Pengelolaan KTA Diserahkan Pemprov

PALEMBANG (SINDO) – Kredit tanpa agunan (KTA) yang dilaksanakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumsel diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pasalnya, program tersebut dianggap berhasil memberdayakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sumsel Dodi Reza Alex mengatakan, selama hampir dua tahun ini HIPMI mengucurkan kredit tanpa agunan dan berbunga rendah. Kredit tersebut dialokasikan pada usaha informal dan sektor usaha UMKM. Sebab, HIPMI memiliki tujuan ingin ikut berperan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. “Pada 2008 ini, HIPMI telah mengucurkan kredit senilai Rp1 miliar lebih,” ujarnya kepada SINDO kemarin.

Dodi menerangkan, untuk menyalurkan kredit tanpa agunan itu, HIPMI bekerja sama dengan Bank Bukopin. Jika selama ini HIPMI menjadi penanggung jawab kredit, untuk 2009 mendatang porsi tersebut diambil alih Pemprov Sumsel. Sementara, HIPMI akan menjadi fasilitator untuk memberi masukan yang bersifat teknis. “Ke depan nanti yang lebih berperan adalah perbankan, asuransi kredit, dan Pemprov Sumsel,” katanya.

Nurdin, seorang penerima KTA, sangat bersyukur bisa menerima bantuan modal usaha. Pemilik usaha tambal ban ini mendapat KTA sebesar Rp5 juta yang dananya digunakan untuk membeli kompresor dan peralatan untuk mendukung pekerjaannya. “Dengan bantuan kredit tanpa agunan, usaha saya yang tadinya hampir tutup bisa kembali berdiri. Meski pendapatan tidak pernah tetap setiap hari, tapi lumayan bisa buat makan dan bayar cicilan kredit,” ungkapnya. (iwan setiawan)

2009, BRI Prediksi Target DPK Turun

PALEMBANG (SINDO) – Dampak krisis keuangan global berdampak pada pertumbuhan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Palembang. BRI memprediksi pertumbuhan tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun depan.

Pimpinan Wilayah BRI Palembang Randi Anto mengatakan, secara umum pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) maupun penyaluran kredit di tahun ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun depan. “Pertumbuhan tahun ini masih bisa kami dorong hingga 29%. Tapi, pertumbuhan tahun depan diprediksi akan lebih berat untuk dicapai,” ujarnya kemarin.

Sementara itu, peneliti ekonomi madya Bank Indonesia (BI) Palembang Zulfan Nukman mengatakan, pertumbuhan perbankan di Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan perkembangan yang baik. “Dari pantauan BI Palembang, perbankan di Sumsel masih aman rasio NPL-nya. Secara umum,NPL bank di Sumsel masih di bawah batas yang ditetapkan BI sebesar 5%,” tuturnya. (iwan setiawan)

Program XL Booom Diundi

PALEMBANG (SINDO) – Regional Sales Operation Manager Sumatera 3 PT Excelcomindo Pratama Tbk MS Rambe menuturkan, program XL Booom merupakan undian berhadiah bagi pengguna kartu perdana XL prabayar yang ditukarkan dengan satu kupon undian. Dengan menggunakan metode direct selling (penjualan langsung), selama tiga bulan berjalan didapatkan jumlah 11.603 pelanggan baru XL di sekitar wilayah Kota Palembang. Sementara, jika ditotal di tiga wilayah, yakni Palembang, Jambi, dan Bangka, jumlah pengguna nomor perdana XL mencapai 20.000. “Di sinilah peran edukasi kami jalankan untuk mempertahankan jumlah pelanggan yang didapat dari direct selling yang telah diraih,” katanya. (iwan setiawan)

Endoong Pimpin BI Palembang

Deputi Bank Indonesia Ardayadi (kanan) melantik dan mengambil sumpah pemimpin BI Palembang yang baru Endoong Abdul Gani (kiri) menggantikan Zainal Abidin Hasni di kantor Bank Indonesia kemarin.

PALEMBANG (SINDO) – Endoong Abdul Gani secara resmi dilantik sebagai pemimpin Bank Indonesia (BI) Palembang. Acara pelantikan dan serah terima jabatan berlangsung khidmat di ruang Serbaguna BI Palembang, Senin (24/11).

Pelantikan Pemimpin Bank Indonesia Palembang Ke-20 itu dihadiri unsur muspida, pimpinan perbankan di Palembang, serta tamu undangan. Adapun yang melantik pejabat BI adalah Deputi Gubernur BI Bidang Manajemen Internal Ardayadi. Menurut dia, pergantian jabatan merupakan hal biasa dalam menjalankan dan menjaga kesinambungan organisasi. Mengingat perbankan merupakan lembaga kepercayaan, dia meminta kepada insan perbankan untuk mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. “Siapa pun pejabat yang mengisi posisi pemimpin, saya kira sama saja. Yang penting bisa menjaga amanah dari nasabah,” ujarnya.

Ditemui seusai serah terima jabatan, mantan Pemimpin BI Palembang Zainal Abidin Hasni mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekanan BI Palembang yang telah kooperatif selama dia menjabat. Menurut dia, sistem perbankan di Sumsel telah tersusun baik dan hendaknya bisa dijaga. Hanya, daerah di Pulau Sumatera ini terkendala dengan inflasi yang mana inflasi rata-rata selalu di atas inflasi nasional. “Untuk itu kami bentuk tim pengendali inflasi daerah (TPID) hasil koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi untuk mengendalikan masalah kelangkaan pasokan yang berujung pada inflasi,” ucapnya.

Sementara itu, Pemimpin BI Palembang Endoong Abdul Gani yang baru dilantik menyatakan segera mempelajari kondisi Sumsel. Sebab, melihat hasil kerja pendahulunya yang sudah baik, dia selaku pemimpin baru tinggal melanjutkan semua dan membenahi yang masih kurang baik. Namun, mantan pemimpin BI Bandar Lampung dan Banjarmasin itu optimistis kerja BI Palembang. (iwan setiawan)

foto : ahmad junaidi

PTBA Jamin Pasokan PLN

Stok batu bara di tambang PTBA masih sangat berlimpah

PALEMBANG (SINDO) – PT Bukit Asam (PTBA) membantah jika stok batu bara kritis sehingga tidak mampu memasok kebutuhan pembangkit listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Direktur Utama PTBA Sukrisno menerangkan, deposit batu bara yang dimiliki tambang Tanjung Enim sebesar 6,2 miliar ton. Saat ini kapasitas produksi baru mencapai 10 juta ton per tahun sehingga rumor mengenai tidak tersedianya pasokan batu bara ke beberapa pembangkit PLN akibat menipisnya stok batu bara Indonesia terbantahkan dengan sendirinya. “Stok batu bara di tambang PTBA itu masih sangat berlimpah. Kendala yang dihadapi adalah distribusi batu bara keluar tambang yang masih terbatas. Bisa dikatakan itu merupakan salah satu penyebab terhambatnya pasokan ke pembangkit PLN,” ujarnya kepada SINDO belum lama ini.

Selain terkendala faktor distribusi, Sukrisno menambahkan, kekurangan pasokan yang terjadi sekarang ini lebih disebabkan PLN meminta tambahan batu bara di luar kontrak yang sudah disepakati. Bahkan, untuk mengatasi kendala distribusi tersebut, PTBA telah menjalin kerja sama dengan beberapa pihak termasuk PT KA untuk menambah jalur kereta api khusus mengangkut batu bara dari tambang Tanjung Enim. “Kami tetap komitmen memasok batu bara sesuai kontrak, baik volume maupun harganya,” ucapnya.

Terkait kebijakan pemerintah mengatur ketentuan kewajiban pasok dalam negeri (domestic market obligation/DMO) batu bara dalam bentuk peraturan pemerintah, PTBA tidak merasa keberatan. Sebab dari total produksi PTBA saat ini, sekitar 75% dipasok ke pasar dalam negeri. “Jangankan mengatur DMO-nya, pemerintah mengatur harga jual batu bara dalam negeri pun PTBA akan menurutinya. Sebab, selama ini PTBA memang dominan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri,” katanya.

Sebelumnya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi, Departemen ESDM menetapkan volume batu bara sebagai kewajiban pasokan ke dalam negeri (DMO) pada 2010 sebesar 70 juta ton. Sementara, DMO pada 2009 ditetapkan sebesar 47 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 juta ton di antaranya untuk memenuhi kebutuhan PLN.

Sementara itu, Manajer Komunikasi Hukum dan Administrasi PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB) Haris Effendi menyatakan, pemberlakuan kebijakan DMO batu bara untuk menjaga keamanan pasokan bahan bakar pembangkit listrik PLN. Sebab, keberlanjutan proyek pembangkit listrik 10.000 MW sangat bergantung pada pasokan batu bara. Menurut Haris, berdasarkan data Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam proyek pembangkit listrik 10.000 MW, dibutuhkan batu bara sebanyak 31,9 juta ton per tahun. “Kalau ditambah dengan kebutuhan batu bara untuk PLTU yang sudah ada, maka jumlah kebutuhannya mencapai 71,9 juta ton per tahun. Adanya DMO itu sangat baik dalam menjamin pemenuhan pasokan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik,” tuturnya. (iwan setiawan)