDO) – Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatera Selatan (Sumsel) mengusulkan agar para pengusaha Sumsel membangun industri bahan jadi karet untuk meningkatkan added value sumber daya alam unggulan Sumsel tersebut.

Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumsel Awi Aman mengatakan, selama ini hasil panen karet Sumsel yang selalu diekspor masih dalam kondisi setengah jadi dan mentah. Sementara untuk memproduksinya, masih dominan berada di Pulau Jawa. Untuk itu, para pengusaha di Sumsel mulai memikirkan pendukung industri yang bahan bakunya berlimpah. “Selama ini karet Sumsel selalu dikirim ke pabrik di Jawa. Mengapa pengusaha tidak dirikan pabrik di Sumsel dan berproduksi bahan jadi baru setelah itu diekspor. Tentu nilainya akan lebih tinggi dibandingkan kita mengekspor setengah jadi, bahkan karet mentah,” ujar Awi kepada SINDO kemarin.

Dia berharap, dengan berdirinya pabrik produksi karet menjadi berbagai bahan jadi, semakin memantapkan image Sumsel sebagai salah satu sentra produk karet. Usulan tersebut bukan sesuatu yang berat untuk direalisasikan karena kemampuan yang dimiliki pengusaha Sumsel maupun pengusaha nasional sangat mampu untuk mewujudkan hal itu. “Modal dan kemampuan pengusaha lokal serta tenaga ahli yang ada sudah cukup baik untuk industri ini. Ditambah dukungan kebijakan pemerintah dan sokongan modal dari perbankan, maka hal itu akan jalan,” ucapnya yakin.

Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sumsel Dodi Reza Alex menyatakan, usulan dari Gapkindo tersebut merupakan masukan yang sangat baik. Namun, pendirian industri hilir atau penunjang harus sangat berhati-hati karena pengusaha juga harus memperhatikan industri hulu terlebih dulu. Jangan sampai ketika industri hilir berkembang, justru sektor hulunya yang ambruk. “Ini menjadi masukan yang sangat baik buat anggota Hipmi. Namun, pendirian suatu usaha harus melalui pertimbangan yang sangat kompleks dan butuh waktu,” tuturnya. (iwan setiawan)

Realisasi Investasi Menurun

PALEMBANG (SINDO) – Realisasi investasi di Sumatera Selatan (Sumsel) per Desember 2008 menurun signifikan dibandingkan waktu yang sama pada tahun sebelumnya. Pada 2008 ini, realisasi investasi Sumsel hanya mencapai Rp 6,17 triliun untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan USD 3,73 miliar untuk penanaman modal asing (PMA).

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Sumsel Permana mengatakan, dilihat dari nilai modal yang ditanamkan maupun jumlah investor memang mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. “Jika pada Desember 2007 PMA yang berinvestasi di Sumsel sebanyak 39 investor dengan nilai USD 75,77 miliar, tahun ini hanya 11 investor dengan nilai investasi USD 3,73 miliar,” ungkapnya.

Pihaknya akan terus berupaya memaksimalkan realisasi investasi agar meningkat kembali. “Penurunan tahun ini rasanya memang berlaku secara global. Selain itu, pada tahun sebelumnya telah cukup banyak investor yang masuk ke Sumsel,” ujarnya.

Permana mengungkapkan, penurunan tingkat investasi di Sumsel tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Kendala tersebut antara lain belum dimilikinya aturan pelaksana Undang-Undang (UU) No 25/2007 tentang Penanaman Modal, sehingga pemerintah di daerah belum bisa mengimplementasikan isi UU tersebut karena takut melanggar aturan. Selain itu, kualitas infrastruktur di Sumsel belum mendukung iklim investasi yang kondusif.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Amidi mengatakan, infrastruktur pendukung investasi utama ketenagalistrikan sangat memengaruhi minat investor menanamkan modal di Sumsel. “Berbagai masalah infrastruktur dan masalah kepastian hukum itu berpengaruh dalam realisasi investasi. Jika tidak ada perbaikan segera, tahun depan bisa saja turun lagi,” ucapnya. (iwan setiawan)