Kontraktor Minta BBM Naik

PALEMBANG (SINDO) – Kontraktor minyak dan gas bumi (Migas) berharap pada 2009 mendatang harga minyak naik lagi.

Senior Manager Relations Division PT Medco E&P Indonesia Aditya Mandala mengatakan, saat ini perusahaan kontraktor migas sedang dilanda persoalan yang relatif sama. Fenomena yang dihadapi adalah meningkatnya biaya servis secara signifikan termasuk di antaranya material dan jasa pengeboran, saat harga minyak masih berada di atas USD100 per barel. Tetapi, tiba-tiba saat ini harga minyak turun di bawah USD 40 per barel. Namun, penurunan harga minyak itu ternyata tidak diikuti dengan penurunan biaya servis. “Pada 2009 mendatang, kami harap biaya pengeboran dan servis lainnya juga ikut turun sehingga kami bisa tingkatkan lagi kegiatan eksplorasi dan lainnya,” ujarnya kepada SINDO di sela-sela workshop Jurnalistik dalam Industri Minyak dan Gas Bumi yang diselenggarakan PT Medco E&P Indonesia, Sabtu (13/12).

Anjloknya harga minyak dunia saat ini belum memengaruhi kinerja Medco secara umum. Sebab dengan penurunan tersebut, menjadi kesempatan pihaknya mereviu rencana investasi dan kegiatan pengeboran di masa mendatang. Aditya menyatakan, upaya yang diambil OPEC memangkas produksi untuk menaikkan kembali harga minyak sangat baik. “Langkah tersebut belum terlihat efektivitasnya karena banyak faktor untuk mengubah harga itu,” tuturnya.

Meski situasi ke depan belum diketahui perkembangannya, Medco berkomitmen untuk tetap melanjutkan kegiatan eksplorasinya. Saat ini, Medco sedang mengerjakan beberapa proyek di luar negeri, seperti di Libya, Tunisia, Oman, Meksiko, Kamboja, dan Yaman. Sementara, untuk eksplorasi dan produksi di dalam negeri, khususnya di wilayahSumsel, tetap menjadi major production bagi Medco. Meski menyatakan produksi relatif turun dibanding tahun sebelumnya, lapangan migas di Sumsel masih sangat potensial untuk ditingkatkan. Saat ini produksi Medco di Sumsel untuk minyak mencapai 37.000 barel per hari dan gas bumi 110–120 mmscfd.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Migas Abdul Muin menyatakan, melihat situasi sekarang, yakni terjadi penurunan permintaan dunia akan minyak, cukup signifikan berdampak pada merosotnya harga minyak dunia. Situasi ini sangat membahayakan bagi industri migas. Aktivitas pengembangan hulu untuk pengembangan lapangan baru tidak lagi memiliki nilai keekonomian. “Hampir lebih dari 50 persen proyek-proyek baru perminyakan di dunia tidak ekonomis untuk dikembangkan,” katanya.

Muin juga mengungkapkan, akibat tidak adanya proyek pengembangan perminyakan yang baru, kesiapan pasokan untuk ke depan menjadi tidak tersedia. Akibatnya, selisih antara pasokan dan permintaan menipis sehingga pada saat konsumsi dunia meningkat, sensitifitasnya tajam sekali yang mengakibatkan harga minyak akan bereaksi dengan cepat. “Hal ini bisa menimbulkan gelembung krisis lagi yang lebih cepat. Jadi, upaya OPEC mengurangi produksi itu sangat baik untuk menjaga keseimbangan sehingga harga terangkat untuk menunjang proyek pengembangan lapangan baru,” tuturnya. (iwan setiawan)

Pengusaha SPBU Kaget, UPms II Gelar Rapat Mendadak

KEPUTUSAN pemerintah kembali menurunkan harga BBM bersubsidi yang berlaku mulai pukul 00.00 WIB tadi malam, membuat kaget ratusan pengusaha SPBU di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Mereka tidak menyangka sama sekali bahwa pemerintah akan secepat ini mengambil keputusan untuk kembali menurunkan harga BBM bersubsidi. “Yang pasti, ketika dikabari Hiswana Migas pusat, kami sempat kaget juga. Soalnya dari informasi yang beredar, baru 1 Januari (2009) nanti akan ada evaluasi penurunan harga lagi,” ujar Ketua DPD II Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sumbagsel Djunaidi Ramli kepada SINDO tadi malam.

Hingga tadi malam, pihaknya belum menerima pengumuman resmi dari Pertamina. Namun, Djunaidi telah mengabarkan informasi yang didapatnya tersebut kepada pengurus DPC Hiswana Migas se-Sumbagsel. Meski mengaku kaget, sebagian besar pengusaha SPBU bisa menerima kondisi ini, meski kerugian pasti akan diderita mereka. Sebab untuk stok berjualan hari ini, para pengusaha SPBU telah melakukan delivery order (DO) sejak Jumat lalu. “Mau bagaimana lagi. Inilah risiko bisnis yang harus ditanggung pengusaha. Justru saya lebih mendukung keputusan yang mendadak seperti ini. Jadi, tidak ada lagi pengusaha yang menghindari DO seperti yang terjadi pada 1 Desember lalu,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Asisten Manajer PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II Roberth MV mengaku baru mendengar pengumuman penurunan BBM bersubsidi kemarin sore. Bahkan, sejak pukul 19.00 WIB semalam, para pejabat UPms BBM Retail Region II menggelar rapat mendadak di kantor menunggu pengumuman dari manajemen Pertamina pusat. “Sekarang kami sedang rapat untuk bahas penurunan harga itu, baru nanti hasilnya kami umumkan kepada SPBU di wilayah kerja Pertamina UPms II,” ucapnya. (iwan setiawan)

Pertamina Anjurkan Pertamax

PALEMBANG (SINDO) – PT Pertamina melakukan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax, seiring melemahnya harga minyak dunia. Bahkan, masyarakat diimbau untuk lebih menggunakan Pertamax karena selain lebih berkualitas, BBM jenis ini juga ramah lingkungan.

Asisten Humas PT Pertamina (Persero) UPms BBM Retail Region II Roberth MV mengatakan, terhitung 10 Desember 2008 mulai pukul 00.00 WIB, PT Pertamina menurunkan harga Pertamax. Di wilayah kerja UPms II, harga Pertamax turun 4,2% atau Rp 300 menjadi Rp 6.800/liter. “Harga Pertamax di wilayah lain bervariasi, disesuaikan tingkat pemakaian dan biaya pendistribusian,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Menurut Roberth, harga Pertamax akan dikaji dua kali dalam sebulan. Hal ini dilakukan karena Pertamina selalu menyesuaikan dengan harga pasaran minyak di dunia. Namun, dengan tren yang berlaku sekarang, Roberth memprediksi kemungkinan besar harga Pertamax bisa kembali diturunkan. “Dengan perkembangan harga minyak dunia yang terus menurun, maka harga produk kami juga kemungkinan besar akan ikut turun. Namun, hal itu perlu kajian terlebih dahulu,” tuturnya.

Roberth berpendapat, dengan turunnya harga BBM nonsubsidi, permintaan akan mengalami peningkatan. Pasalnya, margin harga antara premium dengan Pertamax tidak terlalu jauh. Selain itu, kualitas BBM jenis Pertamax jelas lebih baik dibandingkan premium. Sebab, Pertamax memiliki angka oktan 92 yang lebih tinggi dari premium, yaitu 88. Hal itu berdampak pada kualitas pembakaran mesin yang menjadi lebih sempurna dan ramah lingkungan. “Selain itu, jika menggunakan Pertamax, berarti masyarakat membantu pemerintah menghemat dana yang dikeluarkan untuk subsidi BBM,” ungkapnya.

Sementara itu, Ahmad Zulfikar, seorang pemilik kendaraan, menyatakan, penurunan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax sangat baik. Sebab, dengan menggunakan Pertamax, kendaraannya bisa lebih hemat BBM. Namun, dia juga mengharapkan Pertamina memperbanyak SPBU yang menyediakan fasilitas pengisian Pertamax. “Setahu saya, SPBU yang menyediakan fasilitas pengisian Pertamax masih sangat terbatas,” tandasnya. (iwan setiawan)

Program Raskin Masih Prioritas

Direktur Pangan & Pertanian Bappenas Wahyuningsih Darajati (berdiri), memaparkan hasil monitoring dan evaluasi program raskin.

PALEMBANG (SINDO) – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menegaskan masih berkomitmen meneruskan program beras untuk rakyat miskin (raskin).

Ketua Tim Program Raskin Kota Palembang Ali Zaman M Nur mengatakan, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di Kota Palembang yang menerima program raskin sebanyak 99.391 Kepala Keluarga (KK). Dengan jumlah KK sebanyak itu, beras yang dibutuhkan untuk didistribusikan sebesar 1.490.865 kg per bulan. “Alhamdulillah, sampai awal Desember ini, raskin untuk Kota Palembang sudah tersalur 100%,” papar dia saat menyampaikan laporan dalam kunjungan kerja di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang, kemarin.

Hal itu tidak terlepas dari kebijakan Wali Kota Palembang yang mengucurkan dana talangan sebesar Rp 2,3 miliar per bulan. Dana tersebut digunakan sebagai jaminan pembelian raskin dari pihak Bulog. “Dengan dana itu, masyarakat tinggal membayar kepada Tim Raskin Kota Palembang di kelurahan masing-masing karena distribusi dari Bulog ke kelurahan sudah ditanggung pemkot. Dana itu sifatnya bergulir dari masyarakat untuk masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Pangan & Pertanian Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Wahyuningsih Darajati yang juga hadir dalam kunjungan tersebut mengatakan, monitoring dan evaluasi (monev) program raskin merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dua kali dalam setahun. Hal ini dilakukan karena masih banyaknya permasalahan yang mengiringi perjalanan program yang telah berjalan 10 tahun ini. Selama ini, tutur dia, permasalahan yang hampir bisa ditemui di semua daerah, yaitu terjadinya penambahan biaya transportasi dari titik distribusi dengan titik bagi serta data RTS yang tidak sama dengan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pihaknya menolerir adanya kemufakatan antarwarga desa yang disebut musyawarah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. “Kita harus sama-sama hormati proses pengambilan keputusan di tingkatan grassroots ini saat menentukan jumlah penerima, volume yang diterima, dan biaya untuk mendapatkan raskin,” ujarnya.

Untuk 2009 mendatang, pemerintah masih akan melanjutkan program raskin. Hal itu selaras dengan program Millenium Development Goals(MDG’s) Indonesia. (iwan setiawan)

foto : iwan setiawan

XL Bantah Tak Bayar Pajak

Sebuah stiker yang dikeluarkan Dispenda Kota Palembang tentang reklame yang belum membayar pajak dipasang di dinding reklame yang berada di Jalan Tanjung Api-Api kemarin.

PALEMBANG (SINDO) – PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) membantah adanya sinyalemen bahwa branding (pencitraan) produk mereka menunggak pembayaran pajak reklame.

Hal itu terkait disegelnya branding XL di Jalan Tanjung Api-Api, tidak jauh dari SPBE Kalindo oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang Rabu (10/12). Dalam stiker yang ditempelkan petugas Dispenda, branding XL yang menggunakan media tembok pagar tersebut belum melunasi pajak reklame. Kasubdin Pendataan dan Penetapan Dispenda Kota Palembang Oktarianis melalui Koordinator Pajak dan Reklame Yudhy Barata membenarkan adanya penyegelan tersebut. Pihaknya telah lama memantau berbagai macam bentuk reklame branding suatu produk atau merek.

Reklame-reklame itu mulai terjadi pergeseran dari semula berbentuk spanduk, umbul-umbul, hingga billboard. Namun, saat ini tembok rumah maupun pagar juga dimanfaatkan pihak pemasang iklan untuk mencitrakan produknya. “Khusus untuk XL terkait branding mereka yang di Jalan Tanjung Api-Api itu, seingat saya sudah kami kirim surat peringatan sebanyak tiga kali. Tindakan penyegelan itu merupakan langkah lanjutan sebelum langkah lebih tegas kami ambil,” ujarnya saat ditemui SINDO di kantornya kemarin.

Yudhy menerangkan, setelah disegel, pemasang reklame diberi waktu satu bulan sebelum petugas Dispenda membersihkan reklame tersebut. Selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame, penertiban berbagai macam reklame tersebut untuk membersihkan Kota Palembang yang semakin semrawut dengan maraknya reklame dengan berbagai bentuk tersebut. “Ke depan akan terus kami giatkan penertiban reklame semua produk yang tidak membayar pajak. Termasuk, spanduk di setiap outlet seluler akan kami bersihkan kalau mereka tidak membayar pajak,” ucapnya.

Ditemui terpisah, External Affairs Representative Management Service West Region PT Excelcomindo Pratama Tbk Yusuf Ridwan mengatakan, hendaknya petugas yang diterjunkan pemerintah melakukan koordinasi sebelum mengambil tindakan apa pun terhadap branding suatu produk. Sebab, apa yang dituduhkan Pemkot Palembang melalui Dispenda yang menyatakan bahwa reklame XL belum membayar pajak, dibantah oleh Yusuf. “Setahu saya, setiap kali memasang branding, XL selalu memasang pajak reklamenya. Tidak mungkin XL memasang branding terkait produk maupun program XL tanpa membayar pajak reklamenya karena hal itu merupakan kewajiban bagi perusahaan,” tuturnya.

Yusuf menerangkan, dalam pemasangan branding selama ini, XL menyerahkannya kepada pihak ketiga. Dalam tagihan yang dibayar pihaknya, selalu include dengan pembayaran berbagai pajak terkait. Meski belum dapat memastikan, Yusuf memperkirakan terjadi miss communication antara biro iklan yang mengurus pemasangan branding XL dan Dispenda menyangkut persoalan pembayaran pajak reklame tersebut.

Sementara itu, buntut dari penertiban spanduk dan umbul-umbul yang digelar Pemkot Palembang menyisakan ketidakpuasan bagi pihak yang terkena penertiban. Sekitar pukul 13.00 WIB kemarin, puluhan petugas dari Dinas Tata Kota Palembang mendatangi Grha XL di Jalan Angkatan 45. “Mereka datang menanyakan pajak reklame dari banner kami yang ada di depan Grha XL. Lalu, kami jelaskan bahwa yang mengurusnya adalah CV Sunblitz dan sedang dipanggil untuk menunjukkan dokumennya. Tapi tanpa basa basi, beberapa petugas langsung merusak dua unit T Banner yang ada di depan pagar,” ucap Yusuf. (iwan setiawan)

foto : mushaful imam